Generated by All in One SEO v4.9.2, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site.

# Lembaga Bantuan Hukum Pers

Defending Freedom of Expression

## Sitemaps

- [XML Sitemap](https://lbhpers.org/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website.

## Pos

- [News](https://lbhpers.org/news/)
- [Petunjuk jaksa dalam kasus kekerasan jurnalis LKBN Antara, Muhammad Darwin Fatir tak kunjung diselesaikan oleh Polda Sulsel](https://lbhpers.org/petunjuk-jaksa-dalam-kasus-kekerasan-jurnalis-lkbn-antara-muhammad-darwin-fatir-tak-kunjung-diselesaikan-oleh-polda-sulsel/) - MAKASSAR – Penyidik Polda Sulsel kembali menunjukkan sikap pembangkangannya dalam menjalankan perintah undang-undang. Petunjuk jaksa dalam kasus kekerasan jurnalis LKBN Antara, Muhammad Darwin Fatir tak kunjung diselesaikan, padahal dalam KUHAP baru, penyidik kepolisian wajib menindaklanjuti dan melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa paling lama 14 hari. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru itu
- [Korban Moderasi Konten dan Koalisi Masyarakat Sipil Gugat PP 71/2019 ke Mahkamah Agung](https://lbhpers.org/korban-moderasi-konten-dan-koalisi-masyarakat-sipil-gugat-pp-71-2019-ke-mahkamah-agung/) - Rabu, 22 Juli 2026 kelompok korban moderasi konten yang berasal dari perwakilan koalisi masyarakat sipil menyerahkan dokumen Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Agung. Para Pemohon merupakan korban moderasi konten (access blocking/takedown) terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sebagai Pemohon I, Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) sebagai Pemohon II, PT Citra Puan Berdikari
- [SOP Respons Cepat Antikriminalisasi bagi Jurnalis](https://lbhpers.org/sop-respons-cepat-antikriminalisasi-bagi-jurnalis/) - SOP Respons Cepat Antikriminalisasi bagi Jurnalis disusun sebagai pedoman praktis untuk memperkuat perlindungan jurnalis ketika menghadapi ancaman, intimidasi, kriminalisasi, maupun serangan digital dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Dokumen ini hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan secara cepat, terukur, dan berorientasi pada keselamatan korban, mengingat meningkatnya berbagai bentuk ancaman terhadap kebebasan pers
- [Masyarakat Sipil Kirim Surat ke Presiden Prabowo, Desak Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Jurnalis Rico Pasaribu](https://lbhpers.org/masyarakat-sipil-kirim-surat-ke-presiden-prabowo-desak-penegakan-hukum-kasus-pembunuhan-jurnalis-rico-pasaribu/) - Yth. Presiden Prabowo, Melalui surat ini, kami organisasi nirlaba independen yang mendukung kebebasan pers, meminta agar Anda memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka kembali penyelidikan atas pembunuhan jurnalis Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya dengan fokus pada dugaan keterlibatan seorang anggota militer aktif Kopral Satu Herman Bukit. Presiden seharusnya memastikan penanganan dugaan keterlibatan Herman Bukit
- [Media Wajib Hentikan Pemberitaan Diskriminatif terhadap Kelompok Marjinal](https://lbhpers.org/media-wajib-hentikan-pemberitaan-diskriminatif-terhadap-kelompok-marjinal/) - JAKARTA, 16 JULI 2026 – Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan (non diskriminasi), dan supremasi hukum. Setiap pelaksanaan kerja-kerja jurnalistik haruslah berlandaskan pada prinsip non diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender atau kelompok rentan lainnya. Pers menjalankan fungsinya secara profesional tanpa opini menghakimi, apalagi mendorong kebencian berdasarkan prasangka. Beberapa
- [LPSK berikan perlindungan korban kekerasan jurnalis di Makassar ](https://lbhpers.org/lpsk-berikan-perlindungan-korban-kekerasan-jurnalis-di-makassar/) - Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengunjungi Muh Darwin Fatir, korban kekerasan jurnalis yang dilakukan aparat kepolisian pada 24 September 2019 lalu di kediamannya untuk melaksanakan asesmen awal serta pendalaman kasus tersebut dan segera memberikan perlindungan keamanan bila diperlukan. "Kami menyambut baik atas respons cepat tim LPSK sebagai upaya perlindungan terhadap korban yang hadir
- [AJI Jakarta dan LBH Pers Desak Panglima TNI Usut Kasus Intimidasi Jurnalis di Kantor Kejagung](https://lbhpers.org/aji-jakarta-dan-lbh-pers-desak-panglima-tni-usut-kasus-intimidasi-jurnalis-di-kantor-kejagung/) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mengecam tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merampas alat kerja jurnalis. Pada Kamis, 9 Juli 2026, anggota TNI merampas telepon genggam jurnalis Tempo dan memaksa menghapus foto personel tentara yang berjaga di kompleks Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Peristiwa ini bermula saat dua anggota
- [RISIKO PEMBIARAN “STATUS QUO” AKTIVITAS GOOGLE DI INDONESIA](https://lbhpers.org/risiko-pembiaran-status-quo-aktivitas-google-di-indonesia/) - Google menyampaikan pernyataan yang menolak arah Revisi Undang-Undang Hak Cipta. Google membingkai revisi tersebut sebagai ancaman terhadap akses informasi, kreator digital, inovasi kecerdasan buatan (AI), serta daya saing ekonomi digital Indonesia. LBH Pers menilai pernyataan itu menyesatkan dan justru membalik keadaan. Selama ini, karya jurnalistik, tulisan, foto, video, data, dan berbagai ciptaan lain menjadi bahan
- [Koalisi Gugat ART Serahkan Bukti di PTUN Jakarta  Dokumen Pemerintah dan Kajian Dampak ART Dibawa ke Persidangan](https://lbhpers.org/koalisi-gugat-art-serahkan-bukti-di-ptun-jakarta-dokumen-pemerintah-dan-kajian-dampak-art-dibawa-ke-persidangan/) - Jakarta, 24 Juni 2026 – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Gugat ART menyerahkan puluhan alat bukti dalam sidang pembuktian perkara Nomor 96/G/TF/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait gugatan atas tindakan pemerintah dalam menyetujui dan/atau menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat. Dalam persidangan, para penggugat tidak hanya menyerahkan bukti mengenai
- [CPJ dan FPU Mengungkap Kelemahan Serius dalam Penyelidikan Pembunuhan Jurnalis Rico Sempurna Pasaribu](https://lbhpers.org/cpj-dan-fpu-mengungkap-kelemahan-serius-dalam-penyelidikan-pembunuhan-jurnalis-rico-sempurna-pasaribu/) - New York/Amsterdam, 22 Juni 2026—Menjelang dua tahun serangan pembakaran yang menewaskan jurnalis Indonesia Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya, sebuah investigasi baru oleh Committee to Protect Journalists (CPJ) dan Free Press Unlimited (FPU) mengungkap sejumlah kejanggalan serius dalam penanganan kasus tersebut. Temuan ini menyoroti rekam jejak Indonesia sangat lemah dalam mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis.
- [Intimidasi terhadap SUMA UI: Kampus Harus Jadi Ruang Aman Keberagaman dan Menghormati  Kemerdekaan Pers](https://lbhpers.org/intimidasi-terhadap-suma-ui-kampus-harus-jadi-ruang-aman-keberagaman-dan-menghormati-kemerdekaan-pers/) - Sejumlah jurnalis mahasiswa Universitas Indonesia (SUMA UI) mengalami serangan digital setelah mengunggah publikasi berjudul "Menguji Sila Kemanusiaan di Bulan Kebanggaan". Bentuk intimidasi tersebut meliputi pengungkapan identitas tanpa persetujuan (doxing), ancaman melalui media digital, penguntitan, hingga pemaksaan penurunan (take down) publikasi oleh pihak kemahasiswaan kampus. Eskalasi ancaman yang membahayakan keamanan dan keselamatan para jurnalis akhirnya memaksa
- [Hentikan Penyelundupan Pasal-pasal Karet pada RUU Hak Cipta Berisiko Kriminalisasi Baru](https://lbhpers.org/hentikan-penyelundupan-pasal-pasal-karet-pada-ruu-hak-cipta-berisiko-kriminalisasi-baru/) - Jakarta, 11 Maret 2026 – Revisi Undang-Undang Hak Cipta membawa kemajuan penting bagi ekosistem pers. Untuk pertama kalinya, karya jurnalistik akan diakui sebagai jenis ciptaan tersendiri dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, setelah selama ini hanya terbaca melalui kategori umum seperti karya tulis, fotografi, atau sinematografi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perubahan ini
- [TEMPO Kembali Mengalami Serangan Digital, Upaya Sistematis Membungkam Kebebasan Pers ](https://lbhpers.org/tempo-kembali-mengalami-serangan-digital-upaya-sistematis-membungkam-kebebasan-pers/) - SIARAN PERS Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sejak Jumat, 5 Juni 2026, server portal berita TEMPO kembali mendapatkan serangan cyber penolakan layanan terdistribusi (DDoS) yang sangat masif. Serangan itu membanjiri server TEMPO dan menghambat publik untuk mengakses situs berita. Hingga 8 Juni lalu, tim teknologi perusahaan mencatat total 24,9 juta permintaan yang diarahkan ke servernya. TEMPO
- [PUTUSAN PRAPERADILAN UNDUE DELAY KASUS SERANGAN TERHADAP JURNALIS DIMENANGKAN: JURNALIS KORBAN MENGALAMI INTIMIDASI DAN MEMINTA PERLINDUNGAN LPSK](https://lbhpers.org/putusan-praperadilan-undue-delay-kasus-serangan-terhadap-jurnalis-dimenangkan-jurnalis-korban-mengalami-intimidasi-dan-meminta-perlindungan-lpsk/) - Maret 2026, hakim tunggal Praperadilan PN Makassar memberi angin segar atas proses penegakan hukum kasus kekerasan terhadap jurnalis LKBN Antara Muh. Darwin Fatir yang terjadi September 2019 silam. Setelah perkara ini mengalami undue delay selama hampir tujuh tahun tanpa kejelasan, pengadilan memerintahkan penyidik Polda Sulsel segera melimpahkan berkas dan seluruh tersangka kepada kejaksaan. Sebelumnya Darwin
- [PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan perkara Andrie Yunus, Polda Metro Jaya wajib melanjutkan proses hukum sampai tuntas](https://lbhpers.org/pn-jakarta-selatan-mengabulkan-permohonan-praperadilan-perkara-andrie-yunus-polda-metro-jaya-wajib-melanjutkan-proses-hukum-sampai-tuntas/) - Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakarta, 2 Juni 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan permohonan praperadilan dengan nomor perkara 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL terkait penanganan berlarut-larut tanpa alasan yang sah (undue delay) dan penghentian penyidikan secara terselubung pada kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, sebagaimana yang ditangani
- [Gugatan Perdata terhadap 25 Media di Palembang Mengancam Demokrasi](https://lbhpers.org/gugatan-perdata-terhadap-25-media-di-palembang-mengancam-demokrasi/) - Siaran Pers KKJ Jakarta- Sebanyak 25 media di Sumatera Selatan menghadapi proses gugatan hukum di Pengadilan Negeri Palembang, dengan Nomor Perkara 367/Pdt.GS/2025/PN Plg, sejak 18 Desember 2025. Gugatan perdata yang ditujukan kepada media tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers merupakan ancaman serius bagi kemerdekaan pers dan demokrasi Indonesia. Gugatan itu berawal dari
- [Sidang Perdana Praperadilan Undue Delay Digelar: Negara Tidak Boleh Membiarkan Pengusutan Kasus Serangan Air Keras terhadap Andrie Yunus Mandek](https://lbhpers.org/sidang-perdana-praperadilan-undue-delay-digelar-negara-tidak-boleh-membiarkan-pengusutan-kasus-serangan-air-keras-terhadap-andrie-yunus-mandek/) - Rilis Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Jakarta, 20 Mei 2026 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan oleh Andrie Yunus, korban serangan air keras sekaligus advokat publik dan Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Permohonan ini diajukan untuk menguji adanya dugaan penundaan penanganan perkara tanpa
- [Israeli Detention of Journalists and Volunteers of the Global Sumud Flotilla Violates Human Rights and Threatens Press Freedom](https://lbhpers.org/israeli-detention-of-journalists-and-volunteers-of-the-global-sumud-flotilla-violates-human-rights-and-threatens-press-freedom/) - Jakarta, 20 May 2026 — The Israeli Navy has once again intercepted the civilian fleet of the Global Sumud Flotilla 2.0 as it sailed toward Gaza to deliver humanitarian aid. According to the mission's organisers, 41 of the 54 vessels in the flotilla have so far been intercepted in the Eastern Mediterranean, while a number
- [LBH Pers Mengecam Penangkapan Jurnalis dan Relawan GSF oleh Tentara Israel sebagai Pelanggaran HAM dan Hukum Internasional](https://lbhpers.org/lbh-pers-mengecam-penangkapan-jurnalis-dan-relawan-gsf-oleh-tentara-israel-sebagai-pelanggaran-ham-dan-hukum-internasional/) - Jakarta, 19 Mei 2026 – Angkatan Laut Israel kembali melakukan intersepsi terhadap armada sipil Global Sumud Flotilla 2.0. yang sedang menuju Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, penyelenggara misi menyatakan bahwa 41 dari 54 kapal dalam armada tersebut telah dicegat di kawasan Mediterania Timur, sementara sejumlah kapal lain masih melanjutkan pelayaran menuju Gaza.
- [Diseminasi Policy Brief: Dampak Operasionalisasi AI terhadap Ekosistem Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers ](https://lbhpers.org/diseminasi-policy-brief-dampak-operasionalisasi-ai-terhadap-ekosistem-kebebasan-berekspresi-dan-kebebasan-pers/) - Pers Rilis Jakarta, 4 Mei 2026 – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah melaksanakan kegiatan Diseminasi Policy Brief “Dampak Operasionalisasi AI terhadap Ekosistem Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers”. Kegiatan Diseminasi ini dihadiri oleh akademisi, jurnalis dan kelompok Masyarakat sipil di antaranya Dewan Pers, AMSI, Wikimedia Foundation, LBH Jakarta, SINDIKASI, AJI Indonesia, SUAKA, PIKAT Demokrasi,
- [POLICY BRIEF Dampak Operasionalisasi Akal Imitasi (AI) terhadap Ekosistem Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers di Indonesia](https://lbhpers.org/policy-brief-dampak-operasionalisasi-akal-imitasi-ai-terhadap-ekosistem-kebebasan-berekspresi-dan-kemerdekaan-pers-di-indonesia/) - Policy Brief ini disusun sebagai dengan tujuan mengidentifikasi Dampak Operasionalisasi AI secara khusus pada ekosistem kebebasan berekspresi dan kemerdekaan Pers di Indonesia. Pada ekosistem kebebasan berekspresi, dampak struktural yang dapat terjadi adalah bias dan erosi terhadap pluralism informasi yang terhadi akibat algoritma operasionalisasi AI. Bias tersebut juga bukan semata-mata terjadi di ruang digital, melainkan teramplifikasi
- [Logika Desersi Berujung Viktimisasi: Perkembangan Kasus Andrie Yunus dan Ancaman Pengadilan Militer](https://lbhpers.org/logika-desersi-berujung-viktimisasi-perkembangan-kasus-andrie-yunus-dan-ancaman-pengadilan-militer/) - Rilis Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyampaikan catatan kritis terhadap proses Pengadilan Militer dalam kasus percobaan pembunuhan berencana kepada Andrie Yunus. Apa yang terjadi pada sidang pertama tanggal 29 April lalu semakin menunjukkan bahwa pengadilan militer adalah upaya pengalihan dalam mengungkap aktor intelektual dan memberikan keadilan kepada korban. Sidang
- [Penangkapan sewenang-wenang massa mayday 2026, Polda Metro Jaya harus segera bebaskan seluruh massa aksi dan jamin kebebasan berpendapat!](https://lbhpers.org/penangkapan-sewenang-wenang-massa-mayday-2026-polda-metro-jaya-harus-segera-bebaskan-seluruh-massa-aksi-dan-jamin-kebebasan-berpendapat/) - Siaran pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jumat, 1 Mei 2026 – Peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di depan gedung DPR MPR RI kembali berujung pada penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan massa aksi oleh Polda Metro Jaya. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras tindakan aparat kepolisian–dalam hal ini Polda Metro Jaya–dalam merespons aksi peringatan
- [LBH Pers Makassar: Kasus Kekerasan Jurnalis Harus Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan  MAKASSAR](https://lbhpers.org/lbh-pers-makassar-kasus-kekerasan-jurnalis-harus-segera-dilimpahkan-ke-kejaksaan-makassar/) - Darwin menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban di Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (21/4/2026) siang hingga sore. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari putusan praperadilan yang sebelumnya dimenangkan pihak korban. Kuasa hukum korban dari LBH Pers Makassar, Angga, mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah lanjutan setelah proses hukum yang sempat mandek bertahun-tahun. “Jadi hari
- [Komdigi Blokir Konten Berita Investigasi: Praktik Penghalang-halangan terhadap Akses Informasi, Pengungkapan Fakta dan Proses Pencarian Keadilan ](https://lbhpers.org/komdigi-blokir-konten-berita-investigasi-praktik-penghalang-halangan-terhadap-akses-informasi-pengungkapan-fakta-dan-proses-pencarian-keadilan/) - Jakarta, 3 April 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam tindakan pembatasan akses terhadap konten berita pada akun Instagram milik media Magdalene yang memuat laporan terkait temuan investigasi mandiri Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengenai kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang dalam temuannya diduga melibatkan sedikitnya 16 pelaku lapangan. Pembatasan tersebut dilakukan dalam
- [Kertas Kebijakan Regulasi Siber dan Demokrasi Digital: Menilai Ulang Pasal 32 UU ITE ](https://lbhpers.org/kertas-kebijakan-regulasi-siber-dan-demokrasi-digital-menilai-ulang-pasal-32-uu-ite/) - LeIP, LBH Pers dan SAFEnet berkolaborasi Menyusun sebuah kertas kebijakan dalam merespon maraknya penggunaan Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE di tengah perkembangan teknologi digital. Adapun ketentuan mengenai illegal access dan data interference tersebut merupakan delik siber yang belum diubah oleh Pemerintah sejak tahun 2008. Policy Brief ini disusun dengan tujuan mengidentifikasi fenomena penggunaan
- [TINDAKAN PEMBATASAN TERHADAP PUBLIKASI BERITA MAGDALENE OLEH KOMDIGI MELANGGAR HUKUM](https://lbhpers.org/tindakan-pembatasan-terhadap-publikasi-berita-magdalene-oleh-komdigi-melanggar-hukum/) - Pernyataan Sikap Bersama Magdalene dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Kami Magdalene sebagai perusahaan pers bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), koalisi yang terdiri dari 11 lembaga masyarakat sipil—yang berfokus pada perlindungan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis menyikapi tindakan pembatasan akses terhadap konten berita media Magdalene.co pada medsos Instagram. Berita itu sebagai bagian dari publikasi berita liputan
- [MENGURAI PERMASALAHAN TATA KELOLA RUANG DIGITAL DALAM KEPMEN 522/2024 (SAMAN)](https://lbhpers.org/mengurai-permasalahan-tata-kelola-ruang-digital-dalam-kepmen-522-2024-saman/) - Jakarta, 5 Maret 2026 LBH Pers berkolaborasi dengan Remotivi melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengurai permasalahan tata kelola di ruang digital melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang diatur melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk
- [Pergantian Kepala BAIS Bukan Solusi: Negara Harus Bongkar Rantai Komando di Balik Serangan Air Keras Terhadap Andrie Yunus dan Seret Pelaku ke Peradilan Umum!](https://lbhpers.org/pergantian-kepala-bais-bukan-solusi-negara-harus-bongkar-rantai-komando-di-balik-serangan-air-keras-terhadap-andrie-yunus-dan-seret-pelaku-ke-peradilan-umum/) - Siaran Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi Jakarta, 25 Maret 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mencermati pemaparan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dalam konferensi pers pada malam, Rabu, 25 Maret 2026. Berdasarkan hal tersebut, kami menilai bahwa seluruh pembahasan dalam konferensi pers tersebut belum menyentuh substansi utama persoalan terkait penyiraman air keras kepada Andrie
- [Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas, Jaksa Mengintervensi Hari Kemenangan bagi Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq](https://lbhpers.org/resmi-ajukan-kasasi-atas-putusan-bebas-jaksa-mengintervensi-hari-kemenangan-bagi-delpedro-muzaffar-syahdan-dan-khariq/) - Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Jaksa Penuntut Umum pada perkara tuduhan penghasutan terhadap Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq secara resmi mengajukan pernyataan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Nomor 742/Pid-Sus/2025/PN.Jkt.Pst, dengan nomor register 271/PAN.PN/W10-U1/HK.01/III/2026. Putusan bebas yang dibacakan pada 6 Maret 2026 secara tegas menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah
- [Menanggapi Konferensi Pers Danpuspom TNI,  Polda Metro Jaya, dan Komisi III DPR RI pada 18 Maret 2026 “Segera Bentuk TGPF dan Adili Para Pelaku di Peradilan Umum!”](https://lbhpers.org/menanggapi-konferensi-pers-danpuspom-tni-polda-metro-jaya-dan-komisi-iii-dpr-ri-pada-18-maret-2026-segera-bentuk-tgpf-dan-adili-para-pelaku-di-peradilan-umum/) - Jakarta, 18 Maret 2026 – Kami mengamati pemberitaan dan konferensi pers yang dilakukan oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) yang telah dilangsungkan sekitar pukul 14.00 WIB pada 18 Maret 2026. Dalam konferensi pers Danpuspom TNI, Puspom TNI menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan “pengamanan”
- [Serangan Air Keras Pembela HAM Andrie Yunus adalah Percobaan Pembunuhan Berencana: Penegak Hukum Harus Segera Usut Tuntas!](https://lbhpers.org/serangan-air-keras-pembela-ham-andrie-yunus-adalah-percobaan-pembunuhan-berencana-penegak-hukum-harus-segera-usut-tuntas/) - Jakarta, 16 Maret 2026 – Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengalami penyerangan berupa penyiraman air keras ketika sedang mengendarai sepeda motor pada Kamis, 12 Maret 2026. Atas kejadian tersebut, Andrie kini dirawat di rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis terhadap luka akibat air keras. Andrie sendiri merupakan advokat dan pembela HAM yang selama ini aktif
- [PN Makassar kabulkan praperadilan kasus kekerasan jurnalis](https://lbhpers.org/pn-makassar-kabulkan-praperadilan-kasus-kekerasan-jurnalis/) - Makassar - Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan penundaan penanganan kasus kekerasan jurnalis tanpa alasan yang sah atau undue delay terhadap korban Muhammad Darwin Fatir jurnalis LKBN Antara yang mandek selama enam tahun sejak 2019-2026 di tingkat penyidikan oleh Polda Sulawesi Selatan. "Adapun Termohon (Polda Sulsel) tidak dapat membuktikan bantahan
- [Putusan Bebas Untuk The Fearless Four,  Harus Berlanjut Menjadi Rantai Kebebasan Untuk Tahanan Politik Lainnya!](https://lbhpers.org/putusan-bebas-untuk-the-fearless-four-harus-berlanjut-menjadi-rantai-kebebasan-untuk-tahanan-politik-lainnya/) - Rilis Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi Jumat, 6 Maret 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas kepada Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar pada perkara nomor 742/Pid-Sus/2025/PN.JktPst. Setelah selama kurang lebih setengah tahun menjalani proses hukum, seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai tuduhan penyebaran berita bohong, penghasutan yang menyebabkan kerusuhan hingga
- [Sidang Praperadilan kekerasan jurnalis, majelis diharapkan kabulkan gugatan](https://lbhpers.org/sidang-praperadilan-kekerasan-jurnalis-majelis-diharapkan-kabulkan-gugatan/) - Rilis Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan (KAJ Sulsel) Tim penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar memohonkan gugatan praperadilan atas kasus undue delay atau penundaan penanganan perkara dugaan kekerasan terhadap jurnalis LKBN Kantor Berita Indonesia ANTARA Muh Darwin Fatir oleh aparat kepolisian dikabulkan majelis hakim. "Dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 20
- [LBH Pers Makassar tuntut kasus kekerasan pers dilanjutkan lewat praperadilan ](https://lbhpers.org/lbh-pers-makassar-tuntut-kasus-kekerasan-pers-dilanjutkan-lewat-praperadilan/) - Tim Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar mengajukan permohonan praperadilan dalam kasus dugaan tindakan kekerasan terhadap jurnalis LKBN Kantor Berita Antara Muh Darwin Fatir yang mandek hingga enam tahun di Polda Sulsel dengan menuntut agar proses penanganan perkaranya dilanjutkan ke kejaksaan. "Dalam perkara ini salah satu persoalan mendasar yang muncul adalah penundaan terhadap penanganan
- [FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LBH Pers: Dampak Akal Imitasi (AI) terhadap Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers di Indonesia](https://lbhpers.org/focus-group-discussion-fgd-lbh-pers-dampak-akal-imitasi-ai-terhadap-kebebasan-berekspresi-dan-kemerdekaan-pers-di-indonesia/) - Jakarta, 13 Februari 2026 – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah mengadakan kegiatan Focus Group Dicussion (FGD) dengan mengangkat topik diskusi “Dampak Akal Imitasi (AI) terhadap Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers di Indonesia”. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah pemangku kepentingan Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),
- [Praperadilan kasus dugaan kekerasan jurnalis di PN Makassar ditunda](https://lbhpers.org/praperadilan-kasus-dugaan-kekerasan-jurnalis-di-pn-makassar-ditunda/) - Makassar - Sidang perdana Praperadilan dengan nomor perkara: 11/Pid.Pra/2026/PN Mks tanggal 2026-02-27 terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis Darwin Fatir pewarta Kantor Berita Indonesia LKBN Antara pada 2019 lalu oleh pihak penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel ditunda karena pihak termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Padahal, sidang pra peradilan harusnya
- [Perjanjian Dagang Resiprokal Amerika Serikat dan Indonesia: Mengancam Jurnalisme Berkualitas dan Hak Asasi Manusia](https://lbhpers.org/perjanjian-dagang-resiprokal-amerika-serikat-dan-indonesia-mengancam-jurnalisme-berkualitas-dan-hak-asasi-manusia/) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak hanya membahas tarif dan akses pasar, tetapi juga memasukkan ketentuan tentang perdagangan digital dan teknologi yang berdampak langsung pada hak atas privasi, jurnalisme berkualitas dan kemerdekaan
- [Registrasi SIM CARD dengan face recignition: Mengancam Hak Privasi Warga Negara Di Tengah Preseden Kebocoran Data oleh Negara. ](https://lbhpers.org/registrasi-sim-card-dengan-face-recignition-mengancam-hak-privasi-warga-negara-di-tengah-preseden-kebocoran-data-oleh-negara/) - Pers Rilis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (Permenkomdigi 7/2026). Ketentuan Pasal 3 Peraturan ini mewajibkan penggunaan pengenalan wajah (face recognition) sebagai metode verifikasi identitas dalam proses registrasi yang berlaku baik bagi Warga Negara Indonesia maupun
- [Modul Pelatihan ETIKA KARYA JURNALISTIK UNTUK KELOMPOK MINORITAS  RENTAN DAN GENDER](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-etika-karya-jurnalistik-untuk-kelompok-minoritas-rentan-dan-gender/) - Disrupsi digital dan perkembangan teknologi memaksa jurnalis untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Bukan hanya pada keahlian teknis, tapi juga pengetahuan dan kapasitas peliputan secara substansial guna mendukung produksi karya jurnalistik berkualitas. Kondisi ini diakui oleh Dewan Pers. Dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Pers mencatat lonjakan signifikan jumlah pengaduan masyarakat terhadap produk jurnalistik. Pada tahun 2022
- [Modul Pelatihan JURNALIS BERDAYA HADAPI SERANGAN  HUKUM](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-jurnalis-berdaya-hadapi-serangan-hukum/) - Pada era Orde Baru, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), pembredelan media merupakan tindakan sah. Salah satu mekanisme yang dipakai untuk mengontrol pers pada era itu adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP merupakan izin yang harus dimiliki dalam mendirikan perusahaan pers. Tanpa memiliki SIUPP, perusahaan apa pun dilarang
- [Modul Pelatihan MODUL KEKERASAN BERBASIS GENDER-ONLINE/SIBER      (“KBG/O/S”)](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-modul-kekerasan-berbasis-gender-online-siber-kbg-o-s/) - Modul ini dibuat untuk memberikan pemahaman mendalam kepada jurnalis mengenai isu kekerasan seksual dan berbasis gender, serta cara-cara yang etis dan sensitif dalam melaporkannya. Tujuan utama pelatihan ini adalah agar jurnalis dapat mengenali, memahami, dan menanggapi isu kekerasan seksual dengan cara yang tidak hanya profesional tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak korban.
- [Modul Pelatihan INSTRUMEN HUKUM DAN KERENTANAN DALAM KERJA-KERJA  PERS BAGI JURNALIS](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-instrumen-hukum-dan-kerentanan-dalam-kerja-kerja-pers-bagi-jurnalis/) - Tujuan dibentuknya suatu Undang-Undang adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya digunakan untuk mengatur perilaku warga negara dan penyelenggara negara, membatasi kekuasaan serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang yang baik adalah undang-undang yang pembentukannya melibatkan partisipasi publik dari masyarakat atau warga negara agar undang-undang atau peraturan tersebut tepat
- [Modul Pelatihan INSTRUMEN HUKUM SEBAGAI KERANGKA PENGAMANAN JURNALISME](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-instrumen-hukum-sebagai-kerangka-pengamanan-jurnalisme/) - Kesadaran dan pengetahuan hukum merupakan keharusan yang mesti ada pada setiap jurnalis atau media. Terutama saat dia melakukan peliputan isu-isu berisiko tinggi, seperti kasus korupsi, lingkungan, bencana, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hukum kerap digunakan untuk menyerang atau membatasi kemerdekaan pers. Tak banyak media yang membekali wartawannya dengan pemahaman hukum. Media sebatas memperlengkapinya dengan teori
- [KAJ Kecam Intimidasi dan Teror terhadap Jurnalis Metro TV di Bulukumba, Negara Wajib Lindungi Jurnalis ](https://lbhpers.org/kaj-kecam-intimidasi-dan-teror-terhadap-jurnalis-metro-tv-di-bulukumba-negara-wajib-lindungi-jurnalis/) - Makassar — Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) mengecam keras tindakan intimidasi dan teror yang dialami jurnalis Metro TV, Ifa Musdalifah, saat menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terjadi setelah Ifa meliput aksi demonstrasi di Kantor DPRD Bulukumba pada Rabu, 4 Februari 2026. Aksi itu berkaitan dengan polemik nelayan Pantai Parangluhu serta penolakan
- [Praktik Usang Pamer Kekuasaan Melalui Upaya Pemidanaan Ekspresi Digital: Polda Metro Jaya Harus Keluarkan SP3](https://lbhpers.org/praktik-usang-pamer-kekuasaan-melalui-upaya-pemidanaan-ekspresi-digital-polda-metro-jaya-harus-keluarkan-sp3/) - LBH Pers yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat permohonan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Direktorat Siber Polda Metro Jaya terkait dengan kasus kriminalisasi terhadap seorang konten kreator berinisial IBD, yang dilaporkan menggunakan Pasal 32 dan/atau Pasal 35 UU ITE oleh salah seorang pejabat publik berinisial AS, berkenaan dengan konten
- [The Shadow of Power Behind Unsolved Terror](https://lbhpers.org/the-shadow-of-power-behind-unsolved-terror/) - As the practice executes every year, LBH Pers (Legal Aid Centre for the Press) presents an annual report as a form of public accountability as well as a reflection on the condition of press freedom in Indonesia. In this 2025 Annual Report, LBH Pers highlights the strengthening of the state's role in various forms of
- [Eksepsi Dikabulkan, Khariq Anhar Dibebaskan Dari Tahanan](https://lbhpers.org/eksepsi-dikabulkan-khariq-anhar-dibebaskan-dari-tahanan/) - Rilis Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi Jum’at, 23 Januari 2026- Khariq Anhar menjalani sidang dengan agenda putusan sela. Sebelumnya, pada tanggal 7 Januari 2026, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) telah menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Keberatan tersebut mencakup isi dakwaan yang kabur, hak untuk bebas berekspresi, serta
- [PT Jakarta Perkuat Perselisihan Pemberitaan Wajib melalui Dewan Pers](https://lbhpers.org/pt-jakarta-perkuat-perselisihan-pemberitaan-wajib-melalui-dewan-pers/) - Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) LBH Pers mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menyatakan gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dengan nomor putusan 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yakni; Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis,
- [[Siaran Pers] Annual Report LBH Pers 2025; Bayang-Bayang Kuasa di Balik Teror Tak Terurai](https://lbhpers.org/siaran-pers-annual-report-lbh-pers-2025-bayang-bayang-kuasa-di-balik-teror-tak-terurai/) - Selasa (20/01/2026), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meluncurkan Annual Report tahun 2025 sebagai laporan situasi kebebasan pers yang bertajuk “Bayang-Bayang Kuasa di Balik Teror Tak Terurai” secara hybrid. Acara ini dihadiri sedikitnya 60 peserta perwakilan dari lembaga Masyarakat sipil, media dan Kedutaan Besar serta pers mahasiswa baik daring melalui zoom maupun luring. Temuan kunci dalam
- [Annual Report LBH Pers 2025: Bayang-Bayang Kuasa di Balik Teror Tak Terurai](https://lbhpers.org/annual-report-lbh-pers-2025-bayang-bayang-kuasa-di-balik-teror-tak-terurai-2/) - Seperti tahun-tahun sebelumnya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali menyajikan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus refleksi atas kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. Dalam Annual Report 2025 ini, LBH Pers menyoroti menguatnya peran negara dalam berbagai bentuk pembatasan dan menyempitnya ruang sipil di hampir seluruh sektor kehidupan demoktasi. Atas dasar itu, laporan ini mengangkat
- [MK TOLAK UJI MATERI UU PDP, HAK PUBLIK ATAS INFORMASI KIAN TERANCAM](https://lbhpers.org/mk-tolak-uji-materi-uu-pdp-hak-publik-atas-informasi-kian-terancam/) - Siaran Pers Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi dan Data Pribadi Jakarta, 19 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil Nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan putusan ini, Mahkamah memilih untuk mempertahankan norma
- [Respon LBH Pers terhadap RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing: Potensi Overkriminalisasi dan Cara Negara Ciptakan Narasi Tunggal](https://lbhpers.org/respon-lbh-pers-terhadap-ruu-penanggulangan-disinformasi-dan-propaganda-asing-potensi-overkriminalisasi-dan-cara-negara-ciptakan-narasi-tunggal/) - Jakarta, 15 Januari 2026 - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia kerap menjadi sasaran empuk berita miring dari pihak luar. Tak hanya menyerang ranah politik, propaganda ini sudah masuk ke urusan perut alias ekonomi. Sehingga instrumen hukum berupa RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing dinilai
- [PHK Sepihak dan Pesangon Dicicil, TVOne Digugat Pekerjanya di Pengadilan](https://lbhpers.org/phk-sepihak-dan-pesangon-dicicil-tvone-digugat-pekerjanya-di-pengadilan/) - Sidang perdana perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Gina Yolanda selaku penggugat dan PT Lativi Mediakarya sebagai tergugat resmi digelar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 7 Januari 2026. Sidang perdana ini mengagendakan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara dari para pihak. Dalam persidangan tersebut, pihak penggugat telah menyerahkan seluruh dokumen perkara secara lengkap
- [Melawan Pembungkaman, Merawat Demokrasi: Aktivis dan Konten Kreator Laporkan Teror ke Polisi](https://lbhpers.org/melawan-pembungkaman-merawat-demokrasi-aktivis-dan-konten-kreator-laporkan-teror-ke-polisi/) - Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Jakarta, 14 Januari 2025. Aksi teror terhadap aktivis dan kreator konten yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah kian marak terjadi. Pada akhir 2025, serentetan peristiwa berupa pengiriman bangkai ayam, pesan intimidasi, upaya peretasan, fitnah digital, dan beberapa bentuk teror lainnya, menimpa orang-orang yang aktif bersuara ihwal penanganan bencana Sumatera.
- [Policy Brief Mekanisme Perlindungan Hukum Narasumber dan Whistleblower Dari Serangan dan Kriminalisasi](https://lbhpers.org/policy-brief-mekanisme-perlindungan-hukum-narasumber-dan-whistleblower-dari-serangan-dan-kriminalisasi/) - “Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for press freedom.” The European Court of Human Rights, 1996. Kemerdekaan pers tidak akan paripurna tanpa kehadiran sumber berita, khususnya pada isu-isu krusial dan kepentingan publik. Karena pers sejatinya mampu memperoleh informasi, hanya jika dibantu oleh sumber-sumber yang kredibel dan berani. Sehingga jaminan kemerdekaan pers
- [Kasasi Manajemen Ditolak, MA Hukum CNN Indonesia Bayar Setengah Miliar Rupiah ke Pekerja](https://lbhpers.org/kasasi-manajemen-ditolak-ma-hukum-cnn-indonesia-bayar-setengah-miliar-rupiah-ke-pekerja/) - Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan CNN Indonesia dalam gugatan pemotongan upah secara sepihak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam putusan kasasi tertanggal 1 Desember 2025 itu, majelis hakim kasasi yang diketuai Ibrahim menyatakan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Sebelumnya,
- [[Siaran Pers] AMICUS CURIAE Perkara: 695/Pid.B/2025/PN Cbi - KRIMINALISASI DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI: MENEMPEL POSTER BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA](https://lbhpers.org/siaran-pers-amicus-curiae-perkara-695-pid-b-2025-pn-cbi-kriminalisasi-dan-penahanan-sewenang-wenang-terhadap-kebebasan-berekspresi-menempel-poster-bukan-merupakan-tindak-pidana/) - Cibinong, 6 Januari 2026 - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah mengirimkan dokumen Sahabat Peradilan (Amicus Curiae) pada perkara Kriminalisasi ekspresi terhadap Riyan dan Asep dengan Nomor Perkara: 1695/Pid.B/2025/PN Cbi. Riyan dan Asep didakwa dengan menggunakan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
- [Merebut Ruang Aman Mendorong Perlindungan Pers Mahasiswa](https://lbhpers.org/merebut-ruang-aman-mendorong-perlindungan-pers-mahasiswa/) - Aktivisme Pers Mahasiswa (persma) memiliki sejarah panjang pada demokrasi Indonesia. Hingga saat ini lembaga pers mahasiswa (LPM) memegang peran penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan iklim demokrasi di lingkungan kampus. Persma memiliki posisi penting sebagai aktor masyarakat sipil di lingkungan perguruan tinggi dalam memperjuangkan dan mempertahankan ruang -waktu sipil. Sayangnya posisi mereka dalam instrumen hukum
- [[Siaran Pers] AMICUS CURIAE Perkara: 1032/Pid.Sus/2025/PN Bdg - PELIPUTAN AKSI DEMONSTRASI BUKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN AKTIVITAS JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG](https://lbhpers.org/siaran-pers-amicus-curiae-perkara-1032-pid-sus-2025-pn-bdg-peliputan-aksi-demonstrasi-bukan-tindak-pidana-melainkan-aktivitas-jurnalisme-warga-citizen-journalism-dilindungi-oleh-konstitusi-dan/) - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah mengirimkan dokumen Sahabat Peradilan (Amicus Curiae) pada perkara Kriminalisasi ekspresi terhadap Zaki dengan Nomor Perkara: 1032/Pid.Sus/2025/PN Bdg. Zaki didakwa dengan menggunakan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
- [[Siaran Pers] MAJELIS HAKIM JATUHKAN HUKUMAN 8 BULAN MASA PERCOBAAN: LBH PERS MENYAYANGKAN PUTUSAN DAN BANDING YANG DIAJUKAN JAKSA PADA KASUS KRIMINALISASI KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP YASIR Perkara:  563/PID.SUS/2025/PN CBI](https://lbhpers.org/siaran-pers-majelis-hakim-jatuhkan-hukuman-8-bulan-masa-percobaan-lbh-pers-menyayangkan-putusan-dan-banding-yang-diajukan-jaksa-pada-kasus-kriminalisasi-kebebasan-berekspresi-terhadap-yasir-perkara/) - Majelis Hakim Nomor Perkara: 563/PID.SUS/2025/PN CBI menjatuhkan vonis terhadap Muhamad Yasirillah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan tulisan melakukan penghasutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian
- [DARURAT PEMBATASAN INFORMASI BENCANA: NEGARA WAJIB MINTA MAAF](https://lbhpers.org/darurat-pembatasan-informasi-bencana-negara-wajib-minta-maaf/) - Jakarta, 19 Desember 2025. Dalam beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana di Sumatera terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya. Mulai dari intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung
- [[Siaran Pers]  KONTRA MEMORI BANDING ATAS MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 684/PDT.G/2025/PN JKT SEL TANGGAL 17 NOVEMBER 2025](https://lbhpers.org/siaran-pers-kontra-memori-banding-atas-memori-banding-terhadap-putusan-sela-pengadilan-negeri-jakarta-selatan-no-684-pdt-g-2025-pn-jkt-sel-tanggal-17-november-2025/) - Jakarta, 11 Desember 2025, Kuasa Hukum Tempo bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 684/Pdt.G/2025/PN JKT. SEL tanggal 17 November 2025 melawan Tempo. Penyerahan Kontra Memori ini
- [AMICUS CURIAE Perkara:  563/PID.SUS/2025/PN CBI: KRIMINALISASI DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI RUANG FISIK DAN DIGITAL](https://lbhpers.org/amicus-curiae-perkara-563-pid-sus-2025-pn-cbi-kriminalisasi-dan-penahanan-sewenang-wenang-terhadap-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-di-ruang-fisik-dan-digital/) - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) hadir dalam agenda persidangan Pembacaan Pledoi (Pembelaan) dari Terdakwa - sebagai salah satu korban kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat bernama - Muhammad Yasirillah atau akrab dipanggil Yasir. Yasir yang masih berumur 19 (sembilan belas) tahun, harus merasakan jeruji besi hanya karena tindakannya “MENEMPEL 2 LEMBAR POSTER” yang bertuliskan
- [Perlindungan Hukum Fact Checker Sebagai Pembela Ham Dalam Kerangka Hukum di Indonesia](https://lbhpers.org/perlindungan-hukum-fact-checker-sebagai-pembela-ham-dalam-kerangka-hukum-di-indonesia/) - Di Indonesia, serangan yang dialami oleh fact checker salah satunya dialami oleh Jurnalis Liputan6.com, Cakrayuni Nuralam. Dirinya menjadi sasaran serangan doxing setelah menerbitkan artikel di mana redaksi mencoba memverifikasi keterkaitan antara seorang politisi dengan pendiri Partai Komunis di Sumatera Barat—padahal keterkaitan tersebut tidak ada. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) bersama afiliasinya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia,
- [[Siaran Pers] Sesat Fikir RUU KKS: Negara Harus Memisahkan Konsep Perlindungan Ruang Siber dengan Pertahanan dan Keamananan Negara](https://lbhpers.org/siaran-pers-sesat-fikir-ruu-kks-negara-harus-memisahkan-konsep-perlindungan-ruang-siber-dengan-pertahanan-dan-keamananan-negara/) - Dilansir dari Website Resmi DPR-RI Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber masuk ke dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah yang telah diusulkan sejak 19 November 2024 yang lalu. Berdasarkan Naskah Akademik yang dipublikasikan melalui website DPR-RI, rencana penyusunan regulasi tersebut dilatarbelakangi potensi perang antar Negara yang tidak lagi menggunakan cara perang tradisional melainkan
- [Mempercepat Pengesahan RKUHAP Adalah Agenda Terang-terangan Menjegal Reformasi Kepolisian](https://lbhpers.org/mempercepat-pengesahan-rkuhap-adalah-agenda-terang-terangan-menjegal-reformasi-kepolisian/) - Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri Presiden Prabowo Subianto belakangan ini kerap dikabarkan memiliki agenda besar di pemerintahannya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, salah satunya melalui reformasi kepolisian. Rencana Presiden Prabowo tersebut sebagaimana diketahui, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun
- [ [Siaran Pers] PN Jaksel Tegaskan Perselisihan Pemberitaan Wajib melalui Dewan Pers](https://lbhpers.org/siaran-pers-pn-jaksel-tegaskan-perselisihan-pemberitaan-wajib-melalui-dewan-pers/) - Senin, 17 November 2025 – LBH Pers mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dengan nomor putusan 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yakni; Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, I Ketut Darpawan, S.H., selaku Hakim Anggota
- [[Siaran Pers] Gelar Pahlawan Soeharto: Martil Raksasa yang Merobohkan Pilar Keempat Demokrasi](https://lbhpers.org/siaran-pers-gelar-pahlawan-soeharto-martil-raksasa-yang-merobohkan-pilar-keempat-demokrasi/) - Senin, 10 November 2025, keputusan/kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada H.M. Soeharto mencerminkan bentuk penistaan negara terhadap sejarah perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Kebebasan pers yang hingga hari ini juga turut masih diperjuangkan,
- [Media Digugat, Amran Sulaiman Genapi Fase Negara Masuk Otoriter](https://lbhpers.org/media-digugat-amran-sulaiman-genapi-fase-negara-masuk-otoriter/) - Aliansi Jurnalis Independen Jakarta telah menggelar diskusi publik bertajuk “Amran Sulaiman Hancurkan Ekosistem Pers karena Gugat Media. Apa Dampaknya?” pada Kamis, 6 November 2025. Dalam kegiatan ini, AJI mengundang empat pembicara yang terdiri dari Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati, Produser Sekuel “Dirty Vote” Dandhy Dwi Laksono, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
- [Aksi Solidaritas Dukung Tempo Melawan Gugatan Rp200 Miliar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman](https://lbhpers.org/aksi-solidaritas-dukung-tempo-melawan-gugatan-rp200-miliar-oleh-menteri-pertanian-amran-sulaiman/) - Jakarta, 3 November 2025 — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11). Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap Tempo yang tengah digugat secara perdata oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam gugatannya, Amran menuntut Tempo membayar ganti rugi lebih dari Rp200 miliar karena dianggap
- [Kolaborasi LBH Pers dan Hukumonline : Penguatan Advokasi Kemerdekaan Pers](https://lbhpers.org/kolaborasi-lbh-pers-dan-hukumonline-penguatan-advokasi-kemerdekaan-pers/) - Jakarta, 23 Oktober 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menjalin kolaborasi strategis dengan Hukumonline. Kerja sama ini dalam rangka memperkuat kapasitas hukum dan profesionalisme ekosistem pers di Indonesia melalui teknologi AIlex, inovasi Generative AI di bidang hukum hasil pengembangan Hukumonline. Kolaborasi ini merupakan
- [Omong Kosong Reformasi Polri:  Kepolisian Justru Menambah Sendiri Kewenangan Melalui Aturan Internal yang Menyimpangi KUHAP dan Melegitimasi Kekuatan Berlebih ](https://lbhpers.org/omong-kosong-reformasi-polri-kepolisian-justru-menambah-sendiri-kewenangan-melalui-aturan-internal-yang-menyimpangi-kuhap-dan-melegitimasi-kekuatan-berlebih/) - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) memandang komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dalam tubuh kepolisian hanya akan jadi sebatas rencana semu. Pada saat yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Purnomo baru-baru ini mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) pembentukan tim transformasi reformasi Polri di internalnya dengan nama Tim Transformasi Reformasi Polri,
- [[Siaran Pers] KKJ Kecam Keras Persekusi dan Intimidasi Kasat Reskrim Mimika dan Anggota Polisi terhadap Empat Jurnalis](https://lbhpers.org/siaran-pers-kkj-kecam-keras-persekusi-dan-intimidasi-kasat-reskrim-mimika-dan-anggota-polisi-terhadap-empat-jurnalis/) - JAKARTA– Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam keras serangkaian tindakan persekusi, intimidasi, pengancaman dengan kekerasan, hingga pemaksaan menandatangani surat pernyataan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, beserta sejumlah anggotanya terhadap empat jurnalis Papuanewsonline.com. Peristiwa yang mencederai kebebasan pers ini terjadi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Sabtu, 4 Oktober 2025, dan
- [[Siaran Pers] Permohonan Praperadilan Atas Panen Pelanggaran, Polda Metro Jaya Harus Jujur dan Transparan ](https://lbhpers.org/siaran-pers-permohonan-praperadilan-atas-panen-pelanggaran-polda-metro-jaya-harus-jujur-dan-transparan/) - Jakarta, 3 Oktober 2025 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap upaya paksa dan penetapan tersangka yang dilakukan kepada Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Khariq Anhar dan Muzaffar Salim masing-masing sebagai Pemohon. Permohonan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka serta serangkaian tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan,
- [AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis yang Meliput Keracunan MBG di Pasar Rebo](https://lbhpers.org/aji-jakarta-dan-lbh-pers-kecam-kekerasan-terhadap-jurnalis-yang-meliput-keracunan-mbg-di-pasar-rebo/) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami dua jurnalis saat meliput di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sarang keracunan pada siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas SPPG Gedong 02 diduga mencekik dan menghalang-halangi kerja jurnalistik jurnalis Wartakota berinisial
- [[PRESS RELEASE] LBH Pers in Drapac Malaysia: Digital and Physical Threats to Indonesia's Digital Activities](https://lbhpers.org/lbh-pers-in-drapac-malaysia-digital-and-physical-threats-to-indonesias-digital-activities/) - [August, 27 2025] Legal Aid Centre for the Press (LBH Pers) has arranged a session with the Topic “From Online Harassment to Pig Head Terror: Hybrid Repression in Shrinking Civic Spaces”. With the speakers Gema Gita Persada (LBH Pers), Linda Novi Trianita (Tempo), Vox Populi (Spring Revolution Security Myanmar), Shoon Naing (Journalist from Myanmar) and
- [[Siaran Pers] LBH Pers di Drapac Malaysia: Ancaman Digital dan Fisik Terhadap Aktifitas Digital Indonesia](https://lbhpers.org/siaran-perslbh-pers-di-drapac-malaysia-ancaman-digital-dan-fisik-terhadap-aktifitas-digital-indonesia/) - [27 Agustus 2025] Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyelenggarakan sebuah sesi dengan topik “Dari Perundungan Online hingga Teror Kepala Babi: Represi Hibrida dalam Mengecilnya Ruang Sipil”. Pembicara dalam diskusi ini adalah Gema Gita Persada (LBH Pers), Linda Novi Trianita (Tempo), Vox Populi (Spring Revolution Security Myanmar), Shoon Naing (Jurnalis dari Myanmar), dengan moderator Chikita
- [[Siaran Pers] Kejanggalan Menteri Pertanian Amran Sulaiman Gugat Tempo Rp 200 Miliar](https://lbhpers.org/siaran-pers-kejanggalan-menteri-pertanian-amran-sulaiman-gugat-tempo-rp-200-miliar/) - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong menyayangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pertama gugatan Amran digelar pada 15 September 2025. Hadir dalam sidang tersebut pengacara kedua belah pihak. Menteri Amran Sulaiman tidak hadir dalam sidang perdana dan hanya diwakili Chandra Muliawan, pengacaranya. Sementara Tempo diwakili
- [Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar: Ancaman Kebebasan Berekspresi, Jalan Terjal Demokrasi dan Pembungkaman Suara Kritis](https://lbhpers.org/kriminalisasi-terhadap-khariq-anhar-ancaman-kebebasan-berekspresi-jalan-terjal-demokrasi-dan-pembungkaman-suara-kritis/) - Senin, 1 September 2025 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi menyayangkan penangkapan terhadap Khariq Anhar oleh Pihak Kepolisian Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya Direktorat Reserse Siber Unit II pada tanggal 29 Agustus 2025 di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang-Banten. Kriminalisasi atas Khariq sangatlah terkesan dipaksakan untuk segera dilakukan penahanan ketika Khariq Anhar hendak kembali ke daerahnya, yaitu
- [[Siaran Pers] Logika sesat himbauan KPID DKI Jakarta: Pelarangan penyiaran aksi demonstrasi adalah pelanggaran hak atas informasi  ](https://lbhpers.org/siaran-pers-logika-sesat-himbauan-kpid-dki-jakarta-pelarangan-penyiaran-aksi-demonstrasi-adalah-pelanggaran-hak-atas-informasi/) - Jakarta, 29 Agustus 2025 - KPID DKI Jakarta mengeluarkan larangan liputan unjuk rasa “yang bermuatan kekerasan secara berlebihan” melalui surat edaran pada 28 Agustus 2025. Pelarangan peliputan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran; Pedoman Perilaku Penyiaran; Standar Program Siaran; sampai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan poin imbauan
- [[Siaran Pers] Polisi Superpower: Brutalitas Berulang, Presiden Harus Distribusikan Berbagai Fungsi Polri Sekarang!](https://lbhpers.org/siaran-pers-polisi-superpower-brutalitas-berulang-presiden-harus-distribusikan-berbagai-fungsi-polri-sekarang/) - Jakarta, 29 Agustus 2025. Aparat kepolisian kembali menunjukkan brutalitas yang mengerikan dan berulang. Pada 28 Agustus seorang pengemudi ojek daring (ojol) dilindas oleh kendaraan taktis aparat saat demonstrasi. Insiden ini menambah deretan tragedi serius lainnya dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135+ orang, hingga penembakan dan represi terhadap masyarakat sipil, dari mulai kasus-kasus penembakan, penyiksaan, dan
- [[Siaran Pers] Terjadi lagi! kekerasan terhadap jurnalis dan pembubaran aksi penyampaian pendapat di muka umum](https://lbhpers.org/siaran-pers-terjadi-lagi-kekerasan-terhadap-jurnalis-dan-pembubaran-aksi-penyampaian-pendapat-di-muka-umum/) - Jakarta, 25 Agustus 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam segala bentuk peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang menghambat dan menghalangi kerja-kerja dan tugas jurnalistik dalam menjalankan fungsinya sebagai pers. Selain itu, sebagai lembaga yang mendukung pemenuhan hak-hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat di muka umum kami juga mengecam tindakan pembubaran penyampaian pendapat di muka
- [[Siaran Pers] Hentikan Kekerasan Terhadap Jurnalis, Tangkap Pelaku Pengeroyokan 8 Wartawan di Serang](https://lbhpers.org/siaran-pers-hentikan-kekerasan-terhadap-jurnalis-tangkap-pelaku-pengeroyokan-8-wartawan-di-serang/) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Biro Banten dan LBH Pers mengecam keras tindakan pengeroyokan terhadap 8 (delapan) orang jurnalis yang terjadi di kawasan PT Genesis Regeneration Smelting, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pada Kamis 21 Agustus 2025. Berdasarkan keterangan dari Korban, kekerasan tersebut diduga kuat dilakukan oleh gabungan oknum aparat Brimob, pihak keamanan perusahaan, ormas, dan
- [[Siran Pers] Reformasi Polri Jangan Sekedar Rapalan “Mantra”, Segera Benahi Kegagalan Sistemik Kepolisian melalui Revisi KUHAP yang Memperkuat Mekanisme Pengawasan terhadap Kepolisian!](https://lbhpers.org/siran-pers-reformasi-polri-jangan-sekedar-rapalan-mantra-segera-benahi-kegagalan-sistemik-kepolisian-melalui-revisi-kuhap-yang-memperkuat-mekanisme-pengawasan-terhadap-kepolisian/) - “Mantra Berbenah” mengungkap kondisi faktual yang secara langsung diungkap oleh sejumlah korban, sajian data, analisis, dan gagasan dari beragam perspektif baik sejarawan, akademisi, dan pegiat Hak Asasi Manusia yang concern melakukan pendampingan, penelitian, serta advokasi kebijakan dan mendorong reformasi kepolisian. Karya dokumenter ini harapannya dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi publik, Pemerintah, DPR RI, Kepolisian dan
- [[Siaran Pers] Sidang perdana uji materi UU PDP: SIKAP ingatkan Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan keseimbangan pemenuhan hak-hak fundamental warga negara ](https://lbhpers.org/siaran-pers-sidang-perdana-uji-materi-uu-pdp-sikap-ingatkan-mahkamah-konstitusi-untuk-memperhatikan-keseimbangan-pemenuhan-hak-hak-fundamental-warga-negara/) - Jakarta, 13 Agustus 2025, Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi dan Data Pribadi (SIKAP), yang terdiri dari LBH Pers ELSAM, AJI Indonesia, SAFENet dan beberapa individu dengan latar belakang belakang profesi akademisi, peneliti, sampai dengan pegiat seni, menghadiri pemanggilan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sidang ini berkaitan dengan pengajuan uji materi terhadap Pasal 65
- [[Siaran Pers] LBH Pers Desak Polisi Transparan, Serius, dan Bertanggung Jawab](https://lbhpers.org/siaran-pers-lbh-pers-desak-polisi-transparan-serius-dan-bertanggung-jawab/) - Jakarta — Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), mendesak Polri transparan dan serius menuntaskan pelaporan dugaan teror “Kepala Babi” pada redaksi Tempo. LBH Pers selaku kuasa hukum Redaksi Tempo, kembali melayangkan surat permohonan informasi perkembangan perkara kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada 6 Agustus 2025. Surat ini merupakan ketiga kalinya LBH Pers meminta
- [[Siaran Pers] Pasal Pengungkapan Data Pribadi Ancam Hak atas Informasi, SIKAP Ajukan Uji Materi ](https://lbhpers.org/siaran-pers-pasal-pengungkapan-data-pribadi-ancam-hak-atas-informasi-sikap-ajukan-uji-materi/) - Jakarta, 31 Juli 2025, Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi dan Data Pribadi (SIKAP), yang terdiri dari LBH Pers, ELSAM, AJI Indonesia, SAFENet dan beberapa individu dengan latar belakang profesi akademisi, peneliti, sampai dengan pegiat seni dan sastra, resmi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2)
- [Penyerahan kepala babi dan bangkai tikus di gedung Tempo kepada kepolisian: Mendesak Mabes Polri serius usut tuntas dalang intimidasi dan teror terhadap Tempo!](https://lbhpers.org/penyerahan-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-di-gedung-tempo-kepada-kepolisian-mendesak-mabes-polri-serius-usut-tuntas-dalang-intimidasi-dan-teror-terhadap-tempo/) - Jakarta, 25 Juli 2025 - Bareskrim Polri mengamankan barang bukti teror yang ditujukan pada redaksi Tempo berupa kepala babi. Bukti itu baru diamankan ke kantor kepolisian setelah 168 hari membusuk di salah satu ruang di gedung Tempo. Bukti bangkai itu telah membusuk, tapi proses hukum masih suram. Pada 19 Maret 2025, Tempo diteror kepala Babi
- [[Rilis Pers LBH Pers - PurpleCode Collective] Perjanjian Dagang Resiprokal: Omon-omon Kedaulatan Digital Indonesia, Bahaya terhadap Pelindungan Data Pribadi Warga](https://lbhpers.org/perjanjian-dagang-resiprokal-omon-omon-kedaulatan-digital-indonesia-bahaya-terhadap-pelindungan-data-pribadi-warga/) - Jakarta, 23 Juli 2025 – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan Perjanjian Dagang Resiprokal dengan Indonesia yang mencakup komitmen transfer data pribadi dari Indonesia ke AS, sebagaimana yang dinyatakan pada joint statement di laman situs resmi Gedung Putih pada Selasa, 22 Juli 2025. Pada rilis tersebut, setidaknya terdapat 12 poin utama. Salah satu poinnya adalah Indonesia
- [[Siaran Pers] Hentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Pendamping Korban Kekerasan Seksual: Hakim Wajib Menghormati Kebebasan Berpendapat dan Kritik Publik](https://lbhpers.org/siaran-pers-hentikan-upaya-kriminalisasi-terhadap-pendamping-korban-kekerasan-seksual-hakim-wajib-menghormati-kebebasan-berpendapat-dan-kritik-publik/) - Pada Senin, 30 Juni 2025, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) melayangkan Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara kepada 2 (dua) orang Pembela Hak Asasi Manusia yakni Indira Suryani dan Diki Rafiqi. Adapun agenda panggilan tersebut dijadwalkan pada 15 dan 16 Juli 2025 dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik menurut Pasal 27A UU ITE, atas konten media sosial
- [Annual Report LBH Pers 2024: Critical Voice Eroded By Sweet Promises](https://lbhpers.org/annual-report-lbh-pers-2024-critical-voice-eroded-by-sweet-promises/) - This Annual Report is prepared with the aim of providing a comprehensive overview of the developments and challenges faced by freedom of expression, especially press freedom in Indonesia throughout 2024. As a fundamental pillar of democracy, the press plays a vital role in maintaining transparency, accountability, and justice in the life of the nation and
- [[Siaran Pers] Dengar Cerita Korban: Revisi KUHAP untuk Siapa? #TolakRKUHAP](https://lbhpers.org/siaran-pers-dengar-cerita-korban-revisi-kuhap-untuk-siapa-tolakrkuhap/) - Depok, 15 Juli 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyelenggarakan acara “Dengar Cerita Korban: Revisi KUHAP untuk Siapa? #TolakRKUHAP”, sebuah forum inquiry korban yang menghadirkan langsung cerita dari para korban ketidakadilan sistem peradilan pidana. Acara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para korban sistem peradilan pidana yang tidak adil (unfair trial) untuk menyuarakan
- [[Siaran Pers] Sesat pikir Kejaksaan Agung dalam mengintervensi hak privasi warga: DPR RI harus segera sahkan UU Penyadapan](https://lbhpers.org/siaran-pers-sesat-pikir-kejaksaan-agung-dalam-mengintervensi-hak-privasi-warga-dpr-ri-harus-segera-sahkan-uu-penyadapan/) - [Rabu, 25 Juni 2025] Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Kejaksaan Agung Reda Manthovani menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan empat operator penyedia layanan telekomunikasi dalam rangka penegakan hukum, di antaranya: (1) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, (2) PT Telekomunikasi Selular, (3) PT Indosat Tbk, dan (4) PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk. Adapun Substansi dari nota kesepakatan
- [[Siaran Pers] Tindakan CNN Memotong Upah dan PHK Pekerja Tidak Sah](https://lbhpers.org/siaran-pers-tindakan-cnn-memotong-upah-dan-phk-pekerja-tidak-sah/) - JAKARTA- Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Manajemen CNN Indonesia tidak sah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam salinan putusan yang diterima para pekerja CNN Indonesia yang menggugat pada 10 Juli 2025. Majelis hakim terdiri dari Hakim Ketua Arlen Veronica, Hakim Anggota Mursito,
- [[Siaran Pers] Jurnalis Sasmito Ajukan Kasasi Dalam Kasus Melawan VOA Indonesia](https://lbhpers.org/siaran-pers-jurnalis-sasmito-ajukan-kasasi-dalam-kasus-melawan-voa-indonesia/) - Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara jurnalis Sasmito melawan VOA Indonesia, pada Senin (7 Juli 2025). Majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut. Majelis hakim menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang
- [[Siaran Pers]  Putusan NO. 48/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst: Nihilnya Perlindungan Negara Terhadap Perlindungan Jurnalis Pada Media Asing di Indonesia](https://lbhpers.org/siaran-pers-putusan-no-48-pdt-sus-phi-2025-pn-jkt-pst-nihilnya-perlindungan-negara-terhadap-perlindungan-jurnalis-pada-media-asing-di-indonesia/) - [Senin, 7 Juli 2025] Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PHI Jakarta Pusat) antara Sasmito (mantan Jurnalis VoA Indonesia) sebagai Penggugat vs. Kantor Perwakilan Voice of America (VOA) di Indonesia sebagai Tergugat melalui Nomor Perkara 48/Pdt.Sus/PHI/2025/PN.Jkt.Pst sejak 11 Februari 2025. Adapun yang melatarbelakangi gugatan tersebut adalah praktik Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak terhadap
- [[SIARAN PERS] “MEANINGFUL MANIPULATION RUU KUHAP:  RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HARAPAN PALSU”](https://lbhpers.org/siaran-pers-meaningful-manipulation-ruu-kuhap-rancangan-kitab-undang-undang-harapan-palsu/) - REFLEKSI PROSES LEGISLASI DAN PERJALANAN ADVOKASI RUU KUHAP Pada 23 Juni 2025, pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat ini Komisi III akan melakukan kick off pembahasan RUU KUHAP setelah mengundang pemerintah untuk menerima DIM dalam waktu dekat. Sebelumnya, selama proses awal hingga saat
- [[Siaran Pers] Wajah POLRI pada HUT Bhayangkara ke-79: Kasus Kekerasan Jurnalis Tak Tuntas, Langgengnya Impunitas, dan Aktor Utama dibalik Praktik Serangan ](https://lbhpers.org/siaran-pers-wajah-polri-pada-hut-bhayangkara-ke-79-kasus-kekerasan-jurnalis-tak-tuntas-langgengnya-impunitas-dan-aktor-utama-dibalik-praktik-serangan/) - Memperingati HUT Bhayangkara yang ke-79, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengingatkan praktik Impunitas terhadap praktik kekerasan dan serangan terhadap kebebasan berekspresi dan Kemerdekaan Pers dalam bentuk penghalang-halangan, ancaman, kekerasan hingga teror terhadap jurnalis, pers mahasiswa dan perusahaan Media. Hanya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sepanjang tahun 2025, LBH Pers mencatat setidaknya 57 (lima
- [[Siaran Pers] Peserta Aksi May Day Mengalami Tindakan Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual, TAUD Buat Laporan ke Mabes POLRI ](https://lbhpers.org/siaran-pers-peserta-aksi-may-day-mengalami-tindakan-kekerasan-fisik-dan-kekerasan-seksual-taud-buat-laporan-ke-mabes-polri/) - Jakarta, 16 Juni 2025 - Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) bersama sejumlah korban membuat Laporan Polisi (LP) kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) atas adanya tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Tak hanya itu, TAUD juga melaporkan dugaan pelanggaran etik ke beberapa unit lain di
- [Modul Pelatihan Lanjutan Litigasi Strategis: Advokasi Pers, Serangan Digital dan Perlindungan Data Pribadi](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-lanjutan-litigasi-strategis-advokasi-pers-serangan-digital-dan-perlindungan-data-pribadi/) - Akhir tahun 1990an menjadi periode penting bagi pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia melalui gelombang reformasi berupa berhentinya pemasungan kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi oleh kekuasaan yang tidak terus terjadi sejak masa penjajahan, Orde Lama, dan Orde Baru. Tidak ada lagi breidel terhadap pers yang lazim dilakukan ketika pemerintah tidak senang dengan pemberitaan, dan pasal
- [[Siaran pers] Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar Rp13,3 M](https://lbhpers.org/siaran-pers-hentikan-upaya-kriminalisasi-whistleblower-dugaan-korupsi-baznas-jabar-rp133-m/) - Koalisi Lawan Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER), yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang melakukan kriminalisasi kepada Sdr. Tri Yanto (TY), seorang whistleblower yang berani mengungkap dugaan korupsi dana zakat senilai Rp9,8 miliar dan dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai sekitar
- [[Siaran Pers]  Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI](https://lbhpers.org/siaran-pers-revisi-uu-tni-dibentuk-ugal-ugalan-dan-bertentangan-dengan-konstitusi-mk-harus-batalkan-uu-tni/) - Pada 7 Mei 2025 – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menjadi kuasa hukum dari enam pemohon dalam permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk keberlanjutan gerakan masyarakat sipil
- [Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal, Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi](https://lbhpers.org/aparat-kepolisian-kembali-melakukan-tindakan-represif-brutal-sewenang-wenang-dan-melawan-hukum-pada-massa-aksi/) - Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakarta dalam Momen Hari Buruh Internasional 2025. Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal, Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari
- [Pernyataan Sikap GEBRAK:  Kapitalisme, Oligarki dan Militerisme Musuh Kelas Pekerja!](https://lbhpers.org/pernyataan-sikap-gebrak-kapitalisme-oligarki-dan-militerisme-musuh-kelas-pekerja/) - Beberapa waktu belakangan ini, situasi bangsa indonesia sedang tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan mengalami krisis multidimensi baik secara ekonomi politik hingga menyempitnya ruang/hak demokrasi masyarakat sipil dan memanasnya perang dagang antara negara imperialis AS-Tiongkok yang mengakibatkan negara-negara di wilayah asean seperti Indonesia menjadi korban atas perang tersebut. Dibawah kepemimpinan baru Prabowo-Gibran setelah dilantik oktober
- [[Siaran pers] Pemberitaan Bukan Objek Tindak Pidana: Segala bentuk Keberatan Terhadap pemberitaan Harus Dilakukan Melalui Mekanisme Sengketa Pers ](https://lbhpers.org/siaran-pers-pemberitaan-bukan-objek-tindak-pidana-segala-bentuk-keberatan-terhadap-pemberitaan-harus-dilakukan-melalui-mekanisme-sengketa-pers/) - LBH Pers - AJI Jakarta dan ICJR mendukung seluruh upaya Kejaksaan Agung untuk mengungkap seluruh aliran dana dan pengungkapan tindak pidana Korupsi yang merugikan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kami juga menyoroti penggunaan delik obstruction of justice atau perintangan penyidikan tidak tepat dan berpotensi menimbulkan praktik kriminalisasi terhadap jurnalis, perusahaan Media dan masyarakat sipil. Selasa,
- [[Siaran Pers] Situs Suara.com Kena Serangan Siber, 285 Juta Serangan dalam 1,5 Jam](https://lbhpers.org/siaran-pers-situs-suara-com-kena-serangan-siber-285-juta-serangan-dalam-15-jam/) - Situs berita Suara.com terkena serangan siber hingga mengakibatkan situs tidak bisa diakses dalam sementara waktu. Serangan yang teridentifikasi sebagai serangan DDos tersebut diketahui saat sejumlah awak Suara.com melaporkan situs sempat tidak bisa diakses. Belakangan diketahui, serangan tersebut terjadi sekitar jam 17.50 WIB hingga 19.20 WIB. Pemred Suara.com, Suwarjono mengemukakan bahwa selama 1,5 jam serangan DDOs
- [[Siaran Pers] AJI Jakarta dan LBH Pers Desak Polri Usut Serangan Digital ke Situs Berita TEMPO](https://lbhpers.org/siaran-pers-aji-jakarta-dan-lbh-pers-desak-polri-usut-serangan-digital-ke-situs-berita-tempo/) - Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam penyerangan terhadap situs berita Tempo dalam bentuk distributed denial-of-service (DDoS). Serangan digital ini terjadi sejak Ahad, 6 April hingga Kamis, 10 April 2025. Serangan digital dan upaya peretasan situs resmi Tempo merupakan bentuk nyata upaya menghambat dan menghalangi kemerdekaan pers. Undang
- [Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP:  Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus Pada 9 Masalah Krusial Di RUU KUHAP ](https://lbhpers.org/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-pembaruan-kuhap-mendesak-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk-transparan-dan-buka-partisipasi-publik-bermakna-dalam-pembahasan-dan-fokus-pada-9-masalah-krusial-di-ruu-kuha/) - Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa anggota Koalisi. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Komisi III, Nusantara 2 DPR-RI. Hanya dihadiri oleh Ketua Komisi III dan Badan Keahlian Dewan (BKD) dan beberapa anggota koalisi
- [[Siaran Pers] Kekerasan Terhadap Jurnalis di Stasiun Tawang: Perlu Jalankan Proses Pidana untuk Atasi Praktik Kekerasan Berulang oleh Aparat dan Hindari Impunitas](https://lbhpers.org/siaran-pers-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-stasiun-tawang-perlu-jalankan-proses-pidana-untuk-atasi-praktik-kekerasan-berulang-oleh-aparat-dan-hindari-impunitas/) - Jakarta, 08 April 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengecam segala bentuk peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang menghambat dan menghalangi kerja-kerja dan tugas jurnalistik dalam menjalankan fungsinya sebagai pers. Peristiwa kekerasan terhadap jurnalis terjadi saat peliputan agenda Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo tengah melakukan
- [[Siaran Pers] Perpol 3/2025 Alat Pembatasan Informasi, Gejalah Berat Keroposnya Demokrasi](https://lbhpers.org/siaran-pers-perpol-3-2025-alat-pembatasan-informasi-gejalah-berat-keroposnya-demokrasi/) - LBH Pers secara tegas memprotes disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing (Perpol 3/2025) yang mewajibkan jurnalis dan peneliti asing memiliki surat keterangan kepolisian sebagai syarat untuk melakukan liputan serta penelitian di Indonesia. Aturan ini tidak hanya membatasi kebebasan pers, tetapi juga mencerminkan bahwa Negara
- [[Siaran Pers] Hentikan Rencana Spionase Modern Melalui Militerisme Ruang Siber!](https://lbhpers.org/siaran-pers-hentikan-rencana-spionase-modern-melalui-militerisme-ruang-siber/) - Jakarta, 28 Maret 2025 – LBH Pers mengecam keras segala bentuk pelemahan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi yang diatur melalui produk regulasi bermasalah. Pada Kamis, 20 Maret 2025 Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI. Revisi ini disusun secara tertutup dan tanpa melalui keterlibatan Masyarakat sipil
- [Komite Keselamatan Jurnalis Laporkan Teror Terhadap Tempo ke Komnas HAM](https://lbhpers.org/komite-keselamatan-jurnalis-laporkan-teror-terhadap-tempo-ke-komnas-ham/) - JAKARTA - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia melaporkan kasus teror dan ancaman kekerasan simbolis terhadap jurnalis Tempo ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada Senin, (24/3/2025). Pelaporan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro bersama Wakil Ketua Bidang Eksternal, Abdul Haris Semendawai; Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis
- [Cek Kosong Pembaharuan KUHAP: Lima Alasan RUU KUHAP Masih Belum Menjawab Masalah Sistemik Peradilan Pidana](https://lbhpers.org/cek-kosong-pembaharuan-kuhap-lima-alasan-ruu-kuhap-masih-belum-menjawab-masalah-sistemik-peradilan-pidana/) - Pada 20 Maret 2025i, Komisi III DPR RI menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam agenda pertama, Komisi III mengumumkan penerimaan surat presiden (surpres) yang menunjuk dua wakil pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara, untuk membahas RUU KUHAP. Selain itu, agenda konferensi pers Komisi III menginformasikan bahwa draft
- [[Siaran Pers] Pemeriksaan Perdana Kasus Doksing Aktivis Antikorupsi Dimulai, TAUD Minta Kepolisian Serius Tangani Kasus](https://lbhpers.org/siaran-pers-pemeriksaan-perdana-kasus-doksing-aktivis-antikorupsi-dimulai-taud-minta-kepolisian-serius-tangani-kasus/) - Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendampingi aktivis antikorupsi untuk pemeriksaan perdana oleh kepolisian Resort Jakarta Selatan terkait kasus doksing yang dialami pasca mengomentari masuknya nama Jokowi dalam OCCRP. Pada Kamis, 19 Maret 2025, Tim TAUD bersama aktivis antikorupsi korban doksing mendatangi Unit V Resmob Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara sebagaimana tertuang
- [[Siaran Pers]  Mabes Polri Harus Usut Rentetan Teror terhadap Tempo,  Kali ini Bangkai Tikus Terpenggal](https://lbhpers.org/siaran-pers-mabes-polri-harus-usut-rentetan-teror-terhadap-tempo-kali-ini-bangkai-tikus-terpenggal/) - Jakarta, 22 Maret 2025 –Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam tindakan intimidasi dan ancaman pembunuhan simbolik yang kembali terjadi kepada kantor redaksi Tempo. Kurang dari sehari setelah Tempo melaporkan teror paket berupa kepala Babi ke Mabes Polri, Tempo kembali dikirimi kotak berisi enam bangkai tikus dengan kondisi kepala terpenggal,
- [[Siaran Pers  AJI Jakarta - LBH Pers] Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo Serangan Berbahaya terhadap Kemerdekaan Pers](https://lbhpers.org/siaran-pers-aji-jakarta-lbh-pers-teror-kepala-babi-ke-jurnalis-tempo-serangan-berbahaya-terhadap-kemerdekaan-pers/) - Jakarta, 20 Maret 2025 –Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam tindakan intimidasi dan ancaman pembunuhan simbolik dalam bentuk mengirimkan kepala babi terhadap salah satu Jurnalis dan Pengisi Siniar Bocor Alus Politik Tempo yakni FCR. Kejadian ini bermula pada Rabu, 19 Maret 2025 - dimana seorang kurir mengirimkan kardus dilapisi
- [[Siaran Pers LBH Apik Jakarta – LBH Pers]   Kejahatan Luar Biasa di Tubuh Polri; Usut Tuntas Kapolres Ngada, Pastikan Keadilan bagi Korban!](https://lbhpers.org/siaran-pers-lbh-apik-jakarta-lbh-pers-kejahatan-luar-biasa-di-tubuh-polri-usut-tuntas-kapolres-ngada-pastikan-keadilan-bagi-korban/) - Jakarta, 12 Maret 2025 – Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan dan anak yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Tindakan ini kembali mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Tiga tahun terakhir, Indonesia
- [[Siaran pers]  Perselisihan Miftah Faridl vs CNN Indonesia,  Dua Saksi Kuatkan Pemotongan Upah Dilakukan Sepihak](https://lbhpers.org/siaran-pers-perselisihan-miftah-faridl-vs-cnn-indonesia-dua-saksi-kuatkan-pemotongan-upah-dilakukan-sepihak/) - SURABAYA - Persidangan perselisihan hubungan industrial atau PHI yang melibatkan jurnalis Miftah Faridl melawan perusahaan tempatnya bekerja, CNN Indonesia, memasuki pemeriksaan saksi-saksi. Sidang menghadirkan dua saksi dari pihak penggugat, yakni Edy Can dan Joni Aswira Putra, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 4 Maret 2025. Faridl, yang diwakili tiga penasihat hukumnya dari
- [[Siaran Pers]  Tindak, Pengawal Panglima TNI Anti Kritik](https://lbhpers.org/siaran-pers-tindak-pengawal-panglima-tni-anti-kritik/) - Jakarta, 27 Februari 2025- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam tindakan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengintimidasi dan mengancam jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh koalisi, intimidasi itu terjadi saat peliputan kegiatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri acara di Markas Besar (Mabes) Polri, Kamis, 27 Februari 2025. Kejadian
- [[Siaran Pers] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP ](https://lbhpers.org/siaran-pers-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-pembaruan-kuhap/) - #TolakRKUHAPGelap! DPR RI Ngumpet-Ngumpet Bahas RKUHAP, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP Serukan Buka Proses Pembahasan dan Draft Terbaru RKUHAP 27 Februari 2025 – KUHAP yang mengatur mulai dari kewenangan aparat hingga jaminan perlindungan hak-hak warga saat berhadapan dengan hukum sedang direncanakan akan diganti oleh DPR RI. Produk hukum ini menjadi harapan masyarakat untuk dapat
- [Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil](https://lbhpers.org/konferensi-pers-koalisi-masyarakat-sipil/) - Tidak pernah mudah hidup di dalam sistem ekonomi-politik yang menindas, anti-demokrasi, pembangkang konstitusi, dan hanya melayani kepentingan elit politik dan pemilik modal. Sepanjang kepemimpinan dua dekade Jokowi, yang kemudian beralih ke tangan Prabowo-Gibran, mengisahkan periode mengerikan yang dialami massa rakyat Indonesia. Sudahlah UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU KUHP, dan setumpuk kebijakan lainnya melucuti hak-hak
- [[Siaran Pers] Jurnalis Sasmito Ajukan Gugatan PHK Sepihak VOA Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial PN Jakarta Pusat](https://lbhpers.org/siaran-pers-jurnalis-sasmito-ajukan-gugatan-phk-sepihak-voa-indonesia-ke-pengadilan-hubungan-industrial-pn-jakarta-pusat/) - JAKARTA - Jurnalis Sasmito akhirnya mengajukan gugatan PHK sepihak yang dilakukan VOA Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Gugatan telah didaftarkan secara resmi dengan nomor pendaftaran PN JKT.PST-19022025P54. Gugatan tersebut dilakukan setelah Sasmito melakukan proses sengketa ketenagakerjaan mulai dari bipartit hingga tripartit. Namun, VOA Indonesia tidak memiliki itikad baik sama
- [[Siaran Pers] Kebijakan Serampangan berdalih Efisiensi Anggaran: Kesejahteraan Pekerja Media Harus Jadi Prioritas](https://lbhpers.org/siaran-pers-kebijakan-serampangan-berdalih-efisiensi-anggaran-kesejahteraan-pekerja-media-harus-jadi-prioritas/) - Jakarta, 13 Februari 2025 – Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025 (“Inpres Presiden”) pada 22 Januari 2025 yang lalu memerintahkan para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk melakukan review anggaran. Efisiensi anggaran di
- [KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP](https://lbhpers.org/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-pembaruan-kuhap/) - Kepada Yth. Ketua Komisi III DPR RI Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan cermat memantau proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan segera dimulai pada masa sidang DPR RI periode saat ini. Hasil pemantauan dan laporan
- [Annual Report LBH Pers 2024 : Suara Kritis yang Terkikis Janji Manis](https://lbhpers.org/annual-report-lbh-pers-2024-suara-kritis-yang-terkikis-janji-manis/) - Laporan Tahunan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh kebebasan berekspresi khususnya kebebasan pers di Indonesia sepanjang tahun 2024. Sebagai pilar demokrasi yang fundamental, pers memegang peran vital dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang tahun 2024, LBH Pers telah memberikan bantuan
- [[Siaran Pers] KKJ Aceh Mengecam Penganiayaan Terhadap Jurnalis di Pidie Jaya](https://lbhpers.org/siaran-pers-kkj-aceh-mengecam-penganiayaan-terhadap-jurnalis-di-pidie-jaya/) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh mengecam penganiayaan yang dilakukan oleh seorang keuchik atau kepala desa terhadap jurnalis di Pidie Jaya, Ismail M. Adam alias Ismed. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Indonesia. Penganiayaan yang dialami oleh Ismed terjadi sewaktu korban hendak duduk minum kopi di sebuah kios yang ada di
- [[Siaran Pers] Presiden Harus Minta Maaf Terhadap Analogi Sesat yang Merendahkan Peran Jurnalis](https://lbhpers.org/siaran-pers-presiden-harus-minta-maaf-terhadap-analogi-sesat-yang-merendahkan-peran-jurnalis/) - LBH Pers mengecam keras pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada jurnalis yang meliput sidang kabinet paripurna pada 22 Januari 2025. Kelakar Presiden yang memposisikan hubungan jurnalis dengan pejabat publik seperti anak dan orang tua merendahkan peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus mengabaikan pemenuhan hak atas informasi. Pers adalah elemen penting dalam menjamin hak
- [[Siaran Pers] Sidang PHI Mifta Faridl Vs CNN Indonesia, Miftah Faridl Tetap Gugat Pengembalian Selisih Upah yang Dipotong Sepihak](https://lbhpers.org/siaran-pers-sidang-phi-mifta-faridl-vs-cnn-indonesia-miftah-faridl-tetap-gugat-pengembalian-selisih-upah-yang-dipotong-sepihak/) - SURABAYA - Pekerja CNN Indonesia di Biro Surabaya, Miftah Faridl, menyatakan tetap menuntut CNN Indonesia mengembalikan selisih upah yang dipotong sepihak. Hal itu disampaikan Faridl saat majelis hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menanyakan apakah penggugat tetap pada gugatannya pada Kamis (23/1/2025). Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan itu, Faridl didampingi dua
- [[Siaran Pers] Diseminasi Annual Report LBH Pers 2024: Suara Kritis yang Terkikis Janji Manis ](https://lbhpers.org/siaran-pers-diseminasi-annual-report-lbh-pers-2024-suara-kritis-yang-terkikis-janji-manis/) - Senin (20/01/2025), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melaksanakan Desiminasi Annual Report tahun 2024 yang bertajuk “Suara Kritis yang Terkikis Janji Manis" yang dilakukan secara luring dan daring yang dapat ditonton ulang melalui Youtube Bantuan Hukum Pers lewat akses link berikut: https://www.youtube.com/live/7o-ENBTpclk?si=WxVUAAmN0N3dE8r7 Pelaksanaan desiminasi ini dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, jurnalis serta pers mahasiswa. Kegiatan
- [[Siaran Pers] Polisi Selidiki Dugaan Pidana Union Busting Serikat Pekerja CNN Indonesia](https://lbhpers.org/siaran-pers-polisi-selidiki-dugaan-pidana-union-busting-serikat-pekerja-cnn-indonesia/) - Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang dilakukan manajemen CNN Indonesia. Pihak berwajib meminta keterangan Ketua Umum Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) Taufiqurrohman sebagai saksi pelapor pada Rabu (15/1). Dalam pemeriksaan yang berlangsung lebih dari empat jam itu, Taufiq menyampaikan kronologi dugaan union busting yang
- [[Siaran Pers] KKJ NTB Minta Jurnalis Korban Kekerasan Saat Liputan MBG Pidanakan Pelaku](https://lbhpers.org/siaran-pers-kkj-ntb-minta-jurnalis-korban-kekerasan-saat-liputan-mbg-pidanakan-pelaku/) - Mataram - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nusa Tenggara Barat mengecam tindakan oknum petugas yang melakukan intimidasi terhadap wartawan Lombok Timur. Saat itu, korban meliput peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa 14 Januari 2025 di salah satu Pondok Pesantren, Desa Rumbuk Timur, Lombok Timur. Wartawan Selaparang TV yang juga anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok
- [Landmark Decisions 2018-2024](https://lbhpers.org/landmark-decisions-2018-2024/) - “Jejak Hukum Perlindungan Kebebasan Berekspresi di Dalam Putusan Pengadilan” Salam sejahtera, Buku ini disusun sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan menganalisis sejumlah putusan penting yang telah menjadi tonggak dalam perkembangan hukum di Indonesia. Putusan-putusan yang kami sebut sebagai landmark decisions ini, tidak hanya memiliki dampak langsung terhadap sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan hak
- [[Siaran Pers]   ICW dan TAUD Laporkan Kasus Doxing ke Polri: Bareskrim Polri Harus Tindak Pelaku Serangan Digital ](https://lbhpers.org/siaran-pers-icw-dan-taud-laporkan-kasus-doxing-ke-polri-bareskrim-polri-harus-tindak-pelaku-serangan-digital/) - Indonesia Corruption Watch (ICW) didampingi oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) sebagai kuasa hukum, melaporkan kasus doxing yang dialami oleh salah satu peneliti ICW ke Direktorat Tindak Pidana Siber, Badan Reserse Kriminal Polri, Senin, 13 Januari 2025. Laporan ini merupakan tindak lanjut dari insiden yang dialami ICW sekaligus bentuk upaya kami menjaga demokrasi dan mendorong
- [[Siaran Pers] Komite Keselamatan Jurnalis Desak Kepolisian Tangkap Pelaku Pembakaran Kantor Redaksi Pakuan Raya](https://lbhpers.org/siaran-pers-komite-keselamatan-jurnalis-desak-kepolisian-tangkap-pelaku-pembakaran-kantor-redaksi-pakuan-raya/) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mendesak Kepolisian Resor Kota Bogor mengusut tuntas kasus pembakaran kantor redaksi Pakuan Raya (PAKAR) yang berlokasi di Ruko Warung Jambu No.1B, Jalan Raya Pajajaran, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kasus ini telah mencederai kemerdekaan Pers. Serangan ini juga mengakibatkan keamanan dan keselamatan awak redaksi PAKAR terancam. Padahal, kerja
- [[Siaran Pers] Kekerasan Persma Terus Terjadi, Dewan Pers Diminta Responsif dan Jamin Perlindungan ](https://lbhpers.org/siaran-pers-kekerasan-persma-terus-terjadi-dewan-pers-diminta-responsif-dan-jamin-perlindungan/) - Koalisi Persma Bersuara Bersama (PBB) resmi menyerahkan rekomendasi kepada Dewan Pers soal perlindungan dan skema advokasi ketika terjadi kekerasan terhadap pers mahasiswa (persma). PBB mendesak Dewan Pers agar responsif dan memastikan setiap sengketa pemberitaan persma dijalankan dengan mekanisme pers. “Kami terus mendorong Dewan Pers, agar tidak ada lagi kekerasan yang dialami pers mahasiswa,” kata Koordinator
- [Karnaval HAM 2024  “Menggugat Kezaliman Negara, Menghidupkan Perlawanan Warga Melawan Koalisi Gentong Babi"](https://lbhpers.org/karnaval-ham-2024-menggugat-kezaliman-negara-menghidupkan-perlawanan-warga-melawan-koalisi-gentong-babi/) - Pada momentum hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2024, kelompok masyarakat sipil dari berbagai latar belakang berkumpul dalam Karnaval HAM yang berlangsung di Jakarta. Dengan tema besar Menggugat Kezaliman Negara, Menghidupkan Perlawanan Warga Melawan Koalisi Gentong Babi, acara ini menjadi momen perlawanan terhadap kekerasan struktural dan pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Indonesia. Karnaval HAM
- [[Siaran Pers] SPCI Laporkan Manajemen CNN Indonesia ke Polisi](https://lbhpers.org/siaran-pers-spci-laporkan-manajemen-cnn-indonesia-ke-polis/) - Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) resmi melaporkan manajemen CNN Indonesia ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja (union busting), Rabu (4/12). Laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor: LP/B/7327/XII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA. “Telah melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan serikat pekerja UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- [[Siaran Pers] Pembungkaman Persma Catatan Kaki Makassar: KKJ Indonesia desak Rektor Universitas Hasanuddin Patuhi MoU Dewan Pers dan Hentikan Kriminalisasi](https://lbhpers.org/siaran-pers-pembungkaman-persma-catatan-kaki-makassar-kkj-indonesia-desak-rektor-universitas-hasanuddin-patuhi-mou-dewan-pers-dan-hentikan-kriminalisasi/) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam keras tindakan kriminalisasi terhadap Anggota Pers Mahasiswa UKPM Catatan Kaki (UKPM CAKA) yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin dimana karya-karya yang dihasilkan oleh lembaga pers mahasiswa harus dinilai sebagai produk jurnalistik. Pada Kamis, tanggal 28 November 2024 diketahui 5 (lima) orang Pengurus UKPM CAKA ditangkap secara sewenang-wenang dan dibawa ke
- [[Siaran Pers] Anjuran Berpihak ke Perusahaan, SPCI Beri Mediator Jamu “Masuk Angin”](https://lbhpers.org/siaran-pers-anjuran-berpihak-ke-perusahaan-spci-beri-mediator-jamu-masuk-angin/) - JAKARTA - Sebanyak tujuh pekerja melalui LBH Pers selaku kuasa hukum mengajukan penolakan terhadap anjuran tertulis mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Selatan (Sudis Nakertransgi Jaksel). Tujuh pekerja yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) itu juga memberikan jamu “masuk angin” sebagai simbol untuk mengobati “masuk angin” mediator dalam menangani
- [[Siaran Pers] Pengadilan Negeri Kabanjahe Akan Sidangkan Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Rico Sempurna Pasaribu dan 3 orang keluarganya (Istri, Anak dan Cucu).](https://lbhpers.org/siaran-pers-pengadilan-negeri-kabanjahe-akan-sidangkan-kasus-pembunuhan-berencana-terhadap-jurnalis-rico-sempurna-pasaribu-dan-3-orang-keluarganya-istri-anak-dan-cucu/) - Indonesia khusus Sumatera Utara Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe dikejutkan dengan matinya wartawan/jurnalis Rico Sempurna Pasaribu (47 thn), Elparida Br. Ginting (48 thn) dan dua orang anak berinisial SIP (12 thn) dan LAS (3 thn). Awalnya Kasus tewasnya Rico Sempurna dan 3 keluarganya dikatakan meninggal dunia karena kebakaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Tanah Karo, Kabid
- [[Siaran Pers] Komite Keselamatan Jurnalis Ajukan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Penyerangan Bom Molotov Kantor Redaksi Jubi Papua ](https://lbhpers.org/siaran-pers-komite-keselamatan-jurnalis-ajukan-permohonan-perlindungan-saksi-dan-korban-penyerangan-bom-molotov-kantor-redaksi-jubi-papua/) - Senin, 11 November 2024- Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) yang juga merupakan bagian dari Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua menyampaikan permohonan pengaduan kasus penyerangan bom molotov kantor redaksi Jujur Bicara (Jubi) Papua yang terjadi pada 16 Oktober 2024 yang lalu. Pelaporan tersebut diterima langsung oleh Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.
- [Modul Pelatihan Perlindungan Juru Kampanye Pembela HAM](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-perlindungan-juru-kampanye-pembela-ham/) - Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi tantangan yang serius. Advokasi kampanye pembela hak asasi manusia sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, dan mendorong perubahan sosial yang positif. Melalui advokasi, kita dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pemerintah
- [[Siaran Pers] Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua Laporkan Kasus Penyerangan Bom Molotov Kantor Jubi ke Komnas HAM ](https://lbhpers.org/siaran-pers-koalisi-advokasi-keadilan-dan-keselamatan-jurnalis-di-tanah-papua-laporkan-kasus-penyerangan-bom-molotov-kantor-jubi-ke-komnas-ham/) - Selasa, 29 Oktober 2024 - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) yang juga merupakan bagian dari Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua melaporkan kasus penyerangan kantor redaksi Jujur Bicara (Jubi) Papua yang terjadi pada 16 Oktober 2024 yang lalu. Pelaporan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisioner Komnas HAM - Atnike Nova Sigiro dan Koordinator
- [[Siaran Pers] Jurnalis Laporkan CNN Indonesia Karena Potong Upah Sepihak dan Union Busting](https://lbhpers.org/jurnalis-laporkan-cnn-indonesia-karena-potong-upah-sepihak-dan-union-busting/) - Kasus pemotongan upah sepihak dan dugaan union busting atau pemberangusan serikat pekerja di perusahaan media CNN Indonesia terus berlanjut. Salah satu pekerja CNN Indonesia yang bertugas di Biro Surabaya, Miftah Faridl, melaporkan apa yang ia alami ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya serta ke Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
- [[Siaran Pers] Usut Tuntas Serangan Teror Atas Kantor Redaksi Jubi di Papua](https://lbhpers.org/siaran-pers-usut-tuntas-serangan-teror-atas-kantor-redaksi-jubi-di-papua/) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam serangan bom molotov atas kantor redaksi media Jujur Bicara atau Jubi pada 16 Oktober 2024 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Insiden terbaru ini merupakan bentuk teror serius yang mengancam keselamatan jurnalis dan kebebasan pers di Tanah Papua. Jean Bisay , Pemimpin Redaksi Jubi, mengungkapkan insiden terjadi pada Rabu dini
- [[Siaran Pers] Floresa Melaporkan Aparat Polres Manggarai dan Oknum Jurnalis ke Polda NTT Terkait Kekerasan Terhadap Pemred Herry Kabut](https://lbhpers.org/siaran-pers-floresa-melaporkan-aparat-polres-manggarai-dan-oknum-jurnalis-ke-polda-ntt-terkait-kekerasan-terhadap-pemred-herry-kabut/) - Floresa telah melakukan pelaporan resmi ke Polda NTT di Kupang terkait kasus kekerasan terhadap Pemimpin Redaksi Herry Kabut oleh aparat keamanan di Polres Manggarai dan seorang oknum jurnalis. Laporan diajukan pada Jumat, 11 Oktober 2024, baik untuk tindak pidana umum di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu [SPKT] maupun etik di Bagian Profesi dan Pengamanan [Propam].
- [[Siaran Pers] Surat Desakan untuk VoA Indonesia: Patuhi Anjuran, Penuhi Hak Jurnalis!](https://lbhpers.org/siaran-pers-surat-desakan-untuk-voa-indonesia-patuhi-anjuran-penuhi-hak-jurnalis/) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers mengecam tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Voice of America (VoA) Indonesia terhadap salah satu jurnalisnya, Sasmito. PHK ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan hak-hak pekerja, tetapi juga mengancam kebebasan pers yang menjadi pilar penting dalam demokrasi. Sasmito telah bekerja sebagai jurnalis di VoA
- [[Informasi Kemenangan] Gugatan Pencemaran Nama Baik Developer Kalibata City Ditolak: Hentikan Segala Bentuk Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Gerakan Warga!](https://lbhpers.org/informasi-kemenangan-gugatan-pencemaran-nama-baik-developer-kalibata-city-ditolak-hentikan-segala-bentuk-kriminalisasi-dan-intimidasi-terhadap-gerakan-warga/) - Senin, 7 Oktober 2024 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh pengembang Satuan Rumah Susun Kalibata City terhadap seorang warga yang juga menjabat sebagai Ketua RT di salah satu tower apartemen. Dalam putusannya, hakim menyatakan gugatan tersebut prematur karena diajukan tanpa adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum
- [[Siaran Pers] Permohonan Eksepsi Ditolak, Majelis Hakim Melanjutkan Kriminalisasi Septia](https://lbhpers.org/siaran-pers-permohonan-eksepsi-ditolak-majelis-hakim-melanjutkan-kriminalisasi-septia/) - Jakarta, 3 Oktober 2024 – Majelis hakim menolak sepenuhnya permohonan eksepsi yang diajukan oleh Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (TIM ASTAGA) dalam sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (3/10). Sebagai akibatnya, proses kriminalisasi terhadap Septia terus berlanjut. Gema Gita Persada, salah satu pengacara Septia dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pers),
- [[Siaran Pers] KKJ Indonesia: Aksi Polisi Menangkap Pemimpin Redaksi Floresa di Manggarai adalah Tindakan Melawan Hukum](https://lbhpers.org/siaran-pers-kkj-indonesia-aksi-polisi-menangkap-pemimpin-redaksi-floresa-di-manggarai-adalah-tindakan-melawan-hukum/) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras tindakan aparat kepolisian dari Polres Manggarai yang menangkap Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut, saat meliput aksi warga Poco Leok yang tengah melakukan aksi protes atas pematokan lahan Proyek Geothermal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Berdasarkan berita yang dipublikasikan melalui floresa.co, Herry Kabut
- [Policy paper strengthening the basic protection of journalists in reporting the right to privacy](https://lbhpers.org/policy-paper-strengthening-the-basic-protection-of-journalists-in-reporting-the-right-to-privacy/) - The Press Law, the Personal Data Protection (PDP) Law and the Openness of Public Information (KIP) Law in Indonesia are designed to maintain a balance between guaranteeing the fulfilment of the right to freedom of expression, the right to privacy, and the public interest. The Personal Data Protection (PDP) Law serves as a legal framework
- [[Siaran Pers] LBH Pers, KKJ, AJI Jakarta dan Tim Legal Tempo Mendampingi Husein Jurnalis Tempo Melaporkan Kasus Teror Ke Polda Metro Jaya](https://lbhpers.org/lbh-pers-kkj-aji-jakarta-dan-tim-legal-tempo-mendampingi-husein-jurnalis-tempo-melaporkan-kasus-teror-ke-polda-metro-jaya/) - Jurnalis Tempo sekaligus pengisi siniar Bocor Alus Politik, Hussein Abri Dongoran melaporkan kasus teror yang menimpanya ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 25 September 2024. Hussein memperoleh teror perusakan mobil miliknya di Jalan Gotong Royong Beji, Depok, Jawa Barat, pada Selasa pukul 12:05 WIB, 3 September 2024. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Komite Keselamatan Jurnalis
- [Kertas Kebijakan Memperkuat Perlindungan Jurnalis Dalam Penyusunan Produk Jurnalistik Terkait Hak Atas Privasi](https://lbhpers.org/kertas-kebijakan-memperkuat-perlindungan-jurnalis-dalam-penyusunan-produk-jurnalistik-terkait-hak-atas-privasi/) - UU Pers, UU PDP dan UU KIP di Indonesia dirancang untuk menjaga keseimbangan jaminan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan kepentingan publik. UU Pers berfungsi sebagai kerangka hukum untuk praktek jurnalistik yang etis dan akuntabel, serta mendorong media yang pluralistik. Di sisi lain, UU PDP bertujuan untuk melindungi data pribadi dengan menetapkan
- [[Siaran Pers] SPCI Adukan Dugaan Pemotongan Upah Sepihak dan Union Busting ke Sudinaker Jaksel](https://lbhpers.org/siaran-pers-spci-adukan-dugaan-pemotongan-upah-sepihak-dan-union-busting-ke-sudinaker-jaksel/) - Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) mengadukan dugaan pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan yang dilakukan manajemen CNN Indonesia ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan (Sudinaker Jaksel) pada Rabu (18/9). Pengaduan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers selaku kuasa hukum SPCI. Adapun dugaan pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan yang diadukan itu meliputi pemotongan upah
- [Siaran Pers:  AJI Jakarta dan LBH Pers Minta Polisi Usut Perusakan Mobil Jurnalis Bocor Alus TEMPO](https://lbhpers.org/siaran-pers-aji-jakarta-dan-lbh-pers-minta-polisi-usut-perusakan-mobil-jurnalis-bocor-alus-tempo/) - Jakarta, 3 September 2024- Kasus teror terhadap Hussein Abri Dongoran, jurnalis Tempo sekaligus pengisi siniar Bocor Alus Politik, kembali terjadi. Abri memperoleh teror perusakan mobil miliknya di Jalan Gotong Royong Beji, Depok, Jawa Barat, pada Selasa pukul 12:05 WIB, 3 September 2024. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mendesak pihak kepolisian
- [Siaran Pers:  KKJ Kecam Kekerasan Polisi terhadap Jurnalis Saat Aksi Penolakan RUU Pilkada 2024 ](https://lbhpers.org/siaran-pers-kkj-kecam-kekerasan-polisi-terhadap-jurnalis-saat-aksi-penolakan-ruu-pilkada-2024/) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam praktik kekerasan sistematis yang dilakukan kepada Jurnalis saat peliputan aksi Penolakan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Kamis, 22 Agustus 2024. Peristiwa kekerasan terhadap jurnalis itu terjadi saat aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Tak hanya hanya itu,
- [Press Statement: Oppose Oligarchy, Media Must Defend Democracy](https://lbhpers.org/press-statement-oppose-oligarchy-media-must-defend-democracy/) - Our democracy is under threat once again. This is increasingly evident in the current political situation, where those in power are undermining the constitution for the sake of pragmatic power interests. Recently, the ruling elites brazenly annulled two Constitutional Court decisions. The first, Decision No. 60/PUU-XXII/2024, relaxed the candidacy threshold for regional head elections for
- [Seruan Pers : Lawan Oligarki, Media Wajib Pertahankan Demokrasi](https://lbhpers.org/seruan-pers-lawan-oligarki-media-wajib-pertahankan-demokrasi/) - Demokrasi kita kembali terancam. Gejala ini makin terlihat dari situasi politik terkini, yang oleh kelompok penguasa berupaya merongrong konstitusi demi tujuan pragmatisme kekuasaan. Elit-elit kekuasaan tanpa malu-malu menganulir dua putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas
- [Buruknya Kebijakan Pengumpulan KTP untuk Pencalonan Paslon Kepala Daerah hingga Buta Arah Penanganan Pelanggarannya](https://lbhpers.org/buruknya-kebijakan-pengumpulan-ktp-untuk-pencalonan-paslon-kepala-daerah-hingga-buta-arah-penanganan-pelanggarannya/) - Jakarta, 15 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) independen di Pilkada DKI Jakarta dengan meraih sebanyak 840.640 dukungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada jo. Keputusan KPU Jakarta Nomor
- [LBH Pers Jadi Amici pada Gugatan terhadap Herald.id dan Inikata.co.id](https://lbhpers.org/lbh-pers-jadi-amici-pada-gugatan-terhadap-herald-id-dan-inikata-co-id/) - Gugatan Hukum terhadap Pers Harus Dihentikan Jakarta 7 Mei 2024- Dua media daring dan wartawan di Makassar, digugat secara perdata setelah menerbitkan berita terkait non-aktif atau mutasi dan demosi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Perkara dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mks itu merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap media atau perusahaan pers serta wartawan yang dapat
- [Dua Kali Hentikan Penyidikan Teror Bom terhadap Jurnalis Victor Mambor, Polsek Jayapura Utara Tidak Profesional](https://lbhpers.org/dua-kali-hentikan-penyidikan-teror-bom-terhadap-jurnalis-victor-mambor-polsek-jayapura-utara-tidak-profesional/) - Siaran Pers LBH Pers, Perkumpulan Bantuan Hukum Pers Tanah Papua dan AJI Indonesia: Polsek Jayapura Utara, Provinsi Papua, kembali menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus teror bom terhadap jurnalis Victor Mambor pada 1 Maret 2024. Penghentian untuk kedua kali ini, memperkuat impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di Tanah Papua. Surat Perintah Penghentian
- [Audiensi PILNET Indonesia dan LBH Pers dengan  Wakil Menteri  Komunikasi dan Informatika](https://lbhpers.org/audiensi-pilnet-indonesia-dan-lbh-pers-dengan-wakil-menteri-komunikasi-dan-informatika/) - Jakarta - Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia yang terdiri dari HUMA, ELSAM, Gemawan, Walhi, dan LBH Pers mengadakan audiensi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria di Kantor Kementerian Kominfo, Senin, 4 Maret 2024. Audiensi ini ditujukan untuk menggali informasi terkait Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berkonsultasi terkait
- [Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers Mendorong Pembentukan Komite Publisher Rights yang Berintegritas](https://lbhpers.org/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-kebebasan-pers-mendorong-pembentukan-komite-publisher-rights-yang-berintegritas/) - Jakarta, 7 Maret 2024 - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers yang terdiri dari LBH Pers, SEJUK, AMSI, PPMN, Yayasan Tifa, SAFEnet, FPMJ, ICW, IDA dan Internews mendorong Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk membentuk Komite Publisher Rights secara terbuka, partisipatif dan akuntabel, dengan
- [AJI dan LBH Pers Meminta Pelaksanaan Perpres Publishers Rights untuk Jurnalisme Berkualitas dan Kesejahteraan Jurnalis](https://lbhpers.org/siaran-pers-aji-dan-lbh-pers-tentang-pelaksanaan-perpres-publishers-rights/) - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publishers Rights pada 20 Februari 2024. Peraturan ini merupakan usulan dari komunitas pers yang sudah dibahas lebih dari 3 tahun lalu, dan draf peraturan tersebut telah dipublikasi di website Dewan Pers pada 17
- [Kandidat Capres-Cawapres dan Parpol Pendukungnya Belum Memiliki Rekam Jejak Serius Melindungi Kebebasan Pers](https://lbhpers.org/kandidat-capres-cawapres-dan-parpol-pendukungnya-belum-memiliki-rekam-jejak-serius-melindungi-kebebasan-pers/) - Koalisi Advokasi Pers dan Pemilu mengapresiasi komitmen kebebasan pers yang dilakukan oleh calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut dua Ganjar Pranowo, dan tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres yang digelar oleh Dewan Pers pada 10 Februari 2024. Namun Koalisi menilai belum seluruh kandidat
- [[Siaran Pers] LBH Pers Kirim Amicus Curiae terkait Gugatan Perdata PMH Terhadap 6 Media di Makassar](https://lbhpers.org/siaran-pers-lbh-pers-kirim-amicus-curiae-terkait-gugatan-perdata-pmh-terhadap-6-media-di-makassar/) - Jakarta, 7 Juni 2022 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, sebagai organisasi non-pemerintah yang memiliki perhatian khusus pada advokasi isu kemerdekaan pers telah mengirimkan Amicus Curiae atau sahabat peradilan, terkait gugatan perdata yang diajukan oleh M. Akbar Amir terhadap 6 (enam) media pers di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara No
- [20 Tahun UU Pers: Menagih Janji Perlindungan](https://lbhpers.org/20-tahun-uu-pers-menagih-janji-perlindungan/) - Tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali menerbitkan Annual Report atau Laporan Tahunan 2019. Laporan ini merupakan sebuah bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga jaringan, donatur, dan klien mengenai kinerja LBH Pers sepanjang tahun 2019 dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Serta memonitoring, khususnya di isu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, dalam
- [Annual Report LBH Pers 2023 : Nol Besar Perlindungan Negara terhadap Pers](https://lbhpers.org/annual-report-lbh-pers-2023-nol-besar-perlindungan-negara-terhadap-pers/) - Tahun 2023 merupakan tahun yang memiliki catatan penting bagi LBH Pers, karena pada awal tahun ini LBH Pers mencoba untuk melakukan transformasi dan ekspansi layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang tadinya hanya menggunakan metode offline/on site kini diperluas dengan bantuan hukum online melalui platform www.lapor.lbhpers.org. Sebuah platform yang memungkinkan pencari keadilan melakukan komunikasi langsung
- [Pandangan LBH Pers terhadap Putusan Mahkamah Agung  Nomor 646 K/Pid.Sus/2019 (Dekriminalisasi Narasumber Media Massa)](https://lbhpers.org/pandangan-lbh-pers-terhadap-putusan-mahkamah-agung-nomor-646-k-pid-sus-2019-dekriminalisasi-narasumber-media-massa/) - Oleh: Ade Wahyudin Overview Kasus ini muncul karena terdakwa dilaporkan mencemarkan nama baik akibat pernyataannya di sebuah media massa. Terdakwa dalam hal ini adalah seorang narasumber (MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.HUM., bin TAUFIK). Terdakwa diputus bebas berdasarkan Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019. Kronologi Mohammad Amrullah diwawancara oleh sejumlah wartawan media massa. Mohammad Amrullah lalu menyampaikan keluhan warga
- [Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Keterbukaan Informasi ke KPU terkait Pengecualian Informasi Riwayat Hidup Calon Legislatif](https://lbhpers.org/koalisi-masyarakat-sipil-menuntut-keterbukaan-informasi-ke-kpu-terkait-pengecualian-informasi-riwayat-hidup-calon-legislatif/) - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi tang terdiri dari AJI Indonesia, LBH Pers, ICW, Perludem, Yayasan Tifa dan Medialink menyurati KPU RI pada Jumat, 22/12/2023. Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta informasi mengenai uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, dalam hal ini riwayat hidup calon anggota legislatif pada pamilihan umum 2024. Surat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya 30%
- [Amicus Curiae Perkara 344/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL : Serangan Digital Ancaman bagi Pers dan Demokrasi](https://lbhpers.org/amicus-curiae-perkara-344-pdt-g-2023-pn-jkt-sel-serangan-digital-ancaman-bagi-pers-dan-demokrasi/) - Amicus Curiae dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat Muhammad Akbar Wijaya melawan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II. Jakarta, 2 November 2023 - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan
- [LBH Pers Menjadi Sahabat Peradilan Kriminalisasi Fatia dan Haris](https://lbhpers.org/lbh-pers-menjadi-sahabat-peradilan-kriminalisasi-fatia-dan-haris/) - LBH Pers sebagai organisasi nirlaba yang melaksanakan kerja-kerja bantuan hukum Cuma-Cuma, memberikan pendidikan dan pelatihan hukum, melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan serta advokasi kebijakan sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, mempunyai kepentingan terhadap kebijakan maupun kasus-kasus yang mengancam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Kepentingan tersebut dimaksudkan guna menjaga marwah demokrasi yang selama ini diperjuangkan
- [Menjamin Keamanan Data Pekerja di Perusahaan](https://lbhpers.org/menjamin-keamanan-data-pekerja-di-perusahaan/) - Penulis : Ahmad Fathanah Haris Akhir tahun 2022, Pemerintah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam beleid ini mencantumkan catatan pemberlakuan yakni wajib menyesuaikan dengan undang-undang lain paling lama dua tahun sejak disahkan. Sehingga setiap pengendali data, prosesor data atau pihak lainnya wajib menyesuaikan ketentuan tersebut dalam pengimplementasian, baik berhubungan dengan
- [Cipta Kerja Ditolak MK, Masih Adakah Harapan Buruh Mendapatkan Pesangon Dua Kali Ketentuan](https://lbhpers.org/cipta-kerja-ditolak-mk-masih-adakah-harapan-buruh-mendapatkan-pesangon-dua-kali-ketentuan/) - Penulis: Ahmad Fathanah Haris Akhir tahun 2020 polemik baru muncul sejak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan (Omnibus law). Tujuan dibentuknya undang-undang ini dari versi pemerintah agar memudahkan investor masuk ke Indonesia, tapi dari unsur organisasi buruh menolak tegas regulasi. Serikat pekerja melihat beleid ini berimplikasi terhadap buruh
- [Pedoman Tata Kelola Pribadi pada Lembaga Bantuan Hukum](https://lbhpers.org/pedoman-tata-kelola-pribadi-pada-lembaga-bantuan-hukum/) - Profesionalisme LBH dan Pelindungan Data Pribadi Hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia mengaturanya secara spesifik di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 terkait perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya. Selain UUD 1945, Indonesia juga telah memiliki undang-undang tentang pelindungan data pribadi yang disahkan pada
- [LBH Pers Sebagai Amicus Cuirae dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum oleh 3 Platform yang Berakibat Peretasan Wartawan Narasi.tv](https://lbhpers.org/lbh-pers-sebagai-amicus-cuirae-dalam-kasus-perbuatan-melawan-hukum-oleh-3-platform-yang-berakibat-peretasan-wartawan-narasi-tv/) - Jakarta, 2 November 2023 - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara : 344/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL. antara Penggugat Muhammad Akbar Wijaya dengan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II.
- [LBH Pers dan AJI Indonesia Desak Kominfo Akomodasi Kegiatan Jurnalistik dalam RPP PDP](https://lbhpers.org/lbh-pers-dan-aji-indonesia-desak-kominfo-akomodasi-kegiatan-jurnalistik-dalam-rpp-pdp/) - Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan AJI Indonesia mendesak adanya pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kegiatan Jurnalistik dan kepentingan publik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP). Dorongan itu menjadi masukan LBH Pers dan AJI Indonesia untuk menanggapi RPP PDP melalui situs
- [Diskusi Publik JAPPRI: Merespons Urgensi Pemberian Bantuan Hukum pada Isu Pelindungan Data Pribadi](https://lbhpers.org/diskusi-publik-jappri-merespons-urgensi-pemberian-bantuan-hukum-pada-isu-pelindungan-data-pribadi/) - Jakarta - Selasa, 26 September 2023, telah dilaksanakan Diskusi Publik yang mengusung tema peran advokat bantuan hukum untuk pelindungan data pribadi bagi masyarakat. Acara ini juga dilangsungkan sekaligus sebagai momen peluncuran jaringan pengacara untuk pelindungan data pribadi (JAPPRI), sebuah jaringan yang beranggotakan pengacara pemberi bantuan hukum yang tersebar di 3 (tiga) wilayah di Indonesia. Pelanggaran
- [Kebijakan Account Based Ticketing (ABT) TransJakarta: Mengancam Hak atas Privasi, Menghambat Mobilitas Publik](https://lbhpers.org/kebijakan-account-based-ticketing-abt-transjakarta-mengancam-hak-atas-privasi-menghambat-mobilitas-publik/) - Jakarta - Pada 19 September 2023, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menyampaikan wacana kebijakan sistem tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT). Salah satu tujuan memberlakukan kebijakan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai identitas pengguna Transjakarta. Dengan sistem ini, pengguna Transjakarta diminta untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan, sehingga data pengguna seperti alamat, usia, dan
- [Siaran Pers: Koalisi Pengacara Kalimantan Resmi Terbentuk, Siap Menjaga Kebebasan Pers](https://lbhpers.org/siaran-pers-koalisi-pengacara-kalimantan-resmi-terbentuk-siap-menjaga-kebebasan-pers/) - Balikpapan, Jumat (09/23) - Koalisi Pengacara Kebebasan Pers Kalimantan resmi terbentuk pada Koalisi ini terbentuk setelah Pelatihan Pengacara Berperspektif Pers pada tanggal 5-7 September 2023 di Balikpapan Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh LBH Pers atas dukungan Internews USAID Media. Pelatihan ini diikuti oleh pengacara bantuan hukum dari berbagai organisasi / kantor hukum seperti LBH Samarinda,
- [Berbagi Pengalaman Kerja-Kerja Bantuan Hukum Pers pada 4th LAWASIA Human Rights Conference](https://lbhpers.org/berbagi-pengalaman-kerja-kerja-bantuan-hukum-pers-pada-4th-lawasia-human-rights-conference/) - Konferensi Hak Asasi Manusia ke-4 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Hak Asasi Manusia LAWASIA, bekerja sama dengan Federasi Asosiasi Pengacara Jepang dan Asosiasi Pengacara Fukuoka, berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 September 2023 di Fukuoka, Jepang. Mengusung tema Crossing Borders: Human Rights Violations and Lawyers’ Advocacy, konferensi HAM tahunan yang diselenggarakan oleh LAWASIA ini
- [AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Upaya Menghalangi  Tugas Jurnalistik di KTT ASEAN](https://lbhpers.org/aji-jakarta-dan-lbh-pers-kecam-upaya-menghalangi-tugas-jurnalistik-di-ktt-asean/) - Jakarta, 7 September 2023 - Petugas keamanan yang bertugas di dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada Rabu (6/9), berusaha menghalangi tugas jurnalis yang melakukan peliputan. Sejumlah petugas keamanan tersebut mengepung Patsy Widakuswara, seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Gedung Putih VOA. Ia hadir dalam
- [Siaran Pers KA-PDP : Penting Memastikan Partisipasi Bermakna dalam Penyusunan RPP Implementasi Pelindungan Data Pribadi](https://lbhpers.org/siaran-pers-ka-pdp-penting-memastikan-partisipasi-bermakna-dalam-penyusunan-rpp-implementasi-pelindungan-data-pribadi/) - Jakarta, 30 Agustus 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membuka konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27/2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) pada publik (30/8). Rancangan peraturan pelaksana UU PDP ini terdiri atas 245 pasal 10 bab dan total 45 bagian. Terdapat 8 lingkup utama dari RPP PDP, antara
- [Pentingnya Perlindungan Pembela Kebebasan Beragama](https://lbhpers.org/pentingnya-perlindungan-pembela-kebebasan-beragama/) - Pengantar Publikasi Hak kebebasan beragama telah diakui sebagai hak yang mendasar bagi setiap orang, begitupun dengan warga negara Indonesia. Konstitusi dan Undang-Undang menjamin hak kebebasan beragama bagi tiap-tiap orang. Namun hak tersebut tidak begitu saja mudah dinikmati. Beragam peristiwa kekerasan dan intoleransi masih sering kita jumpai dalam kehidupan seharihari. Intoleransi merupakan sebuah praktik buruk terhadap
- [Kertas Posisi RUU Cipta Lapangan Kerja terkait Kebebasan Informasi dan Pers](https://lbhpers.org/kertas-posisi-ruu-cipta-lapangan-kerja-terkait-kebebasan-informasi-dan-pers/) - Konsep Omnibus Law yang dimaksud adalah dengan merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah UU besar salah satunya berbentuk UU Cipta Lapangan Kerja. Selanjutnya pada bulan November 2019, melalui berbagai pernyataan di media massa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian) menyatakan bahwa Omnibus Law akan segera ditargetkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, dan
- [Module 3-Days Course, Media Freedom for Lawyer](https://lbhpers.org/module-3-days-course-media-freedom-for-lawyer/) - Modul Pelatihan bagi Advokat untuk Isu Kebebasan Pers Isu kebebasan pers salah satu bagian dari hak asasi manusia. Jaminan atas perlindungan kebebasan pers telah diatur dalam regulasi nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, perlindungan atas kebebasan pers diatur dalam Konstitusi. Dengan melihat konsep kerja-kerja pers untuk mencari, menerima, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi ke publik,
- [Protokol Keamanan dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan](https://lbhpers.org/protokol-keamanan-dalam-meliput-isu-kejahatan-lingkungan/) - Pengantar Setelah lima bulan melakukan penelitian dan sejumlah pertemuan, Lembaga Bantuan Hukum Pers akhirnya menyelesaikan penyusunan buku protokol keamanan liputan bagi jurnalis lingkungan ini. Pertemuan kami gelar dengan melibatkan pembela hak asasi manusia bidang lingkungan. Mereka adalah aktivis Civil Society Organization, jurnalis, dan pihak lain yang memiliki kaitan dengan isu ini. Buku ini memuat rencana
- [Infografis Pelindungan Pembela HAM di Sektor Lingkungan](https://lbhpers.org/infografis-pelindungan-pembela-ham-di-sektor-lingkungan/) - Pentingnya Optimalisasi Advokasi Publik Melalui Media Sosial Pesatnya perkembangan teknologi semakin menyesuaikan dengan pola pikir manusia. Internet berkembang secara luas dan cepat. Kemajuan ini membantu manusia dalam bersosialisasi, berkampanye dan memberikan dampak yang baik untuk menjalin hubungan, menyampaikan ide-ide atau gagasan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Kemitraan
- [Mengenal UU ITE: Panduan Penanganan Perkara Informasi dan Transasaksi Elektronik bagi Jurnalis](https://lbhpers.org/mengenal-uu-ite-panduan-penanganan-perkara-informasi-dan-transasaksi-elektronik-bagi-jurnalis/) - Pengantar Oleh: Direktur LBH Pers (Ade Wahyudin, S.HI) Sejak disahkanya UU ITE, upaya kriminalisasi terhadap jurnalis dan masyarakat pada umumnya terus meningkat. Berdasarkan catatan LBH Pers sepanjang 2019 terdapat 75 kasus kekerasan terhadap para jurnalis. Hal itu ditenggarai keberadaan pasal karet dalam UU ITE menjadi persoalan utama mengapa kasus Informasi dan transaksi elektronik terus meningkat.
- [Buku Saku Jurnalis : Protokol Keamanan dalam Meliput Kejahatan Lingkungan](https://lbhpers.org/buku-saku-jurnalis-protokol-keamanan-dalam-meliput-kejahatan-lingkungan/) - Pengantar Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers Setelah lima bulan melakukan penelitian dan sejumlah pertemuan, Lembaga Bantuan Hukum Pers akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan buku Protokol Keamanan Liputan bagi Jurnalis Lingkungan ini. Pertemuan kami gelar dengan melibatkan pembela hak asasi manusia bidang lingkungan. Mereka adalah aktivis Civil Society Organization, jurnalis, dan pihak lain yang memiliki kaitan
- [Panduan Advokasi Hukum Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, dan Kebebasan atas Informasi untuk Pembela HAM Sektor Lingkungan](https://lbhpers.org/900-2/) - Kata Pengantar Oleh: Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Kebebasan berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD Perlu perjuangan panjang agar hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut juga merupakan hak dasar yang ketika tidak diberikan maka
- [Kebebasan Berekspresi dan Tren Penggunaan Delik Pidana](https://lbhpers.org/kebebasan-berekspresi-dan-tren-penggunaan-delik-pidana/) - Kata Pengantar Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Aktivitas Pembela Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi seringkali disertai dengan ancaman, kriminalisasi, gugatan hukum atau kekerasan lainya menunjukan kegentingan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia. Melihat rentannya ancaman kepada Pembela HAM, komunitas internasional telah melakukan seruan-seruan tentang pentingnya
- [Annual Report LBH Pers 2020](https://lbhpers.org/annual-report-lbh-pers-2020/) - Pengantar Ade Wahyudin Direktur LBH Pers Melawan Kekerasan, Kriminalisasi, dan Pembungkaman Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi di Tahun Pagebluk Tahun 2020 merupakan tahun kelam bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Deretan panjang pelanggaran hak asasi manusia pada tahun itu, menjadikannya sebagai tahun terburuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sepanjang era reformasi. Berdasarkan hasil pemantauan Lembaga
- [[E-book] Terminologi dan Pola Putusan Pada Kasus Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong](https://lbhpers.org/e-book-terminologi-dan-pola-putusan-pada-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/) - Pengantar Konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan berekpresi dan berpendapat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwa negara menjunjung kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi setiap orang. Kebebasan tersebut tidak terbatas pada ruang offline namun juga online. Pasal
- [Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis Dalam krisis](https://lbhpers.org/pandemi-covid-19-kebebasan-pers-dan-keselamatan-jurnalis-dalam-krisis/) - Buku berjudul "Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis" disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap situasi kebebasan pers, keselamatan jurnalis serta adanya kebutuhan mendesak pada pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan pekerja media selama masa pandemi. Disusun bersama tim Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) , Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Judicial Research Society
- [[E-Book] Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sektor Lingkungan Hidup, ESDM, dan Agraria](https://lbhpers.org/e-book-potret-implementasi-keterbukaan-informasi-publik-pada-sektor-lingkungan-hidup-esdm-dan-agraria/) - E-book berjudul Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sektor Lingkungan Hidup, ESDM, dan Agraria ini merupakan salah satu ikhtiar LBH Pers untuk mendorong pengoptimalan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Buku ini merupakan publikasi hasil penelitian yang dilakukan tim LBH Pers bekerjasama dengan Bapak Dr. Eriyanto SIP, MSi. Penelitian ini berangkat dari fakta keterbukaan informasi
- [E-Book : Merekam Perjuangan Pembela Lingkungan](https://lbhpers.org/e-book-merekam-perjuangan-pembela-lingkungan/) - Kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar yang dijadikan landasan bagi pembela HAM untuk memperjuangkan dan mempromosikan HAM. Kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin dalam berbagai peraturan, baik dalam konstitusi Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan di bawah undang-undang. Namun pada penerapannya, masih berulang kasus-kasus kekerasan yang dialami para aktivis pembela HAM. Seperti a) intimidasi, b) ancaman, c) kriminalisasi
- [[Modul] Advokasi Kebebasan Pers di Papua](https://lbhpers.org/modul-advokasi-kebebasan-pers-di-papua/) - Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM dan kebebasan berekspresi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Intervensi pemerintah terlalu jauh terhadap masyarakat Papua. Termasuk saat menjalankan kewenangannya kadang, menggunakan pendekatan keamanan, yang cenderung represif. Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja. Narasi yang dapat
- [[Modul] Training Lawyer dan Paralegal  untuk Advokasi Kebebasan Pers di Indonesia](https://lbhpers.org/modul-training-lawyer-dan-paralegal-advokasi-kebebasan-pers-di-indonesia/) - Lima tahun terakhir, Angka serangan terhadap pers masih cukup tinggi. Selain serangan fisik, kini ancaman terhadap jurnalis, media hingga narasumber juga bertransformasi ke bentuk serangan digital. Selain itu, tidak meratanya keberadaan lawyer dan paralegal di beberapa daerah, khususnya pada remote area menjadi tantangan yang dihadapi untuk memberi perlindungan terhadap pers Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pelatihan
- [[Modul] Training Media : Advokasi bagi Perusahaan Media di Indonesia](https://lbhpers.org/moduladvokasi-bagi-perusahaan-media-di-indonesia/) - Peningkatan kapasitas dan kompetensi staf legal masing-masing perusahaan diharapkan dapat mendorong upaya perlindungan bagi jurnalis dan media itu sendiri. Terlebih saat menghadapi ancaman serangan fisik, non fisik hingga kriminalisasi. Dengan penguatan staf legal, diharap perusahaan media dapat berdaya untuk melindungi diri sendiri, dan jurnalisnya. Untuk itu, LBH Pers merasa perlu untuk melakukan pelatihan terhadap legal
- [[Buku Saku] Advokasi Ketenagakerjaan](https://lbhpers.org/buku-saku-advokasi-ketenagakerjaan/) - Pandemi covid-19 yang masih mewabah hingga awal tahun 2022 membuat kondisi perekonomian masih sulit. Kondisi itu juga mempengaruhi kesejahteraan pekerja media. Bentuk-bentuk pelanggaran ketenagakerjaan selalu merugikan pekerja selama masa pagebluk ini. Padahal hak atas kerja dan penghasilan yang layak merupakan jaminan yang hakiki dan wajib dilindungi negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D butir (2) UUD
- [Media dan Perubahan Iklim : Studi atas Bingkai dan Keterbacaan Media Mengenai Perubahan Iklim di Media Daring](https://lbhpers.org/media-dan-perubahan-iklim-studi-atas-bingkai-dan-keterbacaan-media-mengenai-perubahan-iklim-di-media-daring/) - Pada 2016, Indonesia masuk dalam barisan 195 negara yang berupaya mengurangi emisi karbon, pemicu perubahan iklim di planet bumi. Indonesia bulat menyatakan komitmennya untuk mengurangi laju peningkatan suhu bumi setelah meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement). Berbagai upaya untuk menjaga suhu bumi tetap di bawah 2 derajat celsius terus dilakukan. Oleh pemerintah, penggiat organisasi masyarakat sipil
- [Pelatihan Advokat PDP oleh AAI Jaktim dan LBH Pers: Dari Konsep Data Pribadi, Hak Subjek Data, hingga Kewajiban Pengendali Data](https://lbhpers.org/pelatihan-advokat-pdp-oleh-aai-jaktim-dan-lbh-pers-dari-konsep-data-pribadi-hak-subjek-data-hingga-kewajiban-pengendali-data/) - Jakarta – Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC Jakarta Timur dan LBH Pers Jakarta telah melangsungkan Pelatihan Advokat Pelindungan Data Pribadi di Jakarta, Jumat (4/8). Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Mappajanci Ridwan Saleh selaku Ketua Cabang AAI DPC Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Mappajanci menjelaskan Peserta dalam pelatihan ini adalah para advokat yang berasal baik dari firma
- [LBH Pers Gelar Diskusi Multi Stakeholder untuk Membahas Tantangan Kebebasan Pers di Momen Pemilu 2024](https://lbhpers.org/lbh-pers-gelar-diskusi-multi-stakeholder-untuk-membahas-tantangan-kebebasan-pers-di-momen-pemilu-2024/) - Jakarta – LBH Pers, didukung oleh Internews Media dan USAID, telah mengadakan “Diskusi Multi Stakeholder untuk Mendorong Perlindungan Jurnalis dan Independensi Media dalam Masa Pemilu 2024” di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (2/8). Dalam kegiatan ini, para stakeholder dari berbagai kalangan dipertemukan untuk mendiskusikan tantangan dalam mewujudkan independensi media dan perlindungan jurnalis pada momen Pemilu. Chief
- [Kebebasan Sipil dan Politik Hukum di Era Pemanipulasian](https://lbhpers.org/kebebasan-sipil-dan-politik-hukum-di-era-pemanipulasian/) - Oleh: Herlambang P. Wiratraman[1] Sudah cukup banyak studi, menjelaskan bahwa merosotnya kebebasan sipil berseiring dengan melemahnya atau merosotnya kualitas demokrasi[2]. Fenomena kemunduran demokrasi itu sendiri, bahkan dalam konteks Indonesia memiliki kecenderungan pada kekuasaan yang kian otoriter. Pemanfaatan instrumen kekuasaan negara, dengan cara cara kekerasan, intimidatif dan bahkan tanpa pertanggungjawaban. Narasi, isu, dan kemasan represinya, beragam
- [Panduan Strategi Advokasi Pelanggaran  Pelindungan Data Pribadi bagi Pemberi  Bantuan Hukum di Indonesia](https://lbhpers.org/panduan-strategi-advokasi-pelanggaran-pelindungan-data-pribadi-bagi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia/) - Akses Bantuan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Data Pribadi adalah Hak Asasi Manusia Presiden Jakarta Widodo telah mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-Undang ini diharapkan dapat melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik dari penyalahgunaan. Pengesahan undang-undang ini juga menandai era
- [Koalisi Serius: Revisi UU ITE Jangan Setengah-setengah dan Terburu-buru](https://lbhpers.org/koalisi-serius-revisi-uu-ite-jangan-setengah-setengah-dan-terburu-buru/) - Jakarta, 10 Juli 2023 - Dalam masa persidangan V DPR RI, pembahasan revisi kedua UU ITE dilakukan secara tertutup, tergesa-gesa, dan minim partisipasi bermakna dari masyarakat. Kondisi ini berpotensi membahayakan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh instrumen hukum nasional dan internasional. Saat ini revisi kedua UU ITE telah memasuki tahap pembahasan oleh
- [Indonesian Civil Society Solidarity Demands the Vietnamese Government to #FreeBach](https://lbhpers.org/indonesian-civil-society-solidarity-demands-the-vietnamese-government-to-freebach/) - Jakarta, 19 Juni 2023 - On this day, civil society in Indonesia carried out the #FreeBach action at the National Monument, Jakarta. This action is a form of solidarity between countries to demand the Vietnamese government to free Bach from criminalization. Dang Dinh Bach (“Bach”) - https://www.standwithbach.org/ - is an environmental justice lawyer in Vietnam.
- [Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD): Majelis Hakim PTUN Jakarta Abaikan Kerugian Warga yang Terdampak Pemblokiran 8 Platform](https://lbhpers.org/tim-advokasi-kebebasan-digital-takd-majelis-hakim-ptun-jakarta-abaikan-kerugian-warga-yang-terdampak-pemblokiran-8-platform/) - JAKARTA – Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) menyayangkan amar putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terkait dampak pemblokiran delapan platform pada 30 Juli 2022. Putusan tersebut mengabaikan serangkaian fakta hukum mengenai tindakan pemblokiran oleh Kemenkominfo yang merugikan warga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan
- [[SIARAN PERS] KompasTV Dituntut Membayar Royalti, Upaya Membungkam Pers terkait KCIC](https://lbhpers.org/siaran-pers-kompastv-dituntut-membayar-royalti-upaya-membungkam-pers-terkait-kcic/) - JAKARTA - Redaksi KompasTV berkunjung ke Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Jakarta pada Rabu (9/5). Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi menyampaikan bahwa KompasTV dan Kompas.com menerima dua tuntutan klaim hak cipta video Youtube (YouTube copyright strike) oleh seorang youtuber (content creator) mitra Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Video berita yang terkena YouTube copyright
- [[Annual Report 2021 LBH Pers] Pandemi, Oligarki, dan Ke(tidak)bebasan Pers](https://lbhpers.org/annual-report-2021-lbh-pers-pandemi-oligarki-dan-ketidakbebasan-pers/) - Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) kembali mencatat tantangan dan sejumlah pelanggaran kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi sepanjang tahun 2021. Kondisi pandemi turut menciptakan pola baru pelanggaran kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Indonesia. Model pelanggaran dengan menggunakan kekerasan ataupun secara ketenagakerjaan. Melalui mandat organisasi, LBH Pers telah
- [Brief Modul:  Analisis Referensi Hukum PDP dari Berbagai Modul yang Sudah Dikembangkan Baik Internasional Maupun Nasional](https://lbhpers.org/brief-modul-analisis-referensi-hukum-pdp-dari-berbagai-modul-yang-sudah-dikembangkan-baik-internasional-maupun-nasional/) - Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 adalah setiap data tentang seseorang baik yang ter-identifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non-elektronik. Data pribadi ini menjadi penting karena termasuk hak yang harus
- [Brief Modul: Penelitian Temuan Kasus PDP](https://lbhpers.org/brief-modul-penelitian-temuan-kasus-pdp/) - Konsep pelindungan data pribadi (PDP) selalu selaras dengan konsep pelindungan hak atas privasi. Konsep hak atas privasi ini termaktub dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan: “Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang
- [Pernyataan Sikap: AJI dan LBH Pers Kecam Dugaan Union Busting Serikat Pekerja Antara](https://lbhpers.org/pernyataan-sikap-aji-dan-lbh-pers-kecam-dugaan-union-busting-serikat-pekerja-antara/) - Ketua Serikat Pekerja Antara Abdul Gofur mendapat Surat Peringatan Ketiga (SP3) dengan tuduhan sepihak Pelanggaran Disiplin Berat pada 13 Maret 2023. Surat peringatan ini disertai dengan sanksi berupa pembebasan Abdul Gofur dari jabatan fungsional. Penyebabnya adalah tulisan yang disampaikan Abdul Ghofur di media sosial yakni Facebook Forum Komunikasi Antara dan Grup WhatsApp Keluarga Antara pada
- [Annual Report 2022: Melawan Kepungan Represi](https://lbhpers.org/annual-report-2022-melawan-kepungan-represi/) - Setahun telah berlalu, rekam jejak kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi tercatat dengan jelas dalam laporan tahunan LBH Pers tahun 2022. Kekerasan yang tercatat adalah kekerasan secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Annual report bertujuan untuk melaporkan kepada publik umumnya dan kepada anggota perkumpulan secara khusus tentang apa yang telah dilakukan oleh LBH Pers
- [Ringkasan Putusan Pengadilan Atas Pemutusan Internet Indonesia](https://lbhpers.org/ringkasan-putusan-pengadilan-atas-pemutusan-internet-indonesia/) - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) bersama beberapa organisasi masyarakat sipil menjadi penasihat hukum bagi AJI Indonesia dan SAFEnet dalam menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI dan Presiden RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Objek gugatan adalah tindakan Perbuatan Melanggar Hukum pemerintah atau badan yang berupa pemutusan akses internet (internet shutdown) dan
- [Jurnalis Dipukul Bahkan Ditangkap Saat Meliput Demo UU Cipta Kerja](https://lbhpers.org/jurnalis-dipukul-bahkan-ditangkap-saat-meliput-demo-uu-cipta-kerja/) - Press Release Untuk Diberitakan SEGERA Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta, 8 Oktober 2020. Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara. Jurnalis CNNIndonesia.com Tohirin, ia mengaku kepalanya
- [[Siaran Pers] Perkembangan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Majalah Geotimes](https://lbhpers.org/siaran-pers-perkembangan-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-di-majalah-geotimes/) - Kami Tim Pendamping penyintas yang terdiri dari LBH Pers, AJI Jakarta, LBH Apik Jakarta, ICJR, YLBHI dan SAFEnet yang dibentuk pada 3 Februari 2022, telah melakukan serangkaian proses pengumpulan bukti dan saksi atas kasus dugaan Kekerasan Seksual di kantor Geotimes pada tahun 2015. Temuan-temuan ini telah kami sampaikan kepada manajemen GeoMedia Group untuk ditindaklanjuti; Temuan
- [Tim U-HAM Menghadirkan Ahli dalam Pengujian UU Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi](https://lbhpers.org/tim-u-ham-menghadirkan-ahli-dalam-pengujian-uu-pengadilan-ham-di-mahkamah-konstitusi/) - Senin (16/01/2023), Uji materi UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimohonkan oleh Marzuki Darusman, Muhammad Busyro Muqoddas serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang tergabung dalam Tim Universalitas Hak Asasi Manusia (Tim U-HAM) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang saat ini adalah pemeriksaan Ahli yang dihadirkan oleh para pemohon beserta kuasanya, yaitu Ahli Hukum
- [[SIARAN PERS] PUTUSAN PTUN AMBON BERSIFAT ULTRA PETITA](https://lbhpers.org/siaran-pers-putusan-ptun-ambon-bersifat-ultra-petita/) - Lembaga Pers Mahasiswa Lintas di Institut Agama Islam Negeri Ambon mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Ambon pada Kamis, 8 Desember 2022. Upaya banding ini sebagai jalan untuk memperjuangkan pers mahasiswa itu kembali ke kampus setelah dibekukan pada 17 Maret lalu. Upaya banding dilakukan kembali setelah gugatan empat pengurus pers
- [[Siaran Pers] UNESCO, Komnas HAM dan LBH Pers gelar Pelatihan Kebebasan Berekspresi dan Keselamatan Jurnalis Bersama Polda Jawa Timur](https://lbhpers.org/siaran-pers-unesco-komnas-ham-dan-lbh-pers-gelar-pelatihan-kebebasan-berekspresi-dan-keselamatan-jurnalis-bersama-polda-jawa-timur/) - Pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2022, UNESCO Jakarta, Komnas HAM dan LBH Pers bekerjasama dengan Lemdiklat Polri dan Polda Jawa Timur melaksanakan pelatihan untuk anggota kepolisian dan jurnalis di Hotel Primebiz Surabaya dengan tema Pelatihan HAM: Kebebasan Bereskpresi dan Keamanan Jurnalis untuk Petugas Keamanan. Peserta pelatihan terdiri dari 25 anggota kepolisian yang terdiri
- [LBH Pers merilis Annual Report tahun 2022: Jurnalisme dalam Kepungan Represi](https://lbhpers.org/lbh-pers-merilis-annual-report-tahun-2022-jurnalisme-dalam-kepungan-represi/) - Rabu (11/01/2023), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melaksanakan Desiminasi Annual Report tahun 2022 yang bertajuk “Jurnalisme dalam Kepungan Represi” secara hybrid. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan peluncuran microsite bernama Portal Bantuan Hukum Virtual dengan domain lapor.lbhpers.org. Pelaksanaan desiminasi ini dihadiri oleh berbagai organisasi jurnalis serta pers mahasiswa baik daring melalui zoom maupun luring. Selain itu
- [[Siaran Pers] AJI Indonesia, LBH Pers dan KIKA Mengecam Pembekuan dan Kekerasan terhadap LPM Lintas IAIN Ambon](https://lbhpers.org/siaran-pers-aji-indonesia-lbh-pers-dan-kika-mengecam-pembekuan-dan-kekerasan-terhadap-lpm-lintas-iain-ambon/) - Tiga organisasi yang terdiri dari AJI Indonesia, LBH Pers dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mengirimkan surat terbuka ke Rektor IAIN Ambon. Surat terbuka itu sebagai bentuk protes atas pembekuan LPM Lintas setelah menerbitkan majalah dengan judul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” edisi 14 Maret 2022. Majalah tersebut adalah hasil liputan investigasi tim redaksi terkait
- [[Modul] Pelatihan bagi Jurnalis](https://lbhpers.org/pelatihan-bagi-jurnalis/) - Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Papua menjadi salah satu provinsi yang kini menjadi sasaran
- [[Modul] Pelatihan untuk Masyarakat Sipil pada Isu Lingkungan dan Keterbukaan Informasi Publik](https://lbhpers.org/modul-pelatihan-untuk-masyarakat-sipil-pada-isu-lingkungan-dan-keterbukaan-informasi-publik/) - Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Perlu satu modul dan pelatihan yang ditujukan bagi mereka yang menjalankan advokasi di sektor perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan pendalaman dalam isu keterbukaan informasi
- [[Siaran Pers] Pembungkaman terhadap Produk Jurnalistik Lintas Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan](https://lbhpers.org/siaran-pers-pembungkaman-terhadap-produk-jurnalistik-lintas-bertentangan-dengan-peraturan-perundang-undangan/) - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melanjutkan sidang kasus gugatan SK Rektor No 92 tentang pembekuan LPM Lintas, Senin, 17 Oktober 2022. Sidang yang dipimpin I Gede Eka Putra Suartana menghadirkan tiga orang ahli dari pihak penggugat. Ahli pers, Imam Wahyudi menyatakan majalah yang diterbitkan pers mahasiswa Lintas di Institut Agama Islam Negeri
- [[Siaran Pers] Mahkamah Agung Perintahkan Sindo Weekly Bayar Pesangon 14 Pekerja](https://lbhpers.org/siaran-pers-mahkamah-agung-perintahkan-sindo-weekly-bayar-pesangon-14-pekerja/) - Perjuangan panjang dan berliku yang ditempuh 14 eks pekerja pada salah satu grup MNC itu akhirnya terbayar. Meski sebelumnya gugatan perselisihan kepentingan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dimentahkan, namun putusan Mahakamah Agung menganulir putusan tingkat pertama dan menghukum Sindo Weekly untuk membayar hak-hak pekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
- [[Siaran Pers] Saksi Tergugat yang Dihadirkan Tak Pernah Membaca Karya Jurnalistik Lintas yang Dipermasalahkan oleh Kampus](https://lbhpers.org/siaran-pers-saksi-tergugat-yang-dihadirkan-tak-pernah-membaca-karya-jurnalistik-lintas-yang-dipermasalahkan-oleh-kampus/) - Sidang kasus gugatan SK Rektor No 92 tentang pembekuan LPM Lintas kembali digelar pada Senin, 24 Oktober 2022 di Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi fakta dan ahli dari pihak tergugat. Pihak tergugat mendatangkan 3 saksi fakta dan satu ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Muslim Indonesia yaitu Fahri
- [Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia](https://lbhpers.org/buku-hak-atas-penghapusan-informasi/) - Antara Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan dalam tata kelola internet. Kebijakan konten yang yang berkutat pada persoalan hoaks, penyebaran kebencian dan pornografi. Kejahatan dunia maya berupa perjudian online dan terorisme, privasi, hak cipta dan perlindungan konsumen masih menjadi masalah masalah yang perlu penyelesaian. Terkait data pribadi, Indonesia juga
- [[Siaran Pers] Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Bukan Kriminal, Hentikan Upaya Pemidanaan Penggiat LPM Lintas IAIN Ambon!](https://lbhpers.org/siaran-pers-pengungkapan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-bukan-kriminal-hentikan-upaya-pemidanaan-penggiat-lpm-lintas-iain-ambon/) - Koalisi Pembela Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Lintas mendesak Polda Maluku menghentikan upaya pemidanaan terhadap sembilan penggiat LPM Lintas IAIN Ambon. Upaya pemidanaan terhadap Penggiat LPM Lintas ini semakin menunjukan bahwa IAIN Ambon tidak dapat mewujudkan ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Di samping itu, upaya kriminalisasi ini juga menciderai hak atas kebebasan berekspresi dan akademik
- [[Siaran Pers] Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Pelaku Peretasan dan Penyebar Hoaks terhadap Sasmito](https://lbhpers.org/siaran-pers-komite-keselamatan-jurnalis-desak-polisi-usut-pelaku-peretasan-dan-penyebar-hoaks-terhadap-sasmito/) - Pernyataan Sikap Komite Keselamatan Jurnalis Media sosial dan nomor WhatsApp Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim, diretas pada Rabu, 23 Februari 2022. Pembobolan sistem keamanan digital milik Sasmito terjadi sekitar pukul 18.15 WIB. Saat itu, dia menerima notifikasi WhatsApp jika nomornya telah didaftarkan pada perangkat lain. Nomor tersebut kemudian tidak bisa menerima
- [[Siaran Pers] Presiden dan DPR Jangan Menggantung Kelanjutan Proses Pembahasan dan Pengesahan RUU PDP](https://lbhpers.org/siaran-pers-presiden-dan-dpr-jangan-menggantung-kelanjutan-proses-pembahasan-dan-pengesahan-ruu-pdp/) - Siaran Pers Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA‐PDP) DPR akan segera memasuki masa reses, dengan berakhirnya Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Mengingat belum ada kepastian perihal persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP), yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat sipil fokus pada penguatan ekosistem
- [[Siaran Pers] Refleksi LBH Pers se-Indonesia di Hari Pers Nasional 2022: Melindungi Pers Melindungi Demokrasi](https://lbhpers.org/siaran-pers-refleksi-lbh-pers-se-indonesia-di-hari-pers-nasional-2022-melindungi-pers-melindungi-demokrasi/) - Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari 2022 harus menjadi memontum refleksi dan evaluasi terhadap kondisi pers di Indonesia. Berikut refleksi LBH Pers se Indonesia pada HPN 2022: 1. Kekerasan fisik terhadap jurnalis masih terus terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelesaian dan proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Banyak faktor proses
- [[Executive Summary] Pandemic, Oligarchy, and the (Un)Freedom of the Press](https://lbhpers.org/executive-summary-pandemic-oligarchy-and-the-unfreedom-the-press/) - As in previous years, The Press Legal Aid Institute (LBH Pers) has again noted the challenges and a number of violations of press freedom, freedom of expression and information disclosure throughout 2021. The pandemic has also created a new pattern of violations of press freedom, freedom of expression and information disclosure in Indonesia. Model violations
- [[Siaran Pers] LBH Pers Beri Masukan ke Dewan Pers Terkait Perpanjangan MoU (Dewan Pers – Polri) tentang Perlindungan Wartawan dari Kriminalisasi dan Kekerasan](https://lbhpers.org/siaran-pers-lbh-pers-beri-masukan-ke-dewan-pers-terkait-perpanjangan-mou-dewan-pers-polri-tentang-perlindungan-wartawan-dari-kriminalisasi-dan-kekerasan/) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memberikan masukan perubahan terhadap perpanjangan MoU / Nota Kesepahaman No: 02/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan yang akan berakhir pada 9 Februari 2022. Usulan masukan perubahan ini merupakan peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mengawal kebebasan pers, yang dimana masih
- [[Siaran Pers] Karyawan KBR di-PHK sepihak, Pendamping Desak Perusahaan Cabut Putusan PHK](https://lbhpers.org/siaran-pers-karyawan-kbr-di-phk-sepihak-pendamping-desak-perusahaan-cabut-putusan-phk/) - Jakarta, 13 Januari 2022- Friska Kalia, eks pekerja dari PT Media Lintas Inti Nusantara (KBR) menjalani proses mediasi perselisihan hubungan industrial setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan pada September 2021. Agenda mediasi dilakukan pada hari Senin, 10 Januari 2021. Friska di-PHK oleh perusahaan setelah tiga unggahan media sosial miliknya dinyatakan perusahaan sebagai
- [[Siaran Pers] Vonis Setengah Hati bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo](https://lbhpers.org/siaran-pers-vonis-setengah-hati-bagi-pelaku-kekerasan-terhadap-jurnalis-tempo/) - Rabu 12 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bersalah dua terdakwa penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi. Keduanya - Brigadir Kepala Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi- dihukum 10 bulan penjara dan restitusi sebesar Rp. 13.813.000,- kepada Nurhadi dan Rp. 21.850.000,- kepada F. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU yaitu 1 tahun 6
- [UNDANGAN MASUKAN PUBLIK ATAS PENYUSUNAN MOU DEWAN PERS DAN POLRI TENTANG KOORDINASI DALAM PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN](https://lbhpers.org/undangan-masukan-publik-atas-penyusunan-mou-dewan-pers-dan-polri-tentang-koordinasi-dalam-perlindungan-kemerdekaan-pers-dan-penegakan-hukum-terkait-penyalahgunaan-profesi-wartawan/) - Dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers, Dewan Pers bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyepakati nota kesepahaman nomor 2/DP/MOU/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlidungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Akan tetapi, nota kesepahaman yang akan berakhir masa berlakunya pada Februari 2022 ini, dinilai belum cukup untuk melindungi wartawan dari upaya pemidanaan. Di satu
- [[Siaran Pers] Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Ancaman Nyata bagi Kemerdekaan Per](https://lbhpers.org/siaran-pers-vonis-bersalah-jurnalis-asrul-ancaman-nyata-bagi-kemerdekaan-per/) - Selasa, 23 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palopo memutuskan jurnalis berita.news Muhamad Asrul bersalah dengan pidana penjara 3 bulan penjara, dalam nomor perkara 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Meskipun vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pidana 1 tahun penjara karena dituduh melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang
- [[Siaran Pers] AJI, AMSI dan IJTI Ajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pada Pengujian UU Pers](https://lbhpers.org/siaran-pers-aji-amsi-dan-ijti-ajukan-permohonan-sebagai-pihak-terkait-pada-pengujian-uu-pers/) - Kamis (4 November 2021), tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui Kuasa Hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung kepada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021. Permohonan
- [[Siaran Pers] LBH Pers Kirimkan Amicus Curiae untuk Perkara Kekerasan Kepada Nurhadi Jurnalis Tempo](https://lbhpers.org/siaran-pers-lbh-pers-kirimkan-amicus-curiae-untuk-perkara-kekerasan-kepada-nurhadi-jurnalis-tempo/) - Selasa, 3 November 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara nomor: 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby terkait kasus dugaan penganiayaan kepada Nurhadi selaku Jurnalis Tempo yang sedang menjalankan kerja - kerja pers. Perkara bermula pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 ketika Nurhadi ditugaskan untuk melakukan wawancara doorstop di
- [[Siaran Pers] Cap Hoaks oleh Polres Lutim dan Serangan pada Situs Media Projectmultatuli.org Ancaman Kemerdekaan Pers](https://lbhpers.org/siaran-pers-cap-hoaks-oleh-polres-lutim-dan-serangan-pada-situs-media-projectmultatuli-org-ancaman-kemerdekaan-pers/) - Siaran Pers Komite Keselamatan Jurnalis Website media Projectmultatuli.org diduga mendapat serangan DDoS (Distributed Denial of Service) pada Rabu, 6 Oktober 2021 pulul 18.00 WIB. Hanya berselang dua jam setelah menerbitkan satu artikel berita dalam serial laporan #PercumaLaporPolisi berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan” sore sekitar pukul 16.00 WIB. DDoS
- [[Siaran Pers] Ahli Tegaskan Proses Peradialan Pidana Jurnalis Asrul Prematur](https://lbhpers.org/siaran-pers-ahli-tegaskan-proses-peradialan-pidana-jurnalis-asrul-prematur/) - Perkara Pemberitaan Harus Pakai UU Pers PALOPO - Pakar hukum media dan pers dari Universitas Airlangga, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan, perkara UU ITE yang menjerat jurnalis media Berita.News, Muh. Asrul, tidak semestinya masuk ke meja hijau. Hal itu ditegaskan Herlambang saat bersaksi secara daring sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara UU ITE dengan
- [[Siaran Pers] Masyarakat Sipil Ajukan Kesimpulan Judicial Review Kewenangan Pemerintah Memutus Akses Elektronik dalam UU ITE](https://lbhpers.org/siaran-pers-masyarakat-sipil-ajukan-kesimpulan-judicial-review-kewenangan-pemerintah-memutus-akses-elektronik-dalam-uu-ite/) - Upaya masyarakat sipil mengajukan pengujian undang - undang atau judicial review Pasal 40 ayat 2b Undang - Undang ITE terkait kewenangan Pemerintah memutus internet pada Mahkamah Konstitusi (MK) segera menuju babak akhir. Kuasa Hukum Para Pemohon telah melengkapi dokumen kesimpulan permohonan pada tanggal 31 Agustus 2021. Permohonan pengujian norma pasal 40 ayat 2b UU ITE
- [[Pernyataan Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Keras Pemanggilan Terhadap LBH Padang Oleh Polda Sumatera Barat](https://lbhpers.org/pernyataan-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-mengecam-keras-pemanggilan-terhadap-lbh-padang-oleh-polda-sumatera-barat/) - Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemanggilan LBH Padang oleh Polda Sumbar sebagai sikap anti-kritik atas tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Dana Covid-19 di Sumatera Barat dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan sebanyak Rp 4,9 miliar dan upaya menghalang-halangi Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat untuk
- [[Siaran Pers] Uji Materi UU PSDN : Meminta MK Menerbitkan Putusan Provisi (Sela) untuk Menunda Implementasi Rekrutmen Komponen Cadangan](https://lbhpers.org/siaran-pers-uji-materi-uu-psdn-meminta-mk-menerbitkan-putusan-provisi-sela-untuk-menunda-implementasi-rekrutmen-komponen-cadangan/) - Siaran pers diterbitkan terkait sidang lanjutan uji materi UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 4 Agustus 2021. Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN, pekan ini. Agenda persidangan kali ini adalah perbaikan permohonan. Para pemohon
- [[Siaran Pers] Advokat dan Pendamping Hukum Tidak Dapat Dituntut Pidana](https://lbhpers.org/siaran-pers-advokat-dan-pendamping-hukum-tidak-dapat-dituntut-pidana/) - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraning dilaporkan ke Polda Bali terkait dugaan makar karena memberi bantuan hukum terhadap massa aksi Papua. Laporan tersebut berbentuk pengaduan masyarakat dengan nomor registrasi Dumas/539/VIII/2021/SPKT Polda Bali. Mirisnya pelapor merupakan asisten advokat yang mestinya mengetahui perlindungan terhadap pemberi bantuan hukum. Dalam uraian singkat laporan tersebut, diketahui
- [[Siaran Pers] Menyoal Somasi Terhadap ICW: Pemberangusan Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi](https://lbhpers.org/siaran-pers-menyoal-somasi-terhadap-icw-pemberangusan-demokrasi-dan-upaya-kriminalisasi/) - Rekan-rekan jurnalis, berikut pernyataan dari 109 organisasi masyarakat sipil menyikapi somasi dari Moeldoko terhadap ICW. Untuk kebutuhan kutipan, silahkan menggunakan Erasmus Napitupulu (ICJR), M Isnur (YLBHI), dan Julius Ibrani (PBHI). Terima kasih! Praktik pembungkaman atas kritik masyarakat kembali terjadi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW)
- [[Siaran Pers Bersama] Upaya Kriminalisasi Aksi Tembak Laser, Bukti Pimpinan KPK Dukung Pelemahan KPK](https://lbhpers.org/siaran-pers-bersama-upaya-kriminalisasi-aksi-tembak-laser-bukti-pimpinan-kpk-dukung-pelemahan-kpk/) - Pada tanggal 19 Juli 2021 petang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim aksi penembakan laser telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK. Jika menurut pada keterangan pernyataan pers dari KPK yang
- [[Siaran Pers] Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE](https://lbhpers.org/siaran-pers-pedoman-implementasi-uu-ite-tidak-menyelesaikan-akar-masalah-segera-revisi-uu-ite/) - Rilis Koalisi Serius Revisi UU ITE atas Terbitnya SKB Pedoman Implementasi UU ITE Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI,
- [[Siaran Pers] Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polda Sumut, Ungkap Pembunuh Marsal Harahap](https://lbhpers.org/siaran-pers-komite-keselamatan-jurnalis-desak-polda-sumut-ungkap-pembunuh-marsal-harahap/) - Jurnalis Mara Salem Harahap alias Marsal Harahap, ditemukan tewas dengan luka tembakan ditubuhnya. Marsal merupakan Pemimpin Redaksi lassernewstoday.com di Sumatera Utara. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobil yang dikendarainya, pada Sabtu dini hari, 19 Juni 2021. Lokasi tempat ditemukannya mobil korban tersebut, tidak jauh dari rumah Marsal, di Huta VII, Nagori Karang Anyar,
- [[Siaran Pers] IndonesiaLeaks Mendesak Aparat Lindungi Jurnalis](https://lbhpers.org/siaran-pers-indonesialeaks-mendesak-aparat-lindungi-jurnalis/) - Rilis untuk segera disiarkan Sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks telah menerbitkan liputan investigasi pada 6 Juni 2021. Liputan itu mengangkat dugaan penyingkiran 75 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Kegiatan ini menjadi bagian dari alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terdapat sejumlah kejanggalan dalam penyusunan peraturan komisi (Perkom) yang menjadi
- [[Siaran Pers] Minim Pelibatan Masyarakat Secara Substansial: RKUHP Butuh Dibahas Terbuka Bukan Sosialisasi Searah](https://lbhpers.org/siaran-pers-minim-pelibatan-masyarakat-secara-substansial-rkuhp-butuh-dibahas-terbuka-bukan-sosialisasi-searah/) - [Rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP Merespon Diskusi Publik Rancangan KUHP Kemenkumham] Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan 11 kegiatan sosialisasi Rancangan KUHP (RKUHP), dan dimana senin, 14 Juni 2021 merupakan giliran sosialiasi RKUHP di Jakarta. Untuk merespon kegiatan ini, maka beberapa catatan Aliansi adalah sebagai berikut: Pertama, dalam acara kegiatan ini, Aliansi tidak melihat ada
- [[Siaran Pers Bersama] Matinya Internet di Jayapura Hambat Kebebasan Pers dan Pemenuhan Hak atas Informasi](https://lbhpers.org/siaran-pers-bersama-matinya-internet-di-jayapura-hambat-kebebasan-pers-dan-pemenuhan-hak-atas-informasi/) - Siaran Pers Bersama AJI, SAFEnet, LBH Pers PT Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan pada 6 Mei 2021 tentang terputusnya sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak – Jayapura di dasar laut, 280 km dari Biak dan 360 km dari Jayapura sejak 30 April 2021. Putusnya sistem
- [[Siaran Pers] Antisipasi THR Mangkrak, AJI Jakarta dan LBH Pers Buka Kembali Posko Pengaduan](https://lbhpers.org/siaran-pers-antisipasi-thr-mangkrak-aji-jakarta-dan-lbh-pers-buka-kembali-posko-pengaduan/) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali membuka posko pengaduan ketenagakerjaan bagi para pekerja media. Fokus posko pengaduan ketenagakerjaan tahun 2021 ini terutama mengantisipasi momentum THR yang seharusnya dibayarkan dalam waktu dekat ini dan paling lambat H-7 lebaran. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
- [[Siaran Pers] Mendesak Audit Independen Alutsista](https://lbhpers.org/siaran-pers-mendesak-audit-independen-alutsista/) - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan peristiwa yang tragis dan memprihatinkan kita semua. Kita patut sedih dan berduka atas peristiwa itu. Para prajurit TNI gugur ditengah proses latihan yang sedang dilakukan. Di tengah keprihatinan dan rasa duka itu, tentu peristiwa itu perlu
- [[Siaran Pers] KKJ Mendesak Polisi Usut Teror Terhadap Jurnalis Tabloid Jubi Victor Mambor](https://lbhpers.org/siaran-pers-kkj-mendesak-polisi-usut-teror-terhadap-jurnalis-tabloid-jubi-victor-mambor/) - Pemimpin Umum Tabloid Jubi Victor Mambor mengalami teror. Berdasarkan kronologis AJI Jayapura, mobil milik Victor Mambor yang diparkir dekat rumahnya dirusak orang pada Rabu (21/4/2021). Perusakan terjadi pada dini hari yang diperkirakan antara pukul 00.00 hingga pukul 02.00 WIT. Kerusakan terjadi pada kaca depan mobil yang mengalami keretakan dan kaca mobil sebelah kiri hancur. Selain
- [[Siaran Pers Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis] Ahli: Nurhadi Sejalan Kode Etik dan Dilindungi UU Pers](https://lbhpers.org/siaran-pers-aliansi-anti-kekerasan-terhadap-jurnalis-ahli-nurhadi-sejalan-kode-etik-dan-dilindungi-uu-pers/) - Ahli Hukum Pers dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan bahwa jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, haruslah dilindungi oleh Undang-undang Pers No 40 tahun 1999. Kegiatan jurnalistiknya merupakan langkah yang lazim dilakukan dan bahkan merefleksikan kegiatan jurnalistik yang sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik. Nurhadi merupakan jurnalis korban penganiayaan dan kekerasan, sejumlah anggota kepolisian.
- [[Rilis AJI Jakarta dan LBH Pers] Alasan PHK Kumparan karena Efisiensi Akibat Pandemi COVID-19 Tidak Terbukti](https://lbhpers.org/rilis-aji-jakarta-dan-lbh-pers-alasan-phk-kumparan-karena-efisiensi-akibat-pandemi-covid-19-tidak-terbukti/) - Jakarta, 31 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta pada Rabu (31/3), memutuskan tentang PHK jurnalis kumparan, Nurul Nur Azizah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan PHK tanggal 27 Juli 2020, batal demi hukum. Majelis Hakim juga menyatakan, dalam amar pertimbangan bahwa PHK terhadap Nurul yang disebabkan oleh efisiensi tidak berdasarkan, sebagaimana pasal
- [[Siaran Pers] LBH Pers Luncurkan Protokol Keamanan Jurnalis Meliput Isu Kejahatan Lingkungan : Tiada Berita Seharga Nyawa](https://lbhpers.org/siaran-pers-lbh-pers-luncurkan-protokol-keamanan-jurnalis-meliput-isu-kejahatan-lingkungan-tiada-berita-seharga-nyawa/) - Pada hari Rabu 24 Maret 2021 LBH Pers bersama Kemitraan Partnership mengadakan diskusi peluncuran protokol keamanan jurnalis dalam meliput isu kejahatan lingkungan. Diskusi yang diadakan secara daring dengan dimoderatori oleh Febriana Firdaus dan dihadiri oleh beberapa penanggap seperti Ririn Sefsani dari Kemitraan, Jorim Ramm Kedutaan Belanda, Peter ter Velde dari Pressvlig Belanda (Organisasi Pers di
- [[Siaran Pers] Komunitas Pers Desak Segera Revisi UU ITE](https://lbhpers.org/siaran-pers-komunitas-pers-desak-segera-revisi-uu-ite/) - Hari ini, Rabu, 10 Maret 2021, sejumlah lembaga dan organisasi pers memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Dr. Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam. Pertemuan hari ini diikuti ketua dan direktur lembaga yakni Ade Wahyudin (LBH Pers), Wens Manggut (Asosiasi Media Siber
- [[Siaran Pers KA-PDP] Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 dan Pelindungan Data Pribadi](https://lbhpers.org/siaran-pers-ka-pdp-sistem-informasi-satu-data-vaksinasi-covid-19-dan-pelindungan-data-pribadi/) - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan SKB ini, diketahui bahwa Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 mengintegrasikan data dari berbagai sumber data seperti Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,
- [Pernyataan Sikap LBH Pers Terkait SE Polri Tentang Pedoman Penanganan Perkara Atas Perkembangan Situasi Penerapan UU ITE](https://lbhpers.org/pernyataan-sikap-lbh-pers-terkait-se-polri-tentang-pedoman-penanganan-perkara-atas-perkembangan-situasi-penerapan-uu-ite/) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif. Surat Edaran tersebut megatur mengenai pedoman Polri melaksanakan penegakan hukum terkait situasi penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Mencermati Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut
- [[Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil] Libatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE](https://lbhpers.org/siaran-pers-koalisi-masyarakat-sipil-libatkan-pihak-independen-dalam-tim-kajian-uu-ite/) - Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada dua hal yang perlu dikritisi. Pertama, tidak
- [[Siaran Pers] 35 Karyawan Indopos Resmi Catatkan Perselisihan Hubungan Industrial ke Disnaker DKI Jakarta](https://lbhpers.org/siaran-pers-35-karyawan-indopos-resmi-catatkan-perselisihan-hubungan-industrial-ke-disnaker-dki-jakarta/) - JAKARTA- Serikat Pekerja Indopos (SP-IP) yang beranggotakan sebanyak 35 karyawan koran Harian Indopos secara resmi melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial sebagai dampak penutupan operasional perusahaan sejak 4 Januari 2021. Sebelum melakukan pencatatan, karyawan indopos didampingi pengacara LBH Pers Ahmad Fathanah Haris, SH dan Mustafa, SH, melakukan audiensi dengan Laila Arlini, S.sos, M.Si, Kepala Seksi Hubungan
- [[Rilis Koalisi Masyarakat Sipil] Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal](https://lbhpers.org/rilis-koalisi-masyarakat-sipil-presiden-jokowi-segera-cabut-pasal-karet-uu-ite-rakyat-mendesak-dan-siap-mengawal/) - Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun pernyataan tersebut tidak boleh
- [[Media Rilis] ICJR, LBH Pers, dan IJRS Tunggu Langkah Konkret Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE dan KUHAP serta Berikan Jaminan Perlindungan Jurnalis Seutuhnya](https://lbhpers.org/media-rilis-icjr-lbh-pers-dan-ijrs-tunggu-langkah-konkret-pemerintah-dan-dpr-revisi-uu-ite-dan-kuhap-serta-berikan-jaminan-perlindungan-jurnalis-seutuhnya/) - Senin, 08 Februari 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam memberikan atau menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah serta adanya peningkatan perbaikan pelayanan publik. Hal tersebut beliau sampaikan saat memberikan pidato dalam rangka peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI. Presiden Jokowi juga memberikan pernyataan bahwa pajak gaji pekerja media digratiskan hingga Juni 2021
- [(Ringkasan Eksekutif Penelitian ICJR, LBH Pers dan IJRS) Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis dalam Krisis](https://lbhpers.org/ringkasan-eksekutif-penelitian-icjr-lbh-pers-dan-ijrs-pandemi-covid-19-kebebasan-pers-dan-keselamatan-jurnalis-dalam-krisis/) - Jaminan kebebasan pers penting terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Antonio Guterres, sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milah fakta dan menilai kebenaran informasi seputar pandemi yang sedang berlangsung; Dengan dasar itu, ICJR, LBH Pers dan IJRS melakukan penelitian "Pandemi Covid-19:
- [Kapolri Baru Harus Tuntaskan Kasus Kekerasan Pers dan Hormati Kebebasan Berekspresi](https://lbhpers.org/kapolri-baru-harus-tuntaskan-kasus-kekerasan-pers-dan-hormati-kebebasan-berekspresi/) - Siaran Pers Penentuan calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis layak menjadi perhatian publik. Posisi kepala korps Bhayangkara itu menduduki posisi sangat strategis dalam setiap tata kelola pemerintahan. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sosok kapolri baru, terutama persoalan penjaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Kapolri baru harus mampu mendorong
- [Somasi Gubernur Kalimantan Selatan Memberi Contoh Buruk Respons Pejabat Publik Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat](https://lbhpers.org/somasi-gubernur-kalimantan-selatan-memberi-contoh-buruk-respons-pejabat-publik-terhadap-kebebasan-berekspresi-dan-menyampaikan-pendapat/) - Siaran Pers Ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam somasi tertanggal 17 Januari 2020 itu, kuasa hukum H. Sahbirin Noor mengancam akan melaporkan setiap perbuatan
- [Melawan Kekerasan Berbasis Agama dengan Tetap Memperhatikan Prinsip Negara Hukum: Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil akan SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI](https://lbhpers.org/melawan-kekerasan-berbasis-agama-dengan-tetap-memperhatikan-prinsip-negara-hukum-pernyataan-koalisi-masyarakat-sipil-akan-skb-larangan-kegiatan-penggunaan-simbol-dan-atribut-serta-penghentian-kegiat/) - Pers Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Pada Hari Ini, 30 Desember 2020 Pemerintah Republik Indonesia Mengumumkan "Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam" dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia
- [Pemidanaan GA dan Masifnya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik](https://lbhpers.org/pemidanaan-ga-dan-masifnya-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik/) - Siaran Pers Jakarta, 29 Desember 2020, - GA menjadi sorotan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan kasus video pornografi yang beredar di media sosial. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengingatkan kepada pihak Kepolisian bahwasalnya dalam muatan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sebagai pasal yang disangkakan, tidak dapat diberlakukan jika
- [Jurnalis Tempo Alami Percobaan Peretasan Usai Menulis Laporan Bansos, Segera Lindungi Jurnalis dari Ancaman Serangan Digital](https://lbhpers.org/jurnalis-tempo-alami-percobaan-peretasan-usai-menulis-laporan-bansos-segera-lindungi-jurnalis-dari-ancaman-serangan-digital/) - SIARAN PERS Jakarta- Pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 01.12 WIB, seorang jurnalis Tempo yang terlibat dalam laporan mengenai pembagian bansos mendapati kejanggalan pada email, akun media sosial, dan aplikasi pengirim pesan instan di ponselnya. Dimulai dari pemberitahuan aplikasi Telegram yang menunjukkan ada upaya masuk melalui perangkat yang tidak dikenal dengan alamat IP 114.124.172.93
- [Perma Larangan Mengambil Foto dan Merekam di Persidangan tanpa Izin Langgar UU Pers](https://lbhpers.org/perma-larangan-mengambil-foto-dan-merekam-di-persidangan-tanpa-izin-langgar-uu-pers/) - Siaran Pers Jakarta, 21 Desember 2020, - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, tertanggal 4 Desember 2020. Secara khusus pada Pasal 4 ayat (6) mengatur terkait kewajiban adanya izin hakim/ketua majelis hakim untuk dapat 'Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual' dalam
- [Sidang Pengujian UU ITE, Ahli: Kewenangan Pemerintah untuk Memutus Internet Harus Dibatasi](https://lbhpers.org/sidang-pengujian-uu-ite-ahli-kewenangan-pemerintah-untuk-memutus-internet-harus-dibatasi/) - Siaran Pers Jakarta - Sidang Perkara Nomor: 81/PUU-XVIII/2020 tentang permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (2b) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE) kembali berlanjut, Selasa, 15 Agustus 2020. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dua saksi ahli dari Pihak Pemohon Koalisi Masyarakat Sipil, yaitu Dr. Herlambang P. Wiratraman,
- [Vonis JRX : Hakim Terjebak di Dalam Penafsiran “Pasal Karet” UU ITE](https://lbhpers.org/vonis-jrx-hakim-terjebak-di-dalam-penafsiran-pasal-karet-uu-ite/) - Pernyataan Pers Bersama ELSAM, debtWATCH Indonesia, LBH Pers, ICJR, Yayasan Satu Keadilan, PBHI, YLBHI, Greenpeace Indonesia, PILNET Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terdiri dari Ida Ayu Adnya Dewi, I Made Pasek, dan I Dewa Made Budi Watsara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda 10 Juta Rupiah terhadap Drummer
- [Disnaker Anjurkan Sindo Weekly (MNC Group) Bayar Pesangon 17 Karyawan](https://lbhpers.org/disnaker-anjurkan-sindo-weekly-mnc-group-bayar-pesangon-17-karyawan/) - Jakarta - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat meminta manajemen PT Hikmat Makna Aksara (HMA) selaku penerbit Majalah SINDO Weekly untuk membayar uang pesangon kepada 17 karyawan yang dimutasi. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020. Dalam surat itu, Disnaker menyatakan bahwa mutasi pekerja itu hanya
- [Menolak PHK, Karyawan Gugat Kumparan ke Pengadilan Hubungan Industrial](https://lbhpers.org/menolak-phk-karyawan-gugat-kumparan-ke-pengadilan-hubungan-industrial/) - Rilis Pers JAKARTA - Karyawan Kumparan Nurul Nur Azizah melayangkan gugatan terhadap perusahaan tempatnya bekerja di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Gugatan itu dilayangkan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Nurul. "Tindakan PHK sepihak Kumparan terhadap Nurul tidak beralasan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 155 UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa PHK
- [LBH Pers Kirim Amicus Curiae untuk Jerinx : Kritik Bukan Kejahatan](https://lbhpers.org/lbh-pers-kirim-amicus-curiae-untuk-jerinx-kritik-bukan-kejahatan/) - Press Release Jakarta (04/10) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengirim keterangan tertulis Amicus Curiae kepada Pengadilan Negeri Bal sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara yang dijalani terdakwa I Gede Ayastina alias Jerinx. Penabuh dram Band Supermen Is Dead (SID) itu didakwa melakukan tindak pidana menyebarkan kebencian dan rasa permusuhan kepada organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan
- [Gugatan Pemutusan Internet di Indonesia](https://lbhpers.org/gugatan-pemutusan-internet-di-indonesia/) - Pers Bukan Sumber Konflik oleh: Ade Wahyudin Direktur Eksekutif LBH Pers Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada
- [RUU PDP Harus Akomodir Prinsip Kebebasan Pers](https://lbhpers.org/ruu-pdp-harus-akomodir-prinsip-kebebasan-pers/) - Siaran Pers Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ditargetkan rampung akhir 2020. Namun demikian, sejumlah rumusan pasal dinilai masih menyimpan lubang besar seperti, mengenai definisi data pribadi, klasifikasi jenis data pribadi, hingga pembatasan berdasarkan kepentingan umum. Tafsir yang masih cukup luas diprediksi akan menimbulkan bentuk kriminalisasi baru bagi penyebar informasi, termasuk jurnalis. Hak atas
- [Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi Pasal Pemblokiran ke Mahkamah Konstitusi](https://lbhpers.org/koalisi-masyarakat-sipil-uji-materi-pasal-pemblokiran-ke-mahkamah-konstitusi/) - SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers mendaftarkan permohonan uji materi terhadap kewenangan pemerintah untuk memblokir internet yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran uji materi diajukan Rabu, 23 September 2020 ke Mahkamah Konstitusi RI di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pemohon dalam uji materi ini adalah Aliansi Jurnalis
- [Liputan6.com Laporkan Kasus Doxing Jurnalis ke Polisi](https://lbhpers.org/liputan6-com-laporkan-kasus-doxing-jurnalis-ke-polisi/) - Siaran Pers Kejahatan digital terhadap jurnalis cek fakta Liputan6.com, resmi dilaporkan ke polisi. Pelaporan telah disampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Senin 21 September 2020 oleh pihak Liputan6.com didampingi LBH Pers. Laporan Liputan6.com telah terdaftar dengan Nomor: LP/5604/IX/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ. Serangan doxing atau pelacakan dan pembongkaran data identitas seseorang dengan tujuan
- [Rancangan Revisi UU Kejaksaan Mengekalkan Diskriminasi Berbasis Agama dan Keyakinan](https://lbhpers.org/ruu-revisi-uu-kejaksaan-mengekalkan-diskriminasi-berbasis-agama-dan-keyakinan/) - Siaran Pers Revisi UU 16/2004 tentang Kejaksaan pasal 30 ayat 5 mengatur wewenang dan tugas Kejaksaan di bidang bidang ketertiban dan ketenteraman umum yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi: a. kewenangan selaku intelijen penegakan hukum; b. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; c. pengamanan kebijakan penegakan hukum; d. pengawasan
- [Tirto dan Tempo Melaporkan Peretasan dan Perusakan Situsweb Kepada Polda Metro Jaya, Polisi Segera Ungkap Pelakunya!](https://lbhpers.org/tirto-dan-tempo-melaporkan-peretasan-dan-perusakan-situsweb-kepada-polda-metro-jaya-polisi-segera-ungkap-pelakunya/) - Rilis Pers. Mohon disebarluaskan segera. Tempo.co dan Tirto.id, dua media daring yang mengalami peretasan dan perusakan situsweb pada Jumat, 21 Agustus 2020, telah bersama-sama melapor ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada pagi hari ini, Selasa, 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Pelaporan dilakukan di SPKT Polda Metro Jaya dan selesai sekitar pukul 11.30
- [Kami Mengutuk Perusakan Situs Tempo.Co dan Meminta Kepolisian Segera Menangkap Pelaku](https://lbhpers.org/kami-mengutuk-perusakan-situs-tempo-co-dan-meminta-kepolisian-segera-menangkap-pelaku/) - Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil 22 Agustus 2020 - Situs berita tempo.co dirusak tampilannya dua kali pada Jumat, 21 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 hingga 02.30 WIB. Serangan yang dikenal dengan istilah Website defacement / perusakan situsweb adalah salah satu bentuk serangan digital terhadap situsweb dengan cara mengubah tampilan visual situs atau halaman web menjadi
- [Usut Tuntas Pelaku Peretasan Tempo](https://lbhpers.org/usut-tuntas-pelaku-peretasan-tempo/) - Siaran Pers Situs berita Tempo mendapat serangan digital dari pihak tidak dikenal pada Jumat dini hari tanggal 21 Agustus 2020. Berdasarkan kronologi dari situs resmi tempo.co, serangan yang didapatkan adalah pengambilalihan penguasaan situs tanpa sepengetahuan Tempo. Selama situs diambil alih, tampilan halaman menjadi warna hitam, terdapat iringan lagu gugur bunga selama 15 menit dan di
- [Konferensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Undang-undang Penodaan Agama: Perlindungan atau Kriminalisasi?](https://lbhpers.org/konferensi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-undang-undang-penodaan-agama-perlindungan-atau-kriminalisasi/) - SIARAN PERS DAN UNDANGAN Sesi 1: Evaluasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, 18 Agustus 2020, 14.00 WIB CRCS, ICRS, APHR, Komnas HAM, YLBHI, SEPAHAM INDONESIA, HRWG dan SEAFORB Network akan menyelenggarakan seri Konferensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yang bertajuk “Undang-undang Penodaan Agama: Perlindungan atau Kriminalisasi”, dari tanggal 18 – 27 Agustus 2020. Sesi 1
- [Pidana dalam Kasus Jerinx Tidak Tepat, Kepolisian Harus Segera Hentikan Penyidikan](https://lbhpers.org/pidana-dalam-kasus-jerinx-tidak-tepat-kepolisian-harus-segera-hentikan-penyidikan/) - Pernyataan Pers Aliansi Masyarakat Sipil Rabu, 12 Agustus 2020, Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jerinx dilaporkan oleh IDI wilayah Bali
- [Vonis Diananta, Sinyal Bahaya Kemerdekaan Pers](https://lbhpers.org/vonis-diananta-sinyal-bahaya-kemerdekaan-pers/) - Siaran Pers Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari terhadap eks Pimpinan Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi pada perkara nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB, Senin, 10 Agustus 2020. Penjatuhan pidana terhadap Diananta itu merupakan sinyal bahaya untuk kemerdekaan pers di Indonesia. Sebab diketahui, Diananta merupakan Jurnalis di Kalimantan Selatan yang didakwa atas karya atau produk jurnalistik
- [Kemenkes, Fokus Urus Kesehatan, Lupakan Cuitan!](https://lbhpers.org/kemenkes-fokus-urus-kesehatan-lupakan-cuitan/) - Siaran Pers Telah beredar surat Kementerian Kesehatan RI tertanggal 3 Agustus 2020 perihal surat peringatan yang ditujukan kepada pemilik akun twitter @aqfiazfan. Dalam surat yang ditanda tangani Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat ini Kementerian Kesehatan “menilai unggahan tersebut, memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 27
- [Menagih Janji Negara Melindungi Pembela HAM Sektor Lingkungan](https://lbhpers.org/menagih-janji-negara-melindungi-pembela-ham-sektor-lingkungan/) - KETERANGAN PERS ELSAM, Imparsial, LBH Pers dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Keberadaan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan, intimidasi ,kriminalisasi bahkan pembunuhan. Menatap tahun - tahun marabaya menjadi urgent warming dari ELSAM ketika menyampaikan laporan situasi pembela HAM atas lingkungan 2019, hal ini ditandai dengan adanya 127
- [UNAS Harus Berhenti Merepresi Suara Kritis Mahasiswa](https://lbhpers.org/unas-harus-berhenti-merepresi-suara-kritis-mahasiswa/) - Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah
- [LBH Pers Membuka Posko Bantuan Hukum untuk Media yang Dituduh Menyebarkan Hoax Putusan Pemadaman Internet](https://lbhpers.org/lbh-pers-membuka-posko-bantuan-hukum-untuk-media-yang-dituduh-menyebarkan-hoax-putusan-pemadaman-internet/) - Rilis Jakarta- 3 Juni 2020 menjadi sejarah kemenangan kecil rakyat terhadap kebijakan keliru yang dilakukan Pemerintah. Majelis hakim PTUN Jakarta, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat No 230/G/2019/PTUN-Jkt dan menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan
- [PTUN Jakarta Menyatakan Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum](https://lbhpers.org/ptun-jakarta-menyatakan-pemutusan-akses-internet-di-papua-melanggar-hukum/) - SIARAN PERSJAKARTA - Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah Perbuatan Melanggar
- [Putusan Pidana Pelanggaran PSBB di Pekanbaru: Pengadilan Buka Peluang Pasal Karet Baru](https://lbhpers.org/putusan-pidana-pelanggaran-psbb-di-pekanbaru-pengadilan-buka-peluang-pasal-karet-baru/) - Siaran Pers Melalui pemberitaan diketahui pada 30 April 2020 lalu Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. Kesemuanya divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga Rp 3 juta subsider dua bulan penjara. Oleh Penuntut Umum (PU) mereka didakwa melanggar Pasal 216
- [Hari Kebebasan Pers Sedunia: Refleksi Kebijakan Atas Kebebasan Pers dan Hak Atas Informasi di Indonesia](https://lbhpers.org/hari-kebebasan-pers-sedunia-refleksi-kebijakan-atas-kebebasan-pers-dan-hak-atas-informasi-di-indonesia/) - Jakarta- Tanggal 3 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebebasan Pers sedunia oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB). Peringatan tahunan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan serta meninjau kembali mengenai kondisi negara dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin hak setiap orang atas kebebasan pers. Salah satu hal yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana situasi kebijakan yang diberlakukan terkait kebebasan
- [Hari Pers se-Dunia: PHK, Kekerasan hingga RUU Cipta Kerja dan RKUHP Menjadi Ancaman Nyata Pekerja Pers di Tengah Pandemi Covid-19](https://lbhpers.org/hari-pers-se-dunia-phk-kekerasan-hingga-ruu-cipta-kerja-dan-rkuhp-menjadi-ancaman-nyata-pekerja-pers-di-tengah-pandemi-covid-19/) - Rilis Pers Di tengah kondisi pandemi yang masih terlihat belum membaik, di Hari Pers se-Dunia ini LBH Pers mencatat tiga ancaman nyata yang dialami pekerja pers di tengah pandemi. Pertama, Seiring terus meluasnya penyebaran wabah, kondisi perekonomian pun ikut terpuruk. Tidak terkecuali perusahaan media yang juga ikut terkena dampak. Para jurnalis yang mestinya menjadi garda
- [Kajian Tentang PHK  dengan Alasan Force  Majeur](https://lbhpers.org/kajian-tentang-phk-dengan-alasan-force-majeur/) - Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif corona virus – 19 (Covid – 19) di Indonesia. Sejak hari itu jumlah orang tertular Covid – 19 terus meningkat setiap harinya. Hingga tanggal 30 April 2020, kasus positif di Indonesia tercatat berjumlah 10.118 kasus (792 meninggal dan 1.522 sembuh). Seiring terus meningkatnya
- [Gelombang PHK Industri Media Bermunculan di Tengah Pandemi Covid-19](https://lbhpers.org/gelombang-phk-industri-media-bermunculan-di-tengah-pandemi-covid-19/) - Hampir genap dua bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pertama kali ada WNI yang positif Covid-19. Tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, Covid-19 mulai berdampak kepada sektor tenaga kerja media. Menurunnya aktivitas perekonomian menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media bermunculan. Berdasarkan laporan yang masuk ke Posko Pengaduan LBH Pers dan AJI Jakarta
- [Tindakan Kemkominfo dan Presiden Langgar HAM dan Hukum Adminstrasi Negara](https://lbhpers.org/tindakan-kemkominfo-dan-presiden-langgar-ham-dan-hukum-adminstrasi-negara/) - Rilis Pers Tim Pembela Kebebasan Pers menghadirkan dua ahli untuk membuktikan kekeliruan tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah, pada Sidang PTUN Jakarta, Rabu (11/2020). Keduanya yakni Herlambang P Wiratraman dan Oce Madril. Herlambang satu dari sekian Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki perhatian besar terhadap isu HAM dan kebebasan
- [Pengadilan Negeri tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pers](https://lbhpers.org/pengadilan-negeri-tidak-berwenang-mengadili-sengketa-pers/) - Rilis : Eksespsi Majalah Tempo Vs Kementan RI LBH Pers selaku kuasa hukum PT Tempo Inti Media (Tempo) Tbk menyerahkan eksepsi pada sidang lanjutan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 9 Maret 2020. Eksepsi itu untuk menjawab surat gugatan yang dibacakan pihak Penggugat dalam hal ini Menteri Pertanian (Kementan) RI pada
- [LBH Pers Kirim Amicus Curiae untuk Saiful Mahdi](https://lbhpers.org/lbh-pers-kirim-amicus-curiae-ke-pn-banda-aceh/) - Jakarta (14/2)-- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memiliki misi mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, melalui upaya bantauan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Untuk mewujutkan misi tersebut, LBH Pers aktif dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma; menggelar pendidikan dan pelatihan hukum; penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan; advokasi kebijakan terkait kebebasan
- [Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Tuntas Insiden Kekerasan terhadap Jurnalis MNC Media](https://lbhpers.org/komite-keselamatan-jurnalis-desak-polisi-usut-tuntas-insiden-kekerasan-terhadap-jurnalis-mnc-media/) - Jurnalis MNC Group Indra Yoserizal menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para petugas keamanan PT Nusa Wana Raya (NWR). Selain dianiaya, Indra juga sempat disekap. Kamera Indra dirampas dan dirusak. Insiden ini bermula ketika jurnalis MNC Group Indra Yoserizal bersama rekan media lainnya tiba di lokasi penyerobotan lahan plasma warga di Desa Gondai, Kecamayan Langgam,
- [Lomba Infografis dan Video Pendek](https://lbhpers.org/lomba-infografis-dan-video-pendek/) - "Perlindungan Pembela HAM Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan" LATAR BELAKANG Pesatnya perkembangan teknologi diikuti penyesuaian pola pikir dan tindakan manusia. Internet berkembang secara luas dan cepat. Kemajuan ini membantu manusia dalam bersosialisasi, berkampanye dan memberikan dampak yang baik untuk menjalin hubungan, menyampaikan ide-ide atau gagasan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum
- [PTUN Target Putus Gugatan Pemutusan Internet Sebelum Lebaran](https://lbhpers.org/ptun-target-putus-gugatan-pemutusan-internet-sebelum-lebaran/) - Rilis Pers Tim Pembela Kebebasan Pers 29 Januari 2020- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan pemutusan akses internet di Papua yang diajukan Tim Pembela Kebebasan Pers, dengan agenda mendengar jawaban Presiden RI selaku pihak Tergugat II. Sidang yang digelar di Gedung PTUN Jakarta, Jalan Pemuda, No 66 Rawamangun pagi
- [Presiden Jokowi Mangkir di Persidangan Perdana Gugatan Internet Shutdown](https://lbhpers.org/presiden-jokowi-mangkir-di-persidangan-perdana-gugatan-internet-shutdown/) - Rilis Pers Tim Pembela Kebebasan Pers Persidangan perdana gugatan internet shutdown yang diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers -- terdiri dari penggugat Aliansi Jurnalis Independen, SAFEnet, YLBHI, LBH Pers, KontraS, Elsam, dan ICJR -- dibuka untuk umum oleh majelis hakim PTUN Jakarta, Jalan Pemuda, Rabu, 22 Januari 2020. Sidang perdana pemeriksaan pokok perkara itu dimulai
- [Sidang Pemutusan Akses Internet Papua, Presiden dan Menkominfo Dinilai Tak Serius](https://lbhpers.org/sidang-pemutusan-akses-internet-papua-presiden-dan-menkominfo-dinilai-tak-serius/) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan terhadap kebijakan pemerintah terkait pemutusan akses internet di Papua saat kejadian rusuh Agustus lalu, Rabu (18/12/2019). Gugatan ini merupakan perkara pertama yang diadili PTUN Jakarta menggunakan mekanisme Gugatan Perbuatan melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah, berdasarkan Perma No 2/2019. Pada lanjutan sidang pendahuluan, majelis hakim terlihat
- [Memperingati Hari Pembela HAM Internasional 9 Desember: Pembela HAM di Indonesia Kian Terancam](https://lbhpers.org/memperingati-hari-pembela-ham-internasional-9-desember-pembela-ham-di-indonesia-kian-terancam/) - Press Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM AWAL periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan belum ada tanda perbaikan kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM). Bahkan banyak kalangan menilai, pada periode sebelumnya kondisi HAM di Indonesia mengalami kemunduran , termasuk kebebasan masyarakat sipil yang mengalami penyempitan. Pelanggaran atas hak-hak para pembela HAM, dalam
- [Merekam Ragam Kekerasan terhadap Human Rights Defenders di Sektor Lingkungan](https://lbhpers.org/merekam-ragam-kekerasan-terhadap-human-rights-defenders-di-sektor-lingkungan/) - Program Beasiswa Liputan LATAR BELAKANG Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Kemitraan (Partnership) mengundang jurnalis di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam Program Beasiswa Jurnalis dengan tema “Merekam Ragam Kekerasan Terhadap Pembela HAM.” Program ini merupakan salah satu upaya untuk mendokumentasikan kasus- kasus kekerasan terhadap para pembela hak asasi manusia (HAM) atau human rights defenders
- [Delik Penghinaan Presiden dan Wapres: Pelecehan Roh Konstitusi dalam R-KUHP](https://lbhpers.org/delik-penghinaan-presiden-dan-wapres-pelecehan-roh-konstitusi-dalam-r-kuhp/) - Oleh: Gading Yonggar Ditya, S.H. Perdebatan di ruang legislator terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) hampir mencapai titik klimaks. Sepertinya hanya tinggal menunggu waktu, pengesahan terhadap R-KUHP akan segera direalisasikan. Saat ini, pembahasan antara Komisi Hukum DPR dengan Pemerintah, dalam rangka mengganti peraturan kolonial tersebut, telah memasuki fase finalisasi. Fase itu juga bermakna sebagai
- [PTUN Jakarta Proses Gugatan Pemutusan Akses Internet Papua](https://lbhpers.org/ptun-jakarta-proses-gugatan-pemutusan-akses-internet-papua/) - JAKARTA—Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan gugatan terhadap tindakan pemerintah terkait pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat saat kejadian rusuh Agustus lalu, lanjut ke persidangan. Gugatan ini pada pekan lalu diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, Kontras,
- [Menggugat Tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat](https://lbhpers.org/menggugat-tindakan-pemutusan-akses-internet-di-papua-dan-papua-barat/) - 21 November 2019, Tim Pembela Kebebasan Pers menggugat Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terkait kebijakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis. Gugatan diterima dengan nomor register 230/G/2019/PTUN-JKT. Tim Pembela Kebebasan Pers sendiri merupakan gabungan sejumlah
- [Kajian LBH Pers Terhadap RKUHP Draft Agustus 2019](https://lbhpers.org/kajian-lbh-pers-terhadap-rkuhp-draft-agustus-2019/) - KAJIAN KRITIS LBH PERS TERHADAP PASAL-PASAL YANG BERPOTENSI ANTI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KEMERDEKAAN PERS PENGANTAR Pembahasan RKUHP oleh Komisi III DPR bersama Pemerintah memasuki tahap akhir. Update terakhir perkembangan revisi RKUHP, bahwa akhir bulan September ini DPR akan mensahkan RKUHP dimana banyak sekali pasal-pasal yang tidak penting dan berpotensi mengandung kriminalisasi. Meski masa tugas telah
- [Manajemen Kantor Berita ANTARA diadukan ke polisi](https://lbhpers.org/manajemen-kantor-berita-antara-diadukan-ke-polisi/) - Serikat Pekerja Antara, Rabu (11/9), melaporkan manajemen Perum LKBN Antara ke Desk Ketenagakerjaan Polda Metro Jaya karena diduga telah melakukan upaya pemberangusan serikat pekerja secara sistematis dan terstruktur di lingkungan kantor berita negara itu. "Hari ini, kami menyampaikan laporan kepada Desk Ketenagakerjaan Polda Metro Jaya atas dugaan upaya pemberangusan Serikat Pekerja Antara yang dilakukan oleh
- [Pernyataan Sikap AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan LBH Pers 10 Pasal RUU KUHP Ancaman Kebebasan Pers](https://lbhpers.org/pernyataan-sikap-aji-aliansi-jurnalis-independen-dan-lbh-pers-10-pasal-ruu-kuhp-ancaman-kebebasan-pers/) - Pemerintah dan DPR menyatakan akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir September 2019. Dengan rencana ini, DPR dan pemerintah harus menyelesaikan sejumlah pembahasan pasal yang belum selesai yang itu berpotensi mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil dalam penyusunan buku pidana ini. Dalam Draf RUU KUHP tertanggal
- [Postingan Status Veronica Koman yang menyatakan adanya Penangkapan terhadap Pengantar Makanan dan Minuman di Asrama Papua Sama Sekali Bukan Hoax](https://lbhpers.org/postingan-status-veronica-koman-yang-menyatakan-adanya-penangkapan-terhadap-pengantar-makanan-dan-minuman-di-asrama-papua-sama-sekali-bukan-hoax/) - Pada tanggal 19 Agustus 2019 beredar Rilis yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyatakan informasi tentang penculikan pengantar makanan dan minuman di Asrama Papua Surabaya adalah Hoax. Rilis tersebut berjudul “[HOAKS] Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua”. Dalam rilis tersebut juga disertakan screen capture postingan Veronica Koman dengan disertai
- [“Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Sulawesi Selatan”](https://lbhpers.org/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-reformasi-sektor-keamanan-sulawesi-selatan/) - (LBH Pers Makassar, LBH-Makssar, Bem FTI- UMI, ICJ, Ikadin Sul-sel, PMII, ACC- Sulawesi, Fosis-Umi, Fisip Unismuh, Walhi Sul-sel. Mahasiswa FH UMi, Kapak-SC, F-H Unhas, FH- Sawerigading) Tidak dapat dipungkiri, pascareformasi peran politik ABRI [TNI] belum benar-benar hilang. Bahkan TNI semakin eksis, seperti bisa dilihat di BIN, LEMHANNAS, Kemenkopolhukam, Kemhan, dll. meskipun di posisi tersebut masih
- [LBH Pers dan SINDIKASI Susun Mekanisme Perlindungan Hak Pekerja Freelance](https://lbhpers.org/lbh-pers-dan-sindikasi-susun-mekanisme-perlindungan-hak-pekerja-freelance/) - Jakarta (1/4) - Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersepakat mendorong perlindungan hukum bagi para pekerja lepas atau freelance pada industri media dan kreatif. Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian kerja sama antara kedua lembaga yang ditandatangani baru-baru ini. "Para freelancer sering menghadapi kondisi kerja yang buruk
- [Penyebaran Karya Jurnalistik Bukan Tindak Pidana](https://lbhpers.org/penyebaran-karya-jurnalistik-bukan-tindak-pidana/) - M Reza als Epong Reza jurnalis mediarealitas.com menjadi terdakwa perkara pencemaran nama baik dan berita bohong sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 1 UU ITE karena menyebarkan link berita dari mediarealitas.com di media sosial di Pengadilan Negeri Bireun. Majelis Hakim perkara M Reza als Epong menyatakan menolak eksepsi Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan
- [LBH PERS DAN DEWAN PERS TIMOR LESTE SEPAKAT BEKERJA SAMA MELAWAN KEKERASAN DAN ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS](https://lbhpers.org/lbh-pers-dan-dewan-pers-timor-leste-sepakat-bekerja-sama-melawan-kekerasan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-pers/) - LBH Pers menandatangani nota kerjasama dengan Dewan Pers Timor Leste. Kerjasama fokus pada penguatan keorganisasian kedua lembaga terutama dalam langkah advokasi di bidang jurnalistik. Penandatanganan dilakukan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 di kantor LBH Pers, Jakarta. Dari pihak LBH Pers diwakili oleh Direktur Ade Wahyudin dan Dewan Pers Timor Leste diwakili oleh Presiden Direktur
- [Bebaskan M. Reza Als Epong, Jurnalis mediarealitas.com dari Dakwaan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong](https://lbhpers.org/bebaskan-m-reza-als-epong-jurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan-pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/) - M. Reza alias Epong Reza selaku jurnalis media online yang bernama mediarealitas.com telah didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
- [Usut Tuntas Kasus Kekerasan Jurnalis, Bersatu Wujudkan Demokrasi](https://lbhpers.org/usut-tuntas-kasus-kekerasan-jurnalis-bersatu-wujudkan-demokrasi/) - Wajah kebebasan pers di Indonesia kembali tercoreng dengan adanya tindak kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput acara malam munajat 212 di lapangan Monas, Kamis (21/2). Barisan keamanan dari panitia penyelenggara menghalang-halangi belasan jurnalis untuk melakukan tugasnya meliput aksi pencopetan. Massa memaksa jurnalis untuk menghapus semua dokumentasi berupa foto maupun video. Beberapa jurnalis bahkan mengalami
- [ICJR dan LBH Pers : Kasus Robertus Robet Adalah Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi](https://lbhpers.org/icjr-dan-lbh-pers-kasus-robertus-robet-adalah-ancaman-serius-kebebasan-berekspresi/) - Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk dalam kategori ini. Pemaksaan penggunaan pasal ini adalah upaya kriminalisasi pada Robertus Robet. Tindakan ini jelas
- [LBH Pers Mengecam Tindakan Peretasan Terhadap Situs Cekfakta.com](https://lbhpers.org/lbh-pers-mengecam-tindakan-peretasan-terhadap-situs-cekfakta-com/) - Selasa malam (19/2) situs kolaborasi antar media arus utama cekfakta.com menjadi korban peretasan. Dampaknya dari peretasan tersebut, mengubah tampilan wajah situs serta mengalihkan pengunjung situs cekfakta.com ke salah satu alamat video hantu di situs berbagi video, Youtube.com. Keseluruhan link berita yang dipublikasi oleh media koalisi cekfakta pun tidak bisa dibuka. Peretasan dilakukan oleh pihak-pihak yang
- [LBH Pers Mengecam Penangkapan Jurnalis Filipina Maria Ressa](https://lbhpers.org/lbh-pers-mengecam-penangkapan-jurnalis-filipina-maria-ressa/) - Jurnalis Filipina yang juga CEO Rappler Maria Ressa ditangkap pada Rabu 13 Februari 2019 di kantor Rappler di Pasig City, Filipina atas tuduhan kasus kejahatan siber. Maria dijerat dengan menggunakan UU Kejahatan Siber karena artikel yang dipublikasikan Rappler pada 29 Mei 2012. Laporan berjudul Hakim Agung menggunakan kendaraan SUV milik pengusaha kontroversial (CJ using SUVs
- [Pekerja Pers Menang di PHI dan Berhak Atas Uang Pesangon](https://lbhpers.org/pekerja-pers-menang-di-phi-dan-berhak-atas-uang-pesangon/) - Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta mengabulkan gugatan perselisihan hak yang diikuti dengan permohonan pemutusan hubungan kerja Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKKFG). Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan Penggugat menerima upah tidak tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang
- [PELARANGAN BUKU DI KEDIRI](https://lbhpers.org/386/) - Anakronisme Pelarangan Buku OLEH : ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA Koran TEMPO KAMIS, 3 JANUARI 2019 07:30 WIB Komando Distrik Militer 0809 Kediri mengamankan ratusan buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sejumlah toko buku di Kediri pada Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: Istimewa Atmakusumah Astraatmadja Pengajar Lembaga Pers Dr. Sutomo Banyak orang terperangah menyaksikan razia dan penyitaan
- [Penyitaan Buku Tanpa Proses Hukum adalah Melanggar Konstitusi](https://lbhpers.org/penyitaan-buku-tanpa-proses-hukum-adalah-melanggar-konstitusi/) - Rilis Pers Penyitaan Buku Tanpa Proses Hukum adalah Melanggar Konstitusi Dalam 1 bulan terakhir telah terjadi dua kali penyitaan buku-buku yang diduga mengandung ajaran komunis oleh aparat gabungan TNI dan Kejaksaan. Penyitaan pertama dilakukan di sebuah toko buku di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 26 Desember 2018. Kemudian pada 8 Januari 2019 aparat gabungan
- [Sidang Pertama Pekerja Majalah Femina Tidak Dihadiri PT. Gaya Media Favorit dan PT Gaya Favorit Press (Tergugat)](https://lbhpers.org/sidang-pertama-pekerja-majalah-femina-tidak-dihadiri-pt-gaya-media-favorit-dan-pt-gaya-favorit-press-tergugat/) - Sebelumnya para pekerja media majalah femina yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKKFG) telah melakukan penuntutan hak gaji yang belum dibayarkan oleh PT. Gaya Media Favorit, PT Gaya Favorit Press, PT Chandra Sakti dan PT. Media Favorit Internasional yang kesemuanya tergabung dalam holding Femina Group. Kasus ini telah bergulir lama sejak 20 September
- [Rilis Pers: John Paul Ivan Akhiri Persoalan Pribuminews.co.id di Dewan Pers](https://lbhpers.org/rilis-pers-john-paul-ivan-akhiri-persoalan-pribuminews-co-id-di-dewan-pers/) - Rabu 11 Juli 2017 Dewan Pers telah menilai pengaduan dari John Paul Ivan terkait berita pribuminews.co.id yang berjudul “John Paul Ivan Ciptakan lagu #2019GantiPresiden Begitu Syahdu dan Meninju” dinyatakan telah melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak didasarkan pada sumber informasi yang kredibel, tidak melalui uji informasi, tidak akurat, tidak memenuhi unsur keberimbangan,
- [Ayo Selamatkan LBH Pers Melalui Donasi And](https://lbhpers.org/ayo-selamatkan-lbh-pers-melalui-donasi-and/) - Sahabat LBH Pers Mari kita semua menjadi Sahabat LBH Pers dengan mendukung gerakan perlindungan terhadap pers dan jurnalis. Salah satu caranya dengan membantu mempertahankan keberadaan LBH Pers. LBH Pers membuka peluang bagi Anda semua untuk bergabung ke dalam barisan Gerakan Perlindungan Pers Penjaga Demokrasi. Salah satu cara yang paling konkret adalah berdonasi kepada LBH Pers
- [Continuing Legal Education Module](https://lbhpers.org/continuing-legal-education-module/) - Modul Pendidikan Berkelanjutan Advokat Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Pembelaan Advokat dalam membela kasus-kasus kebebasan berekspresi di internet menjadi bagian vital dalam memperjuangkan hak untuk berinternet. Oleh karena itu, pemahaman advokat terhadap isu kebebasan berinternet juga menjadi faktor penting dalam argumen membela klien yang hak atas kebebasan berkepresinya terlanggar. Oleh karena hal tersebut,
- [LBH Pers Mendesak Kapolri Usut Tuntas Penggerudukan dan Kekerasan Terhadap Kantor Radar Bogor](https://lbhpers.org/lbh-pers-mendesak-kapolri-usut-tuntas-penggerudukan-dan-kekerasan-terhadap-kantor-radar-bogor/) - Rilis untuk disebarkan *LBH Pers Mendesak Kapolri Usut Tuntas Penggerudukan dan Kekerasan Terhadap Kantor Radar Bogor* Penggerudukan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota PDIP Bogor sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers. Pada Rabu 30 Mei 2018, Kantor Radar Bogor didatangi oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan dari PDIP Bogor. Mereka datang sambil marah-marah, membentak
- [Pesan LBH Pers Untuk Pekerja Media](https://lbhpers.org/pesan-lbh-pers-untuk-pekerja-media/) - Berikut adalah pesan advokat LBH Pers untuk pekerja media https://www.youtube.com/watch?v=Qj6xXAO1u2I&feature=youtu.be
- [Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat](https://lbhpers.org/workshop-kebebasan-berekspresi-di-internet-untuk-advokat/) - Pendidikan Berkelanjutan Advokat Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Pembelaan Advokat dalam membela kasus-kasus kebebasan berekspresi di internet menjadi bagian vital dalam memperjuangkan hak untuk berinternet. Oleh karena itu, pemahaman advokat terhadap isu kebebasan berinternet juga menjadi faktor penting dalam argumen membela klien yang hak atas kebebasan berkepresinya terlanggar. Oleh karena hal tersebut, LBH
- [Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman](https://lbhpers.org/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/) - Rilis Pers Catatan 20 Tahun Reformasi Reformasi 1998 ialah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan hukum Indonesia kini telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan ini merupakan salah satu capaian yang menjadi kesuksesan kisah gerakan Reformasi. Negara pasca-Orde Baru diharapkan akan bersikap lebih positif terhadap kondisi HAM. Meski Reformasi sudah berjalan selama 20 tahun
- [Workshop for Lawyer](https://lbhpers.org/workshop-for-lawyer/) - Workshop Kebebasan Berekspresi di Internet untuk Advokat Era digitalisasi mau tidak mau membuat beberapa sektor penunjang demokrasi menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan dari sistem konvensional menuju sistem modern, atau dari offline menuju online. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh adalah sektor penegakan hukum. Lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya pada advokat terkait kasus-kasus
- [PFIJ desak Gresnews.com patuhi putusan PHI](https://lbhpers.org/pfij-desak-gresnews-com-patuhi-putusan-phi/) - Pada tanggal 10 April 2017 salah satu anggota Pewarta Foto Indonesia-Jakarta (PFI-J) beserta dua jurnalis media online Gresnews.com mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa ada musyawarah oleh PT.Hastabrata Hemas, sebagai perusahaan yang menaungi Gresnews.com. Saat itu PHK didasarkan atas surat keputusan direksi PT. Hastabrata Hemass No. 003/SKD/PHK/HH/IV/2017 untuk atas nama Edy Susanto (Pewarta Foto),
- [Forum Pekerja Media Buka Posko Pengaduan BPJS](https://lbhpers.org/forum-pekerja-media-buka-posko-pengaduan-bpjs/) - Jelang peringatan May Day 2018, Forum Pekerja Media masih menemukan sejumlah pelanggaran jaminan sosial yang dilakukan perusahaan media nasional dan perusahaan media asing yang berdomisili di Indonesia. Forum Pekerja Media mencatat ada 4 modus pelanggaran jaminan sosial yang jamak dilakukan perusahaan media. Pertama, tidak mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan
- [Hakim: PHK Jurnalis Gresnews.com Batal Demi Hukum](https://lbhpers.org/hakim-phk-jurnalis-gresnews-com-batal-demi-hukum/) - Pada tanggal 10 April 2017 Dua jurnalis dan satu fotografer media online gresnews diPHK sepihak tanpa ada musyawarah oleh PT.Hastabrata Hemas (gresnews.com). PHK didasarkan atas surat keputusan direksi PT. Hastabrata Hemass No. 005/SKD/PHK/HH/IV/2017 (Aji Presetyo), 003/SKD/PHK/HH/IV/2017 (Edy Susanto), No. 006/SKD/PHK/HH/IV/2017 (Armidis) tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 April 2017 Atas nama yang ditandatangani oleh Direktur
- [Rilis: Demokrasi Terancam, Serikat Buruh Judicial Review UU MD3](https://lbhpers.org/rilis-demokrasi-terancam-serikat-buruh-judicial-review-uu-md3/) - Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi pada Selasa (17/04/18) mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat UU MD3, dengan tanda terima nomor: 1776/PAN.MK/IV/2018. Dokumen permohonan diterima oleh staf
- [KOALISI MASYARAKAT SIPIL TOLAK PERSEKUSI MEDIA](https://lbhpers.org/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-persekusi-media/) - PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI, MERUPAKAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN KEBEBASAN BEREKPRESI Persekusi dan intimidasi dalam bentuk demontrasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam pada tanggal 16 Maret 2018 terhadap Majalah Tempo telah menimbulkan keprihatinan semua pihak yang memperjuangkan demokrasi dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Peristiwa itu menunjukan lemahnya perlindungan
- [PERNYATAAN LBH PERS](https://lbhpers.org/pernyataan-lbh-pers/) - Beredar informasi bahwa pada hari ini Tempo akan didemo oleh FPI karena dianggap menghina Imam Besar dengan cover karikatur Majalah Tempo pertanggal 26 Februari 2018 Atas peristiwa tersebut LBH Pers berpendapat: Yang dilakukan Tempo adalah sebuah karya jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang dan Konstitusi. Khususnya Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F
- [Suburnya Pasal Yang Berpotensi Membungkam Kebebasan Berekspresi dan Pers](https://lbhpers.org/suburnya-pasal-yang-berpotensi-membungkam-kebebasan-berekspresi-dan-pers/) - Saat ini DPR khususnya Komisi III bersama Pemerintah masih tetap melakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat akan tetapi pasca desakan masyarakat sipil melalui serangakaian aksi pada akhirnya rencana pengesahan dalam waktu dekat pun ditunda. Meski begitu, masyarakat sipil
- [“Pasal Anti Kritik Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP](https://lbhpers.org/pasal-anti-kritik-presiden-dan-wakil-presiden-dalam-rkuhp/) - Pembahasan RKUHP oleh Komisi III DPR bersama Pemerintah memasuki tahap akhir. Perkembangan terakhir antara Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi secara resmi mengakhiri masa tugasnya. Meski masa tugas telah berakhir namun permasalahan perumusan norma dalam RKUHP khususnya terkait delik penghinaan tetap dipertahankan. Salah satu delik penghinaan yang patut menjadi sorotan adalah penghinaan terhadap Presiden dan Wakil
- [Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKK-FG) dan LBH Pers, Terkait Masalah Hubungan Ketenagakerjaan Femina Group](https://lbhpers.org/forum-komunikasi-karyawan-femina-group-fkk-fg-dan-lbh-pers-terkait-masalah-hubungan-ketenagakerjaan-femina-group/) - “Pil Pahit Jurnalis Femina Group Yang Gajinya Terus Dicicil” Setelah melalui proses tiga kali mediasi di bipartit dan juga mediasi tiga kali tripartit di Sudinaker Jakarta Selatan. pada hari Senin 22 Januari 2018, maka FKK-FG dan LBH Pers menganggap bahwa pihak perusahaan Femina Group masih belum memberikan respon positif terhadap aspirasi sebagian besar karyawan yang
- [Siaran Pers Forum Komunikasi Karyawan Femina Group (FKK-FG) dan LBH Pers, Terkait Masalah Hubungan Ketenagakerjaan Femina Group](https://lbhpers.org/siaran-pers-forum-komunikasi-karyawan-femina-group-fkk-fg-dan-lbh-pers-terkait-masalah-hubungan-ketenagakerjaan-femina-group/) - “Pil Pahit Jurnalis Femina Group Yang Gajinya Terus Dicicil” Setelah melalui proses tiga kali mediasi di bipartit dan juga mediasi tiga kali tripartit di Sudinaker Jakarta Selatan pada hari Senin 22 Januari 2018, maka FKK-FG dan LBH Pers menganggap bahwa pihak perusahaan Femina Group masih belum memberikan respon positif terhadap aspirasi sebagian besar karyawan yang
- [Rilis Pers: Pasal Penghinaan dan Contempt of Court dalam RKUHP: Bukti Matinya Demokrasi](https://lbhpers.org/rilis-pers-pasal-penghinaan-dan-contempt-of-court-dalam-rkuhp-bukti-matinya-demokrasi/) - Perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di DPR pada 15 Januari 2018 memicu kekhawatiran masyarakat sipil. Sebab, rumusannya masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal-pasal yang dipertahankan antara lain: pasal pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan yang sah; pasal
- [Outlook LBH Pers 2018](https://lbhpers.org/outlook-lbh-pers-2018/) - https://www.youtube.com/watch?v=I-5C3dOi7Bg Mewaspadai Maraknya Persekusi untuk Bijak Merawat Kebebasan Pers di Tahun Politik Pendahuluan Pemerintah Indonesia pada tanggal 1-4 Mei 2017 mendapatkan kehormatan dari Unesco untuk menjadi penyelenggara Hari Kebebasaan Pers International di Jakarta. Pada momen tersebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla hadir yang menjadi bukti kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap kebebasan Pers
- [The Press Legal Aid Institution in Whistleblower Protection](https://lbhpers.org/the-press-legal-aid-institution-in-whistleblower-protection/) - The treat, legal claim even criminalization remain to be the highest trend for the whistleblowers and many of them also are sentenced in prison since they are considered to defame good name of the reported. The Press Legal Aid Institution (LBH) has initiation to strengthen comprehension of the lawyers’ freedom of expression with their defend
- [“CACAT PROSEDUR HUKUM, AKTIVIS BURUH TERANCAM EMPAT TAHUN PENJARA”](https://lbhpers.org/cacat-prosedur-hukum-aktivis-buruh-terancam-empat-tahun-penjara/) - Dalam Perkara Pidana No. Perkara: 383/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Tim Atas Nama Terdakwa: Eduard Parsaulian Marpaung Sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM – 196/JKT.TMR/04/2017, Klien kami didakwa dengan Dakwaan Alternatif. Dakwaan Kesatu: Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
- [Pentingnya Pengacara Whistleblower Dalam Era Informasi Publik](https://lbhpers.org/pentingnya-pengacara-whistleblower-dalam-era-informasi-publik/) - Ancaman, gugatan hukum bahkan kriminalisasi masih menjadi tren tertinggi bagi para whitleblower dan tidak sedikit para whistleblower juga dijebloskan ke dalam jeruji besi karena dianggap mencemarkan nama baik terlapor. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memiliki inisiatif untuk memperkuat pemahaman para pengacara kebebasan berekspresi dengan kemampuan membela para whistleblower yang terkena jerat hukum. Pelatihan akan dilaksanakan
- [Aji Bandung Kecam Tindakan Represif Polisi di Sidang Buni Yani](https://lbhpers.org/aji-bandung-kecam-tindakan-represif-polisi-di-sidang-buni-yani/) - Siaran Pers: AJI Bandung Kecam Tindakan Represif Polisi di Sidang Buni Yani Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung mengecam tindakan sekelompok orang yang menghalang-halangi jurnalis dalam melaksanakan tugas pada sidang pembacaan vonis Buni Yani di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Selasa 14 November 2017. AJI Bandung juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian
- [LBH Pers prihatin dengan Penganiayaan terhadap Jurnalis okezone.com, oleh oknum Anggota Polres Mimika,   Pelaku dapat Dikenakan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 KUHP](https://lbhpers.org/lbh-pers-prihatin-dengan-penganiayaan-terhadap-jurnalis-okezone-com-oleh-oknum-anggota-polres-mimika-pelaku-dapat-dikenakan-pasal-351-ayat-1-jo-pasal-170-kuhp/) - Kekerasan di Papua seakan menjadi “hidangan” yang selalu ada, kali ini kekerasan dan penganiayaan menimpa Saldi Hermanto seorang Jurnalis okezone.com dan redaktur Koran Salam Papua. Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu 11 November 2017 karena Korban mengunggah status yang mengkritik perlakuan tak simpatik dari anggota Dalmas. Atas status di facebook tersebut, sejumlah polisi mencari pengunggah status dan kemudian dijemput paksa
- [MEME SATIR TERHADAP PEJABAT PUBLIK SEBAGAI BENTUK KRITIK YANG TAK BOLEH DI KRIMINALISASI](https://lbhpers.org/meme-satir-terhadap-pejabat-publik-sebagai-bentuk-kritik-yang-tak-boleh-di-kriminalisasi/) - Pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 terjadi penangkapan atas warganet bernama Dyan Kemala Arrizzqi di rumahnya di Tangerang sekitar pukul 22.00 WIB atas dugaan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Setya Novanto. Perempuan pemilik akun instagram @dazzlingdyann berusia 29 tahun itu kini berstatus tersangka dan dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun
- [Pejabat Publik Harus Siap Dikritik](https://lbhpers.org/pejabat-publik-harus-siap-dikritik/) - Kuasa hukum Setya Novanto telah melaporkan beberapa akun yang menyebarkan “meme” yang dianggap menghina Setya Novanto. Dan pada tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB pihak kepolisian menangkap seorang warga diduga melakukan penyebaran meme tersebut. Jauh sebelum kasus pelaporan meme ini terjadi dan sebelum putusan praperadilan, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka E-KTP oleh KPK.
- [Peran Advokat Dalam Membela Whistleblower](https://lbhpers.org/peran-advokat-dalam-membela-whistleblower/) - Kamis, 02 November 2017 LBH Pers mengadakan sebuah diskusi terfokus dengan mengundang pemerhati perlindungan saksi dan korban, jurnalis investigasi dan aktivis anti korupsi. Diskusi terfokus ini diadakan untuk mendiskusikan dan memberikan masukan kepada LBH Pers terkait panduan pelatihan untuk pengacara dalam membela whistleblower. Panduan pelatihan ini disusun dengan maksud untuk dapat digunakan oleh para Advokat
- [Pekerja Media Femina Mencatatkan Perselisihan Ketenagakerjaan Ke Sudinakertrans Jakarta Selatan](https://lbhpers.org/siaran-pers-pekerja-media-femina-mencatatkan-perselisihan-ketenagakerjaan-ke-sudinakertrans-jakarta-selatan/) - “Tanggapan atas Siaran Pers yang dikeluarkan Lubis, Santosa, Maramis, selaku Kuasa Hukum Manajemen Femina Group terkait dengan siaran pers Lembaga Bantuan Hukum Pers tertanggal 25 Oktober 2017 berjudul "Femina Group: Mega Festival Jakarta Fashion Week VS Upah Jurnalis Tidak Dibayar Penuh"” Tanggapan rilis yang dikeluarkan oleh Lubis, Sentosa, Maramis kuasa hukum Manajemen Femina Group semakin
- [Lika-Liku Kasus Keluhan Konsumen yang Diperkarakan](https://lbhpers.org/lika-liku-kasus-keluhan-konsumen-yang-diperkarakan/) - Keluhan komika Muhadkly atau Acho atas pengelolaan apartemen Green Pramuka City berujung pada penetapan tersangka atas pasal pencemaran nama baik. Benarkah keluhan Acho ini bisa dikriminalkan lewat polisi? Seolah-olah ungkapan keluhan terhadap pengelola
- [MENYELISIK KRITIKAN KOMIKA ACHO SOAL PENGELOLAAN APARTEME](https://lbhpers.org/menyelisik-kritikan-komika-acho-soal-pengelolaan-aparteme/) - Tulisan komika Muhadkly Acho yang menceritakan sejumlah persoalan di apartemennya pada blog pribadinya berbuntut panjang. Pengelola apartamen tempat tinggal Acho tidak terima dengan kritikan tersebut dan melaporkannya ke polisi. Acho pun kini jadi tersangka. Apa yang harus diperhatikan pengguna internet saat menyampaikan kritiknya? Apakah kasus Acho berpotensi untuk membuat pengguna internet takut dalam menyampaikan kritiknya?
- [RILIS PERS : MEDIA INDONESIA TATLER TETAP TIDAK BAYAR HAK PEKERJA WALAUPUN SUDAH ADA PUTUSAN PHI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.](https://lbhpers.org/rilis-pers-media-indonesia-tatler-tetap-tidak-bayar-hak-pekerja-walaupun-sudah-ada-putusan-phi-yang-berkekuatan-hukum-tetap/) - Walaupun Putusan Hakim PHI Menyatakan PT.Mobiliari Stephindo kalah dan harus membayarkan hak pekerja, Pihak PT Mobiliari tetap belum membayarkanya. Nina Zaenab adalah seorang pekerja media yang bekerja untuk PT Mobiliari Stephindo selama kurang lebih 23 tahun. Namun saat diminta pensiun, Nina Zaenab malah menelan pil pahit berupa keputusan dari perusahaan bahwa uang pesangon dan penggantian
- [DITAWARI MEDIASI, ACHO MEMINTA PENGELOLA APARTEMEN GREEN PRAMUKA BERSIKAP ADIL](https://lbhpers.org/acho-meminta-pengelola-apartemen-green-pramuka-bersikap-adil/) - Jakarta, 8 Agustus 2017 – Sejak mencuatnya kasus Acho ke publik pada Sabtu, 5 Agustus 2017, mediasi memang diharapkan oleh Acho menjadi jalan keluar penyelesaian kasus. Ia berharap sebisa mungkin kasus ini diselesaikan di luar persidangan. Itulah sebabnya sebelum kasus ini ramai, Acho sudah mengontak dan menawari pelapor Danang Surya Winata untuk bertemu dan menyepakati
- [Curhat di Blog Kerugian Yang Dialaminya Saat Membeli Apartemen, Stand-up Comedian Acho Diadukan Pengelola Apartemen Green Pramuka Telah Memfitnah](https://lbhpers.org/curhat-di-blog-kerugian-yang-dialaminya-saat-membeli-apartemen-stand-up-comedian-acho-diadukan-pengelola-apartemen-green-pramuka-telah-memfitnah/) - Sudah jatuh tertimpa tangga, ditambah kerubuhan batu bata… Ironis. Itulah yang dialami Acho, nama panggilan dari stand-up comedian Muhadkly MT yang menulis kerugian yang dialaminya saat menjadi penghuni unit apartemen di Green Pramuka Apartemen sejak tahun 2014. Seperti konsumen lain yang membeli apartemen, Acho berharap ia bisa memiliki tempat hunian yang nyaman sesuai janji pengelola
- [LBH Pers Terlibat Dalam Pembentukan Jaringan Advokat Regional Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia (AFEC-SEA)](https://lbhpers.org/lbh-pers-terlibat-dalam-pembentukan-jaringan-advokat-regional-advocates-for-freedom-of-expression-coalition-southeast-asia-afec-sea/) - Pada tanggal 26 Juli 2017 pengacara dari LBH Pers telah mengikuti rapat bersama jaringan Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia. Agenda dalam rapat tersebut adalah membangun advokasi bersama terkait dengan isu kebebasan berekspresi di tingkat ASEAN. Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia yang disingkat dengan nama AFEC SEA, secara resmi pada tanggal 27

## Laman

- [Beranda](https://lbhpers.org/) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS Bersama kami untuk kemerdekaan pers! Selengkapnya PORTAL PUSTAKA Platform Landmark Decision Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Selengkapnya Legal Aid Portal Indonesia Platform pengaduan dan laporan isu kebebasan pers Selengkapnya LBH Pers Training Modul Kumpulan modul training kajian hukum pers Selengkapnya Success Story Kisah sukses mereka yang melewati isu hukum pers Selengkapnya LBH
- [Struktur Organisasi](https://lbhpers.org/struktur-organisasi/) - Dewan Pengawas Nany AfridaKetua Aji Indonesia Fidelis Eka SatriastantiAji Jakarta Irsyan HasyimKetua Aji Jakarta Nawawi BahrudinKPKP Tubagus Haryo KarbyantoKPKP Pengurus Mustafa Layong, S.H.Direktur Eksekutif Kausara Lesmana, A.Md.Sekretaris Gema Gita Persada, S.H.Kepala Divisi Advokasi Chikita Edrini Marpaung S.H., M.A.Staf Advokasi Wildanu Syahril Guntur, S.H.Staf Advokasi Kamilatul Farikhah, S.H., M.A.Staf Peneliti Adis Firdasari, S.E.Staf Keuangan Fifyt Laily,
- [FAQ](https://lbhpers.org/faq/) - Apa itu LBH Pers ? Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) adalah sebuah Organisasi Non-Profit yang didirikan pada tahun 2003 di Jakarta dengan mandat sebagai organisasi independen yang berfokus pada upaya menciptakan masyarakat sipil yang demokratis melalui bantuan hukum serta advokasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Selain itu, LBH Pers juga melakukan pemantauan
- [Jaringan Pengacara Pers di  Indonesia](https://lbhpers.org/jaringan-pengacara-pers-indonesia/) - Selengkapnya
- [Kebijakan Privasi](https://lbhpers.org/kebijakan-privasi/) - Siapa kami Teks yang disarankan: Alamat situs web kami adalah: https://lbhpers.org. Komentar Teks yang disarankan: Saat pengunjung meninggalkan komentar pada situs, kita mengumpulkan data yang ditampilkan pada form komentar, alamat IP pengunjung dan user agent browser untuk membantu pendeteksian spam. String anonim yang dibuat dari alamat email Anda (juga disebut hash) dapat diberikan ke layanan
- [Bantuan Hukum](https://lbhpers.org/bantuan-hukum/) - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah memberikan ratusan bantuan hukum kepada jurnalis dan media baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan. bantuan hukum yang diberikan LBH Pers kepada jurnalis dan media mencangkup tuntutan pidana, gugatan perdata dan kasus perselisihan hubungan industrial.
- [Success Stories](https://lbhpers.org/success-stories/) - Berani Menolak Pembayaran Upah yang Molor Memperjuangkan Hak dan Kompensasi PHK Dipidana kerena Menulis Berita
- [Sejarah](https://lbhpers.org/profile/) - Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) adalah sebuah lembaga nirlaba yang diprakarsai oleh beberapa orang advokat muda yang tergabung dalam komite Pembela kebebasan Pers (KPKP) bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada 11 Juli 2003, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta yang kemudian menjadi hari lahir LBH Pers. Misi LBH Pers Misi LBH Pers
- [Kontak](https://lbhpers.org/kontak/) - Kantor LBHPers Kantor JL. Kalibata Timur IV G No 10 Kalibata Pancoran DKI Jakarta Telfon (021) 79183485 / 0821-4688-8873 Email secretariat@lbhpers.org Jam Operasi Senin — Jumat: 9.00 — 17.00
- [Register](https://lbhpers.org/register/) - Nama Lengkap E-mail Username Password Confirm Password Siapa kami Teks yang disarankan: Alamat situs web kami adalah: https://lbhpers.org. Komentar Teks yang disarankan: Saat pengunjung meninggalkan komentar pada situs, kita mengumpulkan data yang ditampilkan pada form komentar, alamat IP pengunjung dan user agent browser untuk membantu pendeteksian spam. String anonim yang dibuat dari alamat email Anda
- [Password Reset](https://lbhpers.org/password-reset/) - [ultimatemember_password]
- [Logout](https://lbhpers.org/logout/)
- [Members](https://lbhpers.org/members/)
- [Login](https://lbhpers.org/login/) - Username or E-mail Password Only fill in if you are not human Keep me signed in Register Forgot your password?
- [User](https://lbhpers.org/user/)
- [Account](https://lbhpers.org/account/) - [ultimatemember_account]
- [Donasi](https://lbhpers.org/donasi/) - Berikan dukungan Anda dengan melakukan donasi untuk membantu LBH Pers dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendorong kebebasan berekespresi dan pers yang lebih kuat. Jika Anda berniat untuk memberikan donasi silahkan hubungi di bawah ini: Nomor Telp: 082146888873 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS Donasi
- [Sample post style](https://lbhpers.org/sample-post-style/)
- [Home](https://lbhpers.org/home/) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS Bersama kami untuk kemerdekaan pers! Selengkapnya PORTAL PUSTAKA Platform Landmark Decision Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Selengkapnya Legal Aid Portal Indonesia Platform pengaduan dan laporan isu kebebasan pers Selengkapnya LBH Pers Training Modul Kumpulan modul training kajian hukum pers Selengkapnya Success Story Kisah sukses mereka yang melewati isu hukum pers Selengkapnya LBH
- [Sign Up](https://lbhpers.org/sign-up/)
- [Sign In](https://lbhpers.org/sign-in/)
- [Laman Contoh](https://lbhpers.org/laman-contoh/) - Ini adalah laman contoh. Laman ini berbeda dari artikel blog karena akan tetap di satu tempat dan akan muncul di navigasi situs Anda (di sebagian besar tema). Kebanyakan orang memulai dengan laman "Tentang" yang bertujuan untuk mengenalkan mereka kepada pengunjung potensial situs. Biasanya berisi seperti ini: Hai yang disana! Saya seorang kurir bersepeda di siang
- [Kebebasan Berekspresi](https://lbhpers.org/kebebasan-berekspresi/)
- [Publikasi](https://lbhpers.org/publikasi-2/) - Manual Pelatihan Whistleblower & Narasi Materi [http://lbhpers.org/wp-content/uploads/2017/10/eBook-manual-whistleblower.pdf]
- [Laporan](https://lbhpers.org/laporan-2/) - 1. Catatan Akhir Tahun LBH Pers 2009 [download] 2. Catatn Akhir Tahun LBH Pers 2010 [download] 3. Catatan Akhir Tahun LBH Pers 2011 [download] 4. Catatan Akhir Tahun LBH Pers 2012 [download] 5. Catatan Akhir Tahun LBH Pers 2013 [download] Tabulasi Data kekerasan 2013 [download] Data Kekerasan [download] 6. Catatan Akhir Tahun LBH Pers 2014 [download]
- [Regulasi](https://lbhpers.org/laporan/)
- [Fokus Kerja](https://lbhpers.org/program/)
- [Tentang Kami](https://lbhpers.org/tentang-kami/) - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) adalah sebuah lembaga non pemerintah yang berdiri pada tahun 2003 di Jakarta dengan mandat sebagai organisasi independen yang memfokuskan diri untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Disamping itu, LBH Pers juga melakukan monitoring dan kajian
- [Kebebasan Pers](https://lbhpers.org/advokasi-kebijakan/) - LBH Pers Melakukan advokasi kebijakan terkait kebebesan pers dan kebebasan berekspresi. Advokasi kebijakan juga gencar dilakukan LBH Pers untuk menjaga demokrasi di Indonesia. LBH Pers bersama beberapa organisasi masyarakat sipil beberapa kali mengadvokasi kebijakan yang berkaitan dengan kemerdekaan pers dan kebebasan bereskpresi. Advokasi yang dilakukan LBH Pers adalah Judicial Review terhadap Undang-undang, pasal-pasal dan peraturan
- [Penelitian](https://lbhpers.org/penelitian/) - LBH Pers rutin tiap harinya meriset data kasus kekerasan terhadap jurnalis untuk dirilis tiap tahunya. LBH Pers mencatat kekerasan fisik dan non-fisik terhadap Jurnalis dari tahun ketahun grafiknya terus bertambah, pada tahun 2014 telah terjadi 72 kasus kekerasan, di tahun 2015 terjadi 50 kasus kekerasan dan terakhir di tahun 2016 sebanyak 83 kasus kekerasan menimpa
- [Pendidikan & Pelatihan](https://lbhpers.org/pendidikan-pelatihan/) - LBH Pers bekerjasama dengan beberapa lembaga donor memberikan pelatihan hukum pers dan sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kepada aparat penegak hukum yang diantaranya polisi, hakim, jaksa, pengacara. Acara ini diadakan rutin pertiga tahun di beberapa kota di Indonesia. Tahun ini LBH Pers mengadakan di Sumatera Barat, Yogyakarta dan Sulawesi Utara.
- [Services](https://lbhpers.org/services-element/) - LBH Pers Terlibat Dalam Pembentukan Jaringan Advokat Regional Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia (AFEC-SEA)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc iaculis purus at lectus viverra rutrum ut vel eros. Carousel Globally known for our ability to handle every last detail of our customers’ particular logistics and forwarding needs, TransCargo’s Special Services
- [Our Services](https://lbhpers.org/our-services/) - We have high standards in all we do. Our people have decades of experience addressing our client’s most pressing business problems. A full-service consulting firm, we solve our client’s problems in an agile manner that reduces complexity and leads to early successes. This allows our clients to focus on their future knowing that their present is
- [About Company](https://lbhpers.org/about-us/) - Society where there is understanding Founded in 1988, Putnam Associates has been serving global biopharmaceutical, diagnostics, and medical device clients, along with private equity and venture capital clients, providing world class strategic advice based on sophisticated, robust analytics. Our focus enables us to provide customized, actionable recommendations that draw on robust problem framing, cutting-edge methodologies,
- [Front page](https://lbhpers.org/front-page/) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS Bersama kami untuk kemerdekaan pers! Selengkapnya PORTAL PUSTAKA Platform Landmark Decision Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Selengkapnya Legal Aid Portal Indonesia Platform pengaduan dan laporan isu kebebasan pers Selengkapnya LBH Pers Training Modul Kumpulan modul training kajian hukum pers Selengkapnya Success Story Kisah sukses mereka yang melewati isu hukum pers Selengkapnya LBH

## Template-ku

- [Kit Standar](https://lbhpers.org/?elementor_library=kit-standar)

## Downloads

- [SOP Tanggap Cepat](https://lbhpers.org/download/sop-tanggap-cepat/)
- [Letter to Indonesian President](https://lbhpers.org/download/letter-to-indonesian-president/)
- [POLICY BRIEF  Dampak Operasionalisasi Akal Imitasi (AI) terhadap Ekosistem Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers di Indonesia](https://lbhpers.org/download/policy-brief-dampak-operasionalisasi-akal-imitasi-ai-terhadap-ekosistem-kebebasan-berekspresi-dan-kemerdekaan-pers-di-indonesia/)
- [KERTAS KEBIJAKAN REGULASI SIBER DAN DEMOKRASI DIGITAL: MENILAI ULANG PASAL 32 UU ITE](https://lbhpers.org/download/kertas-kebijakan-regulasi-siber-dan-demokrasi-digital-menilai-ulang-pasal-32-uu-ite/)
- [ETIKA KARYA JURNALISTIK UNTUK KELOMPOK MINORITAS  RENTAN DAN GENDER](https://lbhpers.org/download/etika-karya-jurnalistik-untuk-kelompok-minoritas-rentan-dan-gender/)
- [JURNALIS BERDAYA HADAPI SERANGAN  HUKUM](https://lbhpers.org/download/jurnalis-berdaya-hadapi-serangan-hukum/)
- [KEKERASAN BERBASIS GENDER-ONLINE/SIBER      (“KBG/O/S”)](https://lbhpers.org/download/kekerasan-berbasis-gender-online-siber-kbg-o-s/)
- [INSTRUMEN HUKUM DAN KERENTANAN DALAM KERJA-KERJA  PERS BAGI JURNALIS](https://lbhpers.org/download/instrumen-hukum-dan-kerentanan-dalam-kerja-kerja-pers-bagi-jurnalis/)
- [INSTRUMEN HUKUM SEBAGAI KERANGKA PENGAMANAN     JURNALISME](https://lbhpers.org/download/instrumen-hukum-sebagai-kerangka-pengamanan-jurnalisme/)
- [Annual Report LBH Pers 2025](https://lbhpers.org/download/annual-report-lbh-pers-2025-2/)
- [Annual Report LBH Pers 2025](https://lbhpers.org/download/annual-report-lbh-pers-2025/)
- [Policy Brief Mekanisme Perlindungan Hukum Narasumber dan Whistleblower Dari Serangan dan Kriminalisasi](https://lbhpers.org/download/policy-brief-mekanisme-perlindungan-hukum-narasumber-dan-whistleblower-dari-serangan-dan-kriminalisasi/)
- [Merebut Ruang Aman Mendorong Perlindungan Pers Mahasiswa](https://lbhpers.org/download/merebut-ruang-aman-mendorong-perlindungan-pers-mahasiswa/)
- [PERLINDUNGAN HUKUM FACT CHECKER SEBAGAI PEMBELA HAM DALAM KERANGKA HUKUM DI INDONESIA](https://lbhpers.org/download/perlindungan-hukum-fact-checker-sebagai-pembela-ham-dalam-kerangka-hukum-di-indonesia/)
- [Annual Report LBH Pers 2024_Eng](https://lbhpers.org/download/annual-report-lbh-pers-2024_eng/)
- [Modul Pelatihan Lanjutan Litigasi Strategis: Advokasi Pers, Serangan Digital dan Perlindungan Data Pribadi](https://lbhpers.org/download/modul-pelatihan-lanjutan-litigasi-strategis-advokasi-pers-serangan-digital-dan-perlindungan-data-pribadi/)
- [Annual Report LBH Pers 2024](https://lbhpers.org/download/annual-report-lbh-pers-2024/)
- [Landmark Decisions 2018 - 2024](https://lbhpers.org/download/landmark-decisions-2018-2024/)
- [Modul Pelatihan Perlindungan Juru Kampanye Pembela HAM](https://lbhpers.org/download/modul-pelatihan-perlindungan-juru-kampanye-pembela-ham-2/) - Modul Pelatihan Perlindungan Juru Kampanye Pembela HAM
- [Modul Pelatihan Perlindungan Juru Kampanye Pembela HAM](https://lbhpers.org/download/modul-pelatihan-perlindungan-juru-kampanye-pembela-ham/)
- [POLICY PAPER STRENGTHENING THE BASIC PROTECTION OF JOURNALISTS IN REPORTING THE RIGHT TO PRIVACY](https://lbhpers.org/download/policy-paper-strengthening-the-basic-protection-of-journalists-in-reporting-the-right-to-privacy/)
- [Kertas Kebijakan:  Pemprosesan Data Pribadi Untuk Tujuan Jurnalistik](https://lbhpers.org/download/kertas-kebijakan-pemprosesan-data-pribadi-untuk-tujuan-jurnalistik/) - Hubungan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi (freedom of opinion and expression) dengan hak privasi (privacy rights) merupakan isu yang kompleks dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Keduanya merupakan hak fundamental dalam kerangka hukum asasi manusia, yang diakui secara luas dalam banyak konstitusi dan dokumen hukum internasional. Namun, dalam praktik kedua hak ini dapat bertentangan
- [Amicus Curiea LBH Pers dalam Perkara 3/PDT.G/2024/PN.MKS](https://lbhpers.org/download/amicus-curiea-lbh-pers-dalam-perkara-3-pdt-g-2024-pn-mks/) - Perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mks merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap media atau perusahaan pers serta wartawan yang dapat berbahaya dan berdampak besar pada keberlangsungan Perusahaan Pers dan sekaligus kemerdekaan pers di Indonesia. Penggugat telah melayangkan gugatan dengan tuntutan kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) dan gugatan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar
- [Amicus Curiae Gugatan PMH terhadap 6 Media](https://lbhpers.org/download/amicus-curiae-gugatan-pmh-terhadap-6-media/) - LBH Pers mengirim dokumen amicus curiae sebagai Sahabat Pengadilan atau pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung pada perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara : 1/Pdt.G/2022/PN.Mks. di Pengadilan Negeri Makassar. Sebanyak enam media pers digugat, yakni; Antara News, Celebes News, Terkini News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI.
- [Annual Report 2023](https://lbhpers.org/download/annual-report-2023/) - LBH Pers merangkum aktivitas advokasi di dalam sebuah laporan yang menjelaskan tentang pola-pola pelanggaran ketenagakerjaan, kekerasan terhadap pers dan upaya-upaya pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh LBH Pers. Banyak pembelajaran di dalamnya, baik untuk publik atau pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait kebebasan pers dan khususnya terhadap internal LBH Pers agar tetap konsisten dan gigih dalam
- [Amicus Curiae Perkara 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim Atas nama Haris Ashar](https://lbhpers.org/download/amicus-curiae-perkara-202-pid-sus-2023-pn-jkt-tim-atas-nama-haris-ashar/) - LBH Pers menilai pemidanaan terhadap Haris Azhar karena mengkritik penyelengara negara adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Setidaknya terdapat sejumlah catatan kritis dan yuridis terhadap perkara tersebut, yang akan dijabarkan di bawah: pertama, Haris Azhar dalam kasus tersebut menggunakan hak atas kebebasan berpendapat dan hak internet secara sah dan konstitusional; kedua, tindakan
- [Amicus Curiae Perkara 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim Atas nama Fatiah Maulidiyanty](https://lbhpers.org/download/amicus-curiae-fatia/) - LBH Pers menilai pemidanaan terhadap Fatiah Maulidiyanty karena mengkritik penyelengara negara adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Setidaknya terdapat sejumlah catatan kritis dan yuridis terhadap perkara tersebut, yang akan dijabarkan di bawah: pertama, Fatiah Maulidiyanty dalam kasus tersebut menggunakan hak atas kebebasan berpendapat dan hak internet secara sah dan konstitusional; kedua, tindakan
- [Pedoman Tata Kelola Pribadi pada Lembaga Bantuan Hukum](https://lbhpers.org/download/pedoman-tata-kelola-pribadi-pada-lembaga-bantuan-hukum/) - Profesionalisme LBH dan Pelindungan Data Pribadi Hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia mengaturanya secara spesifik di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 terkait perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya. Selain UUD 1945, Indonesia juga telah memiliki undang-undang tentang pelindungan data pribadi yang disahkan pada
- [Amicus Curiae Perkara 344/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL : Serangan Digital Ancaman bagi Pers dan Demokrasi](https://lbhpers.org/download/amicus-curiae-perkara-344-pdt-g-2023-pn-jkt-sel-serangan-digital-ancaman-bagi-pers-dan-demokrasi/) - Amicus Curiae dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat Muhammad Akbar Wijaya melawan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II. Jakarta, 2 November 2023 - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan
- [20 Tahun UU Pers: Menagih Janji Perlindungan](https://lbhpers.org/download/20-tahun-uu-pers-menagih-janji-perlindungan/) - Tema Annual Report LBH Pers 2019 ini yaitu, “20 TAHUN UU PERS: MENAGIH JANJI PERLINDUNGAN” mengingat di tahun 2019 ini merupakan momentum tahun politik. Di mana situasi politik dan demokrasi menjadi tantangan bagi insan pers terhadap kebebasan berekspresi rentan akan kekerasan dan kriminalisasi.
- [Pentingnya Perlindungan Pembela Kebebasan Beragama](https://lbhpers.org/download/pentingnya-perlindungan-pembela-kebebasan-beragama/) - Panduan ini dibuat untuk meminimalisir risiko seperti mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, merespons tindakan yang terjadi, dan menanggulangi ketika kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Kami LBH Pers mengucapkan terima kasih kepada Internews dan Roni Saputra sebagai peneliti dan narasumber yang telah mendukung terbitnya buku panduan ini.
- [Kertas Posisi RUU Cipta Lapangan Kerja terkait Kebebasan Informasi dan Pers](https://lbhpers.org/download/kertas-posisi-ruu-cipta-lapangan-kerja-terkait-kebebasan-informasi-dan-pers/) - Berdasarkan persoalan-persoalan dalam proses pembahasan dan isi RUU Cipta Lapangan Kerja di atas, LBH Pers menyusun e-book Kertas Posisi RUU Cipta Lapangan Kerja terkait Kebebasan Informasi dan Pers. Untuk mengakses e-book dapat diunduh di sini.
- [Module 3-Days Course, Media Freedom for Lawyer](https://lbhpers.org/download/module-3-days-course-media-freedom-for-lawyer/) - Modul ini berguna bagi pelaksanaan pelatihan advokasi kebebasan pers terhadap advokat, sehingga dapat menumbuhkan perspektif sekaligus pengetahuan bagi advokat dalam isu ini. Dalam modul ini juga, kami sisipkan materi-materi dari para narasumber, catatan diskusi dan beberapa tulisan opini untuk dijadikan rujukan.
- [Protokol Keamanan dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan](https://lbhpers.org/download/protokol-keamanan-dalam-meliput-isu-kejahatan-lingkungan/) - Buku ini memuat rencana keselamatan dalam rencana kerja, dengan penjelasan singkat tentang langkah-langkah yang perlu diambil ketika jurnalis meliput. Tak ada langkah yang mutlak tepat diambil jurnalis saat melakukan peliputan. Yang ada adalah, jurnalis dan kantor media massa harus cakap mengelola pilihan atas rencana keselamatan dan konsekuensinya. Jurnalis dan kantor media massa harus melakukan asesmen,
- [Infografis Pentingnya Optimalisasi Advokasi Publik Melalui Sosial Media](https://lbhpers.org/download/infografis-pentingnya-optimalisasi-advokasi-publik-melalui-sosial-media/) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Kemitraan (Partnership) mengadakan lomba pembuatan infografis dan video pendek untuk umum, dengan tema “Perlindungan Pembela HAM Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Lomba ini bertujuan ingin memaksimalkan sosial media sebagai alatsosialisasi dan kampanye terkait isu perlindungan pembela HAM Lingkungan kepada masyarakat luas.
- [Mengenal UU ITE: Panduan Penanganan Perkara Informasi dan Transasaksi Elektronik bagi Jurnalis](https://lbhpers.org/download/mengenal-uu-ite-panduan-penanganan-perkara-informasi-dan-transasaksi-elektronik-bagi-jurnalis/) - Buku saku ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk miminalisir segala ancaman dan resiko dari jeratan UU ITE dengan segala keterbatasannya. Buku ini juga mengemukakan kembali arti penting aktivitas pengawasan, kritik, koreksi dan saran dari masyarakat terhadap hal yang berbau kepentingan umum, keadilan dan kebenaran sesuai prinsip hak asasi manusia.
- [Panduan Advokasi Hukum Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, dan Kebebasan atas Informasi untuk Pembela HAM Sektor Lingkungan](https://lbhpers.org/download/panduan-advokasi-hukum-kebebasan-berekspresi-berpendapat-dan-kebebasan-atas-informasi-untuk-pembela-ham-sektor-lingkungan/) - Buku panduan advokasi hukum ini dibuat untuk para pembela hak asasi manusia khususnya di sektor lingkungan hidup agar lebih memahami konsep dasar kebebasan berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi beserta bagaimana melakukan advokasi hukum ketika terjerat saat memperjuangkan hak tersebut.
- [Kebebasan Berekspresi dan Tren Penggunaan Delik Pidana](https://lbhpers.org/download/kebebasan-berekspresi-dan-tren-penggunaan-delik-pidana/) - Buku ini merupakan hasil penelitian dengan melihat tren pasal-pasal atau delik-delik pidana apa saja yang kerap digunakan oleh penegak hukum terhadap para pembela hak asasi manusia di isu lingkungan (environmental human rights defenders) di Indonesia dalam medio Januari 2016-Maret 2020. Dalam membaca tren penggunaan pasal yang digunakan, kasus-kasus yang sudah dikumpulkan tersebut dihubungkan dengan dua
- [Buku Saku Jurnalis : Protokol Keamanan dalam Meliput Kejahatan Lingkungan](https://lbhpers.org/download/buku-saku-jurnalis-protokol-keamanan-dalam-meliput-kejahatan-lingkungan/) - Buku ini memuat rencana keselamatan dalam rencana kerja, dengan penjelasan singkat tentang langkah-langkah yang perlu diambil ketika jurnalis meliput. Tak ada langkah yang mutlak tepat diambil jurnalis saat melakukan peliputan. Yang ada adalah jurnalis dan kantor media massa harus cakap mengelola pilihan atas rencana keselamatan dan konsekuensinya.
- [Annual Report LBH Pers 2020](https://lbhpers.org/download/annual-report-lbh-pers-2020/) - Tahun 2020 merupakan tahun kelam bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Deretan panjang pelanggaran hak asasi manusia pada tahun itu, menjadikannya sebagai tahun terburuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sepanjang era reformasi. Berdasarkan hasil pemantauan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat tajam.
- [[E-book] Terminologi dan Pola Putusan Pada Kasus Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong](https://lbhpers.org/download/e-book-terminologi-dan-pola-putusan-pada-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/) - Buku ini ditulis untuk menyajikan istilah-istilah ilmu pengetahuan yang ditemui dalam UU-ITE, sebagai pedoman penulisan dan memperkaya perbendaharaan pustaka kebahasaan.
- [Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis dalam Krisis](https://lbhpers.org/download/pandemi-covid-19-kebebasan-pers-dan-keselamatan-jurnalis-dalam-krisis/) - Pada penelitian ini, ditemukan data serangan terhadap jurnalis di masa pandemi cukup berisiko, baik serangan fisik, non fisik dan digital hingga serangan hukum. Pemenuhan hak-hak kesehatan dan ketenagakerjaan juga menujukkan angka yang tidak baik.
- [Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sektor Lingkungan Hidup, ESDM, dan Agraria](https://lbhpers.org/download/potret-implementasi-keterbukaan-informasi-publik-pada-sektor-lingkungan-hidup-esdm-dan-agraria/) - Buku ini berisi pandangan-pandangan kritis terhadap badan-badan publik dalam penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam sektor lingkungan hidup.
- [Merekam Perjuangan Pembela Lingkungan](https://lbhpers.org/download/merekam-perjuangan-pembela-lingkungan/) - Buku ini merupakan kumpulan liputan-liputan mendalam yang merekam kasus-kasus kekerasan yang dialami pembela HAM, terkhusus di sektor lingkungan.
- [Modul Advokasi Kebebasan Pers di Papua](https://lbhpers.org/download/modul-advokasi-kebebasan-pers-di-papua/) - Modul pelatihan ini berguna bagi pelatihan terhadap para pengacara atau pendamping hukum, agar dapat terlibat memberikan advokasi pada isu kebebasan pers di Papua.
- [[Modul] Training Lawyer dan Paralegal  untuk Advokasi Kebebasan Pers di Indonesia](https://lbhpers.org/download/modul-training-lawyer-dan-paralegal-untuk-advokasi-kebebasan-pers-di-indonesia/) - Modul ini berguna untuk mendorong peningkatan pemahaman dan kemampuan advokasi para pendamping hukum, baik pengacara maupun paralegal, pada isu pers.
- [[Modul] Training Media : Advokasi bagi Perusahaan Media di Indonesia](https://lbhpers.org/download/modul-training-media-advokasi-bagi-perusahaan-media-di-indonesia/) - Modul ini merupakan panduan pelatihan terhadap legal media pada isu kebebasan pers.
- [Buku Saku Advokasi Ketenagakerjaan](https://lbhpers.org/download/buku-saku-advokasi-ketenagakerjaan/) - Buku ini berguna bagi para pekerja media memahami secara mudah hak - hak pekerja berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial.
- [Media dan Perubahan Iklim: Studi atas Bingkai dan Keterebacaan Berita mengenai Perubahan Iklim di Media Daring](https://lbhpers.org/download/media-dan-perubahan-iklim-studi-atas-bingkai-dan-keterebacaan-berita-mengenai-perubahan-iklim-di-media-daring/) - Dampak perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari bencana iklim yang sering terjadi belakangan ini. Seperti banjir, kekeringan, gagal panen, hingga cekaknya durasi melaut bagi para nelayan di tanah air akibat gangguan cuaca. Namun, media massa yang bertugas menyebarkan informasi seputar perubahan iklim dengan sederet bahayanya masih sangat terbatas. Penelitian ini
- [Panduan Strategi Advokasi Pelanggaran PDP bagi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia](https://lbhpers.org/download/panduan-strategi-advokasi-pelanggaran-pdp-bagi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia/) - Buku panduan strategi Advokasi Pelanggaran PDP ini diperuntukkan bagi Pemberi bantuan hukum di Indonesia. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang kian cepat dan potensi pelanggaran hak privasi dan data pribadi warga.
- [Brief Penelitian Temuan Kasus PDP](https://lbhpers.org/download/brief-penelitian-temuan-kasus-pdp/) - Konsep pelindungan data pribadi (PDP) selalu selaras dengan konsep pelindungan hak atas privasi. Konsep hak atas privasi ini termaktub dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan: “Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang
- [Brief Modul:  Analisis Referensi Hukum Pelindungan Data Pribadi dari Berbagai Modul yang Sudah Dikembangkan Baik Internasional Maupun Nasional](https://lbhpers.org/download/brief-modul-analisis-referensi-hukum-pelindungan-data-pribadi-dari-berbagai-modul-yang-sudah-dikembangkan-baik-internasional-maupun-nasional/) - Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non-elektronik. Data pribadi ini menjadi penting karena termasuk hak yang harus
- [Annual Report LBH Pers (2022)](https://lbhpers.org/download/annual-report-lbh-pers-2022/) - Setahun telah berlalu, rekam jejak kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi tercatat dengan jelas dalam laporan tahunan LBH Pers tahun 2022. Kekerasan yang tercatat adalah kekerasan secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Annual report bertujuan untuk melaporkan kepada publik umumnya dan kepada anggota perkumpulan secara khusus tentang apa yang telah dilakukan oleh LBH Pers
- [Pelatihan bagi Jurnalis](https://lbhpers.org/download/pelatihan-bagi-jurnalis/) - Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Bumi Cederawasih itu menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Pers di Papua sulit merdeka menulis isu apa saja, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Papua menjadi salah satu provinsi yang kini menjadi sasaran
- [Pelatihan untuk Masyarakat Sipil pada Isu Lingkungan dan Keterbukaan Informasi Publik](https://lbhpers.org/download/pelatihan-untuk-masyarakat-sipil-pada-isu-lingkungan-dan-keterbukaan-informasi-publik/) - Papua merupakan salah satu provinsi paling timur Indonesia. Pemenuhan HAM , kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Perlu satu modul dan pelatihan yang ditujukan bagi mereka yang menjalankan advokasi di sektor perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan pendalaman dalam isu keterbukaan informasi

## Services

- [Investment planning & strategy](https://lbhpers.org/services/investment-planning-strategy-3/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [International Business  Opportunities](https://lbhpers.org/services/international-business-opportunities-2/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [Strategic & commercial approach](https://lbhpers.org/services/investment-planning-strategy-2-2/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [Simple business answers and solutions](https://lbhpers.org/services/simple-business-solutions/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [Competitive research & Assurance](https://lbhpers.org/services/competitive-research-assurance/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [International Business  Opportunities](https://lbhpers.org/services/international-business-opportunities/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [Biopharma and Sciences from our life](https://lbhpers.org/services/biopharma-and-life-sciences/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [Strategic & commercial approach](https://lbhpers.org/services/investment-planning-strategy-2/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.
- [Investment planning & strategy](https://lbhpers.org/services/investment-planning-strategy/) - Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. Suspendisse sit amet sapien at risus efficitur sagittis.

## Stories

- [Berani Menolak Pembayaran Upah yang Molor](https://lbhpers.org/stories/berani-menolak-pembayaran-upah-yang-molor/) - Jakarta, Undang-undang (UU) Cipta Kerja resmi diketuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah RI. Keputusan ini menimbulkan banyak sekali polemik bagi pekerjaan. Isi muatannya, terkhusus pada klaster ketenagakerjaan, nampak jelas perhatian DPR dan Pemerintah tidak pada perbaikan nasib buruh yang kian hari kian disepelehkan. Muatannya lebih banyak menguntungkan urusan pengusaha. Ditambah lagi virus covid-19 yang
- [Memperjuangkan Hak dan Kompensasi PHK](https://lbhpers.org/stories/memperjuangkan-hak-dan-kompensasi-phk/) - Setiap pekerja berhak mendapatkan kepastian hukum dalam bekerja, seperti kepastian status kerja, upah, dan jenis pekerjaan. Terkait status kerja, peraturan perundang-undangan telah menegaskan agar setiap perjanjian kerja -khususnya dengan waktu tertentu- disyaratkan melalui perjanjian kerja tertulis. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 57 UU 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU 11 Tahun
- [Dipidana kerena Menulis Berita](https://lbhpers.org/stories/dipidana-karena-menulis-berita/) - Selasa, 23 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palopo memutuskan jurnalis berita.news Muhammad Asrul bersalah dengan pidana penjara 3 bulan penjara, dalam nomor perkara 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Asrul merupakan satu dari sekian banyak jurnalis yang harus menjalani vonis hakim karena menulis berita. Dia dituntut karena mempublikasikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemerintah Kota

## Sidebars

- [Blog sidebar](https://lbhpers.org/sidebars/blog-sidebar/) - Terbaru Petunjuk jaksa dalam kasus kekerasan jur... Siaran Pers MAKASSAR – Penyidik Polda Sulsel kembali menunjukkan sikap pembangkangannya dalam menjalankan perintah undang-... Korban Moderasi Konten dan Koalisi Masya... Siaran Pers Rabu, 22 Juli 2026 kelompok korban moderasi konten yang berasal dari perwakilan koalisi masyarakat sipil menye... Masyarakat Sipil Kirim Surat ke Presiden... Siaran Pers Yth.
- [Page sidebar](https://lbhpers.org/sidebars/page-sidebar/) - Featured Cases
- [Shop sidebar](https://lbhpers.org/sidebars/shop-sidebar/) - how can we help you? We provide the best value to our customers by continuously refining our Contact Us
- [Cases sidebar](https://lbhpers.org/sidebars/cases-sidebar/) - Featured Cases Great theme, very flexible, a lot of features are included. Whatever isn't included they are very helpful to help you with. Defini... DailyOffices Founder of WebFlex Inc. This theme has been a life saver for me and i just purchased it again for another domain. It's easy to use and the support is
- [Service sidebar](https://lbhpers.org/sidebars/service-sidebar/) - Our Services Investment planning & strategy Business Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat v... International Business Opportunities Researches, Science Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat v... Strategic & commercial approach Science Investment planning & strategy Maecenas cursus
- [Event sidebar](https://lbhpers.org/sidebars/event-sidebar/) - Featured Cases Great theme, very flexible, a lot of features are included. Whatever isn't included they are very helpful to help you with. Defini... DailyOffices Founder of WebFlex Inc. This theme has been a life saver for me and i just purchased it again for another domain. It's easy to use and the support is

## Kategori

- [Tak Berkategori](https://lbhpers.org/category/tak-berkategori/)
- [Alert](https://lbhpers.org/category/alert/)
- [Artikel](https://lbhpers.org/category/artikel/)
- [Beasiswa Liputan](https://lbhpers.org/category/beasiswa-liputan/)
- [Kampanye](https://lbhpers.org/category/kampanye/)
- [Kebebasan Berekspresi](https://lbhpers.org/category/kebebasan-berekspresi/)
- [Kebebasan Pers](https://lbhpers.org/category/kebebasan-pers/)
- [Kompetisi](https://lbhpers.org/category/kompetisi/)
- [laporan](https://lbhpers.org/category/laporan/)
- [Modul](https://lbhpers.org/category/modul/)
- [Publikasi](https://lbhpers.org/category/publikasi/)
- [Regulasi](https://lbhpers.org/category/regulasi/)
- [Siaran Pers](https://lbhpers.org/category/siaran-pers/)
- [Advokasi](https://lbhpers.org/category/siaran-pers/advokasi/)
- [Pengaduan](https://lbhpers.org/category/siaran-pers/advokasi/pengaduan/)
- [Opini](https://lbhpers.org/category/opini/)
- [Penelitian](https://lbhpers.org/category/penelitian/)
- [Kajian](https://lbhpers.org/category/kajian/)
- [Pelindungan Data Pribadi](https://lbhpers.org/category/pelindungan-data-pribadi/)
- [Kebocoran Data](https://lbhpers.org/category/kebocoran-data/)

## Tag

- [#ArticleDefamation](https://lbhpers.org/tag/articledefamation/)
- [#ArticleHoax](https://lbhpers.org/tag/articlehoax/)
- [#BebaskanJurnalisEpong](https://lbhpers.org/tag/bebaskanjurnalisepong/)
- [#bebaskanrobert](https://lbhpers.org/tag/bebaskanrobert/)
- [#DefendPressFreedom #ResistTyranny #StandWithRappler #StandWithMariaRessa](https://lbhpers.org/tag/defendpressfreedom-resisttyranny-standwithrappler-standwithmariaressa/)
- [#demokrasi](https://lbhpers.org/tag/demokrasi/)
- [#JurnalisBireuen](https://lbhpers.org/tag/jurnalisbireuen/)
- [#UUITE](https://lbhpers.org/tag/uuite/)
- [Acho](https://lbhpers.org/tag/acho/)
- [Advokasi](https://lbhpers.org/tag/advokasi/)
- [Advokasi Media](https://lbhpers.org/tag/advokasi-media/)
- [Advokat Internet Freedom](https://lbhpers.org/tag/advokat-internet-freedom/)
- [Advokat Kebebasan Berekspresi](https://lbhpers.org/tag/advokat-kebebasan-berekspresi/)
- [AfecSea](https://lbhpers.org/tag/afecsea/)
- [Aji bandung](https://lbhpers.org/tag/aji-bandung/)
- [aktivis buruh](https://lbhpers.org/tag/aktivis-buruh/)
- [Bantuan Hukum](https://lbhpers.org/tag/bantuan-hukum/)
- [Bnatuan Hukum](https://lbhpers.org/tag/bnatuan-hukum/)
- [Catahu LBH Pers 2017](https://lbhpers.org/tag/catahu-lbh-pers-2017/)
- [CLE Modul](https://lbhpers.org/tag/cle-modul/)
- [CLE Module](https://lbhpers.org/tag/cle-module/)
- [CLE Workshop](https://lbhpers.org/tag/cle-workshop/)
- [CoC](https://lbhpers.org/tag/coc/)
- [contempt of court](https://lbhpers.org/tag/contempt-of-court/)
- [Data Pribadi](https://lbhpers.org/tag/data-pribadi/)
- [dicicil](https://lbhpers.org/tag/dicicil/)
- [eduard](https://lbhpers.org/tag/eduard/)
- [Femina](https://lbhpers.org/tag/femina/)
- [Forum Komunikasi Karyawan Femina Group](https://lbhpers.org/tag/forum-komunikasi-karyawan-femina-group/)
- [gaji](https://lbhpers.org/tag/gaji/)
- [hak atas penghapusan informasi](https://lbhpers.org/tag/hak-atas-penghapusan-informasi/)
- [Internet Freedom Module](https://lbhpers.org/tag/internet-freedom-module/)
- [JR UU MD3](https://lbhpers.org/tag/jr-uu-md3/)
- [Jusnalis](https://lbhpers.org/tag/jusnalis/)
- [kasus gresnews](https://lbhpers.org/tag/kasus-gresnews/)
- [Kebebasan Berekspresi](https://lbhpers.org/tag/kebebasan-berekspresi/)
- [Kesejahteraan Jurnalis](https://lbhpers.org/tag/kesejahteraan-jurnalis/)
- [Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi](https://lbhpers.org/tag/kriminalisasi-kebebasan-berekspresi/)
- [LPM Lintas](https://lbhpers.org/tag/lpm-lintas/)
- [meme](https://lbhpers.org/tag/meme/)
- [mimika](https://lbhpers.org/tag/mimika/)
- [okezone.com](https://lbhpers.org/tag/okezone-com/)
- [Outlook LBH Pers 2018](https://lbhpers.org/tag/outlook-lbh-pers-2018/)
- [perselisihan hak](https://lbhpers.org/tag/perselisihan-hak/)
- [pledoi](https://lbhpers.org/tag/pledoi/)
- [Privacy Right](https://lbhpers.org/tag/privacy-right/)
- [Privasi](https://lbhpers.org/tag/privasi/)
- [Regional](https://lbhpers.org/tag/regional/)
- [RKUHP](https://lbhpers.org/tag/rkuhp/)
- [RTBF](https://lbhpers.org/tag/rtbf/)
- [RUU KUHP](https://lbhpers.org/tag/ruu-kuhp/)
- [saldi hermanto](https://lbhpers.org/tag/saldi-hermanto/)
- [setnov](https://lbhpers.org/tag/setnov/)
- [Siaran Pers](https://lbhpers.org/tag/siaran-pers/)
- [Sidang Bun Yani](https://lbhpers.org/tag/sidang-bun-yani/)
- [The Right To Be Forgotten](https://lbhpers.org/tag/the-right-to-be-forgotten/)
- [UU MD3](https://lbhpers.org/tag/uu-md3/)
- [Whistleblower](https://lbhpers.org/tag/whistleblower/)
- [Workshop for lawyer](https://lbhpers.org/tag/workshop-for-lawyer/)
- [#AnnualReport2022](https://lbhpers.org/tag/annualreport2022/)
- [#LaporanTahunan2022](https://lbhpers.org/tag/laporantahunan2022/)
- [#Pemilu2024](https://lbhpers.org/tag/pemilu2024/)
- [#PemiluAman](https://lbhpers.org/tag/pemiluaman/)
- [#PemiluAdil](https://lbhpers.org/tag/pemiluadil/)
- [UU PDP](https://lbhpers.org/tag/uu-pdp/)
- [KA-PDP](https://lbhpers.org/tag/ka-pdp/)

## Categories

- [modul](https://lbhpers.org/download-category/modul/)

## Tags

- [Need Access](https://lbhpers.org/document-tag/need-access/)

## Service categories

- [Business](https://lbhpers.org/service_category/business/)
- [Investment](https://lbhpers.org/service_category/investment/)
- [Researches](https://lbhpers.org/service_category/researches/)
- [Science](https://lbhpers.org/service_category/science/)
- [Solutions](https://lbhpers.org/service_category/solutions/)