Siaran pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD)  Jumat, 1 Mei 2026 – Peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di depan gedung DPR MPR RI kembali berujung pada penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan massa aksi oleh Polda Metro Jaya. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras tindakan aparat kepolisian–dalam hal ini Polda Metro Jaya–dalam merespons aksi peringatan…

Makassar – Sidang perdana Praperadilan dengan nomor perkara: 11/Pid.Pra/2026/PN Mks tanggal 2026-02-27 terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis Darwin Fatir pewarta Kantor Berita Indonesia LKBN Antara pada 2019 lalu oleh pihak penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel ditunda karena pihak termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Padahal, sidang pra peradilan harusnya…

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak hanya membahas tarif dan akses pasar, tetapi juga memasukkan ketentuan tentang perdagangan digital dan teknologi yang berdampak langsung pada hak atas privasi, jurnalisme berkualitas dan kemerdekaan…

Pers Rilis  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (Permenkomdigi 7/2026). Ketentuan Pasal 3 Peraturan ini mewajibkan penggunaan pengenalan wajah (face recognition) sebagai metode verifikasi identitas dalam proses registrasi yang berlaku baik bagi Warga Negara Indonesia maupun…

LBH Pers yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat permohonan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Direktorat Siber Polda Metro Jaya terkait dengan kasus kriminalisasi terhadap seorang konten kreator berinisial IBD, yang dilaporkan menggunakan Pasal 32 dan/atau Pasal 35 UU ITE oleh salah seorang pejabat publik berinisial AS, berkenaan dengan konten…

Rilis Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi Jum’at, 23 Januari 2026-  Khariq Anhar menjalani sidang dengan agenda putusan sela. Sebelumnya, pada tanggal 7 Januari 2026, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) telah menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Keberatan tersebut mencakup isi dakwaan yang kabur, hak untuk bebas berekspresi, serta…

Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)    LBH Pers mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menyatakan gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dengan nomor putusan 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yakni; Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis,…

Seperti tahun-tahun sebelumnya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali menyajikan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus refleksi atas kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. Dalam Annual Report 2025 ini, LBH Pers menyoroti menguatnya peran negara dalam berbagai bentuk pembatasan dan menyempitnya ruang sipil di hampir seluruh sektor kehidupan demoktasi. Atas dasar itu, laporan ini mengangkat…

Selasa (20/01/2026), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meluncurkan Annual Report tahun 2025 sebagai laporan situasi kebebasan pers yang bertajuk “Bayang-Bayang Kuasa di Balik Teror Tak Terurai” secara hybrid. Acara ini dihadiri sedikitnya 60 peserta perwakilan dari lembaga Masyarakat sipil, media dan Kedutaan Besar serta pers mahasiswa baik daring melalui zoom maupun luring. Temuan kunci dalam…

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi dan Data Pribadi Jakarta, 19 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil Nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan putusan ini, Mahkamah memilih untuk mempertahankan norma…

Jakarta, 15 Januari 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia kerap menjadi sasaran empuk berita miring dari pihak luar. Tak hanya menyerang ranah politik, propaganda ini sudah masuk ke urusan perut alias ekonomi. Sehingga instrumen hukum berupa RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing dinilai…

Sidang perdana perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Gina Yolanda selaku penggugat dan PT Lativi Mediakarya sebagai tergugat resmi digelar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 7 Januari 2026. Sidang perdana ini mengagendakan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara dari para pihak. Dalam persidangan tersebut, pihak penggugat telah menyerahkan seluruh dokumen perkara secara lengkap…

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi   Jakarta, 14 Januari 2025.  Aksi teror terhadap aktivis dan kreator konten yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah kian marak terjadi. Pada akhir 2025, serentetan peristiwa berupa pengiriman bangkai ayam, pesan intimidasi, upaya peretasan, fitnah digital, dan beberapa bentuk teror lainnya, menimpa orang-orang yang aktif bersuara ihwal penanganan bencana Sumatera. …

“Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for press freedom.” The European Court of Human Rights, 1996. Kemerdekaan pers tidak akan paripurna tanpa kehadiran sumber berita, khususnya pada isu-isu krusial dan kepentingan publik. Karena pers sejatinya mampu memperoleh informasi, hanya jika dibantu oleh sumber-sumber yang kredibel dan berani. Sehingga jaminan kemerdekaan pers…

Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan CNN Indonesia dalam gugatan pemotongan upah secara sepihak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam putusan kasasi tertanggal 1 Desember 2025 itu, majelis hakim kasasi yang diketuai Ibrahim menyatakan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Sebelumnya,…

Aktivisme Pers Mahasiswa (persma) memiliki sejarah panjang pada demokrasi Indonesia. Hingga saat ini lembaga pers mahasiswa (LPM) memegang peran penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan iklim demokrasi di lingkungan kampus. Persma memiliki posisi penting sebagai aktor masyarakat sipil di lingkungan perguruan tinggi dalam memperjuangkan dan mempertahankan ruang -waktu sipil. Sayangnya posisi mereka dalam instrumen hukum…

Jakarta, 19 Desember 2025. Dalam beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana di Sumatera terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya. Mulai dari intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung…

Jakarta, 11 Desember 2025, Kuasa Hukum Tempo bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 684/Pdt.G/2025/PN JKT. SEL tanggal 17 November 2025 melawan Tempo.  Penyerahan Kontra Memori ini…

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) hadir dalam agenda persidangan Pembacaan Pledoi (Pembelaan) dari Terdakwa – sebagai salah satu korban kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat bernama – Muhammad Yasirillah atau akrab dipanggil Yasir. Yasir yang masih berumur 19 (sembilan belas) tahun, harus merasakan jeruji besi hanya karena tindakannya “MENEMPEL 2 LEMBAR POSTER” yang bertuliskan…

Di Indonesia, serangan yang dialami oleh fact checker salah satunya dialami oleh Jurnalis Liputan6.com, Cakrayuni Nuralam. Dirinya menjadi sasaran serangan doxing setelah menerbitkan artikel di mana redaksi mencoba memverifikasi keterkaitan antara seorang politisi dengan pendiri Partai Komunis di Sumatera Barat—padahal keterkaitan tersebut tidak ada. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) bersama afiliasinya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia,…

Dilansir dari Website Resmi DPR-RI Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber masuk ke dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah yang telah diusulkan sejak 19 November 2024 yang lalu. Berdasarkan Naskah Akademik yang dipublikasikan melalui website DPR-RI, rencana penyusunan regulasi tersebut dilatarbelakangi potensi perang antar Negara yang tidak lagi menggunakan cara perang tradisional melainkan…

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri  Presiden Prabowo Subianto belakangan ini kerap dikabarkan memiliki agenda besar di pemerintahannya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, salah satunya melalui reformasi kepolisian. Rencana Presiden Prabowo tersebut sebagaimana diketahui, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun…

Senin, 17 November 2025 – LBH Pers mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dengan nomor putusan 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yakni; Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, I Ketut Darpawan, S.H., selaku Hakim Anggota…

Senin, 10 November 2025, keputusan/kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada H.M. Soeharto mencerminkan bentuk penistaan negara terhadap sejarah perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Penetapan itu  tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Kebebasan pers yang hingga hari ini juga turut masih diperjuangkan,…

Aliansi Jurnalis Independen Jakarta telah menggelar diskusi publik bertajuk “Amran Sulaiman Hancurkan Ekosistem Pers karena Gugat Media. Apa Dampaknya?” pada Kamis, 6 November 2025. Dalam kegiatan ini, AJI mengundang empat pembicara yang terdiri dari Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati,  Produser Sekuel “Dirty Vote” Dandhy Dwi Laksono, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas…

Jakarta, 3 November 2025 — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11). Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap Tempo yang tengah digugat secara perdata oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam gugatannya, Amran menuntut Tempo membayar ganti rugi lebih dari Rp200 miliar karena dianggap…

Jakarta, 23 Oktober 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menjalin kolaborasi strategis dengan Hukumonline.  Kerja sama ini dalam rangka memperkuat kapasitas hukum dan profesionalisme ekosistem pers di Indonesia melalui teknologi AIlex, inovasi Generative AI di bidang hukum hasil pengembangan Hukumonline.  Kolaborasi ini merupakan…

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami dua jurnalis saat meliput di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sarang keracunan pada siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas SPPG Gedong 02 diduga mencekik dan menghalang-halangi kerja jurnalistik jurnalis Wartakota berinisial…

[27 Agustus 2025] Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyelenggarakan sebuah sesi dengan topik “Dari Perundungan Online hingga Teror Kepala Babi: Represi Hibrida dalam Mengecilnya Ruang Sipil”. Pembicara dalam diskusi ini adalah Gema Gita Persada (LBH Pers), Linda Novi Trianita (Tempo), Vox Populi (Spring Revolution Security Myanmar), Shoon Naing (Jurnalis dari Myanmar), dengan moderator Chikita…

[August, 27 2025] Legal Aid Centre for the Press (LBH Pers) has arranged a session with the Topic “From Online Harassment to Pig Head Terror: Hybrid Repression in Shrinking Civic Spaces”. With the speakers Gema Gita Persada (LBH Pers), Linda Novi Trianita (Tempo), Vox Populi (Spring Revolution Security Myanmar), Shoon Naing (Journalist from Myanmar) and…

“Mantra Berbenah” mengungkap kondisi faktual yang secara langsung diungkap oleh sejumlah korban, sajian data, analisis, dan gagasan dari beragam perspektif baik sejarawan, akademisi, dan pegiat Hak Asasi Manusia yang concern melakukan pendampingan, penelitian, serta advokasi kebijakan dan mendorong reformasi kepolisian. Karya dokumenter ini harapannya dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi publik, Pemerintah, DPR RI, Kepolisian dan…

Jakarta — Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), mendesak Polri transparan dan serius menuntaskan pelaporan dugaan teror “Kepala Babi” pada redaksi Tempo.  LBH Pers selaku kuasa hukum Redaksi Tempo, kembali melayangkan surat permohonan informasi perkembangan perkara kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada 6 Agustus 2025. Surat ini merupakan ketiga kalinya LBH Pers meminta…

Jakarta, 23 Juli 2025 –  Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan Perjanjian Dagang Resiprokal dengan Indonesia yang mencakup komitmen transfer data pribadi dari Indonesia ke AS, sebagaimana yang dinyatakan pada joint statement di laman situs resmi Gedung Putih pada Selasa, 22 Juli 2025. Pada rilis tersebut, setidaknya terdapat 12 poin utama. Salah satu poinnya adalah Indonesia…

Gugatan Hukum terhadap Pers Harus Dihentikan Jakarta 7 Mei 2024- Dua media daring dan wartawan di Makassar, digugat secara perdata setelah menerbitkan berita terkait non-aktif atau mutasi dan demosi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.  Perkara dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mks itu merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap media atau perusahaan pers serta wartawan yang dapat…

Siaran Pers LBH Pers, Perkumpulan Bantuan Hukum Pers Tanah Papua dan AJI Indonesia: Polsek Jayapura Utara, Provinsi Papua, kembali menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus teror bom terhadap jurnalis Victor Mambor pada 1 Maret 2024. Penghentian untuk kedua kali ini, memperkuat impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di Tanah Papua. Surat Perintah Penghentian…

Jakarta – Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia yang terdiri dari HUMA, ELSAM, Gemawan, Walhi, dan LBH Pers mengadakan audiensi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria di Kantor Kementerian Kominfo, Senin, 4 Maret 2024. Audiensi ini ditujukan untuk menggali informasi terkait Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berkonsultasi terkait…

Jakarta, 7 Maret 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers yang terdiri dari LBH Pers, SEJUK, AMSI, PPMN, Yayasan Tifa, SAFEnet, FPMJ, ICW, IDA dan Internews mendorong Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk membentuk Komite Publisher Rights secara terbuka, partisipatif dan akuntabel, dengan…

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publishers Rights pada 20 Februari 2024. Peraturan ini merupakan usulan dari komunitas pers yang sudah dibahas lebih dari 3 tahun lalu, dan draf peraturan tersebut telah dipublikasi di website Dewan Pers pada 17…

Koalisi Advokasi Pers dan Pemilu mengapresiasi komitmen kebebasan pers yang dilakukan oleh calon Presiden nomor urut satu  Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut dua Ganjar Pranowo, dan tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres yang digelar oleh Dewan Pers pada 10 Februari 2024. Namun Koalisi menilai belum seluruh kandidat…

Tahun 2023 merupakan tahun yang memiliki catatan penting bagi LBH Pers, karena pada awal tahun ini LBH Pers mencoba untuk melakukan transformasi dan ekspansi layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang tadinya hanya menggunakan metode offline/on site kini diperluas dengan bantuan hukum online melalui platform www.lapor.lbhpers.org. Sebuah platform yang memungkinkan pencari keadilan melakukan komunikasi langsung…

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi tang terdiri dari AJI Indonesia, LBH Pers, ICW, Perludem, Yayasan Tifa dan Medialink menyurati KPU RI pada Jumat, 22/12/2023. Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta informasi mengenai uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, dalam hal ini riwayat hidup calon anggota legislatif pada pamilihan umum 2024. Surat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya 30%…

LBH Pers sebagai organisasi nirlaba yang melaksanakan kerja-kerja bantuan hukum Cuma-Cuma, memberikan pendidikan dan pelatihan hukum, melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan serta advokasi kebijakan sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, mempunyai kepentingan terhadap kebijakan maupun kasus-kasus yang mengancam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Kepentingan tersebut dimaksudkan guna menjaga marwah demokrasi yang selama ini diperjuangkan…

Penulis: Ahmad Fathanah Haris Akhir tahun 2020 polemik baru muncul sejak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan (Omnibus law). Tujuan dibentuknya undang-undang ini dari versi pemerintah agar memudahkan investor masuk ke Indonesia, tapi dari  unsur organisasi buruh menolak tegas regulasi. Serikat pekerja melihat beleid ini berimplikasi terhadap buruh…

Profesionalisme LBH dan Pelindungan Data Pribadi Hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia mengaturanya secara spesifik di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 terkait perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya. Selain UUD 1945, Indonesia juga telah memiliki undang-undang tentang pelindungan data pribadi yang disahkan pada…

Amicus Curiae dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat  Muhammad Akbar Wijaya melawan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II. Jakarta, 2 November 2023 – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan…

Jakarta, 2 November 2023 – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara : 344/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL. antara Penggugat Muhammad Akbar Wijaya dengan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II….

Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan AJI Indonesia mendesak adanya pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kegiatan Jurnalistik dan kepentingan publik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP). Dorongan itu menjadi masukan LBH Pers dan AJI Indonesia untuk menanggapi RPP PDP melalui situs…

Jakarta – Pada 19 September 2023, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menyampaikan wacana kebijakan sistem tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT). Salah satu tujuan memberlakukan kebijakan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai identitas pengguna Transjakarta. Dengan sistem ini, pengguna Transjakarta diminta untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan, sehingga data pengguna seperti alamat, usia, dan…

Konferensi Hak Asasi Manusia ke-4 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Hak Asasi Manusia LAWASIA, bekerja sama dengan Federasi Asosiasi Pengacara Jepang dan Asosiasi Pengacara Fukuoka, berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 September 2023 di Fukuoka, Jepang. Mengusung tema Crossing Borders: Human Rights Violations and Lawyers’ Advocacy, konferensi HAM tahunan yang diselenggarakan oleh LAWASIA ini…

Jakarta, 7 September 2023 – Petugas keamanan yang bertugas di dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada Rabu (6/9), berusaha menghalangi tugas jurnalis yang melakukan peliputan. Sejumlah petugas keamanan tersebut mengepung Patsy Widakuswara, seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Gedung Putih VOA. Ia hadir dalam…

Jakarta, 30 Agustus 2023 – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membuka konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27/2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) pada publik (30/8). Rancangan peraturan pelaksana UU PDP ini terdiri atas 245 pasal 10 bab dan total 45 bagian. Terdapat 8 lingkup utama dari RPP PDP, antara…

Oleh: Herlambang P. Wiratraman[1] Sudah cukup banyak studi, menjelaskan bahwa merosotnya kebebasan sipil berseiring dengan melemahnya atau merosotnya kualitas demokrasi[2]. Fenomena kemunduran demokrasi itu sendiri, bahkan dalam konteks Indonesia memiliki kecenderungan pada kekuasaan yang kian otoriter. Pemanfaatan instrumen kekuasaan negara, dengan cara cara kekerasan, intimidatif dan bahkan tanpa pertanggungjawaban. Narasi, isu, dan kemasan represinya, beragam…

Jakarta, 10 Juli 2023 – Dalam masa persidangan V DPR RI, pembahasan revisi kedua UU ITE dilakukan secara tertutup, tergesa-gesa, dan minim partisipasi bermakna dari masyarakat. Kondisi ini berpotensi membahayakan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh instrumen hukum nasional dan internasional. Saat ini revisi kedua UU ITE telah memasuki tahap pembahasan oleh…

Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 adalah setiap data tentang seseorang baik yang ter-identifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non-elektronik. Data pribadi ini menjadi penting karena termasuk hak yang harus…

Konsep pelindungan data pribadi (PDP) selalu selaras dengan konsep pelindungan hak atas privasi. Konsep hak atas privasi ini termaktub dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan: “Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang…

Akses Bantuan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Data Pribadi adalah Hak Asasi Manusia Presiden Jakarta Widodo telah mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-Undang ini diharapkan dapat melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik dari penyalahgunaan. Pengesahan undang-undang ini juga menandai era…

  Senin (16/01/2023), Uji materi UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimohonkan oleh Marzuki Darusman, Muhammad Busyro Muqoddas serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang tergabung dalam Tim Universalitas Hak Asasi Manusia (Tim U-HAM) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang saat ini adalah pemeriksaan Ahli yang dihadirkan oleh para pemohon beserta kuasanya, yaitu Ahli Hukum…

Rabu (11/01/2023), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melaksanakan Desiminasi Annual Report tahun 2022 yang bertajuk “Jurnalisme dalam Kepungan Represi” secara hybrid. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan peluncuran microsite bernama Portal Bantuan Hukum Virtual dengan domain lapor.lbhpers.org. Pelaksanaan desiminasi ini dihadiri oleh berbagai organisasi jurnalis serta pers mahasiswa baik daring melalui zoom maupun luring. Selain itu…

  Lembaga Pers Mahasiswa Lintas di Institut Agama Islam Negeri Ambon mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Ambon pada Kamis, 8 Desember 2022. Upaya banding ini sebagai jalan untuk memperjuangkan pers mahasiswa itu kembali ke kampus setelah dibekukan pada 17 Maret lalu. Upaya banding dilakukan kembali setelah gugatan empat pengurus pers…

Pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2022, UNESCO Jakarta, Komnas HAM dan LBH Pers bekerjasama dengan Lemdiklat Polri dan Polda Jawa Timur melaksanakan pelatihan untuk anggota kepolisian dan jurnalis di Hotel Primebiz Surabaya dengan tema Pelatihan HAM: Kebebasan Bereskpresi dan Keamanan Jurnalis untuk Petugas Keamanan. Peserta pelatihan terdiri dari 25 anggota kepolisian yang terdiri…

Perjuangan panjang dan berliku yang ditempuh 14 eks pekerja pada salah satu grup MNC itu akhirnya terbayar. Meski sebelumnya gugatan perselisihan kepentingan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dimentahkan, namun putusan Mahakamah Agung menganulir putusan tingkat pertama dan menghukum Sindo Weekly untuk membayar hak-hak pekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kami Tim Pendamping penyintas yang terdiri dari LBH Pers, AJI Jakarta, LBH Apik Jakarta, ICJR, YLBHI dan SAFEnet yang dibentuk pada 3 Februari 2022, telah melakukan serangkaian proses pengumpulan bukti dan saksi atas kasus dugaan Kekerasan Seksual di kantor Geotimes pada tahun 2015. Temuan-temuan ini telah kami sampaikan kepada manajemen GeoMedia Group untuk ditindaklanjuti; Temuan…

Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Perlu satu modul dan pelatihan yang ditujukan bagi mereka yang menjalankan advokasi di sektor perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan pendalaman dalam isu keterbukaan informasi…

Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Papua menjadi salah satu provinsi yang kini menjadi sasaran…

Tiga organisasi yang terdiri dari AJI Indonesia, LBH Pers dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mengirimkan surat terbuka ke Rektor IAIN Ambon. Surat terbuka itu sebagai bentuk protes atas pembekuan LPM Lintas setelah menerbitkan majalah dengan judul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” edisi 14 Maret 2022. Majalah tersebut adalah hasil liputan investigasi tim redaksi terkait…

Pandemi covid-19 yang masih mewabah hingga awal tahun 2022 membuat kondisi perekonomian masih sulit. Kondisi itu juga mempengaruhi kesejahteraan pekerja media. Bentuk-bentuk pelanggaran ketenagakerjaan selalu merugikan pekerja selama masa pagebluk ini. Padahal hak atas kerja dan penghasilan yang layak merupakan jaminan yang hakiki dan wajib dilindungi negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D butir (2) UUD…

Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari 2022 harus menjadi memontum refleksi dan evaluasi terhadap kondisi pers di Indonesia. Berikut refleksi LBH Pers se Indonesia pada HPN 2022: 1. Kekerasan fisik terhadap jurnalis masih terus terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelesaian dan proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Banyak faktor proses…

As in previous years, The Press Legal Aid Institute (LBH Pers) has again noted the challenges and a number of violations of press freedom, freedom of expression and information disclosure throughout 2021. The pandemic has also created a new pattern of violations of press freedom, freedom of expression and information disclosure in Indonesia. Model violations…

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memberikan masukan perubahan terhadap perpanjangan MoU / Nota Kesepahaman No: 02/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan yang akan berakhir pada 9 Februari 2022. Usulan masukan perubahan ini merupakan peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mengawal kebebasan pers, yang dimana masih…

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) kembali mencatat tantangan dan sejumlah pelanggaran kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi sepanjang tahun 2021. Kondisi pandemi turut menciptakan pola baru pelanggaran kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Indonesia. Model pelanggaran dengan menggunakan kekerasan ataupun secara ketenagakerjaan. Melalui mandat organisasi, LBH Pers telah…

Jakarta, 13 Januari 2022- Friska Kalia, eks pekerja dari PT Media Lintas Inti Nusantara (KBR) menjalani proses mediasi perselisihan hubungan industrial setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan pada September 2021. Agenda mediasi dilakukan pada hari Senin, 10 Januari 2021. Friska di-PHK oleh perusahaan setelah tiga unggahan media sosial miliknya dinyatakan perusahaan sebagai…

Peningkatan kapasitas dan kompetensi staf legal masing-masing perusahaan diharapkan dapat mendorong upaya perlindungan bagi jurnalis dan media itu sendiri. Terlebih saat menghadapi ancaman serangan fisik, non fisik hingga kriminalisasi. Dengan penguatan staf legal, diharap perusahaan media dapat berdaya untuk melindungi diri sendiri, dan jurnalisnya. Untuk itu, LBH Pers merasa perlu untuk melakukan pelatihan terhadap legal…

Lima tahun terakhir, Angka serangan terhadap pers masih cukup tinggi. Selain serangan fisik, kini ancaman terhadap jurnalis, media hingga narasumber juga bertransformasi ke bentuk serangan digital. Selain itu, tidak meratanya keberadaan lawyer dan paralegal di beberapa daerah, khususnya pada remote area menjadi tantangan yang dihadapi untuk memberi perlindungan terhadap pers Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pelatihan…

Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM dan kebebasan berekspresi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Intervensi pemerintah terlalu jauh terhadap masyarakat Papua. Termasuk saat menjalankan kewenangannya kadang, menggunakan pendekatan keamanan, yang cenderung represif. Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja. Narasi yang dapat…

Kamis (4 November 2021), tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui Kuasa Hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung kepada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021. Permohonan…

Kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar yang dijadikan landasan bagi pembela HAM untuk memperjuangkan dan mempromosikan HAM. Kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin dalam berbagai peraturan, baik dalam konstitusi Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan di bawah undang-undang. Namun pada penerapannya, masih berulang kasus-kasus kekerasan yang dialami para aktivis pembela HAM. Seperti a) intimidasi, b) ancaman, c) kriminalisasi…

Pemimpin Umum Tabloid Jubi Victor Mambor mengalami teror. Berdasarkan kronologis AJI Jayapura, mobil milik Victor Mambor yang diparkir dekat rumahnya dirusak orang pada Rabu (21/4/2021). Perusakan terjadi pada dini hari yang diperkirakan antara pukul 00.00 hingga pukul 02.00 WIT. Kerusakan terjadi pada kaca depan mobil yang mengalami keretakan dan kaca mobil sebelah kiri hancur. Selain…

Pada hari Rabu 24 Maret 2021 LBH Pers bersama Kemitraan Partnership mengadakan diskusi peluncuran protokol keamanan jurnalis dalam meliput isu kejahatan lingkungan. Diskusi yang diadakan secara daring dengan dimoderatori oleh Febriana Firdaus dan dihadiri oleh beberapa penanggap seperti Ririn Sefsani dari Kemitraan, Jorim Ramm Kedutaan Belanda, Peter ter Velde dari Pressvlig Belanda (Organisasi Pers di…

Hari ini, Rabu, 10 Maret 2021, sejumlah lembaga dan organisasi pers memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Dr. Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam. Pertemuan hari ini diikuti ketua dan direktur lembaga yakni Ade Wahyudin (LBH Pers), Wens Manggut (Asosiasi Media Siber…

Buku berjudul “Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis” disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap situasi kebebasan pers, keselamatan jurnalis serta adanya kebutuhan mendesak pada pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan pekerja media selama masa pandemi. Disusun bersama tim Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) , Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Judicial Research Society…

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif. Surat Edaran tersebut megatur mengenai pedoman Polri melaksanakan penegakan hukum terkait situasi penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Mencermati Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut…

JAKARTA– Serikat Pekerja Indopos (SP-IP) yang beranggotakan sebanyak 35 karyawan koran Harian Indopos secara resmi melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial sebagai dampak penutupan operasional perusahaan sejak 4 Januari 2021. Sebelum melakukan pencatatan, karyawan indopos didampingi pengacara LBH Pers Ahmad Fathanah Haris, SH dan Mustafa, SH, melakukan audiensi dengan Laila Arlini, S.sos, M.Si, Kepala Seksi Hubungan…

Pengantar Ade Wahyudin Direktur LBH Pers Melawan Kekerasan, Kriminalisasi, dan Pembungkaman Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi di Tahun Pagebluk Tahun 2020 merupakan tahun kelam bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Deretan panjang pelanggaran hak asasi manusia pada tahun itu, menjadikannya sebagai tahun terburuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sepanjang era reformasi. Berdasarkan hasil pemantauan Lembaga…

Siaran Pers Jakarta, 29 Desember 2020, – GA menjadi sorotan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan kasus video pornografi yang beredar di media sosial. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengingatkan kepada pihak Kepolisian bahwasalnya dalam muatan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sebagai pasal yang disangkakan, tidak dapat diberlakukan jika…

SIARAN PERS Jakarta- Pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 01.12 WIB, seorang jurnalis Tempo yang terlibat dalam laporan mengenai pembagian bansos mendapati kejanggalan pada email, akun media sosial, dan aplikasi pengirim pesan instan di ponselnya. Dimulai dari pemberitahuan aplikasi Telegram yang menunjukkan ada upaya masuk melalui perangkat yang tidak dikenal dengan alamat IP 114.124.172.93…

Siaran Pers Jakarta, 21 Desember 2020, – Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, tertanggal 4 Desember 2020. Secara khusus pada Pasal 4 ayat (6) mengatur terkait kewajiban adanya izin hakim/ketua majelis hakim untuk dapat ‘Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual’ dalam…

Kata Pengantar Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Aktivitas Pembela Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi seringkali disertai dengan ancaman, kriminalisasi, gugatan hukum atau kekerasan lainya menunjukan kegentingan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia. Melihat rentannya ancaman kepada Pembela HAM, komunitas internasional telah melakukan seruan-seruan tentang pentingnya…

Siaran Pers Jakarta – Sidang Perkara Nomor: 81/PUU-XVIII/2020 tentang permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (2b) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE) kembali berlanjut, Selasa, 15 Agustus 2020. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dua saksi ahli dari Pihak Pemohon Koalisi Masyarakat Sipil, yaitu Dr. Herlambang P. Wiratraman,…

Pernyataan Pers Bersama ELSAM, debtWATCH Indonesia, LBH Pers, ICJR, Yayasan Satu Keadilan, PBHI, YLBHI, Greenpeace Indonesia, PILNET Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terdiri dari Ida Ayu Adnya Dewi, I Made Pasek, dan I Dewa Made Budi Watsara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda 10 Juta Rupiah terhadap Drummer…

Jakarta – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat meminta manajemen PT Hikmat Makna Aksara (HMA) selaku penerbit Majalah SINDO Weekly untuk membayar uang pesangon kepada 17 karyawan yang dimutasi. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020. Dalam surat itu, Disnaker menyatakan bahwa mutasi pekerja itu hanya…

Press Release Jakarta (04/10) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengirim keterangan tertulis Amicus Curiae kepada Pengadilan Negeri Bal sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara yang dijalani terdakwa I Gede Ayastina alias Jerinx. Penabuh dram Band Supermen Is Dead (SID) itu didakwa melakukan tindak pidana menyebarkan kebencian dan rasa permusuhan kepada organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan…

Pers Bukan Sumber Konflik oleh: Ade Wahyudin Direktur Eksekutif LBH Pers Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada…

Kata Pengantar Oleh: Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Kebebasan berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD Perlu perjuangan panjang agar hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut juga merupakan hak dasar yang ketika tidak diberikan maka…

Pengantar Oleh: Direktur LBH Pers (Ade Wahyudin, S.HI) Sejak disahkanya UU ITE, upaya kriminalisasi terhadap jurnalis dan masyarakat pada umumnya terus meningkat. Berdasarkan catatan LBH Pers sepanjang 2019 terdapat 75 kasus kekerasan terhadap para jurnalis. Hal itu ditenggarai keberadaan pasal karet dalam UU ITE menjadi persoalan utama mengapa kasus Informasi dan transaksi elektronik terus meningkat….

Press Release Untuk Diberitakan SEGERA Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta, 8 Oktober 2020. Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara. Jurnalis CNNIndonesia.com Tohirin, ia mengaku kepalanya…

Siaran Pers Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ditargetkan rampung akhir 2020. Namun demikian, sejumlah rumusan pasal dinilai masih menyimpan lubang besar seperti, mengenai definisi data pribadi, klasifikasi jenis data pribadi, hingga pembatasan berdasarkan kepentingan umum. Tafsir yang masih cukup luas diprediksi akan menimbulkan bentuk kriminalisasi baru bagi penyebar informasi, termasuk jurnalis. Hak atas…

Pentingnya Optimalisasi Advokasi Publik Melalui Media Sosial Pesatnya perkembangan teknologi semakin menyesuaikan dengan pola pikir manusia. Internet berkembang secara luas dan cepat. Kemajuan ini membantu manusia dalam bersosialisasi, berkampanye dan memberikan dampak yang baik untuk menjalin hubungan, menyampaikan ide-ide atau gagasan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Kemitraan…

Pengantar Setelah lima bulan melakukan penelitian dan sejumlah pertemuan, Lembaga Bantuan Hukum Pers akhirnya menyelesaikan penyusunan buku protokol keamanan liputan bagi jurnalis lingkungan ini.  Pertemuan kami gelar dengan melibatkan pembela hak asasi manusia bidang lingkungan. Mereka adalah aktivis Civil Society Organization, jurnalis, dan pihak lain yang memiliki kaitan dengan isu ini. Buku ini memuat rencana…

Siaran Pers Kejahatan digital terhadap jurnalis cek fakta Liputan6.com, resmi dilaporkan ke polisi. Pelaporan telah disampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Senin 21 September 2020 oleh pihak Liputan6.com didampingi LBH Pers. Laporan Liputan6.com telah terdaftar dengan Nomor: LP/5604/IX/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ. Serangan doxing atau pelacakan dan pembongkaran data identitas seseorang dengan tujuan…

Siaran Pers Situs berita Tempo mendapat serangan digital dari pihak tidak dikenal pada Jumat dini hari tanggal 21 Agustus 2020. Berdasarkan kronologi dari situs resmi tempo.co, serangan yang didapatkan adalah pengambilalihan penguasaan situs tanpa sepengetahuan Tempo. Selama situs diambil alih, tampilan halaman menjadi warna hitam, terdapat iringan lagu gugur bunga selama 15 menit dan di…

Pernyataan Pers Aliansi Masyarakat Sipil Rabu, 12 Agustus 2020, Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jerinx dilaporkan oleh IDI wilayah Bali…

Siaran Pers Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari terhadap eks Pimpinan Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi pada perkara nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB, Senin, 10 Agustus 2020. Penjatuhan pidana terhadap Diananta itu merupakan sinyal bahaya untuk kemerdekaan pers di Indonesia. Sebab diketahui, Diananta merupakan Jurnalis di Kalimantan Selatan yang didakwa atas karya atau produk jurnalistik…

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) bersama beberapa organisasi masyarakat sipil menjadi penasihat hukum bagi AJI Indonesia dan SAFEnet dalam menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI dan Presiden RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Objek gugatan adalah tindakan Perbuatan Melanggar Hukum pemerintah atau badan yang berupa pemutusan akses internet (internet shutdown) dan…

Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah di…

Konsep Omnibus Law yang dimaksud adalah dengan merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah UU besar salah satunya berbentuk UU Cipta Lapangan Kerja. Selanjutnya pada bulan November 2019, melalui berbagai pernyataan di media massa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian) menyatakan bahwa Omnibus Law akan segera ditargetkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, dan…

Pengantar Publikasi Hak kebebasan beragama telah diakui sebagai hak yang mendasar bagi setiap orang, begitupun dengan warga negara Indonesia. Konstitusi dan Undang-Undang menjamin hak kebebasan beragama bagi tiap-tiap orang. Namun hak tersebut tidak begitu saja mudah dinikmati. Beragam peristiwa kekerasan dan intoleransi masih sering kita jumpai dalam kehidupan seharihari. Intoleransi merupakan sebuah praktik buruk terhadap…

SIARAN PERSJAKARTA – Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah Perbuatan Melanggar…

Siaran Pers Melalui pemberitaan diketahui pada 30 April 2020 lalu Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. Kesemuanya divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga Rp 3 juta subsider dua bulan penjara. Oleh Penuntut Umum (PU) mereka didakwa melanggar Pasal 216…

Jakarta- Tanggal 3 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebebasan Pers sedunia oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB). Peringatan tahunan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan serta meninjau kembali mengenai kondisi negara dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin hak setiap orang atas kebebasan pers. Salah satu hal yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana situasi kebijakan yang diberlakukan terkait kebebasan…

Tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali menerbitkan Annual Report atau Laporan Tahunan 2019. Laporan ini merupakan sebuah bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga jaringan, donatur, dan klien mengenai kinerja LBH Pers sepanjang tahun 2019 dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Serta memonitoring, khususnya di isu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, dalam…

(LBH Pers Makassar, LBH-Makssar, Bem FTI- UMI, ICJ, Ikadin Sul-sel, PMII, ACC- Sulawesi, Fosis-Umi, Fisip Unismuh, Walhi Sul-sel. Mahasiswa FH UMi, Kapak-SC, F-H Unhas, FH- Sawerigading) Tidak dapat dipungkiri, pascareformasi peran politik ABRI [TNI] belum benar-benar hilang. Bahkan TNI semakin eksis, seperti bisa dilihat di BIN, LEMHANNAS, Kemenkopolhukam, Kemhan, dll. meskipun di posisi tersebut masih…

Jakarta (1/4) – Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersepakat mendorong perlindungan hukum bagi para pekerja lepas atau freelance pada industri media dan kreatif. Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian kerja sama antara kedua lembaga yang ditandatangani baru-baru ini. “Para freelancer sering menghadapi kondisi kerja yang buruk…

M. Reza alias Epong Reza selaku jurnalis media online yang bernama mediarealitas.com telah didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi…

Wajah kebebasan pers di Indonesia kembali tercoreng dengan adanya tindak kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput acara malam munajat 212 di lapangan Monas, Kamis (21/2). Barisan keamanan dari panitia penyelenggara menghalang-halangi belasan jurnalis untuk melakukan tugasnya meliput aksi pencopetan. Massa memaksa jurnalis untuk menghapus semua dokumentasi berupa foto maupun video. Beberapa jurnalis bahkan mengalami…

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk dalam kategori ini. Pemaksaan penggunaan pasal ini adalah upaya kriminalisasi pada Robertus Robet. Tindakan ini jelas…

Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta mengabulkan gugatan perselisihan hak yang diikuti dengan permohonan pemutusan hubungan kerja Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKKFG). Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan Penggugat menerima upah tidak tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang…

Sebelumnya para pekerja media majalah femina yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKKFG) telah melakukan penuntutan hak gaji yang belum dibayarkan oleh PT. Gaya Media Favorit, PT Gaya Favorit Press, PT Chandra Sakti dan PT. Media Favorit Internasional yang kesemuanya tergabung dalam holding Femina Group. Kasus ini telah bergulir lama sejak 20 September…

Sahabat LBH Pers Mari kita semua menjadi Sahabat LBH Pers dengan mendukung gerakan perlindungan terhadap pers dan jurnalis. Salah satu caranya dengan membantu mempertahankan keberadaan LBH Pers. LBH Pers membuka peluang bagi Anda semua untuk bergabung ke dalam barisan Gerakan Perlindungan Pers Penjaga Demokrasi. Salah satu cara yang paling konkret adalah berdonasi kepada LBH Pers…

Modul Pendidikan Berkelanjutan Advokat Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Pembelaan Advokat dalam membela kasus-kasus kebebasan berekspresi di internet menjadi bagian vital dalam memperjuangkan hak untuk berinternet. Oleh karena itu, pemahaman advokat terhadap isu kebebasan berinternet juga menjadi faktor penting dalam argumen membela klien yang hak atas kebebasan berkepresinya terlanggar. Oleh karena hal tersebut,…

  Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Era digitalisasi mau tidak mau membuat beberapa sektor penunjang demokrasi menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan dari sistem konvensional menuju sistem modern, atau dari offline menuju online. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh adalah sektor penegakan hukum. Lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya pada advokat terkait kasus-kasus…

Pada tanggal 10 April 2017 salah satu anggota Pewarta Foto Indonesia-Jakarta (PFI-J) beserta dua jurnalis media online Gresnews.com mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa ada musyawarah oleh PT.Hastabrata Hemas, sebagai perusahaan yang menaungi Gresnews.com. Saat itu PHK didasarkan atas surat keputusan direksi PT. Hastabrata Hemass No. 003/SKD/PHK/HH/IV/2017 untuk atas nama Edy Susanto (Pewarta Foto),…

Jelang peringatan May Day 2018, Forum Pekerja Media masih menemukan sejumlah pelanggaran jaminan sosial yang dilakukan perusahaan media nasional dan perusahaan media asing yang berdomisili di Indonesia. Forum Pekerja Media mencatat ada 4 modus pelanggaran jaminan sosial yang jamak dilakukan perusahaan media. Pertama, tidak mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan…

Pada tanggal 10 April 2017 Dua jurnalis dan satu fotografer media online gresnews diPHK sepihak tanpa ada musyawarah oleh PT.Hastabrata Hemas (gresnews.com). PHK didasarkan atas surat keputusan direksi PT. Hastabrata Hemass No. 005/SKD/PHK/HH/IV/2017 (Aji Presetyo), 003/SKD/PHK/HH/IV/2017  (Edy Susanto), No. 006/SKD/PHK/HH/IV/2017 (Armidis) tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 April 2017 Atas nama yang ditandatangani oleh Direktur…

Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi pada Selasa (17/04/18) mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat UU MD3, dengan tanda terima nomor: 1776/PAN.MK/IV/2018. Dokumen permohonan diterima oleh staf…

Saat ini DPR khususnya Komisi III bersama Pemerintah masih tetap melakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat akan tetapi pasca desakan masyarakat sipil melalui serangakaian aksi pada akhirnya rencana pengesahan dalam waktu dekat pun ditunda. Meski begitu, masyarakat sipil…

  https://www.youtube.com/watch?v=I-5C3dOi7Bg Mewaspadai Maraknya Persekusi  untuk Bijak Merawat Kebebasan Pers di Tahun Politik  Pendahuluan Pemerintah Indonesia pada tanggal 1-4 Mei 2017 mendapatkan kehormatan dari Unesco untuk menjadi penyelenggara Hari Kebebasaan Pers International di Jakarta. Pada momen tersebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla hadir yang menjadi bukti kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap kebebasan Pers…

The treat, legal claim even criminalization remain to be the highest trend for the whistleblowers and many of them also are sentenced in prison since they are considered to defame good name of the reported. The Press Legal Aid Institution (LBH) has initiation to strengthen comprehension of the lawyers’ freedom of expression with their defend…

Kamis, 02 November 2017 LBH Pers mengadakan sebuah diskusi terfokus dengan mengundang pemerhati perlindungan saksi dan korban, jurnalis investigasi dan aktivis anti korupsi. Diskusi terfokus ini diadakan untuk mendiskusikan dan memberikan masukan kepada LBH Pers terkait panduan pelatihan untuk pengacara dalam membela whistleblower. Panduan pelatihan ini disusun dengan maksud untuk dapat digunakan oleh para Advokat…

Jakarta, 8 Agustus 2017 – Sejak mencuatnya kasus Acho ke publik pada Sabtu, 5 Agustus 2017, mediasi memang diharapkan oleh Acho menjadi jalan keluar penyelesaian kasus. Ia berharap sebisa mungkin kasus ini diselesaikan di luar persidangan. Itulah sebabnya sebelum kasus ini ramai, Acho sudah mengontak dan menawari pelapor Danang Surya Winata untuk bertemu dan menyepakati…

Sudah jatuh tertimpa tangga, ditambah kerubuhan batu bata… Ironis. Itulah yang dialami Acho, nama panggilan dari stand-up comedian Muhadkly MT yang menulis kerugian yang dialaminya saat menjadi penghuni unit apartemen di Green Pramuka Apartemen sejak tahun 2014. Seperti konsumen lain yang membeli apartemen, Acho berharap ia bisa memiliki tempat hunian yang nyaman sesuai janji pengelola…

Pada tanggal 26 Juli 2017 pengacara dari LBH Pers telah mengikuti rapat bersama jaringan Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia. Agenda dalam rapat tersebut adalah membangun advokasi bersama terkait dengan isu kebebasan berekspresi di tingkat ASEAN. Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia yang disingkat dengan nama AFEC SEA, secara resmi pada tanggal 27…