Rab. Feb 19th, 2020

defending press freedom

Memperingati Hari Pembela HAM Internasional 9 Desember: Pembela HAM di Indonesia Kian Terancam

4 min read
Press Rilis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM saat menggelar siaran pers dalam rangka memperingati Hari Pembela HAM Internasional, Minggu (8/12/2019)

AWAL periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan belum ada tanda perbaikan kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM). Bahkan banyak kalangan menilai, pada periode sebelumnya kondisi HAM di Indonesia mengalami kemunduran , termasuk kebebasan masyarakat sipil yang mengalami penyempitan.

Pelanggaran atas hak-hak para pembela HAM, dalam lima tahun belakangan ini makin mengkhawatirkan. Termasuk terjadinya kekerasan, penyiksaan, pelarangan terhadap kebebasan berekspresi, pembubaran terhadap kegiatan berkumpul para aktivis, kriminalisasi dengan tuduhan yang mengada-ada, tindakan represif aparat keamanan terhadap para demonstran, hingga dugaan kuat pembunuhan terhadap pembela HAM.

Pada Januari 2014 – November 2019, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM (Koalisi Pembela HAM) mencatat setidaknya 73 kasus pelanggaran terhadap para pembela HAM. Sebanyak 23 kasus diantaranta terjadi selama 2019. Kriminalisasi tercatat sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan dengan 31 kasus. Selanjutnya, pelaku pelanggaran terhadap hak-hak para pembela HAM paling banyak dilakukan aparat kepolisian dengan 27 kasus.

Melihat trand saat ini, diduga tak tak ada upaya serius dari negara- terutama aparat kepolisian- untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM di Indonesia. Kondisi itu menyebabkan kekerasan terhadap pembela HAM terus berulang dan dengan pola nyaris sama. Seperti bentuk intimidasi, kekerasan yang berkedok kriminal dengan pelaku orang tak dikenal, pembajakan akun media sosial atau telepon genggam, hingga kriminalisasi yang dipaksakan.

Beberapa kasus yang mendapat perhatian publik yakni kematian pengacara sekaligus aktivis lingkungan Walhi, Golfrid Siregar, di Medan. Kematian Golfrid masih menyimpan misteri, meski kepolisian Sumatera Utara menyimpulkan sebagai kecelakaan lalu lintas. Ditemukan banyak kejanggalan pada kasus kecelakaan tersebut. Salah satunya luka yang dialami korban yang berada di atas kepala (ubun-ubun). Luka tersebut lebih mirip diakibatkan benturan benda keras ketimbang kecelakaan lalu lintas, seperti yang disimpulkan kepolisian.

Sedangkan upaya pembungkaman terhadap para pembela HAM dalam bentuk kriminalisasi dialami sejumlah aktivis. Sebut saja Ananda Badudu, Adnan Topan Husodo, Asfinawati, Dhandy Dwi Laksono, Veronica Koman dan lain-lain. Mereka semua dikriminalisasi lantaran memprotes regulasi atau rancangan regulasi, yang dianggap membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia.

Tak hanya kekerasan konvensional. Bahkan akademisi yang lantang mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah dan DPR dengan menolak sejumlah regulasi bermasalah mendapat serangan digital. Alat komunikasi mereka diretas. Salah satunya Hariadi Kartodihardjo, dosen Institut Pertanian Bogor, akun WhatsApp-nya dibajak untuk mengirimkan pesan yang berbeda dengan sikapnya terkait revisi UU KPK.

Lalu tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi pun meningkat. Terlihat saat proses pengamanan aksi demonstrasi damai mahasiswa, kaum buruh dan pelajar yang menolak revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP beberapa bulan lalu. Ratusan demonstran ditangkap polisi, dan sebagian mengalami penyiksaan.

Selanjutnya, kondisi penegakan hukum masih menunjukkan watak impunitas pada agenda perlindungan pembela HAM di Indonesia. Terlihat pada upaya penyelesaian kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan belum juga menemui titik terang hingga saat ini. Begitu pun terhambatnya agenda pengungkapan kebenaran atas kematian Munir Said Thalib.

Koalisi menyimpulkan belum nampak adanya keinginan pemerintahan Presiden Jokowi untuk melindungi para pembela HAM dengan mengusut secara tuntas pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Negara tak hanya melanggengkan impunitas melainkan memiliki peran yang buruk bagi pemajuan HAM dan perlindungan pembela HAM.

Koalisi menilai kondisi penegakan HAM pada periode kedua Presiden Jokowi, secara khusus perlindungan pembela HAM berada pada kondisi dan ancaman yang mengkhawatirkan. Sejumlah kebijakan presiden pada “kick off” periode kedua ini juga tak mengindahkan nilai-nilai HAM. Seperti tercermin pada pemilihan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang dituduh terlibat pembantaian di Kraras, Timor Timur, pada 1983 serta diberhentikan dari TNI-AD pada 1998 karena penculikan para aktivis.

Atas dasar hal tersebut di atas, Koalisi mendesak:

  1. Pemerintah dan DPR, untuk memberikan jaminan perlindungaan terhadap pembela HAM di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk sistem perlindungan bagi pembela HAM melalui revisi terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta menjadikan agenda revisi terhadap UU No. 39 tahun 1999 menjadi agenda Prolegnas prioritas tahun 2020;
  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM, diantaranya adalah kasus kematian Golfrid Siregar, menghentikan kriminalisasi terhadap para pembela HAM, serta membangun mekanisme perlindungan bagi pembela HAM yang terkonsolidasi dengan lembaga/ badan lain seperti Komnas HAM/ Komnas Perempuan.

Jakarta, 8 Desember 2019

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM:

ELSAM, IMPARSIAL, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, Kemitraan, Human Rights Watch, YLBHI, KontraS, HRWG, ICW, AJI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, PBHI, WALHI, ILR, KPA, AMAN, Arus Pelangi, Jatam, Solidaritas Perempuan, Amnesty International Indonesia.

Tinggalkan Balasan