Sel. Agu 20th, 2019

defending press freedom

“Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Sulawesi Selatan”

3 min read

(LBH Pers Makassar, LBH-Makssar, Bem FTI- UMI, ICJ, Ikadin Sul-sel, PMII, ACC- Sulawesi, Fosis-Umi, Fisip Unismuh, Walhi Sul-sel. Mahasiswa FH UMi, Kapak-SC, F-H Unhas, FH- Sawerigading)

Tidak dapat dipungkiri, pascareformasi peran politik ABRI [TNI] belum benar-benar hilang. Bahkan TNI semakin eksis, seperti bisa dilihat di BIN, LEMHANNAS, Kemenkopolhukam, Kemhan, dll. meskipun di posisi tersebut masih dianggap wajar mengingat secara kemampuan dan keahlian masih linear terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam dimensi pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam perjalanannya pelbagai upaya sistematis untuk mengaktifkan kembali Restrukturisasi  TNI kedalam ruang sipil semakin gencar dilakukan oleh institusi TNI. Mulai dari pengangkatan prajurit aktif sebagai Kepala BAKAMLA [Badan Keamanan Laut Republik Indonesia] yang sekarang dipimpin oleh Laksamana Madya TNI Arie Soedewo. BAKAMLA adalah sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan pasal 59 ayat 3 UU No. 32/2014 tentang Kelautan. BAKAMLA tidak termasuk dalam organisasi yang jabatannya didalamnya dapat dijabat oleh prajurit militer aktif sebagaimana diatur dalam UU No.34/2004 tentang TNI. Selanjutnya, pengangkatan prajurit aktif Letnan Jendral TNI Doni Monardo untuk menduduki jabatan Kepala BNPB [Badan Nasional Penanggulangan Bencanan] yang juga merupakan sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk berdasarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggungalan Bencana dan Peraturan Presiden No. 8/2008.

TNI juga berhasil memainkan peran mengambil ranah sipil melalui kerjasama atau MoU dengan Kementerian untuk pelibatan TNI di Kementerian dan Lembaga Sipil-terdapat 41 MoU sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Menguatnya isu terorisme juga membuka ruang pelibatan TNI dalam UU Terorisme. Keterlibatan TNI dalam ranah-ranah yang bukan tupoksinya juga semakin menggila dan mengancam eksistensi sipil seperti tindakan-tindakan razia buku-buku yang dianggap “terlarang”, penggusuran paksa, pengamanan demontrasi massa, penangkapan terduga kriminal, dsbnya.

Agenda Restrukturisasi  TNI masuk kearena jabatan Sipil semakin mendapat tempat di pemerintahan hari ini. Presiden Joko Widodo memberikan sinyal seperti pernyataannya “ Akan ada jabatan untuk perwira menengah dan tinggi baru sebanyak 60 jabatan. Dapat diisi oleh yang tadinya kolonel, naik menjadi bintang atau yang tadinya bintang satu, (diisi) bintang dua atau tiga,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.  

Rencana tersebut bukan saja berdampak negatif pada demokrasi, supremasi sipil, hukum, hak asasi manusia-tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah meniti karir dalam berbagai kementerian/lembaga. Berpotensi menghasilkan proses pengisian jabatan yang tidak transparan, tidak akuntabel dan rentan intervensi politik. Hal ini tentu bertentangan dengan upaya pemerintah yang telah mencanangkan penerapan sistem merit. Dampak negatif juga akan berimbas kepada masyarakat, dan kepada profesionilitas TNI sendiri.

Keberatan atas rencana tersebut, bukan hanya datang dari kalangan masyrakat sipil, melainkan termasuk dari purnawirawan TNI seperti Letnan Jendaral Agus Wijoyo (ubernur LEMHANNAS), Laksda Soleman B. Ponto (Kepala BAIS 2011-2013) bahkan dikalangan internal TNI sendiri.

Reaksi tersebut bukan tanpa dasar, dari segi historis dapat dilihat bahwa hal tersebut merupakan mandat “REFORMASI”  dan sementara  sisi yuridis, dapat dilihat dari UUD 1945 pasal 30 ayat (3) secara tegas  mengatur bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TAP MPR No. VI/MPR/2000 pasal 2 (1) dan Pasal 2 ayat (2). UU TNI No. 34/2004 pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). PP tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil No. 11/2017 pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan berbagai instrumen hukum lainnya.

Berangkat dari kondisi tersebut dan dengan modalitas yang telah dibangun oleh masyarakat sipil dalam era reformasi ini. maka, diperlukan upaya yang terkonsolidasi dan sistematis untuk mendorong reformasi serta profesionalitas TNI sebagaimana telah dimandatkan oleh reformasi dan sejumlah instrumen hukum.

Menyikapi hal tersebut, maka kami yang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan tegas menyatakan :

  1. MENOLAK RESTRUKTURISASI TNI KEDALAM JABATAN SIPIL (ASN)
  1. MENDESAK KEPADA PRESIDEN RI UNTUK TETAP MELANJUTKAN AGENDA REFORMASI DIDALAM TUBUH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) YANG MENGACU PADA NILAI DAN PRINSIP DEMOKRASI, SUPREMASI SIPIL, DAN HAK  ASASI 

Makassar, 08 April 2019

Narahubung;

LBH Pers Makassar

Firman (0852 4042 0751)

Tinggalkan Balasan