TAFT Mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal KUHAP Bermasalah
Siaran Pers Tim Advokasi Fair Trial
Jumat, 13 November 2026 – Tim Advokasi Fair Trial (TAFT) mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal-pasal ini dipandang TAFT telah melegalisasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan meruntuhkan benteng perlindungan hak konstitusional warga negara.
TAFT yang menjadi kuasa hukum dalam permohonan pengujian materiil ini mengatakan bahwa permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) KUHAP ini berangkat dari kerugian konstitusional yang secara faktual dan potensial dialami oleh para pemohon. Kerugian konstitusional ini berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam tingkat penyidikan untuk mendatangi dan memanggil seseorang guna dimintai keterangannya tanpa penetapan status terlebih dahulu.
Penentuan status seseorang adalah sesuatu yang fundamental dalam sistem peradilan pidana karena ini merupakan salah satu indikator due process of law serta asas fair trial berjalan dengan baik. Ketika seseorang ditetapkan statusnya dalam tingkat penyidikan baik itu sebagai saksi, tersangka, maupun ahli maka secara langsung seseorang itu akan mendapat hak-hak yang melindungi dirinya dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Pasal-pasal bermasalah ini secara nyata melegalisasi praktik interogasi terselubung hingga penangkapan sewenang-wenang berkedok “pemeriksaan tanpa status” yang menempatkan masyarakat sipil ke dalam ruang hampa perlindungan hukum (legal limbo).
Hal ini dikarenakan kedudukan atau status hukum seseorang dalam proses peradilan menentukan hak-hak prosedural serta konsekuensi hukum dari keterangan yang didapat. Permohonan ini diajukan bukan dalam rangka untuk meniadakan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana, melainkan untuk menguji sejauh mana kewenangan penyidik dalam tingkat penyidikan tetap memberikan perlindungan prosedural dan substansial. Dengan kata lain, status hukum seseorang adalah hal mutlak dalam sistem peradilan pidana.
TAFT menegaskan pemberian kewenangan yang tidak diikuti dengan perlindungan hak, baik itu secara prosedural maupun secara substantif, akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945. Hal ini dialami langsung oleh salah seorang pemohon yang didatangi oleh penyidik dengan menggunakan Surat Perintah Mendatangi dengan nomor SP.Datang/93/VIII/RES.2.5/2026/Ditressiber.
Penyidik melakukan penggeledahan badan dan membawa Pemohon di luar kehendaknya tanpa menjelaskan status hukum dan sangkaan tindak pidana yang dituduhkan. Hal ini melanggar hak atas kepastian hukum, rasa aman, dan nilai-nilai negara hukum sebagaimana yang diatur oleh UUD NRI 1945.
TAFT meyakini bahwa kejadian yang dialami oleh pemohon bisa terjadi kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak adanya batasan terkait indikator orang-orang yang bisa dipanggil dan didatangi tanpa penetapan status terlebih dahulu membiarkan tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan dapat berujung pada pemidanaan dengan itikad jahat. Hal ini akan berkelindan dengan kepentingan advokat untuk memberikan bantuan hukum.
Pembelaan yang diberikan tidak akan maksimal karena kesulitan dalam berdiri di sisi klien yang didatangi dan/atau dipanggil tanpa status hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Padahal, perlindungan hukum yang efektif kepada klien menjadi tidak jelas karena ketiadaan jaminan prosedural yang dijamin Pasal 142 yang mengamanatkan hak saksi dan Pasal 143 KUHAP yang mengamanatkan hak tersangka
Atas hal-hal yang disebutkan disebutkan di atas, TAFT mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan uji materiil dan mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
