Rab. Des 2nd, 2020

defending press freedom

LBH Pers Kirim Amicus Curiae untuk Jerinx : Kritik Bukan Kejahatan

3 min read

Press Release

Jakarta (04/10) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengirim keterangan tertulis Amicus Curiae kepada Pengadilan Negeri Bal sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara yang dijalani terdakwa I Gede Ayastina alias Jerinx. Penabuh dram Band Supermen Is Dead (SID) itu didakwa melakukan tindak pidana menyebarkan kebencian dan rasa permusuhan kepada organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan Dokter Indonesia.

Amicus Curiae atau biasa dikenal sahabat pengadilan merupakan pendapat yang disampaikan pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara yang sedang diadili pengadilan.  Untuk itu LBH Pers yang memiliki misi  mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia mengirim amicus curiae.  LBH Pers merasa berkepentingan ikut terlibat dalam advokasi kasus yang menjerat Jerinx dengan pengenaan pasal karet, yaitu Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Jerinx menyampaikan pendapatnya di akun media social Instagram pribadi @jrxsid, karena merespons seorang perempuan yang akan melahirkan dan terkendala biaya rapid test, sehingga bayi dari perempuan tersebut meninggal dunia. Selain itu, Jerinx menyebut organisasi Ikatan Dokter Indonesia di postingan Instagram @jrxsid dengan mention kalimat “IDI Kacung WHO”.

Pendapat dan ekspresi Jerinx yang diutarakan di media social merupakan bagian dari penyampaian pendapat secara yuridis yang diakui dalam konstitusi Indoensia. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 amandemen Pasal 28E ayat (3) dan 2F, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Dan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dnegan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun secara online  juga disebutkan dalam rumusan Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang bebas untuk mempunyai,mengeluarkan, menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”

Postingan mengenai pendapat Jerinx melalui akun instgram pribadi @jrxsid memiliki kapasitas sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia. Karena Jerinx merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi di ranah internet.

Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Jerinx yaitu Pasal 28 ayat (2) jo 3 jo Pasal 45A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU nomor 11 Tahun 2008 atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jaksa Penunut Umum menggunakan jenis dakwaan alternatif yaitu tindak pidana menyebarkan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu atau pasal pencemaran nama baik.

Penerapan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE memiliki muatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antrgolongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) akhir-akhir ini sering digunakan karena ancaman hukumannya yang diatas lima tahun sehingga bisa langsung ditahan. Selain itu, rumusan unsur menimbulkan rasa kebencian tidak dirijidkan secara jelas di dalam UU ITE. Pasal ini sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dikarenakan mengandung aturan hukum yang kabur dan terdapat rumusan “antar golongan”, yang dimana konsep “antar golongan” ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yang mana dapat ditafsirkan secara meluas dan menyeluruh. Dengan pemaknaan “golongan: kerap menimbulkan pertanyaan, apakah golongan itu termasuk, golongan politik, golongan pejabat atu golongan pendukung presiden.

Selain itu Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA lalu didalilkan untuk melakukan penghinaan/ pencemaran nama baik, sehingga mengakibatkan organisasi Ikatan Dokter Indoensia merasa sangat dicemarkan nama baiknya tersebut tidaklah tepat. Unsur “antar golongan” yang ditujukan kepada lembaga profesi IDI Indonesia cabang Bali juga tidaklah tepat, karena IDI merupakan organisasi profesi untuk satu jenis tenaga Kesehatan. Golongan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bukanlah golongan sekumpulan profesi, tapi golongan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan.

Hal terpenting dalam kasus ini adalah, Jerinx mengkritik dan mempertanyakan demi kepentingan umum dan memperjuangkan hak atas Kesehatan bagi perempuan. Seharusnya sikap Ikatan Dokter Indonesia adalah merespons kritik dengan menyajikan fakta di lapangan, bukan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi hingga memenjarakan Jerinx.

Narhubung : Mona Ervita.

Tinggalkan Balasan