MEME SATIR TERHADAP PEJABAT PUBLIK SEBAGAI BENTUK KRITIK YANG TAK BOLEH DI KRIMINALISASI

Pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 terjadi penangkapan atas warganet bernama Dyan Kemala Arrizzqi di rumahnya di Tangerang sekitar pukul 22.00 WIB atas dugaan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Setya Novanto. Perempuan pemilik akun instagram @dazzlingdyann berusia 29 tahun itu kini berstatus tersangka dan dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana pasal 45 ayat 3 UU ITE maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp 750 juta. Penangkapan ini bagian dari proses penyidikan polisi setelah menerima aduan Setya Novanto lewat kuasa hukumnya yakni Fredrich Yunadi dan Yudha Pandu pada 10 Oktober 2017.
Jauh sebelum kasus pelaporan meme ini terjadi dan sebelum putusan praperadilan, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka E-KTP oleh KPK. Kemudian KPK melakukan pemanggilan untuk diperiksa, namun panggilan 1 dan 2 tidak dipenuhi oleh Setya Novanto karena alasan sedang menjalani perawatan. Di sisi lain SN juga sedang mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya yang telah dimenangkan oleh SN. Di tengah-tengah sakit dan panggilan KPK, beredar sebuah foto yang memperlihatkan bahwa SN sedang berbaring disebuah ruang perawatan. Beberapa warga net mendapati kejanggalan seperti monitor penunjuk detak jantung yang tak bergerak dan kemudian warga net tidak tinggal diam dan membuat berbagai meme dari foto Setya Novanto.
Kekecewaan masyarakat dan netizen terhadap penegakkan hukum semakin meningkat ketika seakan-akan hukum tak berdaya dan kemudian tersebar sebuah gambar-gambar satir atau meme yang dianggap menghina SN. Meme tersebut dianggap sebagian masyarakat sebagai simbol kritik dan perlawanan akan ketidakberdayaan aparat penegak hukum terhadap korupsi. Namun kritik yang dilontarkan oleh publik justru direspon dengan pelaporan ke pihak kepolisian
Dalam kasus ini kami menilai:
Pertama, sikap Setya Novanto mengadukan masyarakat terkait meme seharusnya tidak terjadi. Mengingat bahwa Setya Novanto adalah seorang pejabat publik jadi sudah seharusnya siap dari segala macam kritikan yang ditujukan kepada dirinya dan seharusnya juga dianggap sebagai bahan koreksi untuk melakukan kinerja yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia lebih luas.
Kedua, peristiwa penyebaran meme bukanlah yang secara tiba-tiba muncul, namun meme tersebut bisa dianggap salah satu bentuk kritik masyarakat atau netizen terhadap sistem hukum yang seolah-olah tidak berdaya oleh korupsi. Sehingga seharusnya pihak aparat negara menangkap pesan netizen sebagai sinyal positif untuk berbenah diri dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Ketiga, penangkapan yang dilakukan pada malam hari (sekitar pukul 22.00) oleh pihak kepolisian terhadap terduga penyebar “meme” semakin menunjukan bahwa kasus penghinaan terhadap pejabat negara sebagai kejahatan yang “luar biasa” sehingga diperlakukan seperti itu dan mengundang kecurigaan dikalangan masyarakat.
Keempat, Oleh karena itu, segera hentikan pemidanaan terhadap para penyebar meme Setya Novanto ini dan sebaiknya kuasa hukum Setya Novanto mencabut aduan karena dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan ini akan merugikan banyak pihak dan menimbulkan ketakutan dikalangan masyarakat untuk mengeluarkan expresinya sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Jakarta, 5 November 2017
Hormat Kami
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Defamasi
Lembaga Bantuan Hukum Pers, AJI Jakarta, ICW, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, PBHI, KontraS, ICJR.

Nara Hubung:
Nawawi Bahrudin : 08159613469
Adnan Topan Husodo : 081236003034

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: