Sen. Apr 19th, 2021

defending press freedom

Pernyataan Sikap LBH Pers Terkait SE Polri Tentang Pedoman Penanganan Perkara Atas Perkembangan Situasi Penerapan UU ITE

3 min read

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif.

Surat Edaran tersebut megatur mengenai pedoman Polri melaksanakan penegakan hukum terkait situasi penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Mencermati Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut dengan ini Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) dengan ini menyatakan:
1. Pedoman kepada Polri dalam menerima laporan dari masyarakat untuk dapat membedaan kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik dirasa tidak efektif dan justru dapat menimbulkan subjektifitas dalam penafsirannya. Hal tersebut dikarenakan penilaian atas sebuah ekspresi yang dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan pidana sangatlah sulit dan subjektif penilaiannya.

Pedoman dalam Surat Edaran ini belum menjawab persoalan kriminalisasi dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi baru atas interpretasi dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran LBH Pers bahwa Surat Edaran ini justru menjadi kontraproduktif dan tidak mampu mencapai tujuanya.

2. LBH Pers tentu mengapresiasi poin tentang restorative justice dalam surat edaran ini. Disebutkan bahwa hukum pidana yang dijadikan upaya terakhir dalam melakukan penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice, khususnya para pihak yang memutuskan untuk mengambil langkah damai. Namun kendati demikian pedoman tersebut mengecualikan perkara yang dinilai berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Sebagaimana telah LBH Pers sampaikan sebelumnya, bahwa untuk menginterpretasikan dan menilai sebuah ekspresi dikualifikasikan sebagai tindak pidana sangat sulit untuk dilakukan. Penilaian atas sebuah ekspresi yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa, SARA, radikalisme, dan separatisme akan sangat subjektif dan berpotensi samar – samar penilaiannya. Hal tersebut membuat terbukanya potensi ruang baru atas potensi kriminalisasi yang dapat menyasar kepada siapa saja. Ketetuan tersebut justru menjadi bertentangan dengan tujuan surat edaran ini yang mana menegakan hukum dengan mengedepankan semangat restorative justice

3. Upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert dengan tujuan salah satunya untuk melakukan monitor dikhawatirkan justru membuat masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan ekspresinya di ruang digital seperti penyampaian kritik kepada pemerintah. Situasi tersebut dikhawatirkan justru menjadi hambatan publik untuk menyampaikan kritiknya secara terbuka kepada pemerintah. Padahal penyampaian pendapat dan kritik secara terbuka jelas diakui perlindungannya dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3).

Polri harus menjabarkan dengan jelas bagaimana bentuk aktivitas monitoring melalui virtual police dan virtual alert. Hal tersebut agar Polri tetap terjaga akuntabilitasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta mencegah segala bentuk potensi tindakan sewenang – wenang.

4. Pedoman kepada Polri terhadap tersangka yang telah meminta maaf dan tidak dilakukan penahanan sesungguhnya telah diatur melalui Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP telah memberikan kualifikasi bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan yaitu tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (4) huruf b.

Tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE aturan mengenai ancaman hukuman penjaranya adalah maksimal 4 tahun dan tidak merupakan bagian dari pasal – pasal sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Sehingga sejak awal tindak pidana pencemaran nama baik memang tidak dilakukan penahanan, kendatipun terdapat ketentuan syarat subjektif pada pasal 21 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu tanpa pedoman dalam surat edaran tersebut sejak awal pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik jika merujuk ketentuan pasal 21 ayat (4) memang tidak dilakukan penahanan.

Oleh karena itu LBH Pers dengan ini mendesak:
1. Pihak Kepolisian untuk meninjau ulang poin – poin dalam Surat Edaran terkait adanya potensi terciptanya ruang kriminalisasi baru atas interpretasi dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik, ekspresi yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa, SARA, radikalisme, dan separatisme

2. Pihak Kepolisian RI untuk memiliki standar yang jelas dalam pelaksanaan virtual police dan virtual alert agar tetap sesuai dengan kewenangan dan tidak terjadi segala bentuk kesewenang – wenangan

3. Pihak Kepolisian RI untuk senantiasa bertindak secara profesional dan mengedepankan prinsip – prinsip HAM dalam menangani setiap laporan atas berbagai tindak pidana kepada ekspresi yang masuk

4. Pihak Kepolisian RI untuk senantiasa menghormati hak setiap orang tanpa terkecuai untuk berekspresi sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Lembaga Bantuan Hukum Pers

Narahubung:
Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers)
Rizki Yudha (Pengacara Publik LBH Pers)

Tinggalkan Balasan