secretariat@lbhpers.org
(021) 79183485

Jaga Kedaulatan Rakyat atas Informasi: Hentikan Moderasi Konten Sewenang-wenang dan Lindungi Media Berbasis Platform

Posted by: LBH Pers
Category: Advokasi, Siaran Pers

DEKLARASI BERSAMA MEDIA BERBASIS PLATFORM

Jakarta, 19 November 2026 – Perkembangan ekosistem digital telah menempatkan media berbasis platform sebagai aktor sipil (civic media actor) yang krusial dalam memenuhi hak publik atas informasi, menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan (watchdog), dan mengadvokasi kepentingan publik di tengah menyempitnya ruang demokrasi. 

Pada kegiatan Diseminasi Policy Paper bertajuk “Media Berbasis Platform dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia”, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengidentifikasi sejumlah tantangan yang setidaknya dialami oleh 19 (sembilan belas) media berbasis platform yakni:

  1. Penghapusan Konten Kritis Berdimensi Kepentingan Publik. Berdasarkan kajian yang disusun, LBH Pers menemukan adanya kekhawatiran dari sejumlah Media yang bergerak pada sosial media, berperan dalam menyampaikan informasi yang memiliki kepentingan umum, namun terhambat oleh prosedur formal sebagaimana diatur oleh UU Pers.  Beberapa media mengalami permintaan penghapusan konten yang menyasar pada substansi konten terkati laporan investigasi, aksi demonstrasi melalui mekanisme Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).
  2. Ketiadaan Transparansi dan Ketimpangan Relasi Kuasa Platform. Media berbasis platform juga kerap menjadi korban penghapusan konten (takedown), penutupan akun sepihak, serta pembatasan jangkauan (shadowban) tanpa kejelasan yang diberikan oleh Pihak Platform Media Sosial.  Upaya banding sering kali menemui jalan buntu akibat dominasi sistem otomatis (bot) dan ketiadaan mekanisme keberatan yang akuntabel, sehingga memaksa banyak media melakukan swasensor (self-censorship).
  3. Kerentanan Perlindungan Hukum dan Serangan Digital. Selain menghadapi doksing (doxing), peretasan akun pribadi, dan intimidasi digital, banyak media berbasis platform yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik belum terlindungi secara optimal karena kendala administratif dan sumber daya dalam proses verifikasi perusahaan pers. Padahal, konstitusi melalui Pasal 28, 28E, dan 28F UUD 1945, UU HAM, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah menjamin kemerdekaan menyatakan pendapat dan hak publik untuk memperoleh informasi melalui berbagai saluran.

Berlandaskan temuan serta rekomendasi kebijakan dalam policy paper tersebut, para Peserta yanag terdiri dari media berbasis platform, jaringan masyarakat sipil, dan lembaga pers mahasiswa menyatakan sikap dan mendesak:

  1. Mendesak Platform Media Sosial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penuh terhadap praktik takedown dan moderasi konten secara masif yang dilakukan terhadap konten-konten kritis berkepentingan publik yang dijamin dalam Konstitusi.
  2. Mendesak Platform wajib membuka informasi spesifik terkait dasar pelanggaran dan asal permintaan penghapusan konten (moderasi konten) dan menyediakan mekanisme banding yang adil dan responsif dengan melibatkan moderator manusia berbahasa Indonesia. 
  3. Mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera menghentikan praktik moderasi konten sewenang-wenang dan pembatasan akses informasi melalui proses takedown terhadap konten informasi publik yang sah, seperti laporan karhutla, aksi demonstrasi, liputan investigasi, maupun kritik kebijakan publik. 
  4. Pemerintah c.q Komdigi wajib segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 dengan menyediakan mekanisme notifikasi tertulis beserta alasan yang jelas serta mekanisme banding sebelum pemutusan akses dilakukan, meninjau ulang regulasi seperti SK Menteri Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 dan mekanisme SAMAN, serta beralih dari pendekatan penyensoran konten-per-konten menuju tata kelola platform berbasis pendekatan sistemik yang menghormati standar hak asasi manusia dan Prinsip Siracusa.
  5. Mendorong Dewan Pers untuk memperkuat peran dan mandatnya dalam melindungi kemerdekaan pers di ekosistem digital, antara lain dengan menyederhanakan dan memperluas skema dukungan serta pengakuan verifikasi berbasis kerja-kerja jurnalistik bagi media berbasis platform dan media alternatif non-profit, serta memastikan bahwa setiap penilaian dan penyelesaian sengketa atas karya jurnalistik di ruang digital sepenuhnya tunduk pada mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan melalui penghapusan konten sepihak oleh platform maupun intervensi pemblokiran pemerintah.

Demikian deklarasi bersama ini kami nyatakan sebagai komitmen kolektif untuk menjaga kedaulatan rakyat atas informasi, mempertahankan ruang sipil digital, dan menegakkan kemerdekaan pers serta demokrasi di Indonesia.

Akun LBH Pers
Author: LBH Pers

Tinggalkan Balasan