Ming. Jan 16th, 2022

[Siaran Pers] Vonis Setengah Hati bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo

3 min read

Rabu 12 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bersalah dua terdakwa penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi. Keduanya – Brigadir Kepala Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi- dihukum 10 bulan penjara dan restitusi sebesar Rp. 13.813.000,- kepada Nurhadi dan Rp. 21.850.000,- kepada F. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang pembacaan putusan ini juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin, Anggota Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers lainnya.

Vonis yang dijatuhkan kepada dua pelaku kekerasan terhadap jurnalis ini dinilai sangat rendah. Sebab para pelaku merupakan oknum aparat kepolisian yang melakukan serangkaian tindakan seperti menghalang-halangi kerja jurnalistik, penganiayaan, intimidasai hingga penyekapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan fungsi pers yang dilindungi UU Pers.

Walaupun hukuman yang dijatuhkan hakim tidak maksimal, putusan ini akan menjadi preseden baik bagi upaya perlindungan jurnalis korban kekerasan, khususnya yang dilakukan aparat penegak hukum. Berdasarkan data annual report LBH Pers, dalam beberapa tahun terakhir jumlah pelaku kekerasan terhadap jurnalis selalu didominasi oknum aparat penegak hukum.

Kedua pelaku diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghalangan terhadap aktivitas jurnalistik sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Bahkan putusan ini juga menjadi bukti bahwa jurnalisme investigasi juga dilindungi oleh undang-undang. Putusan hakim yang menyeret pelaku dari latar belakang institusi kepolisian ke meja hijau ini, menjadi yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa.

Penggunaan pidana Pasal 18 ayat (1) UU Pers dalam kasus ini juga menjadi catatan penting bahwa pidana dalam UU Pers sangat mungkin untuk diimplementasikan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan penghalangan aktivitas jurnalistik. Namun selain mengapresiasi putusan ini, kami juga memiliki beberapa catatan kritis terhadap proses persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Diantaranya:

Pertama, Meskipun majelis hakim menguraikan tindak pidana yang terjadi sejak saat Nurhadi diintimidasi, dikeroyok, dipukuli, ditendang dan dipaksa menghapus hasil liputan, hakim hanya memvonis menggunakan UU Pers. Hakim bertindak “jump to conclusion” dengan tidak secara bertahap mempertimbangan pasal – pasal pidana penganiyaan baru kemudian pasal penghalangan aktivitas jurnalistik sebagaimana di UU Pers. Akibatnya vonis yang dijatuhkan sangat rendah. Kondisi ini berbahaya karena memberikan peluang  kepada terdakwa untuk memberikan bantahan terhadap tuduhan pidana peng

halang-halangan aktivitas jurnalistik dalam UU Pers. Jika saja, hakim dapat melihat secara utuh dan bertahap unsur-unsur kekerasan sebagaimana di dalam KUHP kemudian disandingkan dengan UU Pers,  tentu akan menjadi praktek penegakan hukum yang lebih baik dalam rangka perlindungan terhadap jurnalis dan pers.

Kedua, kami juga menyoroti langkah Jaksa Penuntut Umum  (JPU) yang menggunakan dakwaan alternatif. Sehingga  dalam tuntutan terahadap kedua terdakwa hanya menggunakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, dari sebelumnya terdapat 4 Pasal yakni Pasal 18 ayat (1) UU Pers, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP. Mestinya JPU juga menggunakan setidaknya dua pasal yakni terkait penganiayaan

dan penghalangan kerja jurnalistik di dalam tuntutan. Dengan begitu dapat memberi legitimasi lebih kuat bagi hakim untuk memutus dengan hukuman yang maksimal. Selain itu, JPU dan hakim juga mengabaikan faktor yang mestinya memperberat vonis kedua pelaku sebagai aparat penegak hukum, yang mestinya berfungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Ketiga, Hakim dalam putusannya tidak memerintahkan penahanan kepada para terdakwa padahal hakim mengetahui bahwa saat ini Nurhadi masih dalam perlindungan LPSK. Sejak kasus ini bergulir, LPSK melakukan perlindungan secara khusus kepada Nurhadi dengan menempatkannya di rumah aman LPSK. Selama 10 bulan di rumah aman ,  aktivitas Nurhadi sangat terbatas yang dapat menimbulkan tekanan secara psikis sebab para pelaku masih bebas.

Dengan demikian kami berkesimpulan secara umum putusan ini cukup baik untuk menjadi preseden perlindungan terhadap jurnalis meskipun putusan ini hanya memvonis penghalangan aktivitas jurnalistiknya belum kekerasan terhadap jurnalis. Hakim juga gagal memanfaatkan momentum melindungi kebebasan pers untuk menghukum pelaku kekerasan secara maksimal. Kami mendesak agar JPU segera menyatakan banding terhadap putusan ini.

Jakarta, 13 Januari 2022
Lembaga Bantuan Hukum Pers

Narahubung:
Ade Wahyudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *