Rab. Des 2nd, 2020

defending press freedom

Mengenal UU ITE: Panduan Penanganan Perkara Informasi dan Transasaksi Elektronik bagi Jurnalis

3 min read

Pengantar

Oleh: Direktur LBH Pers
(Ade Wahyudin, S.HI)

Sejak disahkanya UU ITE, upaya kriminalisasi terhadap jurnalis dan masyarakat pada umumnya terus meningkat. Berdasarkan catatan LBH Pers sepanjang 2019 terdapat 75 kasus kekerasan terhadap para jurnalis. Hal itu ditenggarai keberadaan pasal karet dalam UU ITE menjadi persoalan utama mengapa kasus Informasi dan transaksi elektronik terus meningkat. Meskipun beberapa kali dilakukan uji materi di Mahkamah Konsitusi, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUUXIV/2016. Namun perubahan ke arah yang lebih demokratis dan berpihak pada prinsip kebebasan berpendapat masih saja terdegradasi.

Pasal karet soal pencemaran nama baik, yang semula sebagai tindakan pidana umum menjadi delik aduan. Meskipun begitu, tetap saja menyisahkan persoalan besar di alam demokrasi. Karena relasi kuasa berperan penting jadi pemilik modal menafsirkan ‘atas nama baik’, terlebih pantauan dari LBH Pers pada tahun 2019 terakhir, pihak pengadu banyak dilakukan oleh pihak penguasa seperti Pemerintah/wakil rakyat.

Tak berbeda jauh dengan kasus pencemaran nama baik, kasus intersepsi/penyadapan atas informasi/ dokumen elektronik yang dimiliki seseorang yang diduga diintersep oleh pemilik kuasa atas nama penegak hukum sering kali menjadi bola liar. Yang memastikan pihak yang diintersep sangat kecil melakukan pembuktian jika pemilik kuasamelakukan pelanggaran hukum soal data privasi. Ambil contoh kasusnya Ravio Patra, disaat pewarta kritis disaat yang sama upaya pembungkaman terjadi.

Sejatinya keberadaan UU ITE merupakan pengaturan soal Informasi dan transaksi dalam kerangka cyberlaw. Ia memastikan jaminan, pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia secara utuh. Unsur yang seharusnya jadi pertimbangan agar terwujud keadilan serta kriteria prinsip kepastian hukum sebagai rujukan utama, bukan atas nama ‘keamanan’ dan ‘ketertiban umum’, prinsip keadilan dan kepastian hukum dikesampingkan. Karena penggunaan atas nama ‘keamanan’ dan ‘ketertiban umum’ seringkali disalahgunakan oleh pemilik kuasa (abuse of power).

Lalu siapa yang dirugikan atas kehadiran pasal karet tersebut? Mungkin yang paling terkena dampaknya adalah jurnalis karena tugasnya yang berkaitan dengan masalah pers. Begitu juga aktivis, akademisi maupun masyarakat yang kritis pada umumnya juga memungkinkan menjadi sasaran tembak atas hadirnya UU ITE. Proses  peliputan, penelusuran, investigasi maupun penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh jurnalis mengundang pemilik kuasa terganggu akan aktvitasnya. Karenanya rentan dijadikan pihak ‘pembangkang dengan label ‘melakukan pencemaran nama baik’ atas nama institusi/ lembaga. Padahal proses kerja yang dilakukan seorang jurnalis memiliki fungsi sebagai watchdog (anjing penjaga) untuk mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan.

Meminjam istilah Habermas, seharusnya ruang kekuasaan/pemerintahan berada pada public sphere, dimana terdapat ruang dan suasana yang memungkinkan semua warga negara mendiskusikan persoalan publik secara bebas tanpa pembatasan (restriction) dari kekuatan politik, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu transmisi informasi yang dilakukan oleh jurnalis merupakan ruang public sphere untuk mendidik, mengoreksi dan mengawasi dalam kerangka demokrasi.

Seharusnya ruang kekuasaan/ pemerintahan berada pada public sphere, dimana terdapat ruang dan suasana yang memungkinkan semua warga negara mendiskusikan persoalan publik secara bebas tanpa pembatasan (restriction) dari kekuatan politik, sosial dan ekonomi.” – Jürgen Habermas

Namun karena belenggu persoalan regulasi yang multitafsir dan penegak hukum yang tidak memiliki perspektif HAM, pada akhirnya muatan dalam UU ITE tersebut rentan disalahgunakan oleh pemilik kuasa. Untuk itu, kehadiran “Buku Saku: Panduan Penanganan Perkara Informasi danTransaksi Elektronik Bagi Jurnalis,” dirasa penting kehadirannya untuk memperkuat pemahaman kerangka dasar advokasi Informasi dan transaksi elektronik dari perspektif HAM, sekaligus juga jadi pijakan panduan penyelesaian sengketa manakala para jurnalis dijerat dengan Undang-undang ITE.

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang turut serta berkontribusi atas terbitnya buku saku ini. Mudah-mudahan buku saku ini menjadi bagian penting bagi para jurnalis dan masyarakat pada umumnya untuk miminalisir segala ancaman dan resiko dari jeratan UU ITE dengan segala keterbatasannya. Selain itu, mudah-mudahan buku ini membuat para jurnalis/ masyarakat tidak takut untuk melakukan segala aktivitas pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal yang berbau kepentingan umum,
keadilan dan kebenaran sesuai prinsip hak asasi manusia.


Buku Saku: Panduan Penanganan Perkara Informasi danTransaksi Elektronik Bagi Jurnalis dapat diundu di sini. 

Tinggalkan Balasan