20 Tahun UU Pers: Menagih Janji Perlindungan
Tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kembali menerbitkan Annual Report atau Laporan Tahunan 2019. Laporan ini merupakan sebuah bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga jaringan, donatur, dan klien mengenai kinerja LBH Pers sepanjang tahun 2019 dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Serta memonitoring, khususnya di isu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, dalam konteks nasional maupun internasional.
Berdiri sejak tahun 2003 di Jakarta, LBH Pers konsisten sebagai non goverment organization atau independen yang fokus memperjuangkan terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, melalui upaya bantuan hukum dan advokasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Laporan di tahun ini memaparkan hasil kinerja di bidang advokasi, program, sekretariatan, dan keuangan yang di audit oleh kantor akuntan publik. Annual Report ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana dipublikasikan bukan hanya berisi angka dan data saja. Namun semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengurus LBH Pers selama setahun.
Adapun tema Annual Report LBH Pers 2019 ini yaitu, “20 TAHUN UU PERS: MENAGIH JANJI PERLINDUNGAN” mengingat di tahun 2019 ini merupakan momentum tahun politik. Di mana situasi politik dan demokrasi menjadi tantangan bagi insan pers terhadap kebebasan berekspresi rentan akan kekerasan dan kriminalisasi.
Selain itu, di tahun 2019 ini, ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi kian dipersempit baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sehingga banyaknya pengaduan di LBH Pers. Laporan ini sekaligus menjadi refleksi bagi kita semua bahwa isu kebebasan pers dan berpendapat masih menjadi isu yang serius karena menyangkut hak atas kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Berbagai isu yang ditemukan dan ditangani oleh tim LBH Pers yaitu meningkatnya angka kekerasan jurnalis, kriminalisasi jurnalis, Rancangan Annual Report LBH Pers 2019 iv Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sengketa pers mahasiswa, kesejahteraan jurnalis, pasal karet UU ITE, keterbukaan informasi publik, dan pemblokiran akses internet di Papua. Tahun 2019 LBH Pers mengadvokasi isu baru yaitu hak cipta atas pemilikan karya. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, isu-isu yang menjadi fokus LBH Pers semakin berkembang dan menambah catatan atas pendampingan bantuan hukum LBH Pers.
Akhir kata, terima kasih kepada seluruh tim LBH Pers yang telah bekerja keras menyelesaikan Annual Report / Laporan Tahunan 2019 ini. Harapannya LBH Pers tetap konsisten terbuka kepada publik dan menjadi rujukan bagi Rapat Kerja penyusunan kerja tahun 2020 untuk terus mengedapankan bantuan hukum struktural bagi masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin, S.H.I.
Untuk mengakses Annual Report LBH Pers 2019, silahkan klik 
