[Siaran Pers] Diseminasi Annual Report LBH Pers 2024: Suara Kritis yang Terkikis Janji Manis
Senin (20/01/2025), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melaksanakan Desiminasi Annual Report tahun 2024 yang bertajuk “Suara Kritis yang Terkikis Janji Manis” yang dilakukan secara luring dan daring yang dapat ditonton ulang melalui Youtube Bantuan Hukum Pers lewat akses link berikut: https://www.youtube.com/live/7o-ENBTpclk?si=WxVUAAmN0N3dE8r7
Pelaksanaan desiminasi ini dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, jurnalis serta pers mahasiswa. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para penanggap yakni Herlambang Wiratraman sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Francisca Christy Rosana selaku Jurnalis Tempo.
Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin membuka kegiatan dengan menyampaikan paparan substansi dan yang melatarbelakangi pemilihan judul Annual Report Lbh Pers 2024 sebagai refleksi kondisi kemerdekaan Pers sepanjang tahun ini,
“Sepanjang satu tahun belakangan – masih dalam rezim kepemimpinan politik Jokowi, Lbh Pers mencatat fenomena peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan regulasi yang menghambat saluran kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Komitmen politik yang dituangkan dalam visi misi Presiden tidak sejalan dengan realitas fenomena sosial yang kita refleksikan di lapangan, dan hanya digunakan sebagai janji manis.” ungkap Ade Wahyudin selaku Direktur Lbh Pers.
Sementara Herlambang Wiratraman, menanggapi Annual Report Lbh Pers dengan menyoroti kasus pelaporan tertinggi yang diterima oleh Lbh Pers terkait dengan isu Ketenagakerjaan.
“Tahun ini Lbh Pers menerima sebanyak 72 pengaduan untuk isu Ketenagakerjaan yang terdiri atas isu Pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan upah, dan yang lainnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kampanye rezim politik yang menggambarkan bahwa investasi dari proyek-proyek strategis nasional membangkitkan gairah ekonomi. Padahal fenomena ini adalah praktik laju pemiskinan, dimana sejauh mana kebijakan-kebijakan Negara berdampak pada ketidakadilan struktural yang dapat dihitung secara ekonomi. Istilahnya bukan lagi disebut sebagai ‘poverty’ tapi ‘impoverishment’. Salah satunya yakni kebijakan UU Cipta Kerja, yang alih-alih memberikan perlindungan kepada pekerja, tapi justru memiskinkan pekerja sebagaimana dipotret oleh Lbh Pers dalam laporannya.” ungkap Herlambang dalam kesempatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Francisca Christy Rosana atau akrab disapa Cica menyampaikan catatannya yang berangkat dari pengalaman sebagai Jurnalis Tempo,
“Tantangan terhadap rekan-rekan jurnalis saat ini sebetulnya semakin berlapis. Dimana perkembangan digital juga memaksa Media untuk menggunakan multi platform. Sehingga Jurnalis yang tadinya hanya menulis, sementara sekarang dituntut untuk harus tampil di berbagai platform yang menyiarkan video dan suara berupa Youtube dan Podcast, dan menambah kerentanan karna publik akan mengetahui siapa jurnalis yang mengungkap sebuah kasus.” ungkap Cica.
Pasca pemaparan, beberapa peserta kegiatan juga diberikan forum untuk dapat menyampaikan respon dan pertanyaan yang ditujukkan kepada pemapar dan para penanggap. Kegiatan Diseminasi Annual Report ini juga menjadi forum untuk mempertemukan seluruh jaringan masyarakat sipil untuk merumuskan agenda bersama terhadap refleksi satu tahun kerja-kerja advokasi perlindungan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers sepanjang tahun 2024.
Narahubung:
Hotline LBH Pers
0821-4688-8873
