[Modul] Advokasi Kebebasan Pers di Papua
Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM dan kebebasan berekspresi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Intervensi pemerintah terlalu jauh terhadap masyarakat Papua. Termasuk saat menjalankan kewenangannya kadang, menggunakan pendekatan keamanan, yang cenderung represif.
Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja. Narasi yang dapat berkembang bebas hanya bersumber dari otoritas penguasa. Sementara media di Papua yang mengangkat isu yang bersebelahan dengan kepentingan Jakarta akan dicap hoaks, anti NKRI dan stigma lainnya. Bahkan tidak jarang media-media yang kritis diblokir oleh pemerintah, seperti yang dialami Suara Papua pada 2016 lalu. Tak hanya itu, diskriminasi juga sering dirasakan jurnalis yang merupakan orang asil Papua. Kondisi itu pun diperparah dengan buruknya penegakan hukum terhadap jurnalis yang menjadi korban kekerasan atau serangan.
Menyikapi kondisi pelik yang dialami masyarakat Papua, khusus jurnalis, LBH Pers bekerjasama Internews membuat satu modul pelatihan bagi para pengacara atau pendamping hukum, agar dapat terlibat memberikan advokasi pada isu kebebasan pers. Sebagai panduan dalam pelaksanaan pelatihan lawyer untuk isu kebebasan pers, Kami menyusun satu “Modul Pelatihan Advokasi Kebebasan Pers untuk Pengacara” . Modul tersebut disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan pendamping hukum untuk advokasi kebebasan pers di Papua. Selanjutnya tim LBH Pers menyusun modul tersebut ke dalam delapan (8) bab, yakni : 1. Pengantar; 2. Pers dan Demokrasi; 3. Instrumen HAM Internasional dan Nasional berkaitan dengan Kebebasan Pers; 4. Teori Kasus dan Investigasi; 5. Strategi Litigasi; 6. Study Kasus; 7. Keselamatan dan Keamanan Pendamping Hukum; dan 8. Roundtable meeting.
Unduh E-Book di sini
