Pentingnya Pengacara Whistleblower Dalam Era Informasi Publik

Ancaman, gugatan hukum bahkan kriminalisasi masih menjadi tren tertinggi bagi para whitleblower dan tidak sedikit para whistleblower juga dijebloskan ke dalam jeruji besi karena dianggap mencemarkan nama baik terlapor.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memiliki inisiatif untuk memperkuat pemahaman para pengacara kebebasan berekspresi dengan kemampuan membela para whistleblower yang terkena jerat hukum. Pelatihan akan dilaksanakan di Jakarta pada 22-23 November 2017 dan diikuti oleh peserta Pengacara dari berbagai daerah yang fokus terhadap isu whistleblower.

Kerja-kerja jurnalisme investigasi atau whistleblower sangat membantu proses penegakan hukum dan hak atas informasi bagi masyarakat. Seperti halnya Media tempo telah konsisten dalam membantu penegakan hukum di Indonesia khususnya lembaga Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam setiap kasus korupsi dan saat ini media tempo telah mengungkap aktor intektual di balik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Kerja-kerja Jurnalis investigasi sangat membantu dalam mengungkap fakta-fakta di lapangan yang di sembunyikan secara rapi dan bersih.

 

Kerja jurnalis investigasi oleh media tempo telah membuahkan hasil seperti kasus Suap Kemenpora. Terpidana kasus suap wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, menjelaskan arti istilah-istilah Apel Malang, Apel Washington, Pelumas, dan Semangka  yang muncul dalam pembicaraannya dengan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh. Mulai dari istilah “apel malang”, “apel washington”, “semangka”, hingga “pelumas”, semuanya memiliki arti sendiri. Menurut Rosa, istilah “apel malang” berarti “uang rupiah”, “apel washington” berarti “dollar AS”, “pelumas” berarti “uang”, demikian juga dengan arti “semangka” yang menunjukkan “permintaan dana”. “Apel malang, apel washington, pelumas, semangka,” tutur Rosa saat bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin 16 Januari 2012.

 

Jurnalis  investigasi ini patut diberi penghargaan, bukan hanya dari segi material tapi lebih kepada perlindungan hukum yang telah tertuang dalam UUD RI 1945 pasal 28D berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” maka dari seorang jurnalis investigasi wajib di beri perlindungan yang disebut sebagai Whistleblowers berdasarkan UU no. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban pada pasal 10 berbunyi “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya,kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik”. Mekanisme ini telah memberi pelidungan/payung hukum terhadap siapa saja yang menjadi whistleblowers.

 

Sejarah whistleblowers ini pertama kali di ungkap di media untuk kasus pengungkapan “Pentagon Pepers” dokumen tentang perang Vietnam pada tahun 1971. Dokumen tersebut berisi studi rahasia oleh departemen pertahanan soal keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam Setiap pengungkapan fakta seperti kasus di atas wartawan/jurnalis telah mempunyai perlindungan terhadap Hak-hak wartawan/jurnalis untuk mengungkapkan penemuannya di lapangan lebih lanjut dikemukakan oleh keputusan Mahkamah Eropa untuk hak asasi manusia menegakkan mereka kebebasan berekspresi. Dalam Voskuil v Belanda, Pengadilan berpendapat bahwa pemenjaraan seorang jurnalis menolak untuk mengungkapkan identitas dari sumber rahasia adalah pelanggaran terhadap hak untuk kebebasan ekspresi berdasarkan pendapat pengadilan dan Pasal 10 dari Ratified the European Convention on Human Rights in 1954/Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia Perlindungan sumber jurnalistik adalah salah satu syarat dasar kebebasan pers, sebagaimana diakui dan tercermin dalam berbagai instrumen internasional termasuk Rekomendasi Komite Menteri.

 

Dari paparan di atas diharapkan akan menjadi bahan pegangan dalam pelaksanaan training Pembelaan Hukum Terhadap Whistleblower di Pengadilan yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Training selama dua hari ini diikuti oleh Advokat yang konsern dalam advokasi kasus hak atas informasi dan kebebasan berekspresi, dengan tujuan:

 

  1. Untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait dengan norma-norma whistleblower.
  2. Untuk berbagi pengalaman tentang praktik-praktik terbaik dan pelajaran berharga dalam advokasi/pembelaan hukum kasus-kasus kriminalisasi whistleblower.
  3. Untuk merancang strategi advokasi kasus hak atas informasi dan kebebasan berekspresi untuk level nasional.

 

Jakarta, 22 November 2017

Lembaga Bantuan Hukum Pers

 

Narahubung: Nawawi Bahrudin (08159613469)

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: