Hentikan Brutalitas Aparat: Hari Pahlawan Bukan Ajang Pamer Kekuatan dengan Kekerasan

Jakarta, 11 November 2026 — LBH Pers mengecam tindakan kekerasan dan pelanggaran hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh Polisi dan TNI ketika aksi demonstrasi berlangsung di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan hari pahlawan.

Berdasarkan pemberitaan di sejumlah media, telah terjadi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tentara saat demonstrasi di Yogyakarta. Mulai dari pemukulan, penembakan gas air mata, pembatasan akses logistik maupun medis hingga penangkapan massa aksi yang terjadi hingga dini hari.

Militer dikerahkan dalam rangka penanganan aksi serta terlibat pada penyerangan massa aksi hingga masuk ke dalam area Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menembakkan gas air mata di sekitar Rumah Sakit Bethesda dan dekat Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Panti Rapih.

Menurut laporan pengaduan yang dipublikasikan oleh LBH Yogyakarta, terdapat 64 aduan dengan rincian, yakni 47 ditahan, 13 tidak ada kabar, 2 bebas/pulang, dan 2 di rumah sakit (luka-luka). Namun, data yang tercatat belum mencakup 9 massa aksi/warga yang turut luka-luka (sudah mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda).

Terhadap hal tersebut, LBH Pers berpandangan sebagai berikut:

Pertama, tindakan represif dalam penanganan aksi demonstrasi  yang dilakukan oleh aparat  merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia  khususnya hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin di dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, aparat  juga melanggar Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai bahwasanya setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Kedua, pengerahan TNI untuk pengamanan aksi demonstrasi yang terjadi di Yogyakarta pada 10 November 2026  bertentangan dengan mandat tugas dan fungsi TNI sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni tugas TNI adalah menyelenggarakan pertahanan negara bukan mengamankan demonstrasi atau menangani aspirasi massa di depan umum. Hal ini menunjukkan terdapatnya kecenderungan Negara yang alih-alih memberikan perlindungan, namun justru menempatkan masyarakat sipil sebagai ancaman.

Ketiga, penembakan gas air mata hingga masuk ke dalam ruang akademik (kampus) yang dilakukan oleh aparat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan otonomi perguruan tinggi yang menjamin kebebasan akademik dan ruang aman dari berbagai bentuk intervensi termasuk dari aparat yang termuat di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Praktik ini menambah daftar panjang penggunaan kekuatan secara berlebih (excessive use of force) oleh aparat, yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang secara eksplisit memandatkan aparat kepolisian untuk melaksanakan proses penanganan aksi demonstrasi dengan memperhatikan HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, LBH Pers mendesak:

1. Usut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI saat terjadinya aksi demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026;

2. Kembalikan militer ke barak, pengerahan TNI untuk sekadar mengamankan aksi demonstrasi telah bertentangan dengan fungsi tentara itu sendiri yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI);

3. Pengejaran dan penembakan gas air mata hingga ke dalam kampus merupakan pelanggaran HAM dan melanggar otonomi perguruan tinggi yang menjamin kebebasan akademik dan ruang aman dari berbagai bentuk intervensi termasuk dari aparat yang termuat di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Hormat kami,

LBH Pers