[Siaran Pers] KONTRA MEMORI BANDING ATAS MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 684/PDT.G/2025/PN JKT SEL TANGGAL 17 NOVEMBER 2025

Jakarta, 11 Desember 2025, Kuasa Hukum Tempo bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 684/Pdt.G/2025/PN JKT. SEL tanggal 17 November 2025 melawan Tempo. 

Penyerahan Kontra Memori ini diajukan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan jaminan perlindungan hukum bagi media yang menjalankan fungsi dan peran memperjuangkan kepentingan publik. Dalam Kontra Memori Banding yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami menegaskan kembali putusan sela yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama adalah benar dan cermat. Konstitusi dan UU Pers telah memberikan jaminan perlindungan bagi kegiatan jurnalistik sebagai wujud kedaulatan rakyat, melakukan kontrol sosial, kritik, pengawasan dan juga koreksi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Tindakan pemerintah yang melakukan gugatan terhadap pers merupakan preseden buruk terhadap iklim kemerdekaan pers. Gugatan terhadap pers mencederai semangat reformasi dan maksud pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena semangat pembentukan Undang-Undang pers adalah mengenai penghapus potensi campur tangan pihak lain dalam urusan pers termasuk bagi pemerintah

Oleh karenanya Putusan PN Jakarta Selatan telah tepat dan cermat mempertimbangkan tata cara dan mekanisme penyelesaian perselisihan pers melalui lembaga Dewan Pers. Putusan ini memberikan penegasan peran lembaga peradilan untuk menghentikan lebih awal upaya gugatan-gugatan yang tidak dapat dibenarkan terhadap Pers (Unjustified Lawsuit Against Press atau ULAP). Dalam proses penyelesaian sengketa pers, UU Pers telah memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai pejabat publik wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak publik dan media untuk mengakses informasi, alih-alih mengajukan gugatan dengan nilai yang tidak rasional. Gugatan semacam ini diduga sebagai bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Indikasi terjadinya SLAPP setidak-tidaknya terdapat lima kriteria yakni; sebuah gugatan perdata atau gugatan balik atas kerugian moneter dan/atau perintah melakukan perbuatan tertentu; ditujukan kepada individu atau organisasi non-pemerintah; karena komunikasi mereka kepada badan pemerintahan, pejabat publik, atau dewan terpilih; atas permasalahan kepentingan publik; dan gugatan diajukan tanpa dasar yang kuat dan mengandung motif politik atau ekonomi tersembunyi. Fenomena SLAPP dapat berwujud kasus pencemaran nama baik, fitnah tertulis/libel, fitnah verbal/slander, perbuatan melawan hukum/tort bisnis, penyalahgunaan proses, tuntutan yang diada-adakan, konspirasi, pelanggaran hak konstitusi atau hak sipil, dan gangguan/nuisance”

Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai Pembanding keliru memposisikan diri seakan-akan sebagai individu atau badan hukum yang terganggu Privasinya diberikan hak menggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Pembanding tidak memahami atau sengaja mengaburkan posisi jabatannya sebagai Pejabat Publik yang justru sebagai pemangku kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Justru Terbanding sebagai media sedang melaksanakan fungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan UU Pers. Dalam gugatan a quo, objek pemberitaan yang dipermasalahkan adalah karya jurnalistik Tempo.co yang menerbitkan berita kebijakan any quality dalam proses penyerapan gabah oleh Bulog dari petani. Kebijakan itu berdampak luas pada kepentingan publik, dan jelas bukan privasi dari Pembanding.

Adapun media memiliki peranan kontrol sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dikutip sebagaimana berikut: 

“Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: 

• memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 

• menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; 

• mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; 

• melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 
• memperjuangkan keadilan dan kebenaran”

Pada Kontra Memori ini, kami juga menegaskan bahwa peran serta media untuk pemenuhan hak atas informasi publik seperti investigasi jurnalis yang merupakan produk jurnalistik bukan termasuk perbuatan ‘melawan hukum’ yang dapat dipidana. Mengingat hubungan antara aktivitas ekspresi yang sah dan hak atas informasi dengan produk jurnalistik harus dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, kami meminta Pengadilan Tinggi untuk DKI Jakarta menolak seluruh permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan tingkat pertama bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers belum berakhir sehingga wajib dikembalikan kepada Dewan Pers.

Permohonan ini adalah bentuk pengingat bahwa peran serta pejabat publik dalam pemerintahan tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara, terutama mereka yang bekerja di garis depan demokrasi dan kebebasan sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mendorong Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu TERGUGAT); 
2. Menolak Memori Banding PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) secara keseluruhan; 
3. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 684/Pdt.G/2025/PN. JKT. Sel tertanggal 17 November 2025 secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 684/Pdt.G/2025/PN. JKT. Sel tertanggal 17 November 2025; 
5. Menghukum PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk membayar seluruh biaya perkara

Hormat kami,

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers

Tim Advokasi Tempo

(LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, YLBHI, IM57+Institute)

Narahubung:

LBH Pers +6282146888873 (Hotline)