The Press Law, the Personal Data Protection (PDP) Law and the Openness of Public Information (KIP) Law in Indonesia are designed to maintain a balance between guaranteeing the fulf...
UU Pers, UU PDP dan UU KIP di Indonesia dirancang untuk menjaga keseimbangan jaminan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan kepentingan publik. UU Pers ber...
Oleh: Ade Wahyudin Overview Kasus ini muncul karena terdakwa dilaporkan mencemarkan nama baik akibat pernyataannya di sebuah media massa. Terdakwa dalam hal ini adalah seorang nara...
Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 adalah setiap data tentang seseorang baik yang ter-identifikasi dan/atau dapat dii...
Konsep pelindungan data pribadi (PDP) selalu selaras dengan konsep pelindungan hak atas privasi. Konsep hak atas privasi ini termaktub dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manus...
Setahun telah berlalu, rekam jejak kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi tercatat dengan jelas dalam laporan tahunan LBH Pers tahun 2022. Kekerasan yang tercatat...
Akses Bantuan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Data Pribadi adalah Hak Asasi Manusia Presiden Jakarta Widodo telah mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ten...
Pada 2016, Indonesia masuk dalam barisan 195 negara yang berupaya mengurangi emisi karbon, pemicu perubahan iklim di planet bumi. Indonesia bulat menyatakan komitmennya untuk mengu...
Kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar yang dijadikan landasan bagi pembela HAM untuk memperjuangkan dan mempromosikan HAM. Kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin dalam b...
E-book berjudul Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sektor Lingkungan Hidup, ESDM, dan Agraria ini merupakan salah satu ikhtiar LBH Pers untuk mendorong pengoptim...