Siaran Pers Jakarta, 31 Oktober 2026 — LBH Pers mengecam penghalangan dan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput aksi peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026. Setidaknya dua peristiwa terjadi pada hari yang sama di dua kota berbeda, dan keduanya diduga melibatkan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi. Di Jakarta, berdasarkan pemberitaan sejumlah media, aparat…

 Tim Advokasi untuk Demokratisasi Ruang Digital Indonesia (TAKDIR) menerima Surat Nomor: 40/PR/VIII/40 P/HUM/2026 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil dengan objek permohonan: Pasal 95, Pasal 96 huruf (a), Pasal 96 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) terhadap UU ITE, UU Pers, UU…

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Senin, 31 Agustus 2026 – Aksi pada 27 Agustus 2026 direspons dengan penangkapan dan tindakan represif sebelum, selama, dan setelah aksi demonstrasi berlangsung. Alih-alih menjadi penegak hukum, aparat tidak hanya lalai dalam menjamin tetapi juga ikut menghambat hak kebebasan berekspresi dan berkumpul warga. Dengan demikian, pola tindakan represif terhadap…

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Kamis, 27 Agustus 2026 – Peringatan satu tahun Aksi Agustus 2025 pada 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat justru diwarnai dugaan penangkapan dan tindakan represif, bahkan sebelum demonstrasi berlangsung. Seruan aksi yang sebelumnya telah disampaikan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil direspons dengan pengerahan aparat dan penangkapan terhadap…

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mengecam dugaan pelarangan peliputan oleh sejumlah orang di kawasan tempat pembuangan sampah ilegal di Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa dan Rabu, 12 Agustus 2026. Selama dua hari itu, sejumlah orang di kawasan TPS tersebut melarang jurnalis televisi dari Beritasatu TV, TV One, Kompas TV, dan…

MAKASSAR – Penyidik Polda Sulsel kembali menunjukkan sikap pembangkangannya dalam menjalankan perintah undang-undang. Petunjuk jaksa dalam kasus kekerasan jurnalis LKBN Antara, Muhammad Darwin Fatir tak kunjung diselesaikan, padahal dalam KUHAP baru, penyidik kepolisian wajib menindaklanjuti dan melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa paling lama 14 hari.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru itu…

Rabu, 22 Juli 2026 kelompok korban moderasi konten yang berasal dari perwakilan koalisi masyarakat sipil menyerahkan dokumen Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Agung. Para Pemohon merupakan korban moderasi konten (access blocking/takedown) terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sebagai Pemohon I, Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) sebagai Pemohon II, PT Citra Puan Berdikari…

Yth. Presiden Prabowo, Melalui surat ini, kami organisasi nirlaba independen yang mendukung kebebasan pers, meminta agar Anda memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka kembali penyelidikan atas pembunuhan jurnalis Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya dengan fokus pada dugaan keterlibatan seorang anggota militer aktif Kopral Satu Herman Bukit. Presiden seharusnya memastikan penanganan dugaan keterlibatan Herman Bukit…

Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengunjungi Muh Darwin Fatir, korban kekerasan jurnalis yang dilakukan aparat kepolisian pada 24 September 2019 lalu di kediamannya untuk melaksanakan asesmen awal serta pendalaman kasus tersebut dan segera memberikan perlindungan keamanan bila diperlukan. “Kami menyambut baik atas respons cepat tim LPSK sebagai upaya perlindungan terhadap korban yang hadir…

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mengecam  tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merampas alat kerja jurnalis. Pada Kamis, 9 Juli 2026, anggota TNI merampas telepon genggam jurnalis Tempo dan memaksa menghapus foto personel tentara yang berjaga di kompleks Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan.  Peristiwa ini bermula saat dua anggota…

Google menyampaikan pernyataan yang menolak arah Revisi Undang-Undang Hak Cipta. Google membingkai revisi tersebut sebagai ancaman terhadap akses informasi, kreator digital, inovasi kecerdasan buatan (AI), serta daya saing ekonomi digital Indonesia. LBH Pers menilai pernyataan itu menyesatkan dan justru membalik keadaan. Selama ini, karya jurnalistik, tulisan, foto, video, data, dan berbagai ciptaan lain menjadi bahan…

Jakarta, 24 Juni 2026 – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Gugat ART menyerahkan puluhan alat bukti dalam sidang pembuktian perkara Nomor 96/G/TF/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait gugatan atas tindakan pemerintah dalam menyetujui dan/atau menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat. Dalam persidangan, para penggugat tidak hanya menyerahkan bukti mengenai…

New York/Amsterdam, 22 Juni 2026—Menjelang dua tahun serangan pembakaran yang menewaskan jurnalis Indonesia Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya, sebuah investigasi baru oleh Committee to Protect Journalists (CPJ) dan Free Press Unlimited (FPU) mengungkap sejumlah kejanggalan serius dalam penanganan kasus tersebut. Temuan ini menyoroti rekam jejak Indonesia sangat lemah dalam mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis….

Pers Rilis  Jakarta, 4 Mei 2026 – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah melaksanakan kegiatan Diseminasi Policy Brief “Dampak Operasionalisasi AI terhadap Ekosistem Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers”. Kegiatan Diseminasi ini dihadiri oleh akademisi, jurnalis dan kelompok Masyarakat sipil di antaranya Dewan Pers, AMSI, Wikimedia Foundation, LBH Jakarta, SINDIKASI, AJI Indonesia, SUAKA, PIKAT Demokrasi,…

Rilis Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyampaikan catatan kritis terhadap proses Pengadilan Militer dalam kasus percobaan pembunuhan berencana kepada Andrie Yunus. Apa yang terjadi pada sidang pertama tanggal 29 April lalu semakin menunjukkan bahwa pengadilan militer adalah upaya pengalihan dalam mengungkap aktor intelektual dan memberikan keadilan kepada korban. Sidang…

Siaran pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD)  Jumat, 1 Mei 2026 – Peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di depan gedung DPR MPR RI kembali berujung pada penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan massa aksi oleh Polda Metro Jaya. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras tindakan aparat kepolisian–dalam hal ini Polda Metro Jaya–dalam merespons aksi peringatan…

Darwin menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban di Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (21/4/2026) siang hingga sore. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari putusan praperadilan yang sebelumnya dimenangkan pihak korban. Kuasa hukum korban dari LBH Pers Makassar, Angga, mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah lanjutan setelah proses hukum yang sempat mandek bertahun-tahun. “Jadi hari…

The Press Law, the Personal Data Protection (PDP) Law and the Openness of Public Information (KIP) Law in Indonesia are designed to maintain a balance between guaranteeing the fulfilment of the right to freedom of expression, the right to privacy, and the public interest. The Personal Data Protection (PDP) Law serves as a legal framework…

  Jakarta, 15 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) independen di Pilkada DKI Jakarta dengan meraih sebanyak 840.640 dukungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada jo. Keputusan KPU Jakarta Nomor…

Gugatan Hukum terhadap Pers Harus Dihentikan Jakarta 7 Mei 2024- Dua media daring dan wartawan di Makassar, digugat secara perdata setelah menerbitkan berita terkait non-aktif atau mutasi dan demosi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.  Perkara dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mks itu merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap media atau perusahaan pers serta wartawan yang dapat…

Siaran Pers LBH Pers, Perkumpulan Bantuan Hukum Pers Tanah Papua dan AJI Indonesia: Polsek Jayapura Utara, Provinsi Papua, kembali menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus teror bom terhadap jurnalis Victor Mambor pada 1 Maret 2024. Penghentian untuk kedua kali ini, memperkuat impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di Tanah Papua. Surat Perintah Penghentian…

Jakarta – Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia yang terdiri dari HUMA, ELSAM, Gemawan, Walhi, dan LBH Pers mengadakan audiensi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria di Kantor Kementerian Kominfo, Senin, 4 Maret 2024. Audiensi ini ditujukan untuk menggali informasi terkait Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berkonsultasi terkait…

Jakarta, 7 Maret 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers yang terdiri dari LBH Pers, SEJUK, AMSI, PPMN, Yayasan Tifa, SAFEnet, FPMJ, ICW, IDA dan Internews mendorong Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk membentuk Komite Publisher Rights secara terbuka, partisipatif dan akuntabel, dengan…

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publishers Rights pada 20 Februari 2024. Peraturan ini merupakan usulan dari komunitas pers yang sudah dibahas lebih dari 3 tahun lalu, dan draf peraturan tersebut telah dipublikasi di website Dewan Pers pada 17…

Koalisi Advokasi Pers dan Pemilu mengapresiasi komitmen kebebasan pers yang dilakukan oleh calon Presiden nomor urut satu  Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut dua Ganjar Pranowo, dan tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres yang digelar oleh Dewan Pers pada 10 Februari 2024. Namun Koalisi menilai belum seluruh kandidat…

Tahun 2023 merupakan tahun yang memiliki catatan penting bagi LBH Pers, karena pada awal tahun ini LBH Pers mencoba untuk melakukan transformasi dan ekspansi layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang tadinya hanya menggunakan metode offline/on site kini diperluas dengan bantuan hukum online melalui platform www.lapor.lbhpers.org. Sebuah platform yang memungkinkan pencari keadilan melakukan komunikasi langsung…

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi tang terdiri dari AJI Indonesia, LBH Pers, ICW, Perludem, Yayasan Tifa dan Medialink menyurati KPU RI pada Jumat, 22/12/2023. Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta informasi mengenai uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, dalam hal ini riwayat hidup calon anggota legislatif pada pamilihan umum 2024. Surat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya 30%…

LBH Pers sebagai organisasi nirlaba yang melaksanakan kerja-kerja bantuan hukum Cuma-Cuma, memberikan pendidikan dan pelatihan hukum, melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan serta advokasi kebijakan sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, mempunyai kepentingan terhadap kebijakan maupun kasus-kasus yang mengancam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Kepentingan tersebut dimaksudkan guna menjaga marwah demokrasi yang selama ini diperjuangkan…

Penulis: Ahmad Fathanah Haris Akhir tahun 2020 polemik baru muncul sejak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan (Omnibus law). Tujuan dibentuknya undang-undang ini dari versi pemerintah agar memudahkan investor masuk ke Indonesia, tapi dari  unsur organisasi buruh menolak tegas regulasi. Serikat pekerja melihat beleid ini berimplikasi terhadap buruh…

Profesionalisme LBH dan Pelindungan Data Pribadi Hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia mengaturanya secara spesifik di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 terkait perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya. Selain UUD 1945, Indonesia juga telah memiliki undang-undang tentang pelindungan data pribadi yang disahkan pada…

Amicus Curiae dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat  Muhammad Akbar Wijaya melawan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II. Jakarta, 2 November 2023 – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan…

Jakarta, 2 November 2023 – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara : 344/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL. antara Penggugat Muhammad Akbar Wijaya dengan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II….

Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan AJI Indonesia mendesak adanya pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kegiatan Jurnalistik dan kepentingan publik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP). Dorongan itu menjadi masukan LBH Pers dan AJI Indonesia untuk menanggapi RPP PDP melalui situs…

Jakarta – Selasa, 26 September 2023, telah dilaksanakan Diskusi Publik yang mengusung tema peran advokat bantuan hukum untuk pelindungan data pribadi bagi masyarakat. Acara ini juga dilangsungkan sekaligus sebagai momen peluncuran jaringan pengacara untuk pelindungan data pribadi (JAPPRI), sebuah jaringan yang beranggotakan pengacara pemberi bantuan hukum yang tersebar di 3 (tiga) wilayah di Indonesia. Pelanggaran…

Jakarta – Pada 19 September 2023, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menyampaikan wacana kebijakan sistem tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT). Salah satu tujuan memberlakukan kebijakan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai identitas pengguna Transjakarta. Dengan sistem ini, pengguna Transjakarta diminta untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan, sehingga data pengguna seperti alamat, usia, dan…

Konferensi Hak Asasi Manusia ke-4 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Hak Asasi Manusia LAWASIA, bekerja sama dengan Federasi Asosiasi Pengacara Jepang dan Asosiasi Pengacara Fukuoka, berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 September 2023 di Fukuoka, Jepang. Mengusung tema Crossing Borders: Human Rights Violations and Lawyers’ Advocacy, konferensi HAM tahunan yang diselenggarakan oleh LAWASIA ini…

Balikpapan, Jumat (09/23) – Koalisi Pengacara Kebebasan Pers Kalimantan resmi terbentuk pada  Koalisi ini terbentuk setelah Pelatihan Pengacara Berperspektif Pers pada tanggal 5-7 September 2023 di Balikpapan Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh LBH Pers atas dukungan Internews USAID Media. Pelatihan ini diikuti oleh pengacara bantuan hukum dari berbagai organisasi / kantor hukum seperti LBH Samarinda,…

Jakarta, 7 September 2023 – Petugas keamanan yang bertugas di dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada Rabu (6/9), berusaha menghalangi tugas jurnalis yang melakukan peliputan. Sejumlah petugas keamanan tersebut mengepung Patsy Widakuswara, seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Gedung Putih VOA. Ia hadir dalam…

Jakarta, 30 Agustus 2023 – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membuka konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27/2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) pada publik (30/8). Rancangan peraturan pelaksana UU PDP ini terdiri atas 245 pasal 10 bab dan total 45 bagian. Terdapat 8 lingkup utama dari RPP PDP, antara…

Jakarta – Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC Jakarta Timur dan LBH Pers Jakarta telah melangsungkan Pelatihan Advokat Pelindungan Data Pribadi di Jakarta, Jumat (4/8). Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Mappajanci Ridwan Saleh selaku Ketua Cabang AAI DPC Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Mappajanci menjelaskan Peserta dalam pelatihan ini adalah para advokat yang berasal baik dari firma…

Jakarta, 10 Juli 2023 – Dalam masa persidangan V DPR RI, pembahasan revisi kedua UU ITE dilakukan secara tertutup, tergesa-gesa, dan minim partisipasi bermakna dari masyarakat. Kondisi ini berpotensi membahayakan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh instrumen hukum nasional dan internasional. Saat ini revisi kedua UU ITE telah memasuki tahap pembahasan oleh…

Jakarta, 19 Juni 2023 – On this day, civil society in Indonesia carried out the #FreeBach action at the National Monument, Jakarta. This action is a form of solidarity between countries to demand the Vietnamese government to free Bach from criminalization. Dang Dinh Bach (“Bach”) – https://www.standwithbach.org/ – is an environmental justice lawyer in Vietnam….

JAKARTA – Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) menyayangkan amar putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terkait dampak pemblokiran delapan platform pada 30 Juli 2022. Putusan tersebut mengabaikan serangkaian fakta hukum mengenai tindakan pemblokiran oleh Kemenkominfo yang merugikan warga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan…

Konsep pelindungan data pribadi (PDP) selalu selaras dengan konsep pelindungan hak atas privasi. Konsep hak atas privasi ini termaktub dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan: “Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang…

Ketua Serikat Pekerja Antara Abdul Gofur mendapat Surat Peringatan Ketiga (SP3) dengan tuduhan sepihak Pelanggaran Disiplin Berat pada 13 Maret 2023. Surat peringatan ini disertai dengan sanksi berupa pembebasan Abdul Gofur dari jabatan fungsional. Penyebabnya adalah tulisan yang disampaikan Abdul Ghofur di media sosial yakni Facebook Forum Komunikasi Antara dan Grup WhatsApp Keluarga Antara pada…

  Senin (16/01/2023), Uji materi UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimohonkan oleh Marzuki Darusman, Muhammad Busyro Muqoddas serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang tergabung dalam Tim Universalitas Hak Asasi Manusia (Tim U-HAM) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang saat ini adalah pemeriksaan Ahli yang dihadirkan oleh para pemohon beserta kuasanya, yaitu Ahli Hukum…

Rabu (11/01/2023), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melaksanakan Desiminasi Annual Report tahun 2022 yang bertajuk “Jurnalisme dalam Kepungan Represi” secara hybrid. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan peluncuran microsite bernama Portal Bantuan Hukum Virtual dengan domain lapor.lbhpers.org. Pelaksanaan desiminasi ini dihadiri oleh berbagai organisasi jurnalis serta pers mahasiswa baik daring melalui zoom maupun luring. Selain itu…

  Lembaga Pers Mahasiswa Lintas di Institut Agama Islam Negeri Ambon mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Ambon pada Kamis, 8 Desember 2022. Upaya banding ini sebagai jalan untuk memperjuangkan pers mahasiswa itu kembali ke kampus setelah dibekukan pada 17 Maret lalu. Upaya banding dilakukan kembali setelah gugatan empat pengurus pers…

Pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2022, UNESCO Jakarta, Komnas HAM dan LBH Pers bekerjasama dengan Lemdiklat Polri dan Polda Jawa Timur melaksanakan pelatihan untuk anggota kepolisian dan jurnalis di Hotel Primebiz Surabaya dengan tema Pelatihan HAM: Kebebasan Bereskpresi dan Keamanan Jurnalis untuk Petugas Keamanan. Peserta pelatihan terdiri dari 25 anggota kepolisian yang terdiri…

Sidang kasus gugatan SK Rektor No 92 tentang pembekuan LPM Lintas kembali digelar pada Senin, 24 Oktober 2022 di Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi fakta dan ahli dari pihak tergugat. Pihak tergugat mendatangkan 3 saksi fakta dan satu ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Muslim Indonesia yaitu Fahri…

Perjuangan panjang dan berliku yang ditempuh 14 eks pekerja pada salah satu grup MNC itu akhirnya terbayar. Meski sebelumnya gugatan perselisihan kepentingan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dimentahkan, namun putusan Mahakamah Agung menganulir putusan tingkat pertama dan menghukum Sindo Weekly untuk membayar hak-hak pekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melanjutkan sidang kasus gugatan SK Rektor No 92 tentang pembekuan LPM Lintas, Senin, 17 Oktober 2022. Sidang yang dipimpin I  Gede Eka Putra Suartana menghadirkan tiga orang ahli dari pihak penggugat. Ahli pers, Imam Wahyudi menyatakan majalah yang diterbitkan pers mahasiswa Lintas di Institut Agama Islam Negeri…

Koalisi Pembela Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Lintas mendesak Polda Maluku menghentikan upaya pemidanaan terhadap sembilan penggiat LPM Lintas IAIN Ambon. Upaya pemidanaan terhadap Penggiat LPM Lintas ini semakin menunjukan bahwa IAIN Ambon tidak dapat mewujudkan ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Di samping itu, upaya kriminalisasi ini juga menciderai hak atas kebebasan berekspresi dan akademik…

Kami Tim Pendamping penyintas yang terdiri dari LBH Pers, AJI Jakarta, LBH Apik Jakarta, ICJR, YLBHI dan SAFEnet yang dibentuk pada 3 Februari 2022, telah melakukan serangkaian proses pengumpulan bukti dan saksi atas kasus dugaan Kekerasan Seksual di kantor Geotimes pada tahun 2015. Temuan-temuan ini telah kami sampaikan kepada manajemen GeoMedia Group untuk ditindaklanjuti; Temuan…

Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Perlu satu modul dan pelatihan yang ditujukan bagi mereka yang menjalankan advokasi di sektor perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan pendalaman dalam isu keterbukaan informasi…

Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Papua menjadi salah satu provinsi yang kini menjadi sasaran…

Tiga organisasi yang terdiri dari AJI Indonesia, LBH Pers dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mengirimkan surat terbuka ke Rektor IAIN Ambon. Surat terbuka itu sebagai bentuk protes atas pembekuan LPM Lintas setelah menerbitkan majalah dengan judul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” edisi 14 Maret 2022. Majalah tersebut adalah hasil liputan investigasi tim redaksi terkait…

Pandemi covid-19 yang masih mewabah hingga awal tahun 2022 membuat kondisi perekonomian masih sulit. Kondisi itu juga mempengaruhi kesejahteraan pekerja media. Bentuk-bentuk pelanggaran ketenagakerjaan selalu merugikan pekerja selama masa pagebluk ini. Padahal hak atas kerja dan penghasilan yang layak merupakan jaminan yang hakiki dan wajib dilindungi negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D butir (2) UUD…

Siaran Pers Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA‐PDP) DPR akan segera memasuki masa reses, dengan berakhirnya Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Mengingat belum ada kepastian perihal persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP), yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat sipil fokus pada penguatan ekosistem…

Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari 2022 harus menjadi memontum refleksi dan evaluasi terhadap kondisi pers di Indonesia. Berikut refleksi LBH Pers se Indonesia pada HPN 2022: 1. Kekerasan fisik terhadap jurnalis masih terus terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelesaian dan proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Banyak faktor proses…

As in previous years, The Press Legal Aid Institute (LBH Pers) has again noted the challenges and a number of violations of press freedom, freedom of expression and information disclosure throughout 2021. The pandemic has also created a new pattern of violations of press freedom, freedom of expression and information disclosure in Indonesia. Model violations…

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memberikan masukan perubahan terhadap perpanjangan MoU / Nota Kesepahaman No: 02/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan yang akan berakhir pada 9 Februari 2022. Usulan masukan perubahan ini merupakan peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mengawal kebebasan pers, yang dimana masih…

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) kembali mencatat tantangan dan sejumlah pelanggaran kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi sepanjang tahun 2021. Kondisi pandemi turut menciptakan pola baru pelanggaran kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Indonesia. Model pelanggaran dengan menggunakan kekerasan ataupun secara ketenagakerjaan. Melalui mandat organisasi, LBH Pers telah…

Jakarta, 13 Januari 2022- Friska Kalia, eks pekerja dari PT Media Lintas Inti Nusantara (KBR) menjalani proses mediasi perselisihan hubungan industrial setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan pada September 2021. Agenda mediasi dilakukan pada hari Senin, 10 Januari 2021. Friska di-PHK oleh perusahaan setelah tiga unggahan media sosial miliknya dinyatakan perusahaan sebagai…

Dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers, Dewan Pers bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyepakati nota kesepahaman nomor 2/DP/MOU/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlidungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Akan tetapi, nota kesepahaman yang akan berakhir masa berlakunya pada Februari 2022 ini, dinilai belum cukup untuk melindungi wartawan dari upaya pemidanaan. Di satu…

Peningkatan kapasitas dan kompetensi staf legal masing-masing perusahaan diharapkan dapat mendorong upaya perlindungan bagi jurnalis dan media itu sendiri. Terlebih saat menghadapi ancaman serangan fisik, non fisik hingga kriminalisasi. Dengan penguatan staf legal, diharap perusahaan media dapat berdaya untuk melindungi diri sendiri, dan jurnalisnya. Untuk itu, LBH Pers merasa perlu untuk melakukan pelatihan terhadap legal…

Lima tahun terakhir, Angka serangan terhadap pers masih cukup tinggi. Selain serangan fisik, kini ancaman terhadap jurnalis, media hingga narasumber juga bertransformasi ke bentuk serangan digital. Selain itu, tidak meratanya keberadaan lawyer dan paralegal di beberapa daerah, khususnya pada remote area menjadi tantangan yang dihadapi untuk memberi perlindungan terhadap pers Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pelatihan…

Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM dan kebebasan berekspresi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Intervensi pemerintah terlalu jauh terhadap masyarakat Papua. Termasuk saat menjalankan kewenangannya kadang, menggunakan pendekatan keamanan, yang cenderung represif. Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja. Narasi yang dapat…

Kamis (4 November 2021), tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui Kuasa Hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung kepada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021. Permohonan…

Selasa, 3 November 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara nomor: 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby terkait kasus dugaan penganiayaan kepada Nurhadi selaku Jurnalis Tempo yang sedang menjalankan kerja – kerja pers. Perkara bermula pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 ketika Nurhadi ditugaskan untuk melakukan wawancara doorstop di…

Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemanggilan LBH Padang oleh Polda Sumbar sebagai sikap anti-kritik atas tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Dana Covid-19 di Sumatera Barat dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan sebanyak Rp 4,9 miliar dan upaya menghalang-halangi Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat untuk…

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraning dilaporkan ke Polda Bali terkait dugaan makar karena memberi bantuan hukum terhadap massa aksi Papua. Laporan tersebut berbentuk pengaduan masyarakat dengan nomor registrasi Dumas/539/VIII/2021/SPKT Polda Bali. Mirisnya pelapor merupakan asisten advokat yang mestinya mengetahui perlindungan terhadap pemberi bantuan hukum. Dalam uraian singkat laporan tersebut, diketahui…

Rekan-rekan jurnalis, berikut pernyataan dari 109 organisasi masyarakat sipil menyikapi somasi dari Moeldoko terhadap ICW. Untuk kebutuhan kutipan, silahkan menggunakan Erasmus Napitupulu (ICJR), M Isnur (YLBHI), dan Julius Ibrani (PBHI). Terima kasih! Praktik pembungkaman atas kritik masyarakat kembali terjadi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW)…

Rilis untuk segera disiarkan Sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks telah menerbitkan liputan investigasi pada 6 Juni 2021. Liputan itu mengangkat dugaan penyingkiran 75 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Kegiatan ini menjadi bagian dari alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terdapat sejumlah kejanggalan dalam penyusunan peraturan komisi (Perkom) yang menjadi…

Siaran Pers Bersama AJI, SAFEnet, LBH Pers PT Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan pada 6 Mei 2021 tentang terputusnya sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak – Jayapura di dasar laut, 280 km dari Biak dan 360 km dari Jayapura sejak 30 April 2021. Putusnya sistem…

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali membuka posko pengaduan ketenagakerjaan bagi para pekerja media. Fokus posko pengaduan ketenagakerjaan tahun 2021 ini terutama mengantisipasi momentum THR yang seharusnya dibayarkan dalam waktu dekat ini dan paling lambat H-7 lebaran. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang…

Pemimpin Umum Tabloid Jubi Victor Mambor mengalami teror. Berdasarkan kronologis AJI Jayapura, mobil milik Victor Mambor yang diparkir dekat rumahnya dirusak orang pada Rabu (21/4/2021). Perusakan terjadi pada dini hari yang diperkirakan antara pukul 00.00 hingga pukul 02.00 WIT. Kerusakan terjadi pada kaca depan mobil yang mengalami keretakan dan kaca mobil sebelah kiri hancur. Selain…

Pada hari Rabu 24 Maret 2021 LBH Pers bersama Kemitraan Partnership mengadakan diskusi peluncuran protokol keamanan jurnalis dalam meliput isu kejahatan lingkungan. Diskusi yang diadakan secara daring dengan dimoderatori oleh Febriana Firdaus dan dihadiri oleh beberapa penanggap seperti Ririn Sefsani dari Kemitraan, Jorim Ramm Kedutaan Belanda, Peter ter Velde dari Pressvlig Belanda (Organisasi Pers di…

Hari ini, Rabu, 10 Maret 2021, sejumlah lembaga dan organisasi pers memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Dr. Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam. Pertemuan hari ini diikuti ketua dan direktur lembaga yakni Ade Wahyudin (LBH Pers), Wens Manggut (Asosiasi Media Siber…

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif. Surat Edaran tersebut megatur mengenai pedoman Polri melaksanakan penegakan hukum terkait situasi penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Mencermati Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut…

JAKARTA– Serikat Pekerja Indopos (SP-IP) yang beranggotakan sebanyak 35 karyawan koran Harian Indopos secara resmi melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial sebagai dampak penutupan operasional perusahaan sejak 4 Januari 2021. Sebelum melakukan pencatatan, karyawan indopos didampingi pengacara LBH Pers Ahmad Fathanah Haris, SH dan Mustafa, SH, melakukan audiensi dengan Laila Arlini, S.sos, M.Si, Kepala Seksi Hubungan…

Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun pernyataan tersebut tidak boleh…

Jaminan kebebasan pers penting terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Antonio Guterres, sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milah fakta dan menilai kebenaran informasi seputar pandemi yang sedang berlangsung; Dengan dasar itu, ICJR, LBH Pers dan IJRS melakukan penelitian “Pandemi Covid-19:…

Siaran Pers Ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam somasi tertanggal 17 Januari 2020 itu, kuasa hukum H. Sahbirin Noor mengancam akan melaporkan setiap perbuatan…

Pengantar Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers Setelah lima bulan melakukan penelitian dan sejumlah pertemuan, Lembaga Bantuan Hukum Pers akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan buku Protokol Keamanan Liputan bagi Jurnalis Lingkungan ini. Pertemuan kami gelar dengan melibatkan pembela hak asasi manusia bidang lingkungan. Mereka adalah aktivis Civil Society Organization, jurnalis, dan pihak lain yang memiliki kaitan…

Siaran Pers Jakarta, 29 Desember 2020, – GA menjadi sorotan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan kasus video pornografi yang beredar di media sosial. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengingatkan kepada pihak Kepolisian bahwasalnya dalam muatan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sebagai pasal yang disangkakan, tidak dapat diberlakukan jika…

SIARAN PERS Jakarta- Pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 01.12 WIB, seorang jurnalis Tempo yang terlibat dalam laporan mengenai pembagian bansos mendapati kejanggalan pada email, akun media sosial, dan aplikasi pengirim pesan instan di ponselnya. Dimulai dari pemberitahuan aplikasi Telegram yang menunjukkan ada upaya masuk melalui perangkat yang tidak dikenal dengan alamat IP 114.124.172.93…

Siaran Pers Jakarta, 21 Desember 2020, – Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, tertanggal 4 Desember 2020. Secara khusus pada Pasal 4 ayat (6) mengatur terkait kewajiban adanya izin hakim/ketua majelis hakim untuk dapat ‘Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual’ dalam…

Kata Pengantar Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Aktivitas Pembela Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi seringkali disertai dengan ancaman, kriminalisasi, gugatan hukum atau kekerasan lainya menunjukan kegentingan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia. Melihat rentannya ancaman kepada Pembela HAM, komunitas internasional telah melakukan seruan-seruan tentang pentingnya…

Siaran Pers Jakarta – Sidang Perkara Nomor: 81/PUU-XVIII/2020 tentang permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (2b) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE) kembali berlanjut, Selasa, 15 Agustus 2020. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dua saksi ahli dari Pihak Pemohon Koalisi Masyarakat Sipil, yaitu Dr. Herlambang P. Wiratraman,…

Pernyataan Pers Bersama ELSAM, debtWATCH Indonesia, LBH Pers, ICJR, Yayasan Satu Keadilan, PBHI, YLBHI, Greenpeace Indonesia, PILNET Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terdiri dari Ida Ayu Adnya Dewi, I Made Pasek, dan I Dewa Made Budi Watsara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda 10 Juta Rupiah terhadap Drummer…

Jakarta – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat meminta manajemen PT Hikmat Makna Aksara (HMA) selaku penerbit Majalah SINDO Weekly untuk membayar uang pesangon kepada 17 karyawan yang dimutasi. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020. Dalam surat itu, Disnaker menyatakan bahwa mutasi pekerja itu hanya…

Press Release Jakarta (04/10) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengirim keterangan tertulis Amicus Curiae kepada Pengadilan Negeri Bal sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara yang dijalani terdakwa I Gede Ayastina alias Jerinx. Penabuh dram Band Supermen Is Dead (SID) itu didakwa melakukan tindak pidana menyebarkan kebencian dan rasa permusuhan kepada organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan…

Pers Bukan Sumber Konflik oleh: Ade Wahyudin Direktur Eksekutif LBH Pers Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada…

Kata Pengantar Oleh: Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Kebebasan berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD Perlu perjuangan panjang agar hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut juga merupakan hak dasar yang ketika tidak diberikan maka…

Pengantar Oleh: Direktur LBH Pers (Ade Wahyudin, S.HI) Sejak disahkanya UU ITE, upaya kriminalisasi terhadap jurnalis dan masyarakat pada umumnya terus meningkat. Berdasarkan catatan LBH Pers sepanjang 2019 terdapat 75 kasus kekerasan terhadap para jurnalis. Hal itu ditenggarai keberadaan pasal karet dalam UU ITE menjadi persoalan utama mengapa kasus Informasi dan transaksi elektronik terus meningkat….

Press Release Untuk Diberitakan SEGERA Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta, 8 Oktober 2020. Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara. Jurnalis CNNIndonesia.com Tohirin, ia mengaku kepalanya…

Siaran Pers Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ditargetkan rampung akhir 2020. Namun demikian, sejumlah rumusan pasal dinilai masih menyimpan lubang besar seperti, mengenai definisi data pribadi, klasifikasi jenis data pribadi, hingga pembatasan berdasarkan kepentingan umum. Tafsir yang masih cukup luas diprediksi akan menimbulkan bentuk kriminalisasi baru bagi penyebar informasi, termasuk jurnalis. Hak atas…

Pentingnya Optimalisasi Advokasi Publik Melalui Media Sosial Pesatnya perkembangan teknologi semakin menyesuaikan dengan pola pikir manusia. Internet berkembang secara luas dan cepat. Kemajuan ini membantu manusia dalam bersosialisasi, berkampanye dan memberikan dampak yang baik untuk menjalin hubungan, menyampaikan ide-ide atau gagasan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Kemitraan…

Pengantar Setelah lima bulan melakukan penelitian dan sejumlah pertemuan, Lembaga Bantuan Hukum Pers akhirnya menyelesaikan penyusunan buku protokol keamanan liputan bagi jurnalis lingkungan ini.  Pertemuan kami gelar dengan melibatkan pembela hak asasi manusia bidang lingkungan. Mereka adalah aktivis Civil Society Organization, jurnalis, dan pihak lain yang memiliki kaitan dengan isu ini. Buku ini memuat rencana…

Siaran Pers Kejahatan digital terhadap jurnalis cek fakta Liputan6.com, resmi dilaporkan ke polisi. Pelaporan telah disampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Senin 21 September 2020 oleh pihak Liputan6.com didampingi LBH Pers. Laporan Liputan6.com telah terdaftar dengan Nomor: LP/5604/IX/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ. Serangan doxing atau pelacakan dan pembongkaran data identitas seseorang dengan tujuan…

Siaran Pers Situs berita Tempo mendapat serangan digital dari pihak tidak dikenal pada Jumat dini hari tanggal 21 Agustus 2020. Berdasarkan kronologi dari situs resmi tempo.co, serangan yang didapatkan adalah pengambilalihan penguasaan situs tanpa sepengetahuan Tempo. Selama situs diambil alih, tampilan halaman menjadi warna hitam, terdapat iringan lagu gugur bunga selama 15 menit dan di…

SIARAN PERS DAN UNDANGAN Sesi 1: Evaluasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, 18 Agustus 2020, 14.00 WIB CRCS, ICRS, APHR, Komnas HAM, YLBHI, SEPAHAM INDONESIA, HRWG dan SEAFORB Network akan menyelenggarakan seri Konferensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yang bertajuk “Undang-undang Penodaan Agama: Perlindungan atau Kriminalisasi”, dari tanggal 18 – 27 Agustus 2020. Sesi 1…

Pernyataan Pers Aliansi Masyarakat Sipil Rabu, 12 Agustus 2020, Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jerinx dilaporkan oleh IDI wilayah Bali…

Siaran Pers Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari terhadap eks Pimpinan Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi pada perkara nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB, Senin, 10 Agustus 2020. Penjatuhan pidana terhadap Diananta itu merupakan sinyal bahaya untuk kemerdekaan pers di Indonesia. Sebab diketahui, Diananta merupakan Jurnalis di Kalimantan Selatan yang didakwa atas karya atau produk jurnalistik…

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) bersama beberapa organisasi masyarakat sipil menjadi penasihat hukum bagi AJI Indonesia dan SAFEnet dalam menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI dan Presiden RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Objek gugatan adalah tindakan Perbuatan Melanggar Hukum pemerintah atau badan yang berupa pemutusan akses internet (internet shutdown) dan…

KETERANGAN PERS ELSAM, Imparsial, LBH Pers dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Keberadaan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan, intimidasi ,kriminalisasi bahkan pembunuhan. Menatap tahun – tahun marabaya menjadi  urgent warming dari ELSAM ketika menyampaikan laporan situasi pembela HAM atas lingkungan 2019, hal ini ditandai dengan adanya  127…

Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah di…

Konsep Omnibus Law yang dimaksud adalah dengan merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah UU besar salah satunya berbentuk UU Cipta Lapangan Kerja. Selanjutnya pada bulan November 2019, melalui berbagai pernyataan di media massa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian) menyatakan bahwa Omnibus Law akan segera ditargetkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, dan…

Pengantar Publikasi Hak kebebasan beragama telah diakui sebagai hak yang mendasar bagi setiap orang, begitupun dengan warga negara Indonesia. Konstitusi dan Undang-Undang menjamin hak kebebasan beragama bagi tiap-tiap orang. Namun hak tersebut tidak begitu saja mudah dinikmati. Beragam peristiwa kekerasan dan intoleransi masih sering kita jumpai dalam kehidupan seharihari. Intoleransi merupakan sebuah praktik buruk terhadap…

SIARAN PERSJAKARTA – Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah Perbuatan Melanggar…

Siaran Pers Melalui pemberitaan diketahui pada 30 April 2020 lalu Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. Kesemuanya divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga Rp 3 juta subsider dua bulan penjara. Oleh Penuntut Umum (PU) mereka didakwa melanggar Pasal 216…

Jakarta- Tanggal 3 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebebasan Pers sedunia oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB). Peringatan tahunan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan serta meninjau kembali mengenai kondisi negara dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin hak setiap orang atas kebebasan pers. Salah satu hal yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana situasi kebijakan yang diberlakukan terkait kebebasan…

Tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali menerbitkan Annual Report atau Laporan Tahunan 2019. Laporan ini merupakan sebuah bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga jaringan, donatur, dan klien mengenai kinerja LBH Pers sepanjang tahun 2019 dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Serta memonitoring, khususnya di isu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, dalam…

(LBH Pers Makassar, LBH-Makssar, Bem FTI- UMI, ICJ, Ikadin Sul-sel, PMII, ACC- Sulawesi, Fosis-Umi, Fisip Unismuh, Walhi Sul-sel. Mahasiswa FH UMi, Kapak-SC, F-H Unhas, FH- Sawerigading) Tidak dapat dipungkiri, pascareformasi peran politik ABRI [TNI] belum benar-benar hilang. Bahkan TNI semakin eksis, seperti bisa dilihat di BIN, LEMHANNAS, Kemenkopolhukam, Kemhan, dll. meskipun di posisi tersebut masih…

Jakarta (1/4) – Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersepakat mendorong perlindungan hukum bagi para pekerja lepas atau freelance pada industri media dan kreatif. Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian kerja sama antara kedua lembaga yang ditandatangani baru-baru ini. “Para freelancer sering menghadapi kondisi kerja yang buruk…

M Reza als Epong Reza jurnalis mediarealitas.com menjadi terdakwa perkara pencemaran nama baik dan berita bohong sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 1 UU ITE karena menyebarkan link berita dari mediarealitas.com di media sosial di Pengadilan Negeri Bireun. Majelis Hakim perkara M Reza als Epong menyatakan menolak eksepsi Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan…

LBH Pers menandatangani nota kerjasama dengan Dewan Pers Timor Leste. Kerjasama fokus pada penguatan keorganisasian kedua lembaga terutama dalam langkah advokasi di bidang jurnalistik. Penandatanganan dilakukan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 di kantor LBH Pers, Jakarta. Dari pihak LBH Pers diwakili oleh Direktur Ade Wahyudin dan Dewan Pers Timor Leste diwakili oleh Presiden Direktur…

M. Reza alias Epong Reza selaku jurnalis media online yang bernama mediarealitas.com telah didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi…

Wajah kebebasan pers di Indonesia kembali tercoreng dengan adanya tindak kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput acara malam munajat 212 di lapangan Monas, Kamis (21/2). Barisan keamanan dari panitia penyelenggara menghalang-halangi belasan jurnalis untuk melakukan tugasnya meliput aksi pencopetan. Massa memaksa jurnalis untuk menghapus semua dokumentasi berupa foto maupun video. Beberapa jurnalis bahkan mengalami…

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk dalam kategori ini. Pemaksaan penggunaan pasal ini adalah upaya kriminalisasi pada Robertus Robet. Tindakan ini jelas…

Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta mengabulkan gugatan perselisihan hak yang diikuti dengan permohonan pemutusan hubungan kerja Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKKFG). Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan Penggugat menerima upah tidak tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang…

Sebelumnya para pekerja media majalah femina yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKKFG) telah melakukan penuntutan hak gaji yang belum dibayarkan oleh PT. Gaya Media Favorit, PT Gaya Favorit Press, PT Chandra Sakti dan PT. Media Favorit Internasional yang kesemuanya tergabung dalam holding Femina Group. Kasus ini telah bergulir lama sejak 20 September…

Rabu 11 Juli 2017 Dewan Pers telah menilai pengaduan dari John Paul Ivan terkait berita pribuminews.co.id yang berjudul “John Paul Ivan Ciptakan lagu #2019GantiPresiden Begitu Syahdu dan Meninju” dinyatakan telah melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak didasarkan pada sumber informasi yang kredibel, tidak melalui uji informasi, tidak akurat, tidak memenuhi unsur keberimbangan,…

Sahabat LBH Pers Mari kita semua menjadi Sahabat LBH Pers dengan mendukung gerakan perlindungan terhadap pers dan jurnalis. Salah satu caranya dengan membantu mempertahankan keberadaan LBH Pers. LBH Pers membuka peluang bagi Anda semua untuk bergabung ke dalam barisan Gerakan Perlindungan Pers Penjaga Demokrasi. Salah satu cara yang paling konkret adalah berdonasi kepada LBH Pers…

Modul Pendidikan Berkelanjutan Advokat Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Pembelaan Advokat dalam membela kasus-kasus kebebasan berekspresi di internet menjadi bagian vital dalam memperjuangkan hak untuk berinternet. Oleh karena itu, pemahaman advokat terhadap isu kebebasan berinternet juga menjadi faktor penting dalam argumen membela klien yang hak atas kebebasan berkepresinya terlanggar. Oleh karena hal tersebut,…

Berikut adalah pesan advokat LBH Pers untuk pekerja media

Pendidikan Berkelanjutan Advokat Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Pembelaan Advokat dalam membela kasus-kasus kebebasan berekspresi di internet menjadi bagian vital dalam memperjuangkan hak untuk berinternet. Oleh karena itu, pemahaman advokat terhadap isu kebebasan berinternet juga menjadi faktor penting dalam argumen membela klien yang hak atas kebebasan berkepresinya terlanggar. Oleh karena hal tersebut, LBH…

  Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Era digitalisasi mau tidak mau membuat beberapa sektor penunjang demokrasi menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan dari sistem konvensional menuju sistem modern, atau dari offline menuju online. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh adalah sektor penegakan hukum. Lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya pada advokat terkait kasus-kasus…

Pada tanggal 10 April 2017 salah satu anggota Pewarta Foto Indonesia-Jakarta (PFI-J) beserta dua jurnalis media online Gresnews.com mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa ada musyawarah oleh PT.Hastabrata Hemas, sebagai perusahaan yang menaungi Gresnews.com. Saat itu PHK didasarkan atas surat keputusan direksi PT. Hastabrata Hemass No. 003/SKD/PHK/HH/IV/2017 untuk atas nama Edy Susanto (Pewarta Foto),…

Jelang peringatan May Day 2018, Forum Pekerja Media masih menemukan sejumlah pelanggaran jaminan sosial yang dilakukan perusahaan media nasional dan perusahaan media asing yang berdomisili di Indonesia. Forum Pekerja Media mencatat ada 4 modus pelanggaran jaminan sosial yang jamak dilakukan perusahaan media. Pertama, tidak mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan…

Pada tanggal 10 April 2017 Dua jurnalis dan satu fotografer media online gresnews diPHK sepihak tanpa ada musyawarah oleh PT.Hastabrata Hemas (gresnews.com). PHK didasarkan atas surat keputusan direksi PT. Hastabrata Hemass No. 005/SKD/PHK/HH/IV/2017 (Aji Presetyo), 003/SKD/PHK/HH/IV/2017  (Edy Susanto), No. 006/SKD/PHK/HH/IV/2017 (Armidis) tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 April 2017 Atas nama yang ditandatangani oleh Direktur…

Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi pada Selasa (17/04/18) mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat UU MD3, dengan tanda terima nomor: 1776/PAN.MK/IV/2018. Dokumen permohonan diterima oleh staf…

PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI, MERUPAKAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN KEBEBASAN BEREKPRESI Persekusi dan intimidasi dalam bentuk demontrasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam pada tanggal 16 Maret 2018 terhadap Majalah Tempo telah menimbulkan keprihatinan semua pihak yang memperjuangkan demokrasi dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Peristiwa itu menunjukan lemahnya perlindungan …

Saat ini DPR khususnya Komisi III bersama Pemerintah masih tetap melakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat akan tetapi pasca desakan masyarakat sipil melalui serangakaian aksi pada akhirnya rencana pengesahan dalam waktu dekat pun ditunda. Meski begitu, masyarakat sipil…

  https://www.youtube.com/watch?v=I-5C3dOi7Bg Mewaspadai Maraknya Persekusi  untuk Bijak Merawat Kebebasan Pers di Tahun Politik  Pendahuluan Pemerintah Indonesia pada tanggal 1-4 Mei 2017 mendapatkan kehormatan dari Unesco untuk menjadi penyelenggara Hari Kebebasaan Pers International di Jakarta. Pada momen tersebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla hadir yang menjadi bukti kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap kebebasan Pers…

The treat, legal claim even criminalization remain to be the highest trend for the whistleblowers and many of them also are sentenced in prison since they are considered to defame good name of the reported. The Press Legal Aid Institution (LBH) has initiation to strengthen comprehension of the lawyers’ freedom of expression with their defend…

Kamis, 02 November 2017 LBH Pers mengadakan sebuah diskusi terfokus dengan mengundang pemerhati perlindungan saksi dan korban, jurnalis investigasi dan aktivis anti korupsi. Diskusi terfokus ini diadakan untuk mendiskusikan dan memberikan masukan kepada LBH Pers terkait panduan pelatihan untuk pengacara dalam membela whistleblower. Panduan pelatihan ini disusun dengan maksud untuk dapat digunakan oleh para Advokat…

Jakarta, 8 Agustus 2017 – Sejak mencuatnya kasus Acho ke publik pada Sabtu, 5 Agustus 2017, mediasi memang diharapkan oleh Acho menjadi jalan keluar penyelesaian kasus. Ia berharap sebisa mungkin kasus ini diselesaikan di luar persidangan. Itulah sebabnya sebelum kasus ini ramai, Acho sudah mengontak dan menawari pelapor Danang Surya Winata untuk bertemu dan menyepakati…

Sudah jatuh tertimpa tangga, ditambah kerubuhan batu bata… Ironis. Itulah yang dialami Acho, nama panggilan dari stand-up comedian Muhadkly MT yang menulis kerugian yang dialaminya saat menjadi penghuni unit apartemen di Green Pramuka Apartemen sejak tahun 2014. Seperti konsumen lain yang membeli apartemen, Acho berharap ia bisa memiliki tempat hunian yang nyaman sesuai janji pengelola…

Pada tanggal 26 Juli 2017 pengacara dari LBH Pers telah mengikuti rapat bersama jaringan Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia. Agenda dalam rapat tersebut adalah membangun advokasi bersama terkait dengan isu kebebasan berekspresi di tingkat ASEAN. Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia yang disingkat dengan nama AFEC SEA, secara resmi pada tanggal 27…