Sab. Jul 11th, 2020

defending press freedom

LBH Pers Membuka Posko Bantuan Hukum untuk Media yang Dituduh Menyebarkan Hoax Putusan Pemadaman Internet

3 min read

Rilis

Jakarta- 3 Juni 2020 menjadi sejarah kemenangan kecil rakyat terhadap kebijakan keliru yang dilakukan Pemerintah. Majelis hakim PTUN Jakarta, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat No 230/G/2019/PTUN-Jkt dan menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Hakim juga menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Namun, sejumlah pihak terkesan mengabaikan esensi dari gugatan para penggugat yang menyatakan pemerintah bersalah, dan fokus menyoroti pemberitaan sejumlah media yang tidak akurat, karena menulis judul berita yang pada Intinya ” PTUN Memerintahkan Jokowi Meminta Maaf”.

Untuk itu perlu kami jelaskan kembali terkait fakta dalam proses persidangan Gugatan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat, sebagai berikut:

Pertama; bahwa pada 21 November 2019, Tim Pembela Kebebasan Pers yang tergabung dalam AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR resmi mendaftarkan gugatan ini ke PTUN Jakarta. Pada saat pertama kali diregistrasi, petitum gugatan memang terdapat permintaan Menghukum Para Tergugat Meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat dan tanggung renteng. Akan tetapi seiring dilakukannya proses Sidang Pendahuluan, terdapat revisi terhadap petitum, salah satunya terkait permintaan agar menghukum para tergugat melakukan permintaan maaf.

Perubahan petitum itu dilakukan berdasarkan masukan hakim. Sebab hakim berpendapat putusan seperti itu tidak masuk dalam kapasitas kewenangan hakim Tata Usaha Negara (TUN). Sehingga sebelum memasuki sidang terbuka dengan agenda pokok perkara, petitum yang meminta PTUN menghukum para tergugat meminta maaf sudah tidak ada. Namun pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta masih menggunakan draft petitum yang belum direvisi. Sehingga usai pembacaan putusan, beberapa media memang salah mengutip informasi pada SIPP tersebut.

Kedua; Pada pukul 10.00 WIB, Rabu 3 Juni 2020, majelis Hakim PTUN Jakarta membuka sidang terbuka dengan agenda Putusan. Proses pesidangan digelar di ruang sidang PTUN Jakarta hanya diikuti empat kuasa hukum para penggugat serta dua kuasa hukum para tergugat, serta tiga pengunjung lain.
Sementara jurnalis hanya dapat melihat dan mendengar pembacaan pertimbangan dan amar putusan melalui saluran Zoom yang disediakan PTUN Jakarta. Akan tetapi, sejak dimulainya sidang, sejumlah orang tidak bertanggungjawab melakukan gangguan pada saluran Zoom melalui gambar gambar tak pantas serta mengganggu suara. Kondisi ini membuat jurnalis yang meliput sulit mendengar suara hakim saat membacakan putusan.

Ketiga; Adanya kekeliruan dalam mengutip amar putusan majelis hakim harus dianggap sebagai persoalan kode etik lantaran kurang akurat dalam menyajikan informasi. Namun bukan merupakan penyebaran berita bohong atau hoaks. Dalam UU Pers telah diatur mekanisme penyelesaiannya, dimana masyarakat dapat melakukan hak koreksi dan hak jawab.

Menyikapi adanya informasi tentang pengaduan dari kelompok masyarakat terhadap media kepada Dewan Pers sekaitan persoalan di atas, Lembaga Bantuan Hukum Pers membuka Posko Bantuan Hukum bagi media-media yang dilaporkan karena berita pemutusan internet. Permohonan bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengisi form pada link : https://bit.ly/BantuanHukumMedia

Salam
LBH Pers

Tinggalkan Balasan