Ming. Des 8th, 2019

defending press freedom

Menggugat Tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat

3 min read
Tim Pembela Kebebasan Pers saat mendaftarkan gugatan atas tindakan pemutusan akses internet di Pengadilan Tata Usaha Negara.

21 November 2019, Tim Pembela Kebebasan Pers menggugat Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terkait kebijakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis. Gugatan diterima dengan nomor register 230/G/2019/PTUN-JKT.

Tim Pembela Kebebasan Pers sendiri merupakan gabungan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Tim ini terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan 19 advokat gabungan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR, sebagai kuasa hukum.

Tindakan pemutusan akses internet yang digugat diketahui berlangsung sekitar dua pekan lamanya. Selama kurun waktu tersebut, kebebasan berinternet warga dibatasi, terhitung sejak 19 Agustus 2019, atau dua hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan.

Awalnya pemerintah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa daerah, yang dijalankan hanya melalui Siaran Pers. Tindakan perlambatan itu berlanjut hingga pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat, pada 21 Agustus 2019. Lagi-lagi langkah pemerintah ini hanya didasari siaran pers.

Kenapa Tindakan Presiden dan Menkominfo Harus Didugat?

Sebab, tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan yang dilanggar seperti Pasal Pasal 4 ayat 3 UU Pers No. 40/1999, yang berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Lalu dilanjutkan dalam Pasal 8, “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Nah, berdasarkan Pasal itu, Tim Pembela Kebebasan Pers menduga tindakan pemutusan akses internet salah satu bentuk upaya menghalang-halangi pekerjaan wartawan yang dilindungi oleh hukum.

Bukan hanya diduga melanggar UU Pers, tindakan Presiden dan Menkominfo juga dinilai mengabaikan ketentuan UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 73 yang mengatur tentang pembatasan dan larangan yang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang – undang.

Lalu Pasal 19 ayat 3 UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik, khususnya terkait kebebasan untuk mencari, yang menyatakan menerima dan memberikan informasi dapat dikenai pembatasan sepanjang dapat dilakukan sesuai dengan hukum.

Selain melanggar ketentuan perundang-undangan, pemutusan akses internet ini juga bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik secara formil dan materiil, seperti Asas Kepastian Hukum; Asas Kepentingan Umum; Asas Kecermatan; Asas Keterbukaan; Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; Asas Pelayanan Yang Baik; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Siapa yang Dirugikan ?

Pemerintah berdalih pembatasan internet untuk mengantisipasi penyebaran hoaks di tengah kerusuhan kondisi protes warga di Papua dan Papua Barat. Namun faktanya, dengan pemutusan akses internet, malah menghambat tugas dan kerja jurnalis/media untuk menyajikan berita yang akurat dan benar. Hal itu pun menyebabkan masyarakat tidak memiliki sumber informasi yang cukup untuk mereduksi hoaks yang telah beredar. Bahkan, pemutusan akses internet ini berdampak pada kegiatan pelayanan publik lainya.

Kenapa Gugatan PMH melalui Mekanisme PTUN?

Awam memang familier menjumpai sengketa Perbuatan Melanggar Hukum atau biasa dikenal PMH, dalam gugatan Perdata. Namun, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menarik sedikit kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara PMH. Perma yang baru berlaku sejak Agustus 2019 ini, menjadikan tindakan Pemerintah yang dikategorikan sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) masuk dalam kewenangan PTUN.

Tim LBH Pers

Tinggalkan Balasan