Peran Advokat Dalam Membela Whistleblower

Kamis, 02 November 2017 LBH Pers mengadakan sebuah diskusi terfokus dengan mengundang pemerhati perlindungan saksi dan korban, jurnalis investigasi dan aktivis anti korupsi. Diskusi terfokus ini diadakan untuk mendiskusikan dan memberikan masukan kepada LBH Pers terkait panduan pelatihan untuk pengacara dalam membela whistleblower.

Panduan pelatihan ini disusun dengan maksud untuk dapat digunakan oleh para Advokat dan organisasi-organisasi yang bergerak didalam advokasi perlindungan saksi dan korban di wilayah Indonesia. Ancaman, gugatan hukum bahkan kriminalisasi masih menjadi tren tertinggi bagi para whitleblower dan tidak sedikit para whistleblower juga dijebloskan ke dalam jeruji besi karena dianggap mencemarkan nama baik terlapor.

Sebagaimana kita ketahui bahwa whistleblower sebenarnya telah memiliki perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi yang Bekerja Sama (Justice collaborator) lebih jauh lagi whistleblower juga dilindungi oleh UU HAM dan UUD 1945, namun aturan tersebut belum membuat para whistleblower bebas dari jeratan hukum atau kriminalisasi.

Penyusunan panduan pelatihan yang berjudul “Pembelaan Hukum Terhadap Whistleblower di Pengadilan” untuk Advokat dan lembaga yang fokus dalam membela hak saksi dan korban, bertujuan untuk membangun kemampuan dari pengacara untuk melakukan advokasi dan pembelaan hukum atas kasus kasus kriminalisasi terhadap whistleblower.

 

Jakarta, 03 November 2017

Lembaga Bantuan Hukum Pers

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: