Sab. Okt 31st, 2020

defending press freedom

RUU PDP Harus Akomodir Prinsip Kebebasan Pers

4 min read

Siaran Pers

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ditargetkan rampung akhir 2020. Namun demikian, sejumlah rumusan pasal dinilai masih menyimpan lubang besar seperti, mengenai definisi data pribadi, klasifikasi jenis data pribadi, hingga pembatasan berdasarkan kepentingan umum. Tafsir yang masih cukup luas diprediksi akan menimbulkan bentuk kriminalisasi baru bagi penyebar informasi, termasuk jurnalis.

Hak atas privasi dan keterbukaan informasi merupakan dua hal yang penting dalam menjamin hak asasi manusia di era informasi dan keterbukaan saat ini. Undang- Undang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara, terkhusus untuk memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kepentingan umum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers, ditafsirkan sebagai kepentingan dalam pemberitaan yang bertujuan dan bermanfaat bagi publik.

Untuk itu, LBH Pers menyelenggarakan Webinar : ” Harmonisasi Kepentingan Umum dalam Perlindungan Data Pribadi pada Konteks Kebebasan Pers”, pada Jumat 25 September 2020. Pada kegiatan tersebut, menghadirkan tiga panelis yakni Wartawan senior Bambang Harymurti (BHM), Anggota Komisi I DPR RI Christina Arianti, dan Peneliti Elsam Lintang Setianti, serta moderator Direktur LBH Pers Ade Wahyudin.

Bambang Harymurti memaparkan kekhawatiran terjadinya hambatan terhadap kebebasan pers apabila RUU PDP disahkan tanpa pembahasan yang benar-benar matang. Dia mencontohkan, beberapa kasus di negara-negara Eropa yang telah menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR), dimana pemahaman dan penegakan hukum juga menjadi penentu. Dia mencontohkan ketika saat salah satu media di Rumania membongkar kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai penguasa. Yang terjadi, pemerintah justru memberi respon yang sebaliknya dengan menuntut media bersangkutan dengan tuduhan pelanggaran GDPR.

Sehingga perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi dalam konteks jurnalisme itu seolah-olah bertabrakan. Khususnya untuk kasus jurnalis investigasi yang membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh penguasa di negara tertentu. “Kita punya pengalaman di Tempo, melakukan investigasi penggelapan pajak di Indonesia sehingga pemerintah mendapatkan Rp4,5 T, tetapi apa yang terjadi, kita harus mengeluarkan biaya untuk membayar lawyer karena menghadapi gugatan dari berbagai pemain,” kata BHM.

“Bahkan jangan sampai kalau sudah ada UU ini, orang-orang yang melaporkan pertemuan Joko Tjandra dan Jaksa Pinanki karena waktu itu dibilang dalam urusan pribadi, malah yang melaporkan bisa dilaporkan dan diancam penjara. Maka tidak akan ada yang melaporkan karena takut,” ujar BHM.

Selain itu, BHM menganggap dalam pembasan RUU PDP mesti ditegaskan kondisi seseorang kehilangan hak atas perlindungan data privasi dan kapan jangka waktunya. Sebab, dalam kasus kejahatan tertentu, meski pelaku telah menjalani masa hukuman, tidak menutup kemungkinan tidak akan mengulangi perbuatannya. Khususnya untuk kasus kejahatan pedofilia, sehingga masyarakat berhak tahu untuk melindungi keluarganya.

“Ada penyeimbang, kalau dia menyangkut pers, apakah pers itu melanggar UU PDP. Menurut saya pengadilan lebih me-refer ke Dewan Pers, karena dewan pers pemegang, penentu pemegang kode etik. Kalau dewan pers mengatakan tidak ada pelanggaran, itu memenuhi syarat kepentingan umum. UU Pers mengatakan wartawan wajib taat kode etik,” kata BHM.

Peneliti Elsam Lintang, menyebutkan ada dua bentuk penyeimbang untuk menyelaraskan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi atau kebebasan pers. Pertama terkait definisi, harus sudah diatur secara jelas, seperti yang ada dalam UU KIP dan kode etik dalam UU Pers. Sehingga sudah ada penjabaran informasi apa saja yang boleh atau tidak boleh tanpa melalui uji konsekuensi. Kedua, adanya lembaga ad hoc , baik pengadilan atau lembaga independen untuk dapat menilai batasan-batasan dalam kategori data pribadi atau keterbukaan informasi publik.

Lintang menjelasakan, dasar hukum pemprosesan data yang banyak diadopsi dalam General Data Protection Regulation (GDPR), paling tidak memenuhi satu dari 6 syarat, yakni adanya Persetujuan yang sah dari Subjek Data, Kewajiban Hukum berdasarkan UU, Pemenuhan Kontrak, Kepentingan yang Sah, Pelindungan Kepentingan Vital dari Subjek Data dan Kewajiban untuk melaksanakan kepentingan Pelayanan Publik (Kepentingan Umum). Namun dalam draf awal RUU PDP yang saat ini masih dalam tahap pembahasan seakan-akan hanya mengakui syarat persetujuan.

Kepentingan umum yang menjadi salah satu dasar hukum untuk melakukan pemrosesan data pribadi erat kaitannya dengan kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi. Sering kali rezim keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi dianggap bertentangan, padahal keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Lintang menyebutkan, saat ini belum ada definisi pasti terkait kepentingan umum. Sehingga kedepannya ada mekanisme uji konsekuensi untuk mengukur data yang dibuka apakah memenuhi syarat kepentingan umum.

Keterbukaan informasi maupun data pribadi menuntut adanya akuntabilitas negara dan swasta dalam pengelolaan informasi pribadi. “Karena dia memaksa kewajiban tertentu kepada pihak si pengendali dan pemprosesan data pribadi. Keduanya juga memberikan jaminan kepada warga negara untuk mendapatkan akses informasinya. Di hukum indonesia, mengenai kepentingan umum bisa dilihat di UU KIP dan UU Pers,” kata Lintang.

Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan apakah data/informasi pribadi pejabat pemerintah akan diperlakukan sebagai informasi pribadi yang boleh dibuka ke publik. Ini poin yang sangat dibutuhkan pers sebagai corong demokrasi dan alat kontrol pejabat publik. Mereka memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat. Namun ini menjadi pertanyaan sejauh mana mereka dapat melakukan pemantauan, jangan sampai ada UU PDP jurnalis tidak dapat lagi melakukan kontrol terhadap pejabat publik,” kata Lintang.

Sementara Christina menerangkan, RUU PDP merupakan draf rancangan usulan eksekutif dalam hal ini Kemkominfo RI, dan masuk dalam prolegnas prioritasi 2020. Katanya, pada awalnya rancangan regulasi ini diketok pada Oktober mendatang, namun molor akibat pandemi. Regulasi ini dirancang salah satunya merespon perkembangan ekonomi digital, maraknya fintect ilegal dan menggunaan data digital.

Christina menyebutkan, pembahasan draf RUU PDP masih tetap membuka ruang aspirasi dari masyararakat. Pihaknya menyikapi usulan BHM terkait pendefinisian kepentingan umum agar dikembalikan kepada kode etik profesi tertentu untuk jadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan. Dalam pendefinisian kepentingan umum dalam naskah akademik RUU PDP hanya menyangkut keamanan negara, kedaulatan negara, penindakan tindak pidana korupsi atau tindakan pidana lainnya. Artinya pengecualian ini hanya untuk aparat penegak hukum.

Pada perkembagan pembahasan di komisi I, Fraksi Golkar memberi catatan untuk perlunya membentuk satu komisi independin yang akan memiliki otoritas implementasi UU ini nantinya.

Narahubung
0821-4688-8873

Tinggalkan Balasan