[Siaran Pers] LBH Pers di Drapac Malaysia: Ancaman Digital dan Fisik Terhadap Aktifitas Digital Indonesia
[27 Agustus 2025] Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyelenggarakan sebuah sesi dengan topik “Dari Perundungan Online hingga Teror Kepala Babi: Represi Hibrida dalam Mengecilnya Ruang Sipil”. Pembicara dalam diskusi ini adalah Gema Gita Persada (LBH Pers), Linda Novi Trianita (Tempo), Vox Populi (Spring Revolution Security Myanmar), Shoon Naing (Jurnalis dari Myanmar), dengan moderator Chikita Edrini Marpaung (LBH Pers).
Represi digital dan fisik juga dialami oleh media Indonesia, Tempo, pada Maret 2025 ketika kepala babi yang terpenggal dikirimkan kepada jurnalis FCR selaku pembawa acara Bocor Alus Politik Podcast setelah liputan investigatif yang ia lakukan. Linda sebagai jurnalis juga mengalami serangan digital yang parah ketika tengah menyelidiki kasus korupsi. Rekan-rekan dari Myanmar, Shoon dan Vox Populi, turut berbagi pengalaman mereka terkait serangan digital yang terstruktur dan sistematis serta represi yang menyasar jurnalis maupun akses informasi secara umum. Pemerintahan kudeta di Myanmar kini menutup akses informasi secara ketat.Gemasebagai Pengacara Publik LBH Pers menutup diskusi dengan memaparkan berbagai upaya advokasi yang dilakukan oleh LBH Pers dalam menjamin perlindungan terhadap jurnalis sebagai salah satu saluran informasi terdepan. Dirinya juga mendorong perlunya solidaritas internasional dalam mendukung upaya advokasi dalam membangun ruang demokrasi digital yang akan memakan waktu panjang.
Belakangan ini, Indonesia juga menghadapi pola kekerasan sistematis yang mengkhawatirkan dan berulang, terutama dalam bentuk penghilangan paksa. Tindakan ini tidak hanya menimpa para demonstran; aktivis digital juga telah diculik secara paksa oleh aparat negara, dengan keberadaan mereka tidak diakui selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Praktik semacam ini sering dilakukan tanpa dasar hukum atau proses hukum yang sah, sehingga menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. LBH Pers dengan ini menyerukan solidaritas internasional untuk mendukung upaya mengakhiri segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil, khususnya terhadap aktivis digital yang aktif menyuarakan aspirasinya melalui media sosial.
Kami menyampaikan apresiasi kepada Digital Rights Asia Pacific Assembly 2025 (DRAPAC25) yang telah memfasilitasi forum kolaboratif bersama Tempo dan Spring Revolution Security pada Agustus 2025. Melalui diskusi ini, jurnalis, advokat, dan pembela hak digital dari berbagai negara berbagi pengalaman serta strategi dalam menghadapi represi hibrida.
Pertemuan selama tiga hari ini menjadi ruang yang berharga untuk bertukar pengetahuan dengan aktivis, peneliti, pembela HAM, dan peneliti open-source dari seluruh kawasan Asia Pasifik. Forum ini juga menegaskan pentingnya memastikan kepemimpinan teknis didasarkan pada beragam pengalaman nyata, sehingga solusi kolektif yang dihasilkan lebih berpijak pada kenyataan, inklusif, dan berdampak.
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua panelis atas wawasan berharga yang diberikan, serta menegaskan kembali komitmen kami untuk memperjuangkan hak-hak digital, kebebasan berekspresi, dan perlindungan masyarakat sipil.
