Sab. Sep 26th, 2020

defending press freedom

Vonis Diananta, Sinyal Bahaya Kemerdekaan Pers

4 min read

Siaran Pers

Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari terhadap eks Pimpinan Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi pada perkara nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB, Senin, 10 Agustus 2020. Penjatuhan pidana terhadap Diananta itu merupakan sinyal bahaya untuk kemerdekaan pers di Indonesia. Sebab diketahui, Diananta merupakan Jurnalis di Kalimantan Selatan yang didakwa atas karya atau produk jurnalistik yang diterbitkan di media online (platform) Kumparan.com. Dia dikriminalisasi atas tuduhan dugaan tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA (45A ayat 2 UU ITE).

Padahal tindakan yang dilakukan Diananta merupakan kegiatan jurnalistik yang dilindungi UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers. Bahkan kasus ini telah diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers dengan diterbitkannya Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No. 5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber Kumparan.com, tertanggal 5 Februari 2020. Dimana dalam PPR Dewan Pers tersebut menilai pemberitaan tersebut merupakan karya jurnalistik dan pihak yang bertanggungjawab atas penerbitan berita yaitu Kumparan.com, bukan Diananta.

Dalam fakta persidangan, yang dibacakan majelis hakim PN Kotabaru dalam putusannya, banjarhits.id merupakan media yang tergabung dalam komunitas pada program Kumparan 1001 starup media online (pra-inkubasi) yang dilakukan PT kumparan Harapan Baru. Program itu bertujuan untuk membangun media online lokal dan menjalankan kerja jurnalistik terhadap wartawan di daerah, bertujuan untuk memproduksi kontennya sendiri dan diunggah di platform Kumparan.com. Hingga Februari 2020, tercatat lebih 5000 artikel berita telah diterbitkan banjarhits di platform Kumparan.com.

Majelis hakim PN Kotabaru juga mengakui dalam pertimbangannya bahwa Diananta merupakan wartawan yang salah satu tugasnya untuk menyampaikan informasi atau berita. Pada pertimbangan yang sama, majelis menilai tindakan penerbitan berita yang dipersoalakan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Pertimbangan itu merujuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: No. 5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber Kumparan.com, tertanggal 5 Februari 2020. Padahal dalam PPR tersebut, Dewan Pers menegaskan pihak yang bertanggungjawab merupakan media Kumparan.com, bukan Diananta sebagaimana diatur adalam Pasal 12 UU Pers.

“Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa seorang wartawan yang menyajikan berita tetap harus tunduk kepada kode etik dan peraturan yang berlaku dalam hal ini Pasal 45 A Ayat 2 UU RI ITE…” ujar majelis hakim saat membacakan putusan. “Pasal tersebut tidak dikecualikan bagi satu organisasi, profesi, jabatan ataupun pribadi tertentu. Berdasarkan pertimbangan itu Majelis hakim berpendapat Diananta memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku agama ras dan antar golongan masyarakat telah terpenuhi,” sambungnya.

Selain mengangkangi proses penyelesaian sengketa pemberitaan sebagaimana diatur UU Pers, vonis tersebut juga tidak tepat karena tidak terpenuhinya unsur “tanpa hak menyebarkan informasi” pada Pasal 28 ayat 2 UU ITE sebagaimana didakwakan JPU. Sebab Diananta merupakan jurnalis yang berfungsi melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan UU Pers. Diananta sebagai jurnalis bekerja dengan Kumparan.com melalui 1001 startup Media Online Kumparan.com dan menerbitkan berita di platform Kumparan.com. Selain itu, dalam fakta persidangan juga dibenarkan sebelum berita diterbitkan, ada tahapan dan proses kegiatan jurnalitik yang dipenuhi seperti peliputan, wawancara, penulisan hingga penerbitan di platform media pers.

Selain itu, pada fakta persidangan Pelapor Sukirman menjelaskan tidak ada dampak keributan atau kerusuhan akibat pemberitaan. Hal itu dituangkan kuasa hukum Diananta dalam Nota Pembelaan. Sukirman (pelapor) mengakui di lapangan tidak ada permasalahan konflik etnis. “terhadap pemberitaan tersebut tidak ada keributan atau kerusuhan setelah berita yang di tulis terdakwa itu naik ke Platform,” katanya.

Begitu pula dalam keterangan saksi Riwanto yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. “tidak ada konflik di masyarakat dan tidak ada kaitannya konflik lahan masyarakat dengan suku etnis” katanya. Terhadap keterangan saksi tersebut jika merujuk pada pasal 45 A ayat 2 UU ITE, Hakim tidak mempunyai dasar pijakan untuk menjatuhkan Vonis 3 Bulan 15 hari kepada Dianta, hal tersebut tidak berdasar fakta persidangan.

Diketahui Diananta dikriminalisasi setelah penayangan berita yang diterbitkan Banjarhits.id/Kumparan.com berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis Diananta berdasarkan hasil reportase dan wawancara dengan narasumber dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman. Sebelum ditayangkan, Diananta selaku wartawan yang menulis berita sudah berupaya mengkonfirmasi dengan menghubungi Andi Rufi, Humas PT Jhonlin Agro Raya (JAR), akan tetapi tidak ada jawaban. Atas pemberitaan itu Diananta dilaporkan ke Polisi.

Atas vonis bersalah yang dijatuhkan PN Kotabaru terhadap Diananta, LBH Pers menyayangkan putusan PN Kotabaru yang menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari terhadap Diananta. Putusan itu merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pers dan ancaman terhadap kemerdekaan pers sebagai pilar ke 4 demokrasi, dimana akan menjadi preseden buruk dan sinyal bahaya bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Salam
LBH Pers

Narahubung
082146888873

Tinggalkan Balasan