Annual Report 2022: Melawan Kepungan Represi
Setahun telah berlalu, rekam jejak kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi tercatat dengan jelas dalam laporan tahunan LBH Pers tahun 2022. Kekerasan yang tercatat adalah kekerasan secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Annual report bertujuan untuk melaporkan kepada publik umumnya dan kepada anggota perkumpulan secara khusus tentang apa yang telah dilakukan oleh LBH Pers selama tahun 2022, baik itu berbentuk advokasi, pemantauan, penelitian serta pendidikan hukum.
Selama setahun, kami menangani sebanyak 44 kasus dengan penerima manfaat sebanyak 142 orang atau lembaga. Dari 44 kasus sebanyak 59,1% telah selesai, sementara 40,9% lainnya masih berjalan, baik di proses penyelidikan, penyidikan, pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, atau proses eksekusi putusan yang belum tuntas. Untuk posko pengaduan ketenagakerjaan LBH Pers menerima setidaknya 30 pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan. Sebanyak 11 aduan merupakan perselisihan hak atau kepentingan yang diikuti PHK. Jenis perselisihan ini paling banyak diadukan.
Tahun 2022, LBH Pers juga mengeluarkan enam penelitian dan publikasi buku untuk mendorong literasi publik terhadap isu pers serta mendorong kebijakan yang lebih ramah kebebasan berekspresi. Enam buku di antaranya adalah Buku Saku Advokasi Ketenagakerjaan, Penelitian Media dan Perubahan Iklim: Studi atas Bingkai dan Keterbacaan Berita Mengenai Perubahan Iklim di Media Daring, Buku Saku Strategi Menghadapi Wartawan dan Penyelesaian Keberatan atas Pemberitaan, Perbandingan Modul Advokasi Pelindungan Data Pribadi Baik Nasional Maupun Internasional, Penelitian Temuan Kasus Pelindungan Data Pribadi dan Panduan Strategi Advokasi Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi bagi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia.
Tahun 2022 LBH Pers menyelenggarakan pelatihan serta pendidikan hukum sebanyak lima kali dengan ikuti 115 orang dan 4 perusahaan media. Pelatihan dan Pendidikan hukum yang dilaksanakan di antaranya adalah pelatihan CSO lingkungan dan Jurnalis di Papua tentang keterbukaan dan sengketa informasi publik, Pelatihan Advokat dan Paralegal di Papua tentang advokasi kebebasan pers, pelatihan untuk pelatih anggota kepolisian tentang kebebasan berekspresi di Bogor, pelatihan untuk anggota kepolisian wilayah Polda Jawa Timur tentang kebebasan berekspresi dan legal assistance kepada empat
perusahaan media.
Annual Report 2022: Jurnalisme Dalam Kepungan Represi Tahun 2022 LBH Pers mencatat setidaknya terdapat 51 peristiwa kekerasan terhadap pers, baik diarahkan kepada media, wartawan, narasumber, aktivis pers, hingga wartawan mahasiswa dalam konteks kerja jurnalistik. Dari kasus tersebut setidaknya terdapat 113 korban individu dan organisasi.
Tahun 2022 LBH Pers juga mencatat terdapat beberapa regulasi yang disahkan berpotensi mengancam kebebasan pers. regulasi-regulasi tersebut diantaranya adalah KUHP dengan pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik serta pasal-pasal lainnya, UU Pelindungan Data Pribadi dengan potensi kriminalisasi wartawan yang mengungkapkan rekam jejak kejahatan pejabat publik dan Permenkominfo 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat dengan pasal – pasal pengawasan yang berlebih kepada penyelenggara sistem elektronik termasuk di antaranya adalah perusahaan media.
Tahun 2022 mencatatkan tantangan untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers bertubi-bertubi direpresi baik melalui kekerasan langsung maupun dengan potensi kekerasan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Belum lagi ditambah dengan derasnya kasus-kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan diikuti dengan penutupan-penutupan perusahaan media.
Tahun 2022 ditutup dengan upaya inovasi LBH Pers untuk memperluas akses bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Inovasi tersebut adalah dengan meluncurkan microsite konsultasi hukum online secara gratis melalui situs www.lapor.lbhpers.org. Masyarakat di luar Jakarta akan dengan mudah tersambung dengan pengacara-pengacara LBH Pers untuk melakukan konsultasi hukum dan tentu LBH Pers akan menyiapkan pengacara-pengacara berdedikasi untuk menerima keluhan hukum serta memberikan nasihat-nasihat hukum. Harapannya, keadilan tidak hanya dirasakan di Jakarta, tapi
juga di kota-kota kecil yang jangkauan akses terhadap pengacaranya sangat sedikit.
Tahun 2022 menuntut kita harus lebih waspada dan kerja keras untuk mewujudkan keadilan dalam isu kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan keterbukaan informasi di tahun 2023.
Terima kasih.
Ade Wahyudin S.H.I
Direktur Eksekutif LBH Pers
Laporan Tahunan LBH Pers tahun 2022 dalam bentuk digital dapat diunduh melalui tautan di bawah!
