Disrupsi digital dan perkembangan teknologi memaksa jurnalis untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Bukan hanya pada keahlian teknis, tapi juga pengetahuan dan kapasitas p...
Pada era Orde Baru, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), pembredelan media merupakan tindakan sah. Salah satu mekanisme yang dipakai untuk ...
Modul ini dibuat untuk memberikan pemahaman mendalam kepada jurnalis mengenai isu kekerasan seksual dan berbasis gender, serta cara-cara yang etis dan sensitif dalam melaporkannya....
Tujuan dibentuknya suatu Undang-Undang adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya digunakan untuk mengatur perilaku warga negara ...
Kesadaran dan pengetahuan hukum merupakan keharusan yang mesti ada pada setiap jurnalis atau media. Terutama saat dia melakukan peliputan isu-isu berisiko tinggi, seperti kasus kor...
Akhir tahun 1990an menjadi periode penting bagi pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia melalui gelombang reformasi berupa berhentinya pemasungan kerja-kerja jurnalistik maupun...
Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi tantangan yang serius. Advokasi kampanye pembela hak asasi manusia sangat penting un...
The Press Law, the Personal Data Protection (PDP) Law and the Openness of Public Information (KIP) Law in Indonesia are designed to maintain a balance between guaranteeing the fulf...
UU Pers, UU PDP dan UU KIP di Indonesia dirancang untuk menjaga keseimbangan jaminan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan kepentingan publik. UU Pers ber...
Profesionalisme LBH dan Pelindungan Data Pribadi Hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia mengaturanya secara spesifik di dalam Pasal 28 G ayat (...