Jum. Agu 14th, 2020

defending press freedom

LBH Pers Kirim Amicus Curiae untuk Saiful Mahdi

4 min read

Jakarta (14/2)– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memiliki misi mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, melalui upaya bantauan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Untuk mewujutkan misi tersebut, LBH Pers aktif dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma; menggelar pendidikan dan pelatihan hukum; penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan; advokasi kebijakan terkait kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Termasuk memberi perhatian dan mengirim amicus curiae terhadap kasus pidana terahadap penyintas kebebasan berekspresi. Termasuk kriminalisasi yang dialami akademisi Saiful Mahdi.

Mengapa LBH Pers penting terlibat sebagai ‘sahabat pengadilan’ pada kasus ini? tidak lain karena unggahan Saiful Mahdi di Whatsapp group yang kemudian menjadikannya pesakitan merupakan bentuk penyampaian pendapat dan kritik. Postingan Saiful tersebut merupakan perwujudan bentuk hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat demi kepentinggan umum. Hak itu merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap orang. Sehingga tidak dapat dihambat oleh apapun, apalagi dianggap sebagai tindakan krminal.

Kebebasan menyampaikan pendapat secara yuridis diakui oleh konstitusi Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 28E ayat (3) dan 28F. “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” dan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan berpendapat di muka umum kemudian kembali diejawantahkan dalam rumusan pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”

Selain itu, Saiful Mahdi dalam menyampaikan pendapatnya di grup WA “UnsyiahKITA” memang memiliki kapasitas dan kedudukan. Bukan hanya karena dia seorang warga negara yang dijamin haknya oleh konstitusi, lebih dari pada itu, Saiful merupakan civitas akademika atau dosen yang memiliki hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala, termasuk informasi proses rekrutmen dosen CPNS yang dianggapnya janggal.

Selain itu, penerapan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE terkait muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang digunakan jaksa penuntut umum untuk mendakwa Saiful dinilai keliru. Pertama, unsur pada pasal 27 ayat (3) UU ITE ada kesamaan dengan unsur pada pasal 310 KUHP, yakni unsur kesengajaan dan juga unsur menyerang kehormatan/ nama baik. Hanya saja pada 310 KUHP, mengharuskan tindakan tersebut dilakukan di muka umum, sementara Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak demikian.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) -Perkara No 50/PUU-VI/2008- menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dinilai cacat secara materiil sebab tidak mengikutkan pasal dalam KUHP itu dalam dakwaannya.

Selanjutnya, penyampaian pendapat yang dilakukan Saiful dilakukan di muka umum, namun terbatas hanya dapat dilihat anggota whatsapp group “UnsyiahKITA” yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Sehingga penghinaan yang dituangkan melalui tulisannya masih belum jelas letak unsur menghinanya atau akibat mencemarkan nama baik seseorang.

Apalagi, unggahan Saiful di Whatsapp group itu tidak sama sekali menyebut nama siapapun seseorang. Sehingga pernyataan itu tidak memiliki muatan penghinaan. Kondisi seperti ini pernah diadili PN Raba, Bima sebagaimana dalam putusan No 292/Pid.B/2014/PN.RBI. Kala itu majelis hakim menimbang, apabila suatu pernyataan tidak ada penyebutan nama secara langsung, maka pernyataan tersebut tidak memiliki muatan penghinaan.

Selain itu, unsur penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan yaitu pihak yang diserang adalah kehormatan seseorang, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun demikian, ada pengecualian bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan saat menyampaikan suatu informasi ke publik.

Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri, dan ketiga untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu adalah memberikan informasi yang benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu adalah perbuatan penistaan atau fitnah.

Kritikan Saiful melalui Whatsapp group merupakan bentuk pembelaan demi kepentingan umum. Dimana seorang dosen merespon adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga dosen tetap di lingkup kampus tempatnya mengajar. Saiful menyampaikan informasi tersebut berdasarkan fakta hukum. Dia juga telah mengklarifikasi segala pendapatnya yang ada di WhatsApp Grup tersebut. Artinya jika informasi yang dikatakan oleh Saiful Mahdi adalah pendapat yang benar, maka seharusnya pihak terlapor yaitu Dekan Fakultas Teknik Unsyiah tidak mengadukannya ke Kepolisian.

Lembaga Bantuan Hukum Pers

Narahubung : 0857-7323-8190 (Ade Wahyudin)

Tinggalkan Balasan